BAHWA, gugatan ini didasarkan pada :e UndangUndang No. 8 TH. 1999 lex spesialis derogate legi generalis (hukumyang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum).e Karena ini merupakan Lex spesialis, yakni menyangkut hubungan antarakonsumen dan pengusaha, sehingga digunakan UU No 8 Tahun 1999 tentangperlindungan konsumen, Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Memohondengan Hormat kepada Ketua Majelis Hakim "Dalam putusannya nanti, majelishakim menggunakan UU perlindungan konsumen untuk mengadili,

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar faktafakta dan buktibukti yang jelasdan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak KetuaPengadiian Negeri Kediri untuk segera memanggil kedua belah Pihak gunadiperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum yang merujukpada UndangUndang No. 8 TH. 1999 Lex spesialis derogate legi generalis(hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum) danuntuk selanjutnya dimohon Memberikan PUTUSAN ;PRIMER :1.

BAHWA, gugatan ini didasarkan pada :e UndangUndang No. 8 TH. 1999 lex spesialis derogate legi generalis (hukumyang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum).e Karena ini merupakan Lex spesialis, yakni menyangkut hubungan antarakonsumen dan pengusaha, sehingga digunakan UU No 8 Tahun 1999 tentangperlindungan konsumen, Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Memohon17dengan Hormat kepada Ketua Majelis Hakim "Dalam putusannya nanti, majelishakim menggunakan UU perlindungan konsumen untuk mengadili

BAHWA, oleh karena gugatan ini berdasar faktafakta dan buktibukti yang jelasdan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak KetuaPengadiian Negeri Kediri untuk segera memanggil kedua belah Pihak gunadiperiksa perkaranya di Persidangan yang terbuka untuk umum yang merujukpada UndangUndang No. 8 TH. 1999 Lex spesialis derogate legi generalis(hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum) danuntuk selanjutnya dimohon Memberikan PUTUSAN ;25Menimbang, bahwa adapun dalildalil bantahan

Bg), atau dapat diputus langsung tanpahadirnya Tergugat (verstek), apalagi jenis perkara ini (kewarisan) yang erathubungannya dengan benda (bezit) sehingga tidak perlu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalildalil gugatannya, pembuktian akan dimintapada waktu Tergugat mengajukan verzet, kecuali ada aturan khusus yangmewajibkan pembuktian, seperti perkara yang berhubungan dengan cerai,meskipun perkara diputus dengan verstek, kepada Penggugat diwajibkanuntuk membuktikan (lex specialis derogate

Bahwadikarenakan PERJANJIAN KERJA LAUT PERS/CBB/Q0110/05/19tertanggal 6 Agustus 2019 dibuat telah sesuai dengan syarat sahnyaPerjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata oleh Karenaitu Sah dan mengikat serta berlaku sebagai UndangUndang bagi KeduaPihak, Pihak Pekerja dan Pengusaha serta harus dilaksanakan denganItikad baik (Vide Pasal 1838 KUHPerdata) serta memiliki sifat mengaturyang lebih khusus yakni Perjanjian Kerja Laut antara Pekerja dengan PihakPengusaha menggunakan Asas lex posterior derogate

Asas lex posterior derogate legi priori yaitu perjanjian antara Tergugatdengan Penggugat terkait dengan pekerjaan di laut dengan mengikutiperaturanperaturan yang berkaitan dengan kelautan di perairanIndonesia. Kaitannya dengan hal tersebut;B. Asas Pacta Sunt Servada yaitu perjanjian yang dibuat secara sah olehpara pihak akan berlaku sama halnya seperti undangundang bagimereka yang membuainya.

dan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan di dalam UndangundangNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak serta merta ketentuan didalam KUHD menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diatur di dalam BabKeempat KUHD bersifat khusus (lex sepcialis), dan ketentuan yang diatur didalam Bab Ketujuh A KUHPerdata bersifat umum, maka berlakulah azas /exspecialis derogate

berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan apabila suatu hal yang berkaitan denganPerjanjian Kerja Laut (PKL) terdapat pengaturannya didalam KUHD dan/atauUndangundang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, maka ketentuandalam KUHPerdata dan/atau Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 TentangHalaman 37 dari 43 HalamanPutusan Nomor 11/Pdt.SusPHI/2020/PN DpsKetenagakerjaan dapatlah dikesampingkan berdasarkan azas metaprincipleyang mengatakan lex postenor generalis, non derogate

dibuatsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis Hakimpetitum angka 2 cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum angka 2 berkorelasi dengan petitum angka3, dimana petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan, oleh karenanya MajelisHakim berpendapat petitum angka 3 juga haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa denganseksama tentang hukum materiil dalam perkara aquo, serta denganmempertimbangkan azas hukum lex postenor generalis, non derogate

Putusan Nomor 433 B/PK/PJK/2012Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian PeraturanPerundangundangan, (Disertasi pada Universitas Indonesia), PT RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers), Jakarta, 2009, hlm. 257, yangmenyatakan (Bukti PK6):e) Pengertian yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPRtersebut di atas adalah bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendahtidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi (lexsuperior derogate legi inferior!)

Bertitik tolak dari tegakkannya hierarki peraturan perundangundangan,secara universal juga ditegakkan doktrin hukum yang mengajarkan: /exsuperior derogate legi inferior = Hukum yang lebih tinggi derajatnyamembatalkan hukum yang lebih rendah derajatnya;c. Oleh karena itu, sesuai dengan asas Lex Superior Derogate LegiInferior, Peraturan Menteri yang bersangkutan tidak boleh bertentangandengan ketentuan yang diatur dalam PP;d.

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 7 ayat (5) danPenjelasannya yang mengatakan Peraturan Perundangundangan yanglebin rendah tidak boleh bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang /ebih tinggi jika substansinya mengatur halyang sama: penerapan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori mutlak harusditegakkan, jadi penerapan asas ini dalam kasus tersebut, bukan bersifatfakultatif, tetapi bersifat imperatif atau mandatory (dwingend);g.

Penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, hanya dapatditegakkan antara 2 (dua) atau beberapa PeraturanPerundangundangan yang sama jenis dan hierarkinya satu segi, dansubstansi materiil yang diatur mengenai permasalahan lingkup hukumyang sama pada segqi lain;m.

Patokan penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis yangdijelaskan di atas, tidak sesuai dengan kenyataan objektif yang terdapatdalam kasus di atas, atas alasan: jenis dan hierarkinya/derajatnya tidak sama; yang satu jenis dan hierarkinya adalah PP di mana berdasar Pasal7 ayat (1) UU No. 10/2004 derajat dan hierarkinya berada padaurutan Ketiga, sedang Peraturan Menteri berada pada urutanhierarki yang jauh di bawah;n.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 2015-2017 dan periode 2017-2019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

memutuskan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan Negeri Kelas IAJayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama antaraPT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlakumengikat sebagai undangundang yang bersifat khusus (lex specialis derogate

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia periode 20152017 dan periode20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

.95/2007 keduanya tanggal19 Februari 2007 yang beriraira Demi Keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa; dengan tegas telah ditentukan diperjanjikan sebagai berikut :Para Pihak dalam halhal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengansegala akibatnya memilih domisili pada Kantor Panitera Pengadilan NegeriPurwakartaBahwa sesuai pasal 1338 ayat I KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat secarasah berlaku sebagai UndangUndang bagi pihak yang membuatnya, danberdasarkan:1.Asas hukum Lex Posterior Derogate

Legi Priori : peraturan perundangundangan yang baru / yang berlaku kemudian mengalahkan perundangundangan yang lama / terdahulu;2 Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori : peraturanperundangundangan yang lebih tinggi kedudukannyamengalahkan peraturan perundangundangan yang lebih rendah.3 Asas hukum Lex Specialis Derogate Lege Genarall (undangundang yang khusus mengesampingkan undangundang yangumum),Maka ketentuan tentan milihan domisili hukum yang termuat dalam pasal 4Akta Pemberian Hak

No. 8/G/2015/PHISby.Kabupaten Pasuruan nomor : 565/725/424.053/2014 tanggal 11 Mei 2014,mengatur hak dan kewajiban serta, mengikat para pihak pekerja danpengusaha yang merupakan hukum otonom/Lex Specialis Derogate LexGeneralis;4. Pada tanggal 22 Mei 2014, Tergugat mendapatkan suratperingatan (Il) pertama karena yang bersangkutan telahdengan sengaja dan dalam keadaan sadar menyuruhpekerja lain untuk mengerjakan pekerjaannya.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

39 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.SusPHI/2018/PN.JapMenyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (lex specialis derogate

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara ini;Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia danpedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudahdisepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKuala Pelabuhan Indonesia Tahun 20152017 berlaku sebagai undangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Sandvik SMC dan pedoman hubungan industrial PT Sandvik SMC yang sudah disepakati antara PT Sandvik SMC dan PUK SP-KEP SPSI PT Sandvik SMC berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Sandvik SMC berlaku sebagai UndangUndang yang bersifat khusus (lex special derogate lex generalis) bagiPenggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat tanpaterkecuali dan wajib untuk di laksanakan sebagai mana ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 1338alinea 1 KUHPerdata;Menyatakan bahwa Tergugat telan melakukan' pelanggaran kerjasebagaimana ketentuan Pasal 19.30 Jo Pasal 19.85 Pedoman HubunganIndustrial PT.

Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Sandvik SMC dan pedomanhubungan industrial PT Sandvik SMC yang sudah disepakati antara PTSandvik SMC dan PUK SPKEP SPSI PT Sandvik SMC berlaku sebagaiHalaman 47 dari 49 halaman Putusan No: 5/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Japundangundang yang bersifat khusus (/ex specialis derogate lex generalis)bagi Penggugat dan selurun karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam memoribandingnya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri mengandungkekurangankekurangan yaitu tidak mencatat selengkapnya dan sebenarnyamengenai faktafakta dan keterangan/pengakuan saksisaksi yang terungkap dalampersidangan, putusan Pengadilan Negeri telah tidak mempertimbangkan fakta danpembuktian dengan saksama sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dantidak benar disamping itu Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum yaituazas lex specialis derogate

Negeri maupun Pengadilan Tinggi) telahkeliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukummaupun putusannya secara nyata tidak berdasar pada ketentuan hukumdengan benar dan baik, dan sama sekali tidak menyebutkan apakahperkara pidana tindak pidana Keimigrasian yang didakwakan kepadaPemohon Kasasi/Terdakwa adalah merupakan perkara pidana biasaataukah merupakan perkara pidana yang bersifat knusus karena UndangUndang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah bersifat LexSpecialist Derogate

hukum, karenaseharusnya menyatakan menolak dakwaan Penuntut Umum ataumenyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dibuatberdasarkan hasil penyidikan dari Penyidik Polri (Polres Malang) yangmerupakan pihak tidak berkompeten dalam melakukan penyidikan terhadapperkara tindak pidana Keimigrasian sehingga hasil penyidikannyamerupakan penyidikan cacat hukum dan harus dinyatakan batal demihukum;Bahwa karena UndangUndang RI No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasianyang bersifat Lex Specialist Derogate

Bahwa satusatunya Penyidik dalam perkara Keimigrasian adalah PPNS dariKeimigrasian yang merupakan azas Lex Specialist Derogate Legi Generalis,tidak dapat dibenarkan karena di dalam Pasal 104 Undang Undang Nomor11 Tahun 2011 mengatur Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukanberdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaituPenyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara, sedangkan Penyidik PPNS harusberkoordinasi dengan Penyidik Polri dalam menjalankan tugas Penyidik;6.

Terhadap alasan tersebut, Termohon tidak mengajukanbantahan, bahkan tidak hadir dipersidangan, padahal ia telah dipanggil/dengan sepatutnyasebanyak dua kali, sehingga dapat diduga bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalahbenar dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon; Namunoleh karena perkara ini adalahperkara perceraian, dan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk lebihmemberikan keyakinan kepada majelis dalam memutus perkara ini, dan sesuai pula dengan asaslex specialis derogate

menghadapkepersidangan dan sesuai relaas, kepadanya telah diserahkanturunan surat permohonan Pemohon, namun Termohon tidak hadir dantidak pula mengajukan eksepsi (bantahan), sehingga secara hukumTermohon dianggap mengakui dalil dalil yang dikemukakan olehPemohon dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon =; Namunoleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan denganalasan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk lebih memberikankeyakinan kepada majelis dan sesual pula dengan asas lexspecialis derogate

No. 139/PDT/2014/PT.SMG.tidak bersesuaian dengan azas lex spesialis derogate lex generaliskepastian hukum yang ada khususnya pertimbangan majelis judexfactie PN Semarang bahkan dengan sengaja menggunakan azasgeneralis ;e Bahwa gugatan Penggugat tidak dipahami oleh Majelis Hakim atausengaja diabaikan bahwa perjanjian pembiayaan yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan olehUndangundang dan dalam gugatannya Penggugat memohonuntuk dibatalkan oleh majelis Hakim agar tercipta kepastian

Asas Lex specialis derogate legi generalis, bahwa ketentuanperundangaundangan yang bersifat knusus mengenyampingkanketentuan yang bersifat umum;b. Asas Lex posteriori derogate /egi priori, bahwa ketentuan yanglebih baru mengenyampingkan ketentuan yang lama;c. Asas Ultimum Remidium, bahwa sesuai perkembangan hukumsecara progresif, terhadap pilihan penerapan pidana adalahmenjadi pilinan atau jalan terakhir;d.

DalamRumah Tangga (PKDRT) tersebut, mengingat beberapa alasan yangdapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa UndangundangNo mor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT),sebagai ketentuan yang bersifat knusus (Lex specialis) dankeberadaannnya relatif baru, diundangkan di Jakarta tanggal 22September 2004, LN RI tahun 2004 No mor 95 TLN RI tahun2004No mor 4419, (Posterior ), telah memenuhi syaratpenerapan asas Lex spesialis derogat legi generalis maupunasas lex posteriori derogate

kehidupan rumahtangganya Terdakwa/Pemohon Kasasi TRIYONO, SH dankorban RATNITA HANDRIYANI sering terjadi pertengkaran/percekcokan (halaman 41, Putusan Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Dpk), sehingga karenanya sudah sepatutnya dalam perkara aquo menerapkan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UndangUndangRI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana telah dikemukakan dimuka( = asas Lex spesialisderogat legi generalis maupun asas lex posteriori derogate

Exceptio Error in Objectoberlandaskan pada asas "LexPosterior Derogat Legi Priori atau "Lex Posteriori Derogate LegiPrioriBahwa gugatan PENGGUGAT dalam Konpensi/TERGUGATdalam Rekonpensi terbukti Error in Objecto berlandaskanpada asas lex posterior derogat legi priori atau "lexposteriori derogate legi priori berdasarkan faktafakta dandalildalil sebagai berikut:(i)(ii)(iii)Bahwa menurut beberapa literatur, asas /Jex posteriorderogat legi priori atau lex posteriori derogate legipriori didefinisikan

PESANANtertanggal transaksi 17 Juni 2013 berlaku sah secarahukum karena TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEHPENGADILAN;Bahwa perjanjian yang berlaku kemudian/saat inisebagaimana tersebut dalam Bukti T21 yaitu SURATPERNYATAAN tertanggal 15 Desember 2015 berlakusah secara hukum karena telah memenuhi semua unsursahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Hal 22 Perk.No.687/PDT/2019/PT.DKI(vill) Bahwa dengandemikian, dengan berlandaskan padaasas lex posterior derogat legi priori atau "lexposteriori derogate

Konsumen,batalnya klausula baku yang dilarang Tidakmengakibatkan batalnya seluruh perjanjian;Bahwa dengan demikian, berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 477/K/Sip/1976 Tanggal 13101976 dan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen makaperjanjian sebagaimana SuratPesanan Tertanggal 17 Juni2013 bukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa selain daripada dalildalil tersebut di atas, denganberlandaskan pada asas lex posterior derogat legi prioriatau lex posteriori derogate

PENGADILAN;Bahwa Perjanjian yang berlaku kemudian/saat inisebagaimana tersebut dalam Bukti T21 yaitu SURATPERNYATAAN Tertanggal 15 Desember 2015 jugatelah memenuhi semua syarat sahnya perjanjiansebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdatabaik Syarat Subjektif maupun Syarat Objektif, dantimbul atau berasal dari perjanjian yang sah yangberlaku. sebelumnya yaitu SURAT PESANANTertanggal 17 Juni 2013;Bahwa dengan demikian, dengan berlandaskan padaasas "lex posterior derogat legi priori atau "lexposteriori derogate

: Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, PenasihatHukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :1.Atas tidak sependapatnya Oditur Militer terhadap putusan MajelisHakim yang tidak menjatuhkan putusan pemidanaan pemecatanterhadap Terdakwa, kami akan menanggapinya dan berpendapatbahwa Majelis Hakim Militer Ill12 Surabaya sudah adil dalammemeriksa dan memutus perkara Terdakwa sesuai ketentuanundangundang secara formal, yang mana dikaitkan azas LexSpecialist Derogate

Dengan demikian berdasarkanazas Lex Specialist Derogate Lex Generalis dan Aspek legalitasmaka judex factie perkara Tedakwa sudah benar apabila tidak8menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan olehundang undang (dhi.

Asas Lex Specialis Derogate L egi Generalis, bahwa ketentuanperundangaundangan yang bersifat knusus mengenyampingkanketentuan yang bersifat umum;Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 360 K/PID/20172. Asas Lex Posterion Derogate Legi Priori, bahwa ketentuan yang lebihbaru mengenyampingkan ketentuan yang lama;3. Asas Ultimum Remidium" bahwa sesuai perkembangan hukumsecara progresif, terhadap pilinan penerapan pidana adalah menjadipilihan atau jalan terakhir;4.

Dalam Rumah Tangga (PKDRT) tersebut,mengingat beberapa alasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : Bahwa Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sebagai ketentuan yangbersifat knusus (Lex Specialis) dan keberadaannnya relatif baru,diundangkan di Jakarta tanggal 22 September 2004, LN RI tahun2004 Nomor 95 TLN RI tahun 2004 Nomor 4419, (Posterion), telahmemenuhi syarat penerapan AsasL ex Spesialis D erogat LegiGeneralis maupun Asas Lex Posteriori Derogate

SALEH apabiladiposisikan dalam delik penyertaan terhadap saksi TRIYONO, SH,(Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah),memenuhi persyaratan melakukan delik penyertaan (bersamasamamelakukan tindak pidana dengan saksi TRIYONO, SH, Terdakwayang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sehingga memenuhisyarat penerapan Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis maupunAsas Lex Posteriori Derogate Legi Priori,Bahwa dengan demikian berdasarkan alasanalasan tersebut di atas,cukup beralasan pula

Nomor 106 K/Pdt/2021Bahwa dalam pasal 118 ayat (4) HIR disandarkan pada asaskebebasan berkontrak (freedom of contract), yaitu para pihak bebas untukmenentukan isi dan kontrak, termasuk mengenai pilihan Pengadilannya;Bahwa ketentuan yang ada di Akta Pemberian Hak Tanggungantersebut mengikat kedua belah pihak sehingga dalam perkara ini berlaku asaslex specialies derogate lex generalies, dimana Penggugat dan Tergugat telahmenyepakati pilinan Pengadilan (choice of forum) mana yang berwenang untukmemeriksa