Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara padatingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian perkara Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor45/Pdt.G/2018/PTA JKT, diputuskan dalam musyawarah sidang Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriah, oleh kamiDrs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis sertaDrs. H. Abd.

Komari, S.H., M.Hum.masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk olen Ketua PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor45/Pdt.G/2018/PTA.JK, tanggal 20 April 2018.

,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor45/Pdt.G/2022/PA.Tgrs , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Vi.il.Iv.1.

berdasarkan Pasal 49 Undangundang Nomor 3Tahun 2006 tentang perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang PengadilanAgama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalamyurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengancara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka Majelis berpendapatPengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut:Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor45

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor45/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 7 Juni 2018 tentang penunjukanMajelis pemeriksa perkara ini;3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya nomor45/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 7 Juni 2018 tentang PenununjukanPanitera Pengganti;4. Penetapan Ketua Majelis nomor 45/PID.SUS/2018/PT.PLK tanggal 7Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;5.

tidakdiketahui, terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Gayam,Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, namunsekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas danpasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2016yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor45

memberitahukan alasanketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut turut melaluiRadio Al Hikmah FM pada tanggal 4 Februari 2016 dan tanggal 4 Maret2016, Tergugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya,serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat nomor45

AHMAD RIFKI, bertempat tinggal di Jalan Layur, Nomor45, RT. 005, RW 011, Kelurahan/Desa Tegalsari,Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H.

Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan SitaEksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 19 November 2015 terhadap:Bus merek Mercedes Benz, BPKB atas nama : Ahmad Rifki, NomorPol.

Nomor 152 K/Pdt/2018.tertanggal 6 Juni 1989 dan dikuatkan dengan adanya Surat PernyataanPenyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tertanggal 2 April1992 yang ditandangani oleh Lie Njiong Hjiong alias Ningsih Liwa Putraserta telah waarmerking oleh Adrianto Anwar, Sarjana Hukum.Notaris/Pejabat Pembuat Akat Tanah Kota Pontianak Nomor 222/W/1992tertanggal 2 April 1992;Menyatakan sah dan berlaku terhadap Akta Jual Beli Tanah Nomor45/02/PU/JB/1993 tetanggal 25 Oktober 1993, yang dikenal denganSertifikat

Pernyataan Ganti Rugi Usaha antaraLie Njiong Hjiong alias Ningsih Liwa Putra dengan Syarif Juliantonitanggal 6 Juni 1989 dan dikuatkan dengan adanya Surat PernyataanPenyerahan Tanah Garapan Dengan Ganti Kerugian tanggal 2 April1992 yang ditandangani oleh Lie Njiong Hjiong alias Ningsih Liwa Putraserta telah waarmerking oleh Adrianto Anwar, Sarjana Hukum.Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pontianak Nomor222/W/1992, tanggal 2 April 1992;Menyatakan sah dan berlaku terhadap Akta Jual Beli Tanah Nomor45

mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor45

BitYang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor45/Pdt.G/2021/PN.

Pdt.G/2020/PN Pmn tanggal 23 Desember2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat diikuti memori banding tanggal 23 Desember 2020;Menimbang, bahwa Terbanding Ill semula Tergugat Ill telahmengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor45

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapatlain, mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada harihari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya hadir padapersidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Termohon tidakpernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor45

/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 27 Januari 2021 dan Relaas Panggilan Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Br tanggal 02 Februari 2021.

Jayapura, sejak tanggal 10 Maret 2015sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 9 April 2015sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 22 April 2015 sampaidengan tanggal 21 mei 2015 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejaktanggal 22 Mei sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca dan meneliti;Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor45

Surat Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor45/Pien.Pid.Sus/2015/PT JAP tanggal 26 Juni 2015, tentang Hari Sidang ;lll.

Permendagri Nomor 1/2006 tersebut merupakansalah satu rujukan pada bagian mengingat butir 8 Permendagri Nomor45/2010, sehingga antara Permendagri Nomor 45/2010 sangatlah terkaitdengan dan harus dibaca dengan merujuk kepada Permendagri Nomor1/2006.halaman 10 dari 95 halaman. Putusan Nomor 97/B/2017/PTTUN Mks.Pada Bagian Menimbang huruf aJo.

batasbatas wilayah administrasiKabupaten Konawe telah ditetapkan berdasarkan UndangUndang Nomor 29Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat Il di Sulawesi (vide BuktiTerbanding Il Intervensi T Il Inter89), sedangkan batasbatas wilayahadministrasi Kabupaten Morowali telah ditetapkan berdasarkan UndangUndangNomor 51 tentang Pernbentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, danKabupaten Banggai Kepulauan (vide Bukti Penggugat P12.a).Atas dasartersebut di atas, maka sebelurn adanya Permendagri Nomor45

/2010 tersebut, wilayah objek sengketa teroukti berada di wilayahKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, karena Permendagri Nomor45/2010 sifatnya hanya penegasan dari batasbatas yang sudah ada untuktercapainya suatu kepastian hukum, bukan membuat suatu batasbataswilayah baru.

Atas dasar tersebut, maka jelaskewenangan Menteri Dalam Negeri RI untuk menerbitkan Permendagri Nomor45/2010 merupakan kewenangan yang berasal dari undangundang, sehinggatidak mungkin dan tidak dibolehkan secara hukum apabila materi muatanPermendagri Nomor 45/2010 mengaturhal yang seharusnyamenjadi materimuatan undangundang. Apabila itu terjadi, maka ahli Dr.

Fakta hukum yang disusun oleh Majelis tingkat Pertarna yangdituangkan dalam Putusan Nomor 20 halaman 131 dan halaman 133 s/dhalarnan 134 butir 6 dan butir 13 s/dbutir 14, pada pokoknya menyatakanbahwa wilayah objek sengketa dulunya merupakan wilayah Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara, narnun setelah berlakunya Permendagri Nomor45/2010, wilayah objek sengketa masuk ke dalam wilayah administrasiKabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Nomor 528 K/Padt.SusPailit/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan pihakketiga (derden verzet) terhadap Penetapan Sita Eksekusi sesuai Berita AcaraSita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor45/Pdt.Eks/2015/PN Smg. tanggal 19 November 2015 di depan persidanganPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya

Oleh karenanya perkaraini merupaka ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;Kedudukan para pihak:1.Pelawan adalah Tersita yang bukan sebagai para pihak dalam perkaraantara Terlawan dan Terlawan II dalam Perkara Nomor 291 K/Pdt.SusPailit/2014 juncto Nomor 03/GPMH/2014/PN.Niaga Smg. juncto Nomor45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg;Halaman 2 dari 55 hal. Put.

Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W13. 407794.AH.05.01 ;Bahwa pada tanggal 19 November Tahun 2015, Pelawan didatangi olehPanitera Pengadilan Negeri Semarang beserta dua orang saksi untukmelakukan sita eksekusi terhadap empat buah kendaraan milik Pelawan(yang identitasnya telah diuraikan di atas) dengan dasar Penetapan KetuaPengadilan Negeri Semarang tanggal 10 November 2015 Nomor45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg;Halaman 4 dari 55 hal. Put.

Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan SitaEksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg, tanggal 19 November 2015 terhadap: Bus Merek Mercedes Benz, BPKB atas nama: Ahmad Rifki, Nomor PolisiG1500EF, Nomor Mesin: 906998U1017640, Nomor Rangka:MHL868006DJ002494, Warna Hitam, Tahun 2013. sekarang beradadalam penguasaan: Ahmad Rifki beralamat di Jalan Dampyak RT 03 RW01 Kramat Slawi; Bus Merek Mercedes Benz, BPKB atas nama: Ahmad

Bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan pihak ketiga (derden verzet),baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan telah mengajukantuntutan untuk menyatakan obyek sita eksekusi/objek sengketa yang telahditetapbkan Sita Eksekusi dalam Berita Acara Eksekusi Nomor45/Pdt.Eks/2015/PN.Smg tanggal 19 November 2015 terhadap: Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1017640, NomorRangka MHL368006DJ002494, Warna Hitam, Tahun 2013, sekarangberada dalam penguasaan Ahmat Rifki, beralamat di Jalan Dampyak,

Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara inl;Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 09 April 2019Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 45/Pdt.G /2019/PN Bkn.Telah membaca surat gugatan dan suratsurat lainnya yang berkaitan;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 4 April2019 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan NegeriBangkinang pada tanggal 9 April 2019, di bawah register perkara Nomor45

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinandengan Termohon pada tanggal 21 Maret 2000, tercatat di Kantor UrusanAgama Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/IV/2000 tanggal 21 Maret 2000;2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon danTermohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak;3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga denganTermohon belum pernah bercerail;Hal. 1 dari 5 hal.4.

Dagang, bertempat tinggal di SIGLI,sebagai PEMOHON;Melawan:TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhirSMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di SIGLI, sebagaiTERMOHON;Mahkamah Syar iyah tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 5 Februari 2014 yang telah terdaftar pada KepaniteraanMahkamah Syariyah Sigli dengan Register perkara Nomor45

/PN MdnPERTAMAwanennn Bahwa la Terdakwa PRAPHAS RUAENGNAM selaku Nakhodakapal ikan KM PKFB 1774 GT 64,81pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020sekira Pukul 03.50 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulanMei tahun 2020 pada posisi 0438,708LU09918,819 BTdiperairan SelatMalaka atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerahn hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini Ssesuai Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1)UU Republik Indonesia Nomor45

dan peraturan menteri, KM PKFB 1774 GT 64,81 juga tidakmemiliki SIUP dan SIPI dan SPB dimana setiap kapal yang melakukankegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikananRepublik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP danSIPI.e Demikian juga dengan keterangan Abhli ARI PRASETYO STmenjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarangoleh Peraturan Pemerintah Indonesia didalam Undang Undang Nomor45

tentangPerikanan dan peraturan menteri, KM PKFB 1774 GT 64,81 juga tidakmemiiki SIUP dan SIPI dan SPB dimana setiap kapal yang melakukankegiatan penangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikananRepublik Indonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP danSIPI.e Demikian juga dengan keterangan AHLI ARI PRASETYO STmenjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarangoleh Peraturan Pemerintah Indonesia didalam Undang Undang Nomor45

Perikanan danperaturan menteri, KM PKFB 1774 GT 64,81 juga tidak memiiki SIUPdan SIPI dan SPB dimana setiap kapal yang melakukan kegiatanpenangkapan ikan diwilayah Perairan pengelolaan perikanan RepublikIndonesia maupun di ZEEI harus dilengkapi dengan SIUP dan SIPI.e Demikian juga dengan keterangan AHLI ARI PRASETYO STmenjelaskan dalam keterangannya melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI Indonesia dengan menggunakan Jaring trawl yang dilarangoleh Peraturan Pemerintah Indonesia didalam Undang Undang Nomor45

Eksepsi Nebis In Idem.1.Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo sama dengan pokokpermasalahan dalam perkara yang pernah diajukan dan telah memilikikekuatan hukum tetap (/nkracht) yakni perkara perdata Nomor45/Pdt.G/2018/PN Llg jo. 98/Pdt/2019/PT.PLG jo. 1412 K/Pdt/2020.Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 151/PDT/2021/PT PLG2.

Bahwa pihakpihak yang bersengketa dalam gugatan a quo jugamerupakan pihakpihak yang sama dengan perkara perdata Nomor45/Pdt.G/2018/PN Llg jo. 98/Pdt/2019/PT.PLG jo. 1412 K/Pdt/2020.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanLubuklinggau dalam putusan perkara perdata Nomor45/Pdt.G/2018/PN.Llg yang telan berkekuatan hukum tetap, telahmenyatakan yang pada pokoknya bahwa Lelang Eksekusi HakTanggungan terhadap objek sengketa a quo sebagaimana dinyatakandalam Risalah Lelang Nomor 76/15/2018 tanggal 9 Maret 2018, yangdilakukan oleh KPKNL Lahat telah dilaksanakan sesuai denganprosedur dan tetap berlaku.9.

Sesuai asli Penetapan Harga Limittanggal 29 Januari 2018 diberi T115 ....Menimbang, bahwa berdasarkan buki yang diaukan tersebut menurutMajelis Hakim, Tergugat , Turut Tergugat telah melengkapi dokumensyaratsyarat yang diwajibkan dalam undangundang hak tanggungan.Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan tingkat pertama perkara nomor45/Pdt.G/2018/PN.LLG pada halaman 35 36, yang juga telah dikuatkandalam putusan kasasi, telah mempertimbangkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan Penggugatsebagaimana

atas dalil Penggugatdalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa TergugatIl telah melakukan perbuatan melawan hukum.Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, pelelangan eksekusi HakTanggungan atas objek sengketa a quo adalah atas permintaanTergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untukmenjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melaluipelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut.Bahwa dapat Tergugat II sampaikan, Majelis Hakim perkara Nomor45

Indonesia yaitu perairan wilayah Propinsi KalimantanBahwa Pasal 1 angka 22 Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang dimaksudlaut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, lautteritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalamanINE QNGS Ig j~ ~~ a mn nnn rr in oe emiBahwa Pasal 1 butir 9 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apunglain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasipenangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahanikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan;Bahwa Pasal 1 butir 19 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan

atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas)mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia: Bahwa Pasal 1 butir 20 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia

beserta perairankepulauan dan perairan pedalamannya ;Bahwa Pasal 1 butir 21 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan memberikan definisi (pengertian) tentang yangdimaksud Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalamZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairanpedalaman Indonesia 5Bahwa Pasal 1 butir 22 dari Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun

SANTACRUS yang dinahkodai terdakwa,sedangkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan untuk dapat memiliki/mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)disyaratkan harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selain dokumendokumen lain yang harus dimiliki kapal penangkap ikan yaitu SIUP (Surat IzinUsaha Perikanan), SLO (Surat Layak

Bahwa oleh karena status Tergugat atas tanah obyek sengketa hanyaberupa hak pakai maka terhadap perbuatan Tergugat yang secara diamdiam telah mensertifikatkan tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan H JTissera selaku pemilik Tanah Dati Hurtetun merupakan perbuatan yangmelawan hukum oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/KelurahanMangga Dua Tanggal Penerbitan 5 Desember 1991, Surat Ukur Nomor45/B/1975 Tanggal 3 Desember 1975 seluas 251 meter persegi atas namaHusein Ode patut dinyatakan batal

Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/KelurahanMangga Dua Tanggal Penerbitan 5 Desember 1991, Surat Ukur Nomor45/B/1975 Tanggal 3 Desember 1975 seluas 251 meter persegi atasnama Husein Ode adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum6.

Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1107/KelurahanMangga Dua Tanggal Penerbitan 5 Desember 1991, Surat Ukur Nomor45/B/1975 Tanggal 3 Desember 1975 seluas 251 meter persegi atas namaHusein Ode adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;5.