Ditemukan 4900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cacat caca carai camat cagar cacan cacah cacak cacam camad
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
439 — 401
  • secaralengkap dalam konsideran menimbang, sedangkan dasar hukum baik dari segiprosedur, materi maupun kewenangan telah diuraikan secara lengkap dalamkonsideran mengingat, dengan demikian alasan para Penggugat tersebutharuslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa2 dandikaitkan dengan ketentuan penjelasan Pasal 64 huruf c UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup NomorP.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, menurut Pengadilan objek sengketa2tidak cacad
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 18-04-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 113/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk
Tanggal 23 Juni 2016 — PT Indo Bharat Rayon
1489 — 705
  • berbagai macam penyakit, seperti kanker, mutan,dan lainlain, seperti halnya yang terjadi dalam Kasus Minimata di Jepang,dimana dampak logam berat merkuri yang dibuang ke Teluk Minimata secaraberkelanjutan dan terus menerus oleh pabrik baterei PT Chisso, yangdibangun pada tahun 1908 di Teluk Minimata di Jepang, baru terlihatdampaknya setelah 50 (lima puluh) tahun kemudian, yakni pada tahun 1958ratusan orang mati akibat penyakit yang aneh dengan gejala kelumpuhansyaraf, dan bayibayi lahir dalam keadaan cacad
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 130/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
OPIK HIDAYAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
PT. KEMILAU REJEKI
256 — 142
  • ;Kutipan Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999: (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratifdalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yangberkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan;(2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepadaMenteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala KantorPertanahan.; Halaman 15 dari 105 Putusan Perkara Nomor : 130/G/2019/PTUN.BDGKutipan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — PT. JASA MARGA (PERSERO), DK MELAWAN Ny. PAULINA MARTHA TANDEPANG ALIAS Ny. P.M. TODING, (Alm), DKK
60 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1878/Petukangan Utara dan SHM Nomor 2071/Petukangan Utara atas namaTergugat Il oleh Turut Tergugat Ill juga menjadi cacat hukum oleh karena itukedua SHM Nomor 1878/Petukangan Utara dan SHM Nomor 2071/Petukangan Utara atas nama Tergugat Il, AJB Nomor 299/Pesanggrahan/1994 tanggal 15 April 1994 dan akta jual beli lainnya dari Tergugat kepadaTergugat Il dan APJUB Nomor 7 dan APJB Nomor 9 tanggal 7 Desember1992 antara Penggugat Il dengan Tergugat serta Akta Kuasa Nomor 8 danNomor 10 adalah mengandung cacad
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
669 — 675
  • PAKUAN SELAKU TERGUGAT II INTERVENSI yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dengan amar putusan menyatakan gugatantidak dapat diterima namun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahn Nasionaltelah mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan ke 9 (Sembilan) SHGB milikTERGUGAT II INTERVENSI karena secara subtansi mengandung cacad yuridiskarena ketidak berwenangan dari segi subtansi materi (onbevoegdheid rationemateriae), karena telah diterbitkan melampaui kewenangan yang dibatasi.Amar putusan Perkara 61/
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Putus : 06-09-2013 — Upload : 07-05-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 49-K / PM II-11 / AD / VI / 2013
Tanggal 6 September 2013 — Rokhmadi Serma / 3910598541171 Cs 2 orang
193 — 128
  • Dengan demikianpenambahan kata TIDAK pada teks asli Pasal 121 (1) KUHPMmenimbulkan dua akibat hukum sebagai berikut :a Pertama berakibat merubah rumusan asli dari pasaltersebut sekaligus merubah pengertian dan membalikpengertian dari rumusan aslinya atau merubah makna.b Ke dua berakibat rumusan Pasal 121 Ayat (1) KUHPMmenjadi cacad hukum dan batal demi hukum.
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama
Register : 20-11-2014 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0398/Pdt.G/2014/PA.Pkj
Tanggal 16 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 21
  • Putusan Nomor 398/Pdt.G/2014/PA.Pkj.materiil atau ahli warisnya maka gugatan para Penggugat cacad dan atautidak lengkap, tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapatditerima ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-08-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 312 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI., II. Dilp - Ing. HARJADI JAHJA.,SH.,MH VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT., II. ONG DEWI;
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penting untuk dikabulkan guna melindungikepentingan hukum pemilikpemilik lain dari Unit Apartemen Slipitersebut yang telan habis masa berlakunya dan belumdiperpanjangan, serta dapat menimbulkan masalah hukumberikutnya, dengan adanya perselisihan kepengurusan jangansampai merugikan kepentingan Penghuni Unit Apartemen, dengankata lain harus lebih diprioritaskan kepentingan Penghuni, danseandainya kepengurusan Penggugat nanti dinyatakan tidak sah olehpengadilan berwenang, hal tersebut tidak menjadikan cacad
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
PATRICIA TAMBUNAN
Tergugat:
H. MISARI, S.H.
Turut Tergugat:
1.SEPTIWIYANI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
3.MASWAH HJ
4.Hj. NURHASANAH
5.AMIN MUSTAFA, H
6.MIFTAHUR ROHMAH
7.AHMAD NADHIR
8.DRS. MOHAMMAD MUHTARULLOH
9.KHOTIMATUL UMAM, HJ
10.MOH. FAHMI
11.MILATUL MUNIROH, S.Pd
12.INTAN DAUROTUS SAADAH
13.IRMA SHOBIHA
14.MOH. FAIZ TAMIMI
15.LAILA SAIDA
153 — 86
  • jauh lebihdahulu diterbitkan, maka secara materielsubstansial proses penerbitan objek sengketa aquo dapat dinilaitelahbertentangan denganketentuanPasal 19 Undangundang PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 ayat (3)dan Pasal 45 PeraturanPemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaianpertimbangan di atas, Pengadilan berpendapatbahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:202/Desa Talang Pauh objek sengketa kedua a quotelah mengadung cacad
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-12-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 5 Mei 2014 — - Drs. H. MOH. AMINUDDIN, SH. MH
71 — 29
  • Aminuddin, SH, MH yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat Majelis Terdakwa tidak cacad jiwanya atauterganggu jiwanya karena penyakit (pasal 44 KUHPidana), Terdakwa bukan orangyang berusia di bawah 16 tahun (pasal 45 KUHPidana), tidak berada di bawahpengaruh daya paksa (pasal 47 KUHPidana), Terdakwa tidak karena melakukanpembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu (pasal 49KUHPidana), dan Terdakwa tidak karena melakukan tindak pidana karena ketentuanperaturan perundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3175 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYAJATNIKA SADAYA vs GUNAWAN KADARUSMAN, dk
129 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibuat secara sah, berlaku sebagai undangundang bagipara pihak yang membuatnya, dalam hal ini pihak yang melunasi:Pembantah, pihak yang dilunasi: Terbantah; sebagaimana ditentukan Pasal1338 ayat (1) KUHP Perdata;Bahwa sesuai Pasal 1338 ayat KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi pihak yang membuatnya(sekalipun pada substansinya seluruh perjanjian yang dimaksud denganalasan dalildalil dalam bantahan ini dan petitumpetitum dalam bantahan inidinyatakan cacad
Pengadilan PT PADANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 35/PDT/2018/ PT.PDG
Tanggal 24 April 2018 — Jasman Rajo Mudo, dkk Melawan : Azamril Basir, dkk.
79 — 50
  • 29 Desember 2017 dan tanggal 28Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :1.Bahwa pertama sekali Pembandingakan mengoreksi kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Kelas IAPadang didalam putusannya, dimana Pengadilan Negeri Padangdidalam putusannya tidak memuat keterangan saksisaksi, melainkanhanya menyebutkan namanama saksi saja tanpa menguraikan halhalpokok dari keterangan saksisaksi, dengan demikian putusan PengadilanNegeri Padang No. 03/Pdt/G/2017/PN/PDG tersebut menjadi cacad
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 07-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 21 April 2014 — CV. KARTINI MAS vs KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
151 — 81
  • ltrchfcs0f1lfs24lang1053langfel 033 langnp1053insrsid3670771charrsid2712066par pard ltrparqji1567110ri0sa200s1480simult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0OlinOitap0pararsid6635345 rtlchfcslabaflafs24 ltrchfcs0f1lfs24lang1053langfel033langnp1053insrsid3670771charrsid2712066hichafldbchaf31505lochfl Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktahukum diatas Majelis Hakim akhichafldbchaf31505loch flan mempertimbangkan apakah proses penerbitan surat objek sengketa aquodalam perkara ini mengandung cacad
Pengadilan PA PRAYA Perdata Waris
Register : 08-10-2012 — Upload : 05-06-2015
Putusan PA PRAYA Nomor 479/Pdt.G/2012/PA.PRA.
-BAIQ RIDAWAN Alias INAQ WIREJAKE Binti MAMIQ NURSASIH dkk -LALU TEGES Alias H. L. MARWAN HAKIM Bin MAMIQ MUNARIM dkk
122 — 70
  • Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sengketaini harus diputuskan lebih dahulu oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) ;Menimbang, bahwa selain eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut,Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 10 dan Turut Tergugat 6 sampai dengan TurutTergugat 8 serta Tergugat 22 telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan pokokperkara dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (exceptio Obscuur Libel),gugatan Para Penggugat adalah mengandung cacad
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-05-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 23 September 2016 — Drs. RUSWAN ATRA
134 — 41
  • Kegiatan ditingkat Kecamatanuntuk kegiatan Pekan Olahraga usia Dini (Pordini), Pekan Olahraga PelajarDaerah (Popda), Pekan Olahraga (Pop) SMA, Pekan Olahraga Pelajar (Pop) SMP,Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) SMP, Kompetisi Atlit Pelajar , Kegiatan FestifalSeni Sain Nasional (FS2N), Pekan Olahraga Anak Cacad Daerah (Popcada)berdasarkan keterangan saksi Erman, S.Pd, saksi Netty Herawati, S.Pd, saksi YonHarni, S.Pd, saksi Inwansyah S.Pd, saksi Yetti Suheri, S.Pd, saksi Zulfadji, S.Pd,saksi Eridanus
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
224 — 153
  • Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SESOTYOADHI. WNT
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK
Intervensi:
M. SALEH SUGANDHI SUMANTA
280 — 230
  • Penyimpanan daftar umum dan dokumen;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14, Pasal 104 ayat (1), Pasal 104 ayat(2) dan 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbuny) :Pasal 1 angka 14;Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberiansuatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusantersebut mengadung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 03-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 3 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
I GEDE LAKEN
118 — 75
  • /atau kekayaan yang terorganisir baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur SetiapOrang, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sertayang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;Menimbang, bahwa mengenai kKemampuan bertanggungjawab secarahukum dari subjek hukum Terdakwa GEDE LAKEN yang diajukan kepersidangan ini, menurut hemat majelis Terdakwa tidak cacad
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 72/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Sukardi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.ASHARI
1.ARTUTI KUSUMANINGRUM.SE
262 — 242
  • Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah; Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas,pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidaklah melakukanpemelihnaraan data pendaftaran tanah karena terbukti dalam peta blokdikelurahan Ngesrep yang dulu obyek sengketa berada dikelurahan Janglisekarang di kelurahan Ngesrep tanah Tergugat II intervensi berada pada blok003 sedangkan obyek sengketa berada pada Blok 005 dan karenanya terhadapsubtansi obyek sengketa cacad
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Tanah
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-10-2016 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 178/PDT.G/2015/PN.GIN
Tanggal 20 Oktober 2016 — PENGGUGAT I - I WAYAN NGICEN PENGGUGAT II - I WAYAN JAYA TERGUGAT I KEPALA ISTANA PRESIDEN TAMPAKSIRING - TERGUGAT II KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BIRO UMUM KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA -TERGUGAT III KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -TURUT TERGUGAT I GUBERNUR BALI, -TURUT TERGUGAT II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR
111 — 59
  • Apabila objek tanah sengketa telah bersertipikat,maka dalam gugatan para Penggugat harus jelas menguraikan posisi danletak tanah objek sengketa ada/termasuk dalam bagian tanah sertipikatdimaksud;Bahwa petitum gugatan para Penggugat sama dengan petitum gugatanperkara lain (double petitum).Salah satu bunyi petitum gugatan para Penggugat (pada angka 6)adalah : "Menyatakan hukum bahwa Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Nomor: 161/HP/DA /Gin/ 1986 tanggal 25 Februari 1986 adalah cacad hukum dantidak