Ditemukan 658 data
Muchamad Nur Umlati, ST
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. KEJAKSAAN TINGGI PAPUA di JAYAPURA
96 — 70
, keterangan ahli, surat, petunjuk sertaketerangan terdakwa, sedangkan khusus untuk Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Pasal 26 A UU Nomor : 20 Tahun 2001, diperluas maknanyasepanjang terkait dengan alat bukti petunjuk, yaitu bahwa alat bukti yang sahdalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UUNomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga dapat diperoleh dari :1. lat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima,atau disimpan secara elektronik dengan alat optic
100 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petunjuk; danf. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronikdengan alat optic atau yang serupa dengan itu;(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,harus dapat dipertanggung jawabkan perolehannya secarahukum;(3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang tidak dapat dipertanggung jawabkanperolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alatbukti yang sah;(4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnyaalat
1307 — 809
bukti tersebut termasuk juga ketentuan dalamPasal 26 A Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 yangmenyebutkan: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UndangundangNomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :Hal. 45 dari 111 Putusan No.19/PraPer/2016/PN.Sbya. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim,diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic
287 — 106
akta jual belisaham dibawah tangan No. 320 dinotariskan, kemudian dibuat aktadidepan Notaris yaitu akta No. 2 tentang Jual Beli Pengalihan sahamsebanyak 2000 lembar dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000.000, ( satumilyar rupiah ), selanjutnya saksi korban menyetorkan dananya kembalisebesar Rp. 4.851.584.000, ( empat milyar delapan ratus lima puluhsatu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah ) atas permintaanterdakwa untuk dibayarkan kepada pihak supplier proyek penarikan danpemasangan fiber optic
83 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nilai komputer yang diterima oleh Negara melalui Dinas PendidikanKabupaten Solok pada pengadaan komputer untuk SD dan SMP padaDinas Pendidikan Kabupaten Solok TA 2007 adalah : Uraian Spesikasi Harga (Rp)Casing ATX 450 watt + 2 USB 200.000,Motherboard P4 LGA 775 390.000,Processor Intel Celeron 3.06 GHz 420.000,Memory Memory 512 MB 220.000,Hardisk 80 GB 400.000,neyenat + Optic PS2 40.000.Speaker Woofer 45.000.
Nilai komputer yang diterima oleh Negara melalui Dinas PendidikanKabupaten Solok pada pengadaan komputer untuk SD dan SMP padaDinas Pendidikan Kabupaten Solok TA 2007 adalah : Uraian Spesikasi Harga (Rp)Casing ATX 450 watt + 2 USB 200.000.Motherboard P4 LGA 775 390.000.Processor Intel Celeron 3.06 GHz 420.000,Memory Memory 512 MB 220.000,Hardisk 80 GB 400.000.dae shape + Optic PS2 40.000.Speaker Woofer 45.000,Monitor 17' Merk ION / Newcom 680.000,CD RW Samsung Floppy Disk 1.44 MB 185.000,Printer
151 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2000 tanggal 29 Desember 2000, di dalam lampiran surat keputusantersebut pada nomor urut 111 jenis usaha dengan kode 62422 Wajib PajakPerseorangan usaha perdagangan eceran barangbarang elektronik,perlengkapan listrik, alat kKomunikasi, fotografi dan optic : yaitu barangbarang elektronik seperti radio, kaset/tape recorder, televisi, video, amplifierdan perlengkapan sound system, alatalat perlengkapan listrik sepertidinamo, transformer, macammacam kabel listrik, lampu pijar TL, sekring,alatalat rumah
88 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
terjadidisebabkan beberapa aspek penting yakni :1 Kewenangan yang dimiliki telah disalahgunakan oleh pejabat pengelolaanggaran;2 Lemahnya kontrol dari DPR RI (APBN) dan DPRD (APBD);3 Perencanaan amburadul dan tidak berbasis partisipatif, dan4 Lemahnya SPI (Sistem Pengendali Internal) dalam lingkup pemerintah mulaidari pemerintah pusat sampai ke daerah;Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyakahgunaan keuangan Negara saat inidilakukan sudah sangat sistematif dan hamper tidak terdeteksi oleh optic
136 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mora Telematika Indonesia;Surat Persetujuan pekerjaan bawah air Nomor:GM.771/B/7/DN07, Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikanpersetujuan kepada PT.Lafrieta Bahari Utama;Untuk Melaksanakan kegiatan pekerjaan bawah air berupasurvey jalur sistem sistem komunikasi kabel laut serat optic darichangi Singapura ke batu besar batam, sesuai dengan suratPT.
71 — 48
Halaman 47 dari 60 Halamantersebut bukanlah bukti yang dimaksud dalam hukum AcaraPerdata Kecuali dalam Perkara Khusus tindak Pidana KorupsiSebagai Alat Optic, Sms, dsb, hal tersebut pula harusberhubungan satu sama lainnya, MAJELIS HAKIM TINGKATPERT AMA terhadap Bukti Elektronik SMS bukti P47 dan BuktiP 49 tidak berdasarakan Syarat Formil diatur dalam Pasal 5ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen ElektronikBukanlah dokumen atau surat yang menurut perundangundangan harus dalam bentuk tertulis
35 — 9
sadar saksi sudah berada di rumah sakit dan pada saatsaksi sadarkan diri itulah saksi bertanya kepada orang yang tidak kenaldimana rekan saksi LUHUT BARIMBING dan ibu DINCE SITORUS dan saatitu orang tersebut mengaakan bahwa rekan saksi LUHUT BARIMBINGmeninggal dunia sedangkan ibu DINCE SITORUS masih dalam perawatankarena menderita luka berat;Bahwa adapun sebabnya saat itu saksi menginap dirumah ibu DINCESITORUS dikarenakan kami ada rencana untuk melamar kerja di KIM STARuntuk kerja pemasangan kabel Optic
77 — 36
;SE Se GSB RN SUG Ug Gh GS OB Ag SE BS Tb) SEI SS ee Nynye be Optic glide a hy oid aT Ged eesneseee. os HS Spo gd Hog As be ASSuami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istritidak mempunyai anak. Jika istri mempunyai anak, maka suami mendapatkanseperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang merekabuat atau sesudah utangnya dibayar.
390 — 108
BUANA JAYA SURYA perihal Penawaran Alat Kesehatan Fleksible Laringoscopy Fiber Optic (FLFO), Percutaneous Nephoscopes (PCN), dan ERCP Tahun 2015;7. 1 (satu) berkas Dokumen Pembayaran dari PT. BUANA JAYA SURYA kepada PT. ADVANCE MEDICARE CORPORA perihal pembayaran Alat Kesehatan Fleksible Laringoscopy Fiber Optic (FLFO), Percutaneous Nephoscopes (PCN), dan ERCP Tahun 2015;8. 1 (satu) berkas Dokumen Penawaran dari PT. TRANSMEDIC INDONESIA kepada PT.
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Syahrianto Subuki. SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
Risang Septian Putranto, SE Alias Risang
142 — 41
telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memilikiarti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;Bahwa Ahli menjelaskan Sistem Elektronik adalah serangkaianperangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,mengumumkan, mengirimkan dan/atau = menyebarkan informasielektronik; Bahwa Ahli menjelaskan Komputer adalah alat untuk mengakses dataelektronik, magnetic, optic
RUDY Alias RUDY SIA
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
170 — 126
,keterangan ahli, Surat, petunjuk serta keterangan terdakwa, sedangkankhusus untuk Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 26 A UU Nomor :20 Tahun 2001, diperluas maknanya sepanjang terkait dengan alat buktipetunjuk, yaitu bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuksebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU Nomor : 8 Tahun1981 tentang KUHAP, juga dapat diperoleh dari :1) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima,atau disimpan secara elektronik dengan alat optic
124 — 46
LTO 5, LVDSCSI Drive, 4 Gb fibre channel (only FH) or 3 Gb SASinterface in LTO 4, uUse of up 2 LTO Ultrium HalpHeightTape Drives, Stanalone or rackmount option SAN StorageDSS5100 Midrange Disk (dual Controllers), 8 Gbps HostPort Cards, SW 4 Gbps SFP Transceiver pair, 5m FiberOptic Cable Multimode (LcLc), DS5000 Windows HostKit, 8 Storage Partitions, Field Intergrate, Power Cord250V/10A, (Group2), Monthly Maintenance.2 Expansion Unit, SW 4 Gbps SFP transceiver pair, 16Pak 450 GB/15K DDM, 5 m Fiber Optic
untuk perangkat antara lain berupa:Untuk BMS sebagaimana dokumen yang saya beri nomor angka 2(sesuai nomor daftar spek dan HPS dalam dokumen lelang) yangmerupakan produk IBM dengan features models Enhanced denganharga $11,360.00Untuk San Storage sebagaimana dokumen yang saya beri nomor 5(sesuai nomor daftar spek dan HPS dalam dokumen lelang)merupakan produk IBM dengan item barang antara lain :DS5100 midrage disc dengan harga $ 69.000.00 ;8 GB cache memory dengan harga $ 16.000.00;5M LCLC fiber optic
, LVDSCSI Drive, 4 Gb fibre channel (only FH) or 3 Gb SASinterface in LTO 4, uUse of up 2 LTO Ultrium HalpHeightTape Drives, Stanalone or rackmount optionIBM SAN StorageDSS5100 Midrange Disk (dual Controllers), 8 Gbps HostPort Cards, SW 4 Gbps SFP Transceiver pair, 5m FiberOptic Cable Multimode (LcLc), DS5000 Windows Host Kit,8 Storage Partitions, Field Intergrate, Power Cord250V/10A, (Group2), Monthly Maintenance.2 Expansion Unit, SW 4 Gbps SFP transceiver pair, 16Pak 450 GB/15K DDM, 5 m Fiber Optic
ROSINA TARIGAN
Tergugat:
1.SRI HARYANI
2.SITI FATIMAH
Turut Tergugat:
MARWAN
229 — 93
di rumahPenggugat, tunggakan kewajiban Tergugat II sebanyak lebih dari 1 milyardan Tergugat lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hutang pribadi Tergugat Ilkepada Penggugat ;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat dan saksisaksi, PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti rekaman dalambentuk cakram optic
DICKY NOVIANTARA
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
139 — 74
Informasisebagaimana yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secaraelektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, b. data rekaman atauinformasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkandengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas,benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik,termasuk tetapi tidak terbatas pada: 1. tulisan, suara, dan/atau gambar; 2. peta,rancangan, foto atau sejenisnya; atau 3.
140 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
30/11/07 16.000.000,BLDin.Pdk/2007Pembayaran 320.000.000.termasuk PPNPPN 29.090.909,Pembayaran sebelum PPN 290.909.09 1, Nilai komputer yang diterima oleh Negara melalui Dinas Pendidikan KabupatenSolok pada pengadaan komputer untuk SD dan SMP pada Dinas PendidikanKabupaten Solok TA 2007 adalah : Uraian Spesikasi Harga (Rp)Casing ATX 450 watt +2 USB 200.000,Motherboard P4 LGA 775 390.000,Processor Intel Celeron 3.06 GHz 420.000,Memory Memory 512 MB 220.000,Hardisk 80 GB 400.000,Keyboard + Mouse Optic
07 30/11/07 16.000.000,BLDin.Pdk/2007Pembayaran 320.000.000.termasuk PPNPPN 29.090.909,Pembayaran sebelum PPN 290.909.091, Nilai komputer yang diterima oleh Negara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Solokpada pengadaan komputer untuk SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten SolokTA 2007 adalah : Uraian Spesikasi Harga (Rp)Casing ATX 450 watt +2 USB 200.000,Motherboard P4 LGA 775 390.000,Processor Intel Celeron 3.06 GHz 420.000,Memory Memory 512 MB 220.000,Hardisk 80 GB 400.000,Keyboard + Mouse Optic
62 — 9
), dapatlah dipahami, bahwamaksud dilakukannya pengawasan menurut Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun2003 adalah agar ketentuan hukum ketenagakerjaan benarbanar dapatdilaksanakan, sedangkan penjatuhan sanksi menurut Penjelasan UU No. 2 Tahun2004 dimaksudkan agar ketentuan undangundang ini dapat ditegakkan atauditaati ;Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan sekarang adalah apa yangdimaksudkan dengan sanksi tidak dijelaskan secara tegas dalam PenjelasanUmum UU No. 2 Tahun 2004, akan tetapi ditinjau dari optic
YUSMIN, S.Pd
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
233 — 154
Bukti Surat ditambah Keterangan Anhli.Namun dengan adanya perluasan bukti yang diatur didalam Pasal 26AUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : (1) Alat buktilain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataudisimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa denganitu; dan