Ditemukan 630 data
Ir. Alimin Abdullah
Tergugat:
1.PENGELOLA TAMAN MARGA SATWA RAGUNAN
2.PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
3.PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
Turut Tergugat:
1.KELURAHAN JAGAKARSA
2.KEMENTERIAN ATR Atau BPN RI CQ KANWIL BPN PROV DKI JKT CQ BPN KOTIF JAKARTA SELATAN
151 — 111
.:: 05 Rp. 1.000.000.MERIT cca crx xm cos wore aarciinet corns earns exec Rp. 6.000.RRECAKSI .....ccccccccce cece eeesseseeceseseeseeeeeeess Rp. 10.000.JUMIAN ooo eceeccceceeeeeeeeeeeeeeeeessneeneaeees Rp. 3.871.000.Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan No. 520/Pdt.G/2018
54 — 25
AliasFahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihan untukPekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum pada Dinas KesehatanKabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal)yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lainbahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawarandengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metodepasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilaiatau merit
SiregarAlias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihanuntuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpanomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihan tersebutmenjelaskan antara lain bahwa pelelangan akan dilaksanakan menggunakanpemasukkan penawaran dengan metode dua sampul, proses pelelangan akanmenggunakan metode pasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akandilakukan dengan system nilai atau merit
39 — 2
BROWING SA18 Made In BELGIUM Cal 9 MM Nomor sari 88898yang berisikan 1 butir peluru.e 1 (satu) pucuk senjata api FN BROWING HI POWERAUTOMATIC yang berisikan 3 butir peluru.e 5 (lima) butir peluru dalam bungkus~ rokoksampurna mil.e 2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol B1085KFV2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol.D1236D.e 1 (satu) buah pisau Stenlis bersangkutan kertasminyak warna coklat.e 1 (satu) buah tas warna hitam.e 1 (satu) buah Hand Phone Nokia Tipe RH 130warna biru.e 1 (satu) buah Hp merit
186 — 66
yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
POLY FERDINAND SAMALLO, S.Pi
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
107 — 55
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :(1)(2)(3)(4)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat Iembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
254 — 388 — Berkekuatan Hukum Tetap
SiregarAlias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan DokumenPemilinan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umumpada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TahunAnggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalamDokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwapelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawarandengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakanmetode pasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukandengan system nilai atau merit
Siregaralias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkan DokumenPemilinan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umumpada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TahunAnggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalamDokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwapelelangan akan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawarandengan metode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakanmetode pasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukandengan system nilai atau merit
alias Fahruddin Siregar, SKM selaku PPK menetapkanDokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat KedokteranUmum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara TahunAnggaran 2010 (tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalamDokumen Pemilihan tersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelanganakan dilaksanakan menggunakan pemasukkan penawaran denganmetode dua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metodepasca kualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengansystem nilai atau merit
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
191 — 97
2014Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:Halaman 69 dari 80 halaman PUTUSAN Nomor 41/G/2019/PTUNABNPasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit
115 — 691
diLingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini, == : 2) Pasal 2, Tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggisecara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintahpusat dan daerah dalam penyelenggaraan pengisianjabatan pimpinan tinggi secaraterbuka. 3) Pasal 3, Setiap instansi Pemerintah wajib menerapkanprinsip dan menghindari praktek yang dilarang dalamsistem merit
106 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
aliasFahruddin Siregar, SKM. selaku PPK menetapkan Dokumen Pemilihanuntuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum pada DinasKesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010 (tanpanomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam Dokumen Pemilihantersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelangan akan dilaksanakanmenggunakan pemasukkan penawaran dengan metode dua sampul, prosespelelangan akan menggunakan metode pasca kualifikasi dan evaluasipenawaran akan dilakukan dengan system nilai atau merit
Siregaralias Fahruddin Siregar, SKM. selaku PPK menetapkan DokumenPemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan AlatAlat Kedokteran Umum padaDinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2010(tanpa nomor dan tanggal) yang pada pokoknya dalam DokumenPemilinan tersebut menjelaskan antara lain bahwa pelelangan akandilaksanakan menggunakan pemasukkan penawaran dengan metodedua sampul, proses pelelangan akan menggunakan metode pascakualifikasi dan evaluasi penawaran akan dilakukan dengan system nilaiatau merit
750 — 673
melaksanakan urusan administrasipemerintahan.2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarayaitu :Pasal 54(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan Fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit
97 — 52
Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara yang menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lIembaga nonstructural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanHalaman 90dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.Sistem Merit
Nurmian Manalu
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Intervensi:
SHARON LEE MEE CHYANG
404 — 243
tidak ada hubungan keluarga danpekerjaan dengan Pihak Tergugat II Intervensi;Bahwa Saksi akan menjelaskan prosedur dikeluarkannya objek sengketa;Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaBatam;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian;Bahwa Saksi menjabat sejak bulan Desember 2016;Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa barulah belakangan ini;Bahwa untuk pelaporan perkawinan di luar negeri, alurnya didahului denganpengisian form, pengajuan serifikat merit
73 — 30
Putra Madani yang juga penawarannya saksi tidak ingatlagi.Bahwa pengusulan pemenang lelang berdasarkan sistem merit pointyaitu penilaian administrasi dan teknis perusahaan yang mana CV.Andi Bersaudara mendapatkan nilai tertinggi.Bahwa pengadaan barang berdasarkan brosur yang diberikan olehKepala Dinas Perhubungan (Terdakwa) kepada panitia dan saksi adamelakukan survey ke PT Boma di Jakarta pada saat prosespengusulan pemenang yang mana perusahaan tersebut adalahdistributor yang memberikan dukungan
126 — 37
Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010berdasarkanrisalah RUPS tentang persetujuan laporan tahunan danpengesahan laporan keuangan tahun buku 2010, pada butir III.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namunpelaksanaansepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit system denganpemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkan dan dialokasikansebagai biaya tahun 2010 sebesar Rp7.434.284.804,00 dibagikan kepadakaryawan..
Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010 berdasarkan risalahRUPS tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan tahun buku 2010, pada butir Ill.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namun pelaksanaansepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisarisdengan memperhatikan kinerja, asas kKewajaran dan merit systemdengan pemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkan dandialokasikan sebagai biaya tahun 2010 sebesarRp.7.434.372.666,00 dibagikan kepada karyawan..
Oktober 2010 tentang PembagianTantiem tahun 2009 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan SekretarisDewan Komisaris, Sedangkan Jasa Produksi tahun 2009Hal 243 dari 466 Putusan no.15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.244berdasarkan risalah RUPS tentang persetujuan laporan tahunan danpengesahan laporan keuangan tahun buku 2009, pada butir III.7 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namun pelaksanaansepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris denganmemperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit
ini berdasarkan SK Drut No. 429/SHS.01/Kpts/X/2010 tanggal 14 Oktober2010 tentang Pembagian Tantiem tahun 2009 bagi Direksi, Dewan Komisarisdan Sekretaris Dewan Komisaris, Sedangkan Jasa Produksi tahun 2009berdasarkan risalah RUPS tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan tahun buku 2009, pada butir IIl.7 bahwa persetujuan prinsipdituangkan dalam RUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja, asas kewajarandan merit
89 — 14
Dasarnya IGM ditetapkan sebagai pemenang adalahIGM telah memenuhi persyaratan administrasi (adminitasi sah/memenuhi syarat),persyaratan teknis (nilainya 70) dan harga penawaran ( Rp. 7.875.830,) Penilaiandilakukan dengan dengan Merit system, Perjanjian kontraknya nomor992/4518/111.7/2003 tanggal 22 Oktober 2003 antara PT IGM (AMRIUS) denganPimpro (INE INDRATI SIGIT) mengetahui Kepala Dinas (BAMBANG GIATNO ) ;Bahwa saksi tidak mengetahui kalau pekerjaan PT IGM sebagian telah dialihkankepada pihak
Penilaiandilakukan dengan dengan Merit system, Perjanjian kontraknya nomor992/4518/111.7/2003 tanggal 22 Oktober 2003 antara PT IGM (AMRIUS) denganPimpro (INE INDRATI SIGIT) mengetahui Kepala Dinas (BAMBANG GIATNO) ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;Drg. JAHJA, M.Kes.
78 — 17
S.Sos Bahwa saksi menyatakan ada =rapat bagi paraanggota panitia lelang ;27Bahwa saksi menyatakan yang menentukan HPSadalah pihak Rumah Sakit ;Bahwa saksi menyatakan yang menetapkan HPS yaituKetua dan disetujui oleh Pimpro ;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu yangmenentukan HPS dari agen pabrikBahwa saksi menyatakan penentuan pemenang lelangyaitu) dari system merit point ;Bahwa saksi. menyatakan saksi tidak tahu= adapemeriksaan dari BPKP ;Bahwa saksi menyatakan di proyek pelelangan diRSUD Soreang
H. FAKHRUL ROZI, S.E.,M.H.
Tergugat:
BUPATI MUARO JAMBI
229 — 195
sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 UndangUndang ASNmenyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaganonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota ;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
Dra. JOHANNA MEIKE LUMALESSIL, M.AP.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
160 — 64
yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit
OKTOFIANUS KARETH
Tergugat:
BUPATI KEEROM
191 — 56
;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASNkepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstructural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit
BASO MAPPASESSU, S.Pi., M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
286 — 285
Putusan No. 20/G/2019/PTUN.JPR(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian diinstansi masingmasing;(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian diinstansi masingmasing;(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pejabat Administrasi