Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan olen Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa terhadap barang

yang disita dari terdakwa FIRDAUS AFANG AMIENSANTOSO Bin AGUNG SANTOSO tersebut berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2245/NNF/2018 tertanggal 26Oktober 2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO,ST, EKO FERYPRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si. disimpulkan bahwa ; BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintentis 5FLUOROADBICA yang terdaftar dalam NarkotikaGolongan (satu) Nomor urut 118 ( seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes

bukti yang disita dari terdakwa tersebut setelahdilakukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor : 2245/NNF/2018 tertanggal 26 Oktober2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO,ST, EKO FERYPRASETYO,S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si. disimpulkan bahwa ; BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintentis 5FLUOROADBICA yang terdaftar dalam NarkotikaGolongan (satu) Nomor urut 118 ( seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes

Test tidakmempunyai keakuratan yang pasti tetapi hanya70% sehingga menimbulkan suatu keraguraguan akan hasil tes yang dilaksanakan olehSaksi1.Halaman 9 dari 81 halaman Putusan Nomor 44K/PM.105/AL/1X/2021Bahwa Diskes Lantamal XII dimana pada saat ituSaksi1 mengambil sample urine Terdakwa tidakmempunyai dasar hukum karena bertentangandengan yang ada telah mengatur Petunjukteknis laboratorium pemeriksa narkotika danpsikotropika projustitis yaitu Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/MENKES

/SK/X/2009 dan PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yaitu Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor194/MENKES/SK/VI/2012.

Bahwa di dalamKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika untuk Provinsi Kalbartelah disebutkan lembaga yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan atas dugaan Narkotikaadalah:(1) Unit Laboratorium Kesehatan ProvinsiKalimantan Barat.(2) Balai Besar Pengawasan Obat danMakanan di Pontianak.(3) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium UjiNarkoba Badan Narkotika Nasional (BNN).Tanggapan atas keterangan Saksi2 Serda

Berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tentang PenunjukanLaboraturium Pemeriksaan Narkotika DanPsikotropika telah dinyatakan dengan tegasInstansi atau badan hukum yang berwenanguntuk melakukan pemeriksaan uji Narkotika danPsikotropika di selurun Negara Indonesia. RSBhayangkara Pontianak dimana dr.

/SK/VI/2012 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.2) Terhadap barang bukti berupa barang, PenasihatHukum berpendapat bahwa barang bukti tidak sahmenurut hukum dan harus dkesampingkan karenabertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Projustitis dan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang PenunjukanLaboratorium

Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/478/2019 bertanggal 15 Agustus 2019 tentang Izin untukMelakukan Perceraiaan Menteri Kesehatan Indonesia atas namaPenggugat, bukti tersebut diberi tanda P.2.:Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugatmenyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;Menimbang, bahwa selain. bukti tertulis, Pemohon telah pulamenghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawahsumpah yaitu:1.

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yangmempunyai nilai pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang termasuk aktaautentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugatmempunyai /ega/ standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa asiliSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP. 04.02/MENKES

Sulawesi Selatan Nomor : 568 Tahun 2015, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran, Staf Pengelola, Penanggung Jawab, (UAKPA/BARANG), Anggota/ Petugas Uakpa/ Barang, Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/ jasa, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2015 ;
1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES

/ 130/ 2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun 2015 ;
1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, Tentang Penetapan Nama-nama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo

Wajo pernah melakukanpermohonan anggaran Dana APBNTP Tahun Anggaran 2015, sebesar Rp.15.000.000.000, ke Kementrian Kesehatan yang diperuntukkan untukpengadaan AlatAlat Kesehatan dan Pembangunan Puskesmas, usulantersebut diproses oleh Kementrian Kesehatan dan berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/ MENKES/ 130/2015, tanggal 30 Maret 2015, Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten/ Kota

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun2015;12) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas KesehatanKabupaten Wajo Tahun Anggaran

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri KesehatanNomor : HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan PelaksanaanProgram Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2015 ;12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasKesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran

/ 130/2015, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/ MENKES/ 66/ 2015, Tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Tahun2015 ;12. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Wajo Nomor : 001 Tahun 2016, TentangPenetapan Namanama Dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas KesehatanKabupaten Wajo Tahun Anggaran

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintan Kabupaten Tegal RSUD

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintahn Kabupaten Tegal RSUD

Lab1238/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembarkertas dengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah benar mengandung 2CB, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika.Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine dan berdasarkan SuratHasil Pemeriksaan Narkoba dari Pemerintah Kabupaten Tegal RSUD

TeguhPrinmono M.H; lbnu Sutarto S.T; Eko Fery Prasteyo S.Si dan Nur Taufik S.T,menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1283/NNF/2021 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembar kertas dengan jumlah total 10(sepuluh) kotak kertas adalah mengandung 2CB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI No.4Tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Teguh Prinmono M.H; lbnu Sutarto S.T; Eko Fery Prasteyo S.Sidan Nur Taufik S.T, menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor :1283/NNF/2021 berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) lembar kertasdengan jumlah total 10 (Sepuluh) kotak kertas adalah mengandung 2CB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 68 (enam puluh delapan) dalam Peratu ran Menkes RI No.4 Tahun 2021 Tentang perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 2 ayat (3) dan (4)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat jo.

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta

Yang dimaksud dengan Obat adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;o Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalahbahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luartubuh manusia

Danjuga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasidisebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariBadan POM;Bahwa Izin edar menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.23.3516 adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat,obat tradisional, kosmetik, Suplemen makanan dan makanan yangdikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produktersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan Obat adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalahbahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luartubuh manusia

SAPTO SRI SUHARTOMOselaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan :bahwa barang bukti Nomor : BB4374/2019/NNF berupa Irisan Daun tersebutmengandung Senyawa Sintetis FUB AMB terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 88 ( delapan puluh delapan ) dalam Peraturan Menkes RINomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUORO NNEI.

Bahwa 5 FLUORO NNEI adalah termasuk ke dalam Golongan NEW PsichoactiveSubtances ( Zat Psikoaktif ) yang belum terdaftar dalam peraturan Menkes RINomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan, tanpa hak ataumelawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan

Bahwa 5 FLUORO NNEI adalah termasuk ke dalam Golongan NEW PsichoactiveSubtances ( Zat Psikoaktif ) yang belum terdaftar dalam peraturan Menkes RINomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal131 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPermenkes No.50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika;Menimbang,

,lbnu Sutarto,S.T. dan Eko Fery Prasetyo,S.Si dengan kesimpulan bahwa BB4374/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 88 (delapan puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 50Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan faktafakta hukumtersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam perkara a quoberperan dengan selalu mengantarkan

Merujuk pada Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/SK/V1/2012 tanggal 15 Juni 2015, tentang Daftar LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Lingkungan KementerianKesehatan Republik Indonesia, huruf A angka 5 "UPTD Balai BesarLaboratorium Kesehatan, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam di JalanTengku HM.

Serma DikdikSetyawan, NRP. 21000042131280, Jabatan Bamin Komsos, Koramil02/SK, Kesatuan Kodim 0112/ Sabang dengan hasil test urine positif daripengguna Marijuana (THC) merupakan surat resmi yang dapat dijadikanalat bukti berupa surat dan Pro Justisia terlepas dari bagaimana standaroperasional maupun prosedur Laboratorium yang dilakukan oleh UPTDBalai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh karena itu merupakankewenangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam KepmenkesRepublik Indonesia Nomor 194/Menkes

dari contoh beberapa perkara tindak pidana Narkotika tersebut diatas yang disidangkan di Pengadilan Militer 101 Banda Aceh MajelisHakim dalam amar putusannya tidak pernah ada yang menyatakanpemeriksaan urine yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium KesehatanHal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 17 K/MIL/2016Banda Aceh, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan dari beberapaRumah Sakit Umum maupun Poliklinik yang ada di Provinsi Aceh yangtidak tercantum dalam Kepmenkes Republik Indonesia Nomor194/Menkes

SPU. 119.05.20.09.16.0006 tanggal 22 September2020, telah menerima contoh barang bukti dengan No. 20.119.11.16.05.0088 KContoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang di bungkusamplop coklat, berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat 0, 12 gramyang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratoriumpemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah

SPU. 119.05.20.09.16.0006 TGL 22 September 2020telah menerima contoh barang bukti dengan No. 20.119.11.16.05.0088.k contohbarang bukti tersebut di terima dalam plastic klip yang di bungkus amplopcoklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,12 gram yang di gunakan untukpengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratoriumpemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap

Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pejabat BNN KabupatenCiamis tersebut secara prosedur administratif adalah cacat hukum ;Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013, telah dilakukan pemeriksaanurine oleh Saksi 2 (Kapten Inf Kadirman Gultom/pejabat Kasi1/Intel Brigif 13/1Kostrad) terhadap Terdakwa, Saksi1 dan Saksi5 dengan menggunakan TestPact merek Bessure, di mana hal ini telah menjadi sebuah fakta persidanganyang tidak terbantahkan lagi ;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor522/MENKES

/SK/VI/2008 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, pada Lampiran Keputusan Menteri KesehatanNomor: 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 diatur tentangLaboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Psikotropika danNarkotika ;Dengan demikian, sesuai dengan Kepmenkes Nomor:522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008, yang disebutkan daftarLaboratorium yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan Psikotropika danHal. 8 dari 16 hal.

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan Laboraturium pemeriksaan nerkotika, Laboraturium Balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis, soektrometeri dan uji Mikriskopis dengan hasil sebagai berikut :Penerima : Rajangan simpilisia kering terdiri atas potongan batang, daundan biji, warna coklat kehijauan, bau normal.Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan

Berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan Laboraturium pemeriksaan nerkotika, Laboraturium Balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografilapis tipis, soektrometeri dan uji Mikriskopis dengan hasil sebagai berikut :Penerima : Rajangan simpilisia kering terdiri atas potongan batang,daun dan biji, warna coklat kehijauan, bau normal.Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan Laboraturium pemeriksaannerkotika, Laboraturium Balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barangbukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spoektrometeri dan uji Mikriskopis denganhasil sebagai berikut :Penerima : Rajangan simpilisia kering terdiri atas potongan batang, daundan biji, warna coklat kehijauan, bau normal.Hasil Uji : Ganja (Narkotika Golongan

Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 157/ Menkes/SK/I/2010 Tanggal 28 Januari 2010Halaman 83 dari 396 Putusan Nomor:48/Pid.

2365 /Menkes/SK/XI/2011 Tanggal 22 NovemberHalaman 84 dari 396 Putusan Nomor:48/Pid.SusTPkK/2015.

RepublikIndonesia Nomor : 434/ Menkes/SK/IX/2009 Tanggal 1 September 2009Tentang Penerimaan Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan KesehatanMasyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1028.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1006 /Menkes/SK/XI/2009 Tanggal 12 November2009 Tentang Penerimaan Dana Tahap Keempat PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1029.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1205 /Menkes/SK

: 1036 /Menkes/SK/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011Tentang Penerimaan Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan KesehatanMasyarakat Tahun 2011 (dilegailisir);1037.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1783 /Menkes/SK/VIII/2011 Tanggal 19 Agustus2011 Tentang Penerimaan Dana Tahap Ketiga PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2011 (dilegalisir);1038.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1937 /Menkes/SK/IX/2011 Tanggal 13 September2011

Nomor : 1006 /Menkes/SK/XI/2009 Tanggal 12 November2009 Tentang Penerimaan Dana Tahap Keempat PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1029.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1205 /Menkes/SK/XII/2009 Tanggal 14 Desember2009 Tentang Penerimaan Dana Tahap Kelimat PenyelenggaraanKesehatan Masyarakat Tahun 2009 (dilegaiisir);1030.3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 157/ Menkes/SK/I/2010 Tanggal

Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai barangbukti untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia karenapelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan di Makodim0112/Sabang oleh Staf Intel Kodim 0112/Sabang yangsecara hukum tidak memiliki kewenangan melakukanpengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan ProJustitia yang seharusnya pengujian Narkotika tersebutdilakukan oleh instansi yang berwenang melakukanpengujian Narkotika sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Inf Amri Nico Dewantoro danSerka Arief Masnoor (Saksil) yang menggunakanRapid test merek Drug Ambuse dengan hasil bahwaurine Terdakwa diketahui positif mengandung zatMethamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP)tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untukkepentingan penyidikan Pro Justitia karena KesatuanKodim 0112/Sabang tidak memiliki Kewenanganmelakukan pengujian Narkotika untuk kepentinganpenyidikan Pro Justitia sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikansebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikanPro Justitia dalam perkara tindak pidana Narkotikakhususnya untuk menentukan jenis dan GolonganNarkotika harus dilakukan oleh instansi yangberwenang sebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES/SKA/I/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur kesatu Setiap

Analisis Urine dari Dinaskesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor4.455/356/BLK/XI/ 2016 tanggal 15 November 2016 urine Terdakwadinyatakan negatif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine.Oleh karenanya, sesuai alat bukti surat tersebut yang berseuaian denganketerangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa in casu Terdakwa tidakdapat dibuktikan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan OditurMiliter;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

2005 sampai sekarang ;Bahwa Ahli tidak memilki hubungan darah atau keluarga denganTerdakwa ahmad saidi als. bagong bin majeri ;Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisionalsesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) Undangundang No.36tahun 2009 tetang Kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

SIK TIK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekrjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 /MENKES / PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik danijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17ayat 1 dan 2);Sehingga fasilitas pelayanan kefarmasiannya berupa toko obatharus memilki ijin dan penanggungjawabnya seorang tenagateknis kefarmasian yang mempunyai SIKTTK.Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2016/PN.

RtaBahwa tidak semua orang diperbolehkan syarat dan ketentuantenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889 / MENKES / PER / V / 2011, tentangRegistrasi, Izin Praktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian;Bahwa memang ada untuk obat dan bahan obat digolongkan atas 5(lima) jenis golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obatkeras, narkotika dan psikotropika;Bahwa Obat Bebas adalah obat yang dapat dijual bebas padaumumnya berupa suplemen vitamin, obat gosok, beberapa

didistribusikan ke toko obat; Untuk Pelayanan Kefarmasian : Toko Obat berijin hanya bolehmenjual obat bebas, dan untuk obat bebas terbatas boleh dijualdalam jumlah tertentu/terbatas berdasarkan ataruan pakaindalam lamanya 1 siklus pengobatan; Apotek, Rumah Sakit boleh menjual obat bebas, dan untuk obatbebas terbatas boleh dijual dalam jumlahtertentu/terbatasberdasarkan ataruan pakain dalam lamanya 1 sikluspengobatan, untuk obat keras bisa dijual langsung kepasiensepanjang memenuhi ketentuan Permenkes No.924/Menkes

pelatinan/diklat masalahpengawasan obat (drug Inspector) dan cara pendistribusian yang benar; Bahwa yang diperbolehkan untuk mendistribusikan atau menjualobat/pil warna putih logo Y adalah sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedagang besar farmasiyaitu Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatandan Klinik yang menggunakan resep Dokter; Bahwa untuk toko obat boleh menjual hanya jenis obat bebasterbatas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor917/Menkes

/Per/X/1993 yang diubah Permenkes' RI Nomor949/Menkes/Per/V/2000; Bahwa untuk Apotek harus ada seorang Apoteker yangpenanggung jawabnya sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan,sedangkan untuk perorangan tidak diperbolehkan; Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa Terdakwa dalam melakukanaktifitas menjual obat/pil warna putih logo Y tidak diperbolehkan karenatidak menggunakan resep dokter dan bukan bidang ataupun pekerjaanTerdakwa yang berhubungan dengan obat/pil warna putin logo Ytersebut serta perbuatan

menurut keterangan Ahli SRI LESTARI S,Si, Apt yangdiperbolehkan untuk mendistribusikan atau menjual obat/pil warna putihlogo Y adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor34 Tahun 2014 tentang Pedagang besar farmasi yaitu Apotek, Rumahsakit, Puskesmas, fasilitas pelayanan Kesehatan dan Klinik yangmenggunakan resep Dokter;7) Bahwa menurut keterangan Ahli SRI LESTARI S,Si, Apt untuk tokoobat boleh menjual hanya jenis obat bebas terbatas sesuai PeraturanMenteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 yang diubahPermenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/V/2000;8) Bahwa menurut pendapat Ahli SRI LESTARI S,Si, Apt bahwaTerdakwa dalam melakukan aktifitas menjual obat/pil warna putih logoY tidak diperbolehkan karena tidak menggunakan resep dokter danHalaman 19 dari 28.

mempunyai jin dalam menjual obatpil warna putin berlogo Y yang memiliki kandungan yang sama dengan obat piljenis Triheksifenidil dan Terdakwa juga bukan seorang yang bekerja di bidangkefarmasian dan atau) mempunyai keahlian atau kewenangan = untukmengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI Sri Lestari, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang samadengan obat pil jenis' Triheksifenidil sesuai Permenkes RINomor:949/Menkes

obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi olehPT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G sejak tahun 1995PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar/obat palsu ; Bahwa sesuai indikasi medis seseorang yang seseorang membutuhkanobat daftar G ke Apotik dengan menggunakan resep dokter ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1332/Menkes

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

berkas Penyidik) ;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil dobel L dari Saksi Doni Sastra

menyerahkan Narkotika Golongan Itersebut yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obatdan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndangNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September2019 dengan kesimpulan barang bukti 2 (dua) sachet kristal bening shabudengan berat netto 0,2382 gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

bukan tanaman tersebut yaitu Menteri Kesehatan atasrekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yangberwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti2 (dua) sachet kristal bening shabu dengan berat netto 0,2382 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes RI Nomor 50

shabutersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Masita Alias Bunda Lia BintiTampa (penyidikan dilakukan terpisah) dengan harga Rp. 3000.000, (tiga jutarupiah) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barang bukti2 (dua) sachet kristal bening shabu dengan berat netto 0,2382 gram dan urinTerdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

tersebut oleh Penyidik telah disita secarasah menurut hukum ;Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut Umumjuga melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NomorLab : 3641/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 2 (dua) sachet kristal bening shabu dengan berat netto 0,2382 gram dan urinHalaman 12 dari 25, Putusan Nomor142/Pid.Sus/2019/PN MIlTerdakwa mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

Hal tersebut dibuktikan ternyata beberapahari sebelum dilakukan penangkapan ternyata Terdakwa mengkonsumsi shabutersebut bersama dengan saksi Heri, Hal tersebut diperkuat dengan hasilpemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3641/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan urin Terdakwa mengandung metamfetaminaterdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 50tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURINomor 35 tahun 2009 tentang

Tradisional tersebut Aman digunakanbagi masyarakat ;Bahwa Ahli menyatakan menurut UU RI No. 36 Tahun 2009 pasal 1 ayat (4)tentang kesehatan yaitu sedian farmasi adalah Obat dan bahan obat, obattradisional dan Kosmetik, sedang menurut Peraturan Pemerinth No. 72 Tahun1998 tentang pengamanan Sedian Farmasi dan alat kesehatan pasal 1 ayat (1)sedian farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik ;Bahwa Ahli menjelaskan tentang pengertian kosmetik yaitu Kosmetik menurutPermenkes RI No. 1176/Menkes

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 pasal 1 ayat (2) setiapkosmetik yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan perturan perundangundangan ;Peraturn Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011pasal 2 setip kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan ataupersyaratn keamnan, manfaat, mutu, penandaan, klaim dan dinotifikasi ;Izin edar adalah Peraturan Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan RINomor HK,03,1.23.04,11,03724 tahun

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasikosmetik Pasal 3 (I) ayat (2) setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan izin edar dari Mentri berupa Notifikasi;d. Permenkes RI No.

No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasikosmetik Pasal 4 ayat (1) Notifikasi dilakukan sebelum kosmetik beredaroleh Pemohon kepda Kepala Badan POM RI;Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik yang telah disita darisarana kosmetik terdakwa sebanyak 49 semua tidak memiliki izin edar;Bahwa kosmetika tersebut tidak dapt di perjual belikan;Bahwa semua kosmetik yang telah disita oleh PPNS Balai Besar POM padatanggal 11 Agustus 2020 milik terdakwa tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan

kedua terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalahmenyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempatpenjualan, dalam industri kosmetika atau tempat lain, termasuk di kendaraandengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut didugauntuk keperluan sendiri ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat,Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud kosmetika menurut Permenkes no :1175/menkes