Ditemukan 5379 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : netto neno nego neti nemo noto nento
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1566 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonHalaman 41 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1566 /B/PK/PJK/2016Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1660/B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN EekPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir (1) danbutir (3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuanyang menciptakan keadilan;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas danmengingat bahwa pokok pikiran dalam UndangUndang PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16BUndangUndang PPN menghendaki keadilanpembebanan pajak dan
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 25-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Oktober 2015 — YUL HENDRA melawan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
232 — 76
  • Bahwa Indonesia menganut sistem self assessment yaitu Wajib Pajakmenghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan SuratPemberitahuan (SPT);Bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari hasilpenghasilan bruto dikurangi biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan,bunga, sewa, piutang yang tidak dapat ditagih dan lainlain;Bahwa usaha pekerjaan bebas penghasilan brutonya kurang dariRp4.800.000.000, (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dihitungdengan menggunakan norma penghitungan neto
    pembukuanyang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah salah dimana Wajib Pajakmenghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan Surat Pemberitahuan(SPT) dengan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) ditentukan dari hasilpenghasilan bruto dikurangi biaya pembelian bahan, upah, gaji karyawan,bunga, sewa, piutang yang tidak dapat ditagih dan lainlain dan usahapekerjaan bebas penghasilan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000, (empatmiliar delapan ratus juta rupiah) dihitung dengan menggunakan normapenghitungan neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2022 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
178 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK) PPN DPPPM) DpPPK ppv alahPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 100 Ditebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 0 90)Neto 0 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unit pengolahandilakukan oleh perusahaan yang sama (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), dan Pajak Masukan atas pupuk(yang digunakan untuk perolehan tandan buah segar) dapatdikreditkan sebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (Semula
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.ANDY BERNARD D., S.H., M.H.
2.ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ARIFFIN anak dari PELEM
112 — 35
  • UGAN sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan uang saksi Kamran Syahrani sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), sekalipun menurut keterangan Terdakwa dan SaksiNgihiq bahwa dengan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)narkotika jenis sabusabu yang didapat adalan sebanyak 0,5 gram, namunbarang bukti narkotika jenis sabusabu yang didapatkan pada saat melakukanpenangkapan dan penggeledahan memiliki berat bersih atau neto 0,07 (nolkoma nol tujuh) gram, yang mana barang bukti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1823/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPPPK PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkancPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir (1) dan butir (2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahantandan buah segar yang dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal16B ayat (8) UndangUndang Pajak PertambbahanNilai;= Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1817/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 4Ss0 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir (1) dan butir (2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 31-07-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 436/Pid.B/2017/PN.Plg
Tanggal 31 Juli 2017 — MELLY APRIANA ALIAS MELLY BINTI MANAF AR
26 — 3
  • 654, 39( enamratus limapuluh empat koma tigapuluh Sembilan ) gram ; 10 ( sepuluh ) gram yang merupakan sisa lab dan sisa pemusnahan darijumlah keseluruhan 4 ( empat ) paket sedang shabu dengan netto 393,43 (tigaratus sembilanpuluh tiga koma empatpuluh tiga ) gram ; 10 ( sepuluh ) butir dengan netto 292 ( dua koma sembilanpuluh dua ) gramyang merupakan sisa lab dan sisa pemusnahan dari Jumlah keseluruhan 1(satu) bungkus plasti bening berisikan 566 ( limaratus enampuluh enam )butir extacy dengan neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Register : 27-05-2011 — Putus : 17-10-2012 — Upload : 20-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE;
144 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirman Kav. 21, Jakarta 10920, sehinggaperhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2005 yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut :Penghasilan Neto (Rugi) (Rp. 35.170.407.762,00)Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 0,00Kredit Pajak (Rp. 2.609.227.802.00)Pajak Penghasilan yang lebih dibayar (Rp. 2.609.227.802,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Putusan 21009/PP/M.V/15/2009, tanggalHalaman 7 dari 50 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2024 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAHAYA PELITA ANDHIKA
171 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPP PM DPP PK PPN DPP PM DPP PK PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir (1) dan butir (2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahantandan buah segar yang dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1225 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengolahan dilakukan olehperusahaan yang sama (TermohonPeninjauan Kembali), dan Pajak Masukan ataspembelian pupuk, perlengkapan perkebunandan sebagainya (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembali, maka penghitungan PPNadalah sebagai berikut: Pemohon BandingUnit Perkebunan Unit Pengolahan,Paberik Uraran DEP Opp pps ae Ee eee Beban PM PK PPN PM PK PPN Pajak Pupuk 10 (10) (10) TRS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapat d'kreditkary cro 2 900 90 20 Neto
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 03-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 405/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penggugat : CENTURION BULK PTE LTD
Terbanding/Tergugat I : ASWIN ADITYA
Terbanding/Tergugat II : SABRENA NUGROHO
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BUMI BERKAT MANDIRI
266 — 138
  • menggunakanBahasa Indonesia adalah batal demi hukum, juga diperkuat oleh PutusanMahkamah Agung No. 1572 K/Pdt/2015, yang berbunyi sebagai berikut :"Bahwa faktanya Loan AgreementtidakdibuatdalambahasaIndonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuatpara pihak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/Loan Agreementaquo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yangterlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 j u neto
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - HARSONO AHMADI KODA, SP - COSMAS CEKARUS, STP
82 — 43
  • Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untukkelmpok tani, desa Sekon / Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah )sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto,SP15.16.1h.18.19.20.21.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), KelompokMaurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas.
    KepalaBBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelmpok tani,desa Sekon / Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP15. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), KelompokMaurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas.
    Kepala BBU Kosmas Liu dan notapenambahan pupuk urea untuk kelmpok tani, desa Sekon /Kecamatan Insana ( Komoditi Padi Sawah ) sebanyak 750 kg,tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29Januari 2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, 187 16.17.18.19.20.21.22.23.sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.KepalaBBU Kosmas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-12-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 29 Desember 2011 — RUDI SUSANTO NARMADA
108 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Desember 2006 ;3.58.SE kredit No. 004/SE KREDIT/99 perihal nota usulan kredit berlakumulai 1 Oktober 1999 (19 lembar) foto copy di legalisir ;3.59.Surat Keputusan Komisaris dan Direksi Nomor : 025/KOM/111/07tanggal 29 Maret 2007 Perihal kebijakan mengenai batas wewenanguntuk memberikan kredit menempatkan dana pada bank lain,meminjam dana dari bank lain dan menempatkan dana pada lembagakeuangan bank maupun bukan bank dalam bentuk surat berharga,transaksi valuta asing, pemeliharaan posisi devisa neto
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 8 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.ANDY BERNARD D., S.H., M.H.
2.ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO
127 — 35
  • UGAN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuHalaman 40 dari 46 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Sdwrupiah) dan uang saksi Kamran Syahrani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah), sekalipun menurut keterangan Saksi Ariffin dan Terdakwa bahwadengan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) narkotika jenissabusabu yang didapat adalah sebanyak 0,5 gram, namun barang buktinarkotika jenis sabusabu yang didapatkan pada saat melakukan penangkapandan penggeledahan memiliki berat bersih atau neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1234/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
17 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan olehperusahaan yang sama (TermohonPeninjauan Kembali), dan Pajak Masukan ataspembelian pupuk, perlengkapan perkebunandan sebagainya (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding TermohonPeninjauan Kembali, maka penghitungan PPNadalah sebagai berikut: feohondadie Unit Perkebunan Unit Pengolahan,/Pabrie viel ope PP ope ppt fePM PR PPN PM PK PRN rae Pupukc rf (0) (0) TRS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapat dkreditkanleo ft 900 nh Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-10-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1570 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA;
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM) DPPPK) PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10)TBS 400 Dibebaskan 400) Tidak dapatdikreditkanCPO 900 9) 9)Neto 9) 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Terjadiketidaksamaanketidakadilan;perlakuanyangmenciptakanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
MUH HADI bin ASOK DG SIKKI alm
53 — 19
  • Pasal 132 Ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Subsidair oleh penuntut umum, yang dikualifikasi sebagai tindakpidana Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasaiNarkotika Golongan I;Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta yang terungkap dalampersidangan Terdakwa dan Saksi RISKY menguasai narkotika jenis Ssabusabudengan berat bersih atau neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PALM LAMPUNG PERSADA
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM) DPPPK) PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10)TBS 400 Dibebaskan 400) Tidak dapatdikreditkanCPO 900 9) 9)Neto 9) 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;=" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2012 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 B/PK/PJK/2011
Tanggal 19 Juli 2012 — DIRJEN PAJAK vs. PT. NEWMONT MINAHASA RAYA
60 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selainmelakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukanpenyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukanuntuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui denganpasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untukpenyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakanpedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan,Pasal7Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusahayang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto