Ditemukan 700 data
259 — 502
Pajak Terhutang PBB Perdesaandan Perkotaan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Sandiah Ernitanggal 5 Januari 2012;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaandan Perkotaan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Sandiah Ernitanggal 25 Februari 2013;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaandan Perkotaan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Sandiah Ernitanggal 3 Februari 2014;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaandan Perkotaan Tahun 2012 atas nama wajib pajak Sutedi
tanggal 5Januari 2012;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaandan Perkotaan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Sutedi tanggal25 Februari 2013;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Perdesaandan Perkotaan Tahun 2014 atas nama wajib pajak Sutedi tanggal 3Februari 2014;Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 207/Pdt/P/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 31 Mei 2012;Fotokopi surat dari Ketua Pengadaan Tanah Untuk KepentinganUmum Nomor 932/1.711.1 perihal Undangan SosialisasiPenetapan
57 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terpenuhartinya hak milik atas tanah memberi wewenangkepada pemiliknya lebih luas bila dibandingkan denganhak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hakatas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebihluas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain;Berdasarkan buku Peralihan Hak atas Tanah danPendaftarannya, Adrian Sutedi, Sinar Grafika, Jakarta,2008, (halaman 89);Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telahdikenal dua asas, pertama asas Nemo plus juristransfere potest quam
180 — 929 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 896/B/PK/Pjk/2017> Berdasarkan buku Peralihan Hak atas Tanah danPendaftarannya, Adrian Sutedi, Sinar Grafika, Jakarta,2008;(hlm. 89):Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telahdikenal dua asas, pertama asas Nemo plus juristransfere potest quam ipse habel, artinya tidakseorangpun dapat mengalihnkan atau memberikansesuatu kepada orang lain melebihi hak miliknya atau apayang dia punyai.
191 — 118
Dudi Sutedi tanggal 02 Agustus 2016 menyatakanbahwa seharusnya bobot pekerjaan Pembangunan Gedung KantorDinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung TA. 2015 tersebut yaitu37,44 % (tiga puluh tujuh koma empat puluh delapan persen) atausenilai Rpo2.681.608.000,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh satujuta enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisin bobotpekerjaan 2.84 % atau senilai Ro212.775.000,00 (dua ratus dua belasjuta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa pada saat dilakukan
Mardahai Manullang
Tergugat:
1.Lisbet
2.Charles M atau Charles Manullang
3.Lesti Situmorang
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Barat
2.Kepolisian Republik Indonesia Sektor Balik Bukit Lampung Barat
178 — 74
(Adrian Sutedi, SH.
211 — 74
(Vide Adrian Sutedi, SH.,MH, Tanggung Jawab Produk dalam HukumPerlindungan Konsumen,Ghalia Indonesia,2008,hIm.215);Hal 42 dari 45 halaman Putusan No. 437/Pdt.G/2017/PN.
JAYUS
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
42 — 11
Subekti dalam buku HukumPerburuhan tulisan Adrian Sutedi, SH, MH memberikan pengertian PerjanjianKerja adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciriCiri adanya Suatu upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah(dietsverhouding), yakni Suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikanberhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya;Halaman 42 dari 45Putusan Nomor :194/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnMenimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan
JUNAIDI SAGALA
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
79 — 20
Subekti dalam buku HukumPerburuhan tulisan Adrian Sutedi, SH, MH memberikan pengertian PerjanjianKerja adalah suatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciriciri adanya suatu upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah(dietsverhouding), yakni Suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikanberhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalamperjanjian kerja, setidaknya tidaknya mengandung
69 — 37
Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yangditimbulkan ;(Vide Adrian Sutedi, SH, MH : Tanggung jawab Produk dalam HukumPerlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, 2008, halaman 215) ;9. Bahwa selanjutnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatigedaad) ,kalau didalamnya terdapat salahsatu unsur berikut, yaitu :a. Bertentangan dengan hak orang lain ;b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri ;c. Bertentangan dengan kesusilaan ;d.
127 — 9
Sehinggadalam hal menerbitkan suatu ALAS HAK merupakan suatu KeputusanTata Usaha Negara (Beschikking) untuk mengujinya apakah suatuKeputusan (Beschikking) bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang balk atau tidak haruslah di uji dalam lingkupPeradilan Tata Usaha Negara;bahwa menurut Adrian Sutedi, SH., MH., dalam bukunya Peralihan HakAtas Tanah dan Pendaftarannya, Penerbit Sinar Grafika, 2007, hal. 181182, menyatakan : (dikutip)Setiap Camat dan Lurah dalam menerbitkan suatu keterangan harusmenerapkan
65 — 32
Penjual telah membawa dirinya dalamkeadaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, dengan menjual lagikepada pihak ketiga rumah yang telah dijualnya kepada pihakpertama, diikuti penyerahan rumah tersebut secara yuridisSenada dengan pendapat M dari Adrian Sutedi, SH., MH., SertifikatHak Atas Tanah, Penerbit : Grafika : Jakarta, 2011, Halaman 57, yangmenyatakan sebagai berikut :Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.Inilah fungsi yang paling utama sebagaimana disebut dalam
H. ASARI
Tergugat:
1.H. ABDUL GHONI b. FAKEH
2.NURYANAH, Amd.Par
3.MOHAMAD ARIFIN
4.SUDAMSIK
112 — 122
Bahwa menurut Adrian Sutedi, untuk sairnya jual beli tanah harusmemenuhi syarat materiil yaitu :1. Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang hendak dijual;2. Pembeli adalah orang vang berhak untuk mempunvai hak atastanah yang akan dibelinya;3. Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidakdalam sengketa.(Adrian Sutedi. Peralinan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. SinarGrafika. Cetakan Ketiga, Maret 2009, hal. 191).7.
Hendra Praja Arifin
Terdakwa:
Samruddin Alias La Ompu Bin La Ruda
127 — 72
Unsur "Tanpa mendapat izinMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin adalah sebagaimanadikutip dari pendapat Adrian Sutedi, Izin (vergunning) adalah suatu persetujuandari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untukdalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuanketentuan larangan peraturanperundangundangan.
242 — 166
Sutedi Raharjo selaku Dirut dan saksi Ir.
Sutedi Raharjo) dan Direksi Keuangan (lr.
Sutedi Raharjo) dan Direksi Keuangan (Ir.
Sutedi Raharjo (Direktur Utama),saksi Ir. Arif Haryadian (Direksi Administrasi dan Keuangan), saksi Ir. Delviyandri(saksi Direksi Air Bersih) dan saksi Ir.
Sutedi Raharjo (Direktur Utama), saksi Ir. Arif Haryadian(Direksi Administrasi dan Keuangan), saksi Ir. Delviyandri (Saksi Direksi AirBersih) dan saksi Ir.
SAWALUDIN
Tergugat:
1.PT. HARVARD COCOPRO
2.BUPATI KABUPATEN ASAHAN
3.DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN
80 — 21
Subekti dalam buku Hukum Perburuhantulisan Adrian Sutedi, SH, MH memberikan pengertian Perjanjian Kerja adalahsuatu perjanjian antara seorang majikan yang ditandai dengan ciri ciri adanyaSuatu. upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah(dietsverhouding), yakni Suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikanberhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lainnya;Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalamperjanjian kerja, setidaknya tidaknya mengandung
111 — 83
Acara Perdata tentang Gugatan,persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan karangan M Yahya Harahap,Penerbit Sinar Grafika halaman 111113;7 Bukti T.Il, 11.V7a.Foto Copy Memorandum Of Understnding tertanggal 29Oktober 2004;8 Bukti T.ll, I1l.V7b : Foto Copy Perjanjian Pembelian Aset Tanah PT Ratatextertanggal 12 Mei 2008;9 Bukti T.Il, I.IV8 : Foto Copy Surat Perjanjian tertanggal 6 Maret 2008;10 BuktiT.I.01IV9 :Foto Copy Buku Peradilan Hak Atas Tanah danPendaftarannya, karangan Adrian Sutedi
Bella Isa Widyalaksita
Tergugat:
1.Andrew Michael Lech Krzywniak
2.Matthew Charles John Tablot
3.Njoman Sutjining, SH
494 — 278
(Vide Adrian Sutedi, SH.
71 — 25
Sedangkan hak perorangan ialah hak yang diberikan kepada wargadesa ataupun orang luar atas atas sebidang tanah yang berada di wilayah hakulayat persekutuan yang bersangkutan (Adrian Sutedi. SH.
68 — 32
sebagaimanadimaksud Pasal 3 huruf (a) kepada pemegang hak yangbersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP24/1997 ttg Pendaftaran Tanah,ditegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat buktihak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenaiHalaman 16, Putusan Nomor 511/Pdt/2018/PT SMG.data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang adadalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutanBahwa menurut Douglas J.Willem dalam buku Adrian Sutedi
Terbanding/Tergugat III : PT BALAI MANDIRI PRASARANA,
Terbanding/Tergugat I : PT BANK OCBC NISP
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BATAM Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BATAM
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ANDREAS TIMOTHY SH MKn
92 — 46
dipindahkan ke sertifikat hipotik dan terakhir ke sertifikat haktanggungan, pengalihan tersebut dikukuhkan dengan UU NO.4 Tahun 1996yang merupakan HUKUM MATERIIL BUKAN HUKUM FORMIL Hukummateriil mengatur hak dan kewajiban, sedangkan hukum formil bersifatIMPERATIF yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiil.Pengalihan titel eksekutorial dari grosse akta hipotik ke sertifikat hipotik lalukesertifikat hak tanggungan merupakan penyimpangan terhadap Pasal 224HIR yang bersifat memaksa, menurut Adrian Sutedi