mengajukan permohonan penerbitan ulang dari turunansertifikat obyek sengketa yang hilang di institusi Turut Tergugat , dengankelengkapan data dipenuhi Turut Tergugat Il dan Turut Tergugat Illmembantu Turut Tergugat untuk mengumumkan berita kehilangan diMedia Koran.VIDS ooeeeeee cece ce ceeee teat seeeeeeeseeseseeseesnttieeestiaeeeieeeeess (BUKti P.I22)Bahwa kemudian Turut Tergugat menerbitkan sertifikat baru pada tanggal03 Jauari 2008 yaitu :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13

Bahwa setelah terjadi penyelesaian dan diterbitkannya turunan darisertifikatsertifikat obyek sengketa oleh Turut Tergugat , yaitu :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m?

Menyatakan Para Tergugat tidak memiliki hak yang berdasar danberkekuatan hukum sah atas obyek sengketa atau bahkan tidak berhakuntuk menguasai atas sertifikatsertifikat :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m?

Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat, para abhliwarisnya dan/atau siapa saja yang menguasai Sertifikatsertifikat obyeksengketa :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m?

Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan/atau dwangsomsebesar Rp. 25.000.000, (Duapuluh Lima Juta Rupiah) secaratunai dan sekaligus kepada Para Penggugat untuk setiap harinya saatpara Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu tidakmegembalikan Sertifikat SHM :> Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2779, sesuai gambar situasi nomor13/Greges/2007, tanggal 14 Desember 2007, seluas 9452 m2, yangterletak di Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya,Propensi Jawa Timur, yang

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 04 Januari2007 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor13/13/1/2007 tanggal 04 Januari 2007 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

bahwa Majelis telah berusahasedemikian rupa untuk menasehati (mendamaikan)Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itusidang dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnyadibacakan permohonan cerai talak Pemohon, dimana padaprinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yaitucerai talak ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa1.SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor13

SusPHI/2020Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat Rekonpensihanya berhak memberikan uang penggantian hak kepada TegugatRekonpensi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagaiberikut:Nama >: SUKO CAHYONOUPAH : Rp3.690.072,00Masa Kerja : 25 tahun 9 bulanPesangon :1x9xRp3.690.072,00 =Rp33/210.648,00Pengh Masa Kerja : 1x10 x Rp3.690.072,00 = Rp36.900.720,00Rp70.111.368,0015% dari 1 PMTK: 15% x Rp70.111.368,00 = Rp10.516.705,00Maka

Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi: Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II masingmasing pada tanggal 29Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dan PemohonKasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13

SusPHI/2020mengakhiri perselisinan dengan memperkejakan kembali Penggugat;Bahwa judex facti salah mempertimbangkan buktibukti T.4, T.5 dan T.7berupa surat panggilan masuk kerja, surat panggilan tersebut adalah sahsehingga karena Penggugat dipanggil untuk bekerja kembali sesuai isiPerjanjian Bersama maka ketentuan pasal 168 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 diterapkan dalam perkara a quo Penggugat dikualifikasimengundurkan diri;Bahwa pokok perselisihnan antara Penggugat dengan Tergugat adalahtentang

Kabupaten Batanghari;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Membaca dan seterusnya;Menimbang, dan seterusnya;Mengingat, Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 14Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang HariNomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran MinumanBeralkohol, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor13

memberikanjawabannya yang padapokoknyaadalahsebagaiberikut : Bahwa Hubungan antara Tergugat dengan Penggugat hanya sebatashubungan kerja lepas dimana Penggugat mengerjakan PekerjaanTergugat pada saat tertentu apabila ada pekerjaan yang perludikerjakan; Bahwa Penggugat menerima Upah dari Tergugat setiap kali mengantarbarang , sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikatdalam Perjanjian Kerja, sehingga tidak memiliki Hubungan Hukumsebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (15) dan Pasal 14 UU Nomor13

bahwaratarata Upah 3 (tiga) bulan terakhir adalah Rp. 4.225.000 perbulan dianalogikan sebagai Tidak Terbantahkan untuk manaberdasarkan Pasal 16 PP Nomor 78 Tahun 2015, Upah Penggugatdinyatakan sebesar Rp. 4.225.000, per bulan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa Tindakan Tergugatyang membebastugaskan Penggugat, Majelis terlebin dahulu akan memeriksaBagaimana Status dan Bentuk WHubungan Kerjaantara Penggugat denganTergugat;Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 Butir 15 jo Pasal 50 UU nomor13

dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat serta jenis Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat,maka Unsur adanya Pekerjaan, upah dan Perintah dalam Hubungan Kerja telahterpenuhi; (Vide : Keterangan Para Saksi);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 63 jo Pasal 53UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja dapatberbentuk secara Tertulis dan Lisan;Menimbang, bahwa Pembuatan Perjanjian Kerja merupakanTanggungjawab Pengusaha, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 53 UU Nomor13

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan BaratNomor 21/PD1T/2017/PT KALBAR tanggal 22 Februari 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat, tertanggal 28Januari 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 01 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor13

Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 741.000, (tujun ratus empatpuluh satu ribu rupiah).Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianakyang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Nopember 2016 Kuasa Penggugattelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus olehPengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Ptk. .tanggal 18Oktober 2016, agar diperiksadan

PenyerahanMemori Banding Nomor 13/Pdt.G/2016/PN.Ptk., masingmasing tertanggal 14Februari 2017 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat danTerbanding ll semula Tergugat Il ;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukankontra memori banding tertanggal 20 Februari 2017 sebagaimana tanda terimakontra memori banding, tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan olehPanitera) Muda Perdata Pengadilan Negeri Pontianak, serta RisalahPemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor13

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan olehPembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menuruttata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undangundang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksadan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanputusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Oktober 2016 Nomor13

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13/PDT.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020 tersebut, Para Pembandingsemula Para Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalamAkta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 11Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua;Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan

Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusandengan amar sebagai berikut :cles2.3.Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut.Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13/Pdt.G/2020/PN.ATB tanggal 30 Juli 2020 tersebut.Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini semua tingkatan peradilan.Demikian kontra memori banding ini diajukan.Menimbang, bahwa atas Kontra

ParaTergugat, menyatakan banding pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Atb,tanggal 30 Juli 2020 sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukandalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukanoleh UndangUndang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca danmencermati pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor13/PDT.G/2020/PN Atb, tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

sejak awal sebelum memberhentikan pekerja,dengan alasan alasan yang jelas tanpa adanya rekayasa administrasi,artinya apabila benar adanya pekerja mengundurkan diri dengan kemauansendiri pasti diajukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak harusmemohon penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan pekerja tidakmungkin melaporkan perselisihnan Pemutusan Hubungan Kerjanya ke KantorDisnakertrans Kabupaten Tangerang untuk dilakukan Mediasi;Bahwa Penggugat disamping melanggar ketentuan UndangUndang Nomor13

Tahun 2003 pasal 162 ayat 3 (a), Penggugat melakukan pembohonganpublic dimana pekerja setelah disodorkan formulir pengunduran diri padatanggal 14 Oktober 2013 posisinya masih bekerja dan tidak pernah putuswalaupun hanya sehari, terbukti diaui oleh HR & GA Manager pada tanggal15 Oktober 2013 masih diterima bekerja artinya sdr Kusnadi (Tergugat)masih melakukan pekerjaan seperti biasa di bagian yang sama sampai 15Oktober 2014;Bahwa Penggugat melanggar ketentuan pasal 59 UndangUndang Nomor13 Tahun 2003

Bunyi Ketentuan Pasal 161 Ayat (1) Dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Dalam Putusan Judex Facti Tidak Sesuai DenganBunyi Ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak secara tegasPutusan Judex Facti pada halaman 13 paragraf ke2, berbunyi:Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal161 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan yang berbunyi:(1) Pekerja/ouruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri

Bahwa PKWT terakhir kali tanggal 15 Oktober 2014 dengan berberapa kaliPKWT yang pembaruannya setelah PKWT Il berakhir tanggal 12 Oktober2011 tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 sehingga menjadi PKWTT;2.

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu) majelismembebani Pemohon untuk membuktikan dalildalil permohonannya;Halaman 7 dari 1.4 Putusan No. 161/Pdt.G/2017/PA.BjbMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Keterangan) bukanmerupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup Ssesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

yangmerupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karenanya buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehinggapermohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjt oleh Pengadilan AgamaBanjarbaru;Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup Sesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

hubungan hukumPemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami Istri, oleh karenanya buktitersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehinggaPemohon memiliki legal standing sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Gaib) yangmerupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dantelah bermeterai cukup Ssesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

sebagai bukti otentik yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil ParaPemohon tentang tempat tinggalnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaBojonegoro harus dinyatakan terbukti, sehingga perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Bojonegoro;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga telah dicocokkandengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis,sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatanHal 10 dari 15 halaman Penet.No.0260/Padt.P/2018/PA.Bjnpembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dengan demikian dalil Para Pemohontentang pernikahannya ternyata diakui oleh lembaga yang bernaung di bawahPemerintah;Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah asli Surat Keterangan, dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis,sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang memiliki kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian dalil ParaPemohon tentang pernikahannya ternyata diakui oleh kepala Desa sebagai pejabatyang berkuasa dan berwenang di wilayah Desa tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah asli Surat Keterangan, dibubuhi meteraisecukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) UndangUndang Nomor13

Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor13/Pdt.GS/2020/PN.Smn dalam register perkara;3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 olehSagung Bunga Mayasaputri A, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu olehDarmaji, S.H.

Piere Tandean Kota Palangka RayaMELANGGAR Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor13 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 1 JoPasal 4 ayat 1 Sub aTENTANG Pengaturan, in, dan Penertiban PKLDALAM WILAYAH HUKUM PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DISAKSIKAN OLEH : SAKSI 1. NAMA :WINATALIUS UMUR :27 Desember 1988AGAMA : KRISTEN PEKERJAAN : Anggota Pol PPALAMAT JI. Sisingamangaraja No 76 TANDA TANGAN : Il2.NAMA : ENDAH SULISTIA RINI UMUR : 26 JANUARI 1991AGAMA: KRISTEN PEKERJAAN : Anggota Pol PPALAMAT : Jl.

.: Jalan Letda Sujono Gang Al Halim Kanan Nomor13 Medan,Kelurahan Tembung KecamatanMedan Tembung;: Cindy Humairoh.: Perempuan.: Medan, 27 Juni 1992.: Karyawan Swasta.: Islam.: Indonesia.: Jalan Letda Sujono Gang Al Halim Kanan Nomor13 Medan,Kelurahan Tembung KecamatanMedan Tembung;Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini;Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2019/PN MdnTelah mendengar keterangan SaksiSaksi dipersidangan

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu,tanggal 21 Januari 2006, di Mallawa, Kelurahan Mallawa, KecamatanMallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor13/02/I/2006 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi,Kabupaten Barru, bertanggal 01 Februari 2006.2.

sesuai surat panggilan tertanggal 16 Juli 2013.Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat,akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan suratgugatan Penggugatdan tetap pada gugatannya.Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatan tersebut, Penggugatmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor13

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketatercatat/terdaftar Persil 30 b D Ill Kohir Nomor13 C 1 seluas + 1,06 Ha (10.600m?) atas nama Atjo Bin Toko terletak dahulu di Kelurahan Panaikang sekarangKelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, denganbatasbatas : Utara : Kantor DLLAWUR ; Timur : Perumahan Perkampungan/tanah kosong ; Selatan : Kompleks Perumahan Villa Racing Centre ; Barat : Pagar tembok / tanah kosong ;4.

Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketatercatat/terdaftar Persil 30 b D Ill, Kohir Nomor13 C 1, seluas + 1,06 Ha (10.600m?) atas nama Atjo Bin Toko terletak dahulu di Kelurahan Panaikang sekarangKelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, denganbatasbatas : Utara : Kantor DLLAWUR ; Timur : Perumahan Perkampungan/tanah kosong ; Selatan : Kompleks Perumahan Villa Racing Centre ; Barat : Pagar tembok/tanah kosong ;4.

surat yang diajukan para Penggugat/Terbanding,sekarang Termohon Kasasi yang diberi tanda/kode P.6 berupa Surat TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatat Persil 30 b D.lIIl, KohirNomor 13 C. tertanggal 6 Juli 1959 yang menjadi pertimbangan Judex Facti(vide putusan Pengadilan Negeri Makassar) adalah sangat keliru, karena buktisurat yang diberi tanda/kode P.6 tersebut secara jelas menyebutkan bahwaSurat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatat Persil 30 bD.Ill, Kohir Nomor13

Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2003 tentangPerubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2001Tentag Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa pasal 2 ayat (1),temyata tidak pemah terbentuk adanya Kecamatan tanda /kode T.37) ;Oleh karenanya, sangat jelas dan terbukti bahwa bukti surat yang diajukan paraPenggugat/Terbanding, sekarang Termohon Kasasi yang diberi tanda/kode P.6berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tercatatPersil 30 b D.Ill, Kohir Nomor13

Penggugat dan Tergugat di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Januari2016 telah mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Kupangyang selanjutnya telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupangdengan Nomor 13/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 25 Januari 2016 yangpetitumnya sebagai berikut;PRIMER :dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor13

pendidikanSDN, pekerjaan ibu rumah tangga,bertempat tinggal di HULU SUNGAI SELATAN,selanjutnya disebut TERMOHON; Pengadilan AgamaTersebut gq mn mn we se te wen es rn 2 ee eeTelah membaca dan mempelajari berkasperkaranya 5 rere cree rrr eee reneeTelah mendengar Pemohon dan saksi saksi diDEFSIGANGAN j me wen wn nw i we ee neTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 25 Januari 2010 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Negara dalam register perkara Nomor13

Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini.Apabila Majellis Hakim Pengadilan Negeri Batuaraja yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya(Et Aequo et Bono) ;Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan NegeriBaturaja telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Maret 2018, Nomor13/Pdt.G/2017/PN.Bta, yang amar putusannya sebagai berikut :1.

pernyataan permohonanbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 9April 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya AHMAD KABUL,SH telah menyatakanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturajatanggal 29 Maret 2018, Nomor 13/Pdt.G/2017/PN.Bta, dan permohonanbanding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukankepada para Terbanding semula para Penggugat dengan RelaasPemberitahuan Banding tanggal 13 April 2018, Nomor13

/Pdt.G/2017/PN.Bta, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat Ildengan Relaas Pemberitahuan Banding tanggal 12 April 2018, Nomor13/Pdt.G/2017/PN.Bta ;Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Mei 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri PalembangBaturaja dengan AktePenerimaan Memori Banding tanggal 8 Mei 2018, dan Memori Bandingtersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum para Terbanding semulapara Penggugat dengan Relaas Penyerahan

tingkat bandingoleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengantata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Pasal 233KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai berkas diterima diPengadilan Tinggi Jayapura tidak menyerahkan memori banding, sehingga MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui halhal yang menjadikeberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, nomor13

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor13/Pid.B/2021/PN Fkf tanggal 3 Mei 2021 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapbkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami : ADHAR, S.H., M.H., sebagaiHakim Ketua Majelis, Dr.

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor13/Pid.Sus.Prk/2016/PN. Bit. amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :1. Menyatakan terdakwa ARMANDO A.

BATUBUAJA, SH/PaniteraPengadilan Negeri Bitung, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 9/PID/2017/PT.MND.Bitung tanggal 21 Juli 2016 Nomor : 13/Pid.Sus.PRK/2016/ PN Bit danpermintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengansempurna pada tanggal 10 Agustus 2016 sesuai relaas pemberitahuanpernyataan Banding kepada Terdakwa tanggal 11 Januari 2017 Nomor13/Pid.SusPrkn/