Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional;
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 30-03-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 9 Mei 2022 — Penggugat:
MALIK
Tergugat:
STEFANUS ULLO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
67 — 16
  • Penggugat:
    MALIK
    Tergugat:
    STEFANUS ULLO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 241/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 16 September 2020 — MKn
3.DADANG KOESBOEDIWIJITJKONO, SH.MKn
4.Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ BPN Propinsi Jawa Timur Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /BPN Kabupaten Sidoarjo
77 — 20
  • MKn
    3.DADANG KOESBOEDIWIJITJKONO, SH.MKn
    4.Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ BPN Propinsi Jawa Timur Cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang /BPN Kabupaten Sidoarjo
    Tergugat Ill;Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria DanTata Ruang/ Bpn Propinsi Jawa Timur cq Kepala KantorAgraria Dan Tata Ruang /bpn Kabupaten Sidoarjo, tempatHalaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 241/Pdt.G/2020/PN SDAkedudukan Jalan Jaksa Agung Suprapto No 7 KabupatenSidoarjo, Kel. Sidokumpul, Sidoarjo, Kab.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 11-11-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 259/Pdt.G/2022/PN Blb
Tanggal 1 Desember 2022 — MEGA NUSANTARA INVESTMENT
2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Turut Tergugat:
KEPALA DESA BOJONG
57 — 7
  • MEGA NUSANTARA INVESTMENT
    2.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
    3.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
    Turut Tergugat:
    KEPALA DESA BOJONG
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 20 Maret 2023 — Penggugat:
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
68 — 9
  • Penggugat:
    Netty
    Tergugat:
    DAVID MULIANTO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3591 K/Pdt/2018
Tanggal 29 Januari 2019 — KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK lawan RISTIANE HARDAYUN PUTRI, DK dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
209 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKKlawanRISTIANE HARDAYUN PUTRI, DKdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang KementerianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2017;2.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 62/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat:
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
212 — 50
  • Penggugat:
    AZHAR
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
    Intervensi:
    ZULHAYATI
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 06-02-2024 — Putus : 23-07-2024 — Upload : 26-08-2024
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 3/G/TF/2024/PTUN.PLK
Tanggal 23 Juli 2024 —
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA
2.KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI KALTENG
4.MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI
35 — 15

  • Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) PALANGKA RAYA
    2.KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN (ATR/BPN) PALANGKA RAYA
    3.KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI KALTENG
    4.MENTERI AGRARIA /KEPALA BPN RI
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 03-01-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 09-09-2022
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Sgt
Tanggal 23 Mei 2022 — Penggugat:
SURATI CHAMDANI
Tergugat:
FAHRONI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur
36 — 13
  • Penggugat:
    SURATI CHAMDANI
    Tergugat:
    FAHRONI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 03-02-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat:
SEPRIDA ERWANTI
Tergugat:
1.Rosmita
2.Arye Suparta
3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang badan pertanahan nasional
67 — 12
  • Penggugat:
    SEPRIDA ERWANTI
    Tergugat:
    1.Rosmita
    2.Arye Suparta
    3.Kementrian Agraria dan Tata Ruang badan pertanahan nasional
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN),yang beralamat di Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman, disebutTurut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor11/Pdt.G/2020/PN Pmn., tanggal O03 Februari 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraNomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn.;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Pmn.
Pengadilan PN PURBALINGGA Perdata
Register : 27-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pbg
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penggugat:
SUGIRAH
Tergugat:
SUGIMAN
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
86 — 16
  • Kalimanah, Kabupaten Purbalingga antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;
  • Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah seluas 175M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 yang terletak di Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga;
  • Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga di Kantor Kementrian Agraria
    Penggugat:
    SUGIRAH
    Tergugat:
    SUGIMAN
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga
    Pandjaitan Nomor 111Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurbalingga tanggal 27 September 2019 Nomor : 157/SK9/2019,S@DAQAl 2 22222 222 === == PENGGUGAT;LAWAN:Sugiman, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mewek RT. 02 RW. 01, KecamatanKalimanah, Kabupaten Purbalingga, sekarang tidak diketahulkeberadaannya, Sebagal TERGUGAT:Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional KantorPertanahan Kabupaten Purbalingga
    atas telah disepakati Penggugat dan Tergugat,sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat telah membayar lunas tanah tersebut sebasar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 3Maret 2009 dan Tergugat telah menyerahkan asli Sertipikat hak milik (SHM) No.676 kepada Penggugat ;Bahwa Penggugat berkeinginan membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) No.676 atas nama Sugiman (Tergugat) menjadi Sugirah (Penggugat)melalui KantorKementrian Agraria
    Bahwa untuk selanjutnya setelan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sahatas tanah dimaksud, Penggugat mohon diberi izin untuk balik nama sertipikat diKantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga (Turut Tergugat), sehingga Sertipikat tanahyang semula atas nama Sugiman (Tergugat) dibalik nama menjadi atas namaSugirah (Penggugat);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Purbalingga untuk membuka persidangan
    Menyatakan Penggugat berhak membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM)No.676 Kelurahan Mewek RT. 002 RW. 001, Kecamatan Kalimanah, KabupatenPurbalingga di Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga (Turut Tergugat) dari atas namaSugiman (Tergugat) menjadi atas nama Sugirah (Penggugat);5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik(SHM) No.676 atas nama Sugiman (Tergugat) menjadi nama Penggugat(Sugirah);6.
    Namun demikian oleh karenaTergugat tidak diketahui keberadaannya dan untuk tertiobnya administrasi perkara ini,maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan Pasal Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 PP Nomor 10/1961 j.o PP No. 24/1997,Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 125, Pasal 118 HIR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-02-2008 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553PK/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KRAKATAU STEEL ; BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, dkk.
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL dahulu MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisimangaraja No. 2Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,2. BADAN PERTANAHAN KOTA CILEGON dahulu MENTERINEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHANKABUPATEN SERANG, berkedudukan di Jalan K.H.Syamaun No. 3 Cilegon,Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonKasasi III/para Tergugat IIIll/oara Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Hal. 1 dari 27 hal. Put.
    Tergugat Il yang meminta kepada Tergugat agarmenyelesaikan ganti rugi atas tanah ex HGU No. 1/Kubangsari secaramusyawarah, ditegaskan pula bahwa "selanjutnya apabila tidak segeraada penyelesaian, maka Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional (i.c. Tergugat Il) akan memperbaiki SuratKeputusan Pemberian HGB tanggal 7 Maret 1992 No.151/HGB/BPN/1992 yang digunakan sebagai dasar penerbitan SertifikatHGB No. 2/Kubangsari tercatat atas nama PT. Krakatau Steel (i.cTergugat !)
    Bahwa hal tersebut juga didasarkan pada Keputusan KepalaBPN/Keputusan Menteri Negara Agraria No. 24VIIl1999 tanggal2171999 tentang Pembatalan sebagai HGB No. 2/Kubangsari yangtercatat atas nama PT. Krakatau Steel yang sekarang sudahmenjadi milik negara lagi;.
    No. 553 PK/Pdt/2007C).Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukum perkara a quo telahmelakukan kekhilafan yang nyata dan juga sangat tidak cermatsehingga berakibat maksud dan tujuan ditertibkannya SuratKepututsan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional yang tertuang dalam Surat Keputusannya Nomor 24VIIl1999 tanggal 21 Juli 1999 penafsirannya oleh Judex Juris menjadisangat keliru dan/atau menyimpang.
    Krakatau Steel (Persero)tersebut dan mengembalikan statusnya dalam keadaan semulasebagai tanah Negara (Bukti T.5e = T.II1);Bunyi Diktum Kedua Keputusan Menteri Agraria tersebut oleh JudexJuris dikatakan (dikutip) "status tanahnya sekarang sudah menjaditanah milik negara lagi;Bahwa pengertian tanah negara dan tanah milik negara sangatlahberbeda.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-05-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bpp
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
THAMRIN
Tergugat:
1.ANDI WIJAYA
2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
34 — 25
  • Penggugat:
    THAMRIN
    Tergugat:
    1.ANDI WIJAYA
    2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN,
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-12-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 08-04-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 45/G/TF/2021/PTUN.BNA
Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
1.Cut Badriah
2.Cut Asmiati AG
3.Keumalawati
4.Asmadi
5.Mas Intan
6.Syahril
7.Aldi Feriyal Farid
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
188 — 111
  • Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
  • Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
    dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
  • Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 01-04-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 18-07-2023
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Idm
Tanggal 13 September 2022 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAMAYU
6.PEMERINTAH DESA SUMBERMULYA, KECAMATAN HAURGEULIS, KABUPATEN INDRAMAYU
77 — 57
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAMAYU
    6.PEMERINTAH DESA SUMBERMULYA, KECAMATAN HAURGEULIS, KABUPATEN INDRAMAYU
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 25-07-2022 — Putus : 12-07-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PN TONDANO Nomor 248/Pdt.G/2022/PN Tnn
Tanggal 12 Juli 2023 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TOMOHON
66 — 37
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI SULAWESI UTARA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TOMOHON
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata
Register : 06-10-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 12-04-2022
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 30/Pdt.G/2021/PN KLT
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat:
OKTAVIANUS SIHOMBING
Tergugat:
1.Budi Irsandi, SE
2.Kementerian Agraria dan Tata ruang Bpn Kabupaten Tanjung Jabung Barat
98 — 32
  • Penggugat:
    OKTAVIANUS SIHOMBING
    Tergugat:
    1.Budi Irsandi, SE
    2.Kementerian Agraria dan Tata ruang Bpn Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN SELONG Nomor -87/Pdt.G/2020/PN Sel
Tanggal 29 Desember 2020 — ZAKARIYA PATONI, dkk Melawan -LALU SANUSI FAJAR, dkk Dan -KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dk
86 — 44
  • ZAKARIYA PATONI, dkkMelawan-LALU SANUSI FAJAR, dkkDan-KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dk
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR,berkedudukan di Jalan. MT. Haryono Nomor 3Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagaiTURUT TERGUGAT ;2. DENDE ULAN alias DENDE AYULAN, Perempuan, beragama Islam,bertempat tinggal di Dusun Ketangga, DesaSetanggor Selatan, Kecamatan Sukamulia,Kabupaten Lombok TimurNTB sebagaiTURUT TERGUGAT Il;Dalam hal ini Turut Tergugat II telat memberikankuasa kepada MUHAMMAD AMIN NUR, S.H.
    tentang pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh RadenNune Tike atas tanah seluas 4.218 M2 sebagai bentuk kewajibannya terhadapNegara;Menimbang, bahwa bukti surat P.1,2,3,4,5,611 berupa FotokopiSilsilah Raden Nunetika, menerangkan silsilah keturunan Raden Nune Tikayang dibuat oleh Lalu Ishak Cs mengetahui Kepala Desa Setanggor Selatandan Camat Sukamulia serta saksisaksi Kepala Dusun Setanggor Selatan;Menimbang bahwa alas hak terhadap kepemilikan suatu tanah setelahberlakunya UndangUndang Pokok Agraria
Pengadilan PN MALANG Perdata Wanprestasi
Register : 12-05-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PN MALANG Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 30 Agustus 2022 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
1.Darno
2.Djumaikah
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
58 — 42
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    1.Darno
    2.Djumaikah
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 06-03-2023 — Putus : 24-05-2023 — Upload : 29-05-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bgl
Tanggal 24 Mei 2023 — YUSDI SEPTARIUS
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu
64 — 24
  • YUSDI SEPTARIUS
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 26-09-2022 — Putus : 28-10-2022 — Upload : 31-10-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 572/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 28 Oktober 2022 — Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya
78 — 33
  • Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya