terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 50 dari 75 halaman Putusan No. 51/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), dan Kepala BadanKepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, denganNomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor:153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang

dan kerja dengan terdakwa; Bahwa Riwayat Pekerjaan : 1991 CPNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 19911995, PNS pada tahun 19911995 PNS PusatdDipekerjakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan; 1995 hingga sekarang PNS pada Biro Hukum KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Jabatan Terakhir sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya; Bahwa Dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan Madya berdasarkanKeputusan Menpan

No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

Surat Menpan RB (28 Februari 2019)Ditetapbkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor B/50/M/SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS Yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap, yang memberikan waktu paling lambat tanggal 30 April 2019 untukmelaksanakan pemberhentian terhadap PNS yang dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa dijelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagaiPerancang Peraturan PerundangUndangan MadyaberdasarkanKeputusan Menpan No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersamaMenteri Kehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Halaman 53Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

dan 2007 tidak dilaksanakan penerimaan CPNS, karenayang melamar waktu itu kurang lebih hanya 20 orang sehingga dibatalkan ;Bahwa penerimaan pada tahun 2004 ada 320 orang yang mendaftar ;Bahwa prosedur untuk mengikuti tes di Kementrian Agama adalah diumumkanlewat RRI, kemudian sebagai Panitia kami menerima lamaran CPNS dari paraCPNS yang mendaftar sesuai kualifikasi ;Bahwa penyelenggaraan tes tahun 2004 tidak terdapat dalam DPA, namun daripanitia tetap menyelenggarakan tes penerimaan CPNS ;Negara (Menpan

PTUN.SMD21masalah jika ada peserta tes CPNS yang digugurkan oleh TIMSeleksi, dikarenakan faktor usia telah melewati 35 tahun, asalkanPEMKAB mengajukan usulan dan membuat surat telahaan (alasanalasan hukum) jika tidak, sangat disayangkan dan akan menjadimenjadi permasalahan hukum dikemudian..Bahwa PENGGUGAT sekembalinya dari kunjungan KEMENPAN RB,menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu (Bapak Drs.Yohanes Avun), ketika itu dijawab ; diusahakan dan disampaikankepada Bagian Kepegawaian untuk diusulkan Ke MENPAN

diusulkan olehHalaman 56 dari 216 halaman Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN.SMDTERGUGAT, akan tetapi tidak juga diusulkan oleh Tergugat, dan sertaformasi yang seharusnya diisi oleh tergugat juga dikosongkan yaitu,Auditor Utama yang seharusnya diisi 5 (lima) orang namunkenyataannya hanya diisi hanya 4 (empat) orang saja dan formasi AnalisPengelolaan Dana bagi hasil Pajak & SDA dan Analis PengembanganPotensi Daerah dikosongkan, dan atau berkas/dokumen serta telaan stafatas nama Penggugat tidak dikirim ke MENPAN

;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagianlain di Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang Terkait dengan tindak pidana jabatan.

Perindo tertanggal : 15 Agustus2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KetuaKPU Kota Sorong, Ketua Bawaslu Kota Sorong dasn KetuaBawaslu Kota Sorong, tertanggal: 23 Agustus 2019 (fotocopysesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat Kakareg XIV BKNPapua Barat dan Ombusmen RI Perwakilan Papua Barat,tertanggal : 13 Agustus 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);Surat Tanda Terima Pengaduan dari Penggugat kepada KepalaBKN Pusat Ketua KASN RI, Menpan

Putusan Nomor 462/B/PK/PJK/2017bersifat mengikat dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012:b.

dasar hukum yang disebutkan oleh Para Penggugat tidakbenar maka pastilah uraian dalil gugatan Para Penggugat juga tidak benar ;Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2013 Tentang Perubahan Ke 4atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa batas usia pensiun dapatdiperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu sampai60 (enam puluh) tahun antara lain Jabatan Struktural Eselon I; Surat Edaran MENPAN

Ponirah (Saksi2), selanjutnya Terdakwamenawarkan kepada Saksi dan Saksi2 bisa memasukkan Saksi menjadi PNS diKota Semarang lewat Menpan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) tanpaada tes dan Terdakwa meminta fotocopy ijazah Saksi.4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 atas permintaan Terdakwa melalui BapakSaksi Sdr. Waliyo (Saksi1) dan ibu Saksi atas nama Sdri.

dikontruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi Negara, sehinga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN

Setelah jabatan Kasubag langsung terdiri dariStafstaf;eBahwa mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di KabupatenTabanan dari tenaga honor menjadi CPNS adalah tenaga honorer sudah harusmulai bekerja dari tahun 2003, sehingga tahun 2004 yang bersangkutan sudahmempunyai SK Kontrak s/d tahun 2010 baru diusulkan menjadi CPNS, yangsumber penggajiannya dari APBD, selanjutnya masingmasing SKPDmengusulkan dengan blangko SE MENPAN & RB Nomor 05 tahun 2010 yangmengetahui Kepala SKPD ke BKD, yang

dan validasi selesai ternyata muncul permasalahan yaitu 8bulan setelah saya menjabat Kepala BKD Kab.Tabanan, muncul Surat EdaranMenpanRB RI Nomor 03 tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 bahwa hanya ada85 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria (MK) dan itupun tidak ada satupunnama dari DKP yang masuk dalam daftar MK tersebut, sehingga sebanyak 139orang yang masuk daftar nominatif tenaga honorer dari DKP Kab.Tabanan yangdiusulkan keseluuhannya dinyatakan TMK (tidak memenuhikriteria).Kemudian dari SE Menpan

Untukitu saksi harus lembur siang dan malam atas biaya sendiri dan dari terdakwa IGede Jagrem;Bahwa saksi menerangkan untuk pengusulan dan pendataan K1 yang diperlukanberdasarkan SE Menpan RB adalah SK asli Kontrak, namun selama ini paratenaga honorer DKP tidak pernah diberikan SK asli melainkan hanya fotokopitiap tahunya.

Tabanan sejak tahun 2004 menjadi tenagaharian sebagai tukang sapu;Bahwa saksi mengetahui ada surat Menpan untuk pendataan bagi tenagahonorer yang untuk K1.

Dimana pada saat ituada surat dari Menpan pada tahun 2010 yang isinya menginformasikan bagitenaga kontrak dengan masa kerja 1 tahun per 31 Desember 2005 diberikankesempatan untuk mengikuti kategori (K1) Karena keterbatasan mereka akaninformasi ini, terdakwa yang mengumpulkan mereka untuk memberitahu hale Bahwa tenaga yang memenuhi syarat harus melengkapi berkas persyaratan;e Bahwa Kadis Pak Santiana meminta para kepala bidang untuk membantukelancaran proses pemberkasan atau administrasi tenaga honorer

kepadaTerdakwa, diketahui anak Saksi bernama LINDA SURYANI dan Saksimenyetahuinya melalui telepon dari isteri Saksi dan penyerahan uangtersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermateri 6.000 (enamribu);Bahwa jumlah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepadaTerdakwa adalah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan jutarupiah); Bahwa cara Terdakwa meminta uang lagi pada Saksi untuk mengurusCPNS jalur khusus adalah dengan meminta dipersiapkan berkas lagi.Terdakwa menyatakan bahwa pihak BAKN Pusat dan MENPAN

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan padatanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang

Surat petunjuk teknis dari Menpan RI.5. Tenaga honorer yang ditempatkan pada Kemenag RI (BiroKepeg), Depag Kanwil, atau Memenag Kab/Kota.Bahwa saksi tidak tahu ada biaya yang harus dikeluarkan olehpara Honorer untuk pengurusan pengangkatan menjadi CPNSpada Kantor Kemenag Kab. HST dan Kab.

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Halaman 53 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.