Ditemukan 2157 data
Terbanding/Tergugat : MENTERI DALAM NEGERI R.I Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
Terbanding/Tergugat : KEPALA DESA OLILIT RAYA
Turut Terbanding/Penggugat : KERINUS KUWAY
Turut Terbanding/Penggugat : MELKIOR LUTURMELE
Turut Terbanding/Penggugat : YOHANIS LARATMASE/ABU
Turut Terbanding/Penggugat : LEO SARPUMPWAIN
Turut Terbanding/Penggugat : APOLONIA BOINA
Turut Terbanding/Penggugat : WALBURGA LUTURMELE
Turut Terbanding/Penggugat : AGAPITUS FADIRSYAIR
Turut Terbanding/Penggugat : ANTONIUS KEMPIRMASE
Turut Terbanding/Penggugat : RUFUS FUTUNANEMBUN
Turut Terbanding/Penggugat : SISUS SAMANGUN
Turut Terbanding/Penggugat : NIKOLAUS LARATMASE
Turut Terbanding/Penggugat : YOHANIS LARATMASE
Turut Terbanding/Penggugat : EMERSIANA BATSIRE
Turut Terbanding/Penggugat : ALFONS FASSE
Turut Terbanding/Penggugat : YOSEFA MALIRMASELE
Turut Terbanding/Penggugat : JOSEP FUTUNANEMBUN
T
103 — 42
Sedangkan30terhadap Masyarakat Adat nya dan termasuk di dalamnya adalah mengenaiketentuan ketentuan/peraturan peraturan Hukum Adat yang selama ini dianutdan berlaku di dalam kehidupan masyarakat adat yang bersangkutan adalahTETAP ISAMA dan TIDAK SERTA MERTA menjadi berubah menjadi BARUsehubungan wilayah adatnya mendapatkan status sebagai wilayah baru yaknisebagai daerah pemekeran Kabupaten yang BARU ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pendapat Hakim Tingkat Pertamayang menyatakan bahwa karena belum
Hukum Adat Maluku,maupun Maluku Tenggara, AKAN TETAPI SEHARUSNYA JUSTRUmemberlakukandan menerapkan serta mempedomani ketentuan /peraturanHukum Adat Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaiInduknya , karena merupakan rechtsgouw (kukuban) dari Rechtskring XIII(MalukuAmbon), dikarenakan Masyarakat Adat nya (orangorangnya )adalah SAMA dan TIDAK TERJADI perubahan MASYARAKAT ADAT, tapiyang berubah adalah HANYA status WILAYAH LINGKUNGAN MASYARAKATHUKUM ADAT nya SAJA , sedangkan Masyarakat Adatnya
sebahagiannya yang lain yang dilakukan oleh Kepala Desa Sifnana;Menimbang, bahwa disamping itu JUGA TIDAK TEPAT SECARAHUKUM apabila DI DALAM SATU LINGKUNGAN HUKUM ADAT(rechtsgouw) yakni antara Desa Olilit dan Desa Sifnana yang merupakanSATU rechtsgouw yakni dalam SATU Lingkungan Hukum Adat KepulauanTanimbar yang SAMASAMA menganut Ketentuan/Peraturan Hukum AdatDuanLolat, NAMUN = memberlakukan ketentuan adat terhadap hakpetuanan/ulayat , secara BERBEDA dan BERLAINAN pemberlakuan ketentuan pedoman hukum adatnya
19 — 12
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon Il hidup di tengahmasyarakat Minangkabau yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya,adatbersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yangberlaku di tengah masyarakat Minangkabau adalah adat yang sesuai dengansyariah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
12 — 4
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Minang yangagamis, terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatMinang adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam, berdasarkan ajaranyang terdapat di dalam alQuran.
18 — 4
Penetapan Nomor 316/Padt.P/2019/PA.JUterkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
13 — 3
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon Il hidup di tengahmasyarakat minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adatbersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku ditengah masyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
16 — 14
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
14 — 7
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
28 — 7
Sehingga secara sosiologis Majelismengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon II hidup ditengah masyarakat Minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya,adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yangberlaku di tengah masyarakat Minang adalah adat yang sesuai dengansyariah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
14 — 10
Sehingga secara sosiologis hakim mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
29 — 21
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syarabersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
36 — 14
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakimmengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengahmasyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, adatbersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku ditengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam alQuran.
DAVID BOTHMIR Dkk
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Penglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) cq. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia di Jakarta, cq. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX - Ambon, cq. Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal)Aru
2.Gubernur Provinsi Maluku
3.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi Maluku
272 — 172
Walaupun putusan MK baru terbit pada tahun2013, namun jiwa dan semangat untuk menghargai hukum adat masyarakatadat dengan hakhak petuanan adatnya, telah ada jauh sebelumnya yaknidengan berlakunya Undangundang (UU) Nomor 5 Tahun 1960.
27 — 13
Secara sosiologis, Majelis mengemukakanpertimbangan bahwa Para Pemohon hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya adat bersendikan syara, syara bersendikankitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yangsesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalamAlQuran.
27 — 12
Anak akan terkait pada keluarga Tergugat sebagai Purusadan secara kewajiban adatnya tetap menjadi tanggung jawab Tergugatsebagai Purusa, meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telahdewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untukmenentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama denganayahnya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuanhukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ketut Yasminidan saksi Ketut
SRI HIDAYATI
72 — 21
Sedangkan bagi masyarakatIndonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masingmasing. Tidakada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakatIndonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;Menimbang. bahwa masalah kedewasaan akhirakhir ini muncul setelahberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karenaundangundang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebihHalaman 5 dari 11.
523 — 500
Kemudian tanahtanah tersebut telah dilepaskan hak adatnya serta pemiliknya telahmenerima ganti rugi sesuai dengan bukti kwitansi nomor : 97,dimana didalam bukti kwitansi tersebut Bapak Bewela Suu telahmenerima uang sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima riburupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah dan ganti rugitanaman tumbuh di desa Aimas sesuai dengan pelepasan hakatas tanah;Bahwa dengan rentang waktu yang sudah cukup lama yaitu 40tahun, kemudian Penggugat kembali mempersoalkan permasalah anini
, apalagi pada tahun 1978Penggugat masih kanakkanak dari mana Penggugat mengetahuitanah yang digugat pada tahun 2018 ini sebagai tanah adatnya,sedangkan Penggugatsendiri tidak mengetahui alas usulnya atausebagai ahli waris dari mana dan dari siapa, dengan demikianmembuat legal standing Penggugat di dalam Gugatan ini menjadisemakin tidak jelas ; Bahwa dengan tidak disebutkan dasar dan alasan sehinggaPenggugat dikatakan sebagai ahli waris dari Marga/Keret SuuKlamesen, begitu pula Penggugat tidak menyebutkan
Kemudian tanahtanah tersebut telah dilepaskan hak adatnya serta pemiliknya telahmenerima ganti rugi sesuai dengan bukti kwitansi nomor : 97,dimana didalam bukti kwitansi tersebut Bapak Bewela Suu telahmenerima uang sebesar Rp. 75.000, (tujuh puluh lima riburupiah) untuk pembayaran pembebasan tanah dan ganti rugitanaman tumbuh di desa Aimas sesuai dengan pelepasan hakatas tanah;Bahwa dengan rentang waktu yang sudah cukup lama yaitu 40tahun, kemudian Penggugat kembali mempersoalkan permasalahanini
Ketua dari Dewan Adat Malamoi;Bahwa hubungannya antara Lembaga Adat Moi dan Dewan Adat Malamoiadalah Lembaga Adat Moi di bentuk oleh Dewan Adat Malamoi yang berfungsiuntukmembicarakan atau memfasilitasi atara Pemerintah dengan masyarakatMoidalam membicarakan setiap pembangunan di kota Sorong, sedangkanDewan Adat Malamoi berfungsi untuk membahas masalah hukum adat danmasalahmasalah tanah adat;Bahwa Dewan Adat Malamoi dibentuksejak tahun 2000;Bahwa hak adat yang di dapat oleh marga Suu apabila tanah adatnya
7 — 4
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.
36 — 5
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakanpertimbangan bahwa Pemohon dan Pemohon II hidup di tengah masyarakatminang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikansyara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengahmasyarakat minang adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam AlQuran.
39 — 15
Sehingga secara sosiologis Majelis Hakimmengemukakan pertimbangan bahwa para Pemohon hidup di tengahmasyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan pepatah adatnya, adatbersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku ditengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syariah Islam,berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam alQuran.
16 — 9
Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbanganbahwa Pemohon dan Pemohon Il hidup di tengah masyarakat yang agamis,terkenal dengan postulat adatnya, adat bersendikan syara, syarabersendikan kitabullah, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakatadalah adat yang sesuai dengan syariah Islam dan berdasarkan ajaran yangterdapat di dalam AlQuran.