Ditemukan 46 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan pegesahan penedahan penegsahan pengsahan penegakan penetapan perusahan pencegahan penegahan penerahan penelahan
Pengadilan PN PONOROGO Perdata
Register : 06-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN PONOROGO Nomor 9/PDT.G/2011/PN.PO
Tanggal 16 Nopember 2011 — D J U M O N O
Y U S R I N I
61 — 12
  • Bahwa dalil Penggugat pada Posita gugatannya butir 12 tersebut,dapatdikategorikan merupakan penghinaan terhadap Ibu angkatTergugat (Sumiranti) dan terhadap Pengadilan Negeri Ponorogokhususnya Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo (Bp Soegiartho) yangmenyidangkan dan memeriksa perkara perdata permohonanpenetapan Nomor 30/Pdt.G/2001/PN.Po. a quo, karena pada waktupermohonan penesahan anak angkat oleh ibu angkat Tergugat(Sumiranti) selaku Pemohon di Pengadilan Negeri Ponorogo padatahun 2001 tersebut, Ibu
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 03-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1200/Pdt.P/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon:
MARISSA
36 — 11
  • anaklakilaki yang bernama :KIM JONG PYEO ,, Lakilaki, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2014,sesual dengan Akte Kelahiran Nomor : 10884 /KLU/00/JB/2014 , yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilJakarta Barat ; Bahwa selanjutnya, perkawinan Para Pemohon tersebut telah dicatatkandi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKIJakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 10884/KLU/00/JB/2014pada tanggal , 6 Juli 2014; Bahwa Pemohon mohon untuk Penetapan Penesahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 544/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Drs. Suriyatno, MM
Pembanding/Penggugat II : Siswanto, MPd
Pembanding/Penggugat IV : Drs. Boy Parady Purba, S.Sos
Terbanding/Tergugat I : HJ. Salha
Terbanding/Tergugat II : H. Imran Efendy Hasibuan
Terbanding/Tergugat III : HJ. Nurhayati Damanik
Terbanding/Tergugat IV : Dra. Siti Hanifah Lubis
Terbanding/Tergugat V : Nasafri
Terbanding/Tergugat VI : H. Asrul Sani
Terbanding/Tergugat VII : Rosmayana Marpaung
Terbanding/Tergugat VIII : Maimunah
Terbanding/Tergugat IX : Muhammad Syofian
Terbanding/Tergugat X : Kamaluddin
Terbanding/Tergugat XI : Pengurus Majelis Penyantun Madrasah Muslimat AL Jamiatul Washliyah Ranting Timbang Galung Kota Pematangsiantar
Terbanding/Tergugat XII : Nadzir atas Tanah Wakaf di Jalan Sipirok Kelurahan Timbang Galung atau disebut Nadzir tanah Wakaf Kelurahan Timbang Galung
Terbanding/Tergugat XIII : Pengurus Yayasan Perguruan Mesra
Terbanding/Tergugat XIV : Menteri Agama Republik Indonesia CQ Kepala Kantor Wilaya
53 — 55
  • (tergugatIV)Secara sepihak membentuk Nadzir atas tanah wakaf jalan sipirok kel.TimbangHalaman 46 dari 130 Putusan Nomor 544/Pdt/2020/PT MDN14.15.Galung kec.siantar barat kota pematangsiantar,selanjutnya disebut Nadzir TanahWakaf Timbang Galung, selaku tergugatXIl, sebagaimana disahkan oleh kepalaKUA kecamatan Siantar Barat, sesuai dengan surat pengesahan nadzir nomor :W5/401/XI/Tahun 2016, tertanggal 17 Nopember 2016, sekalipun keputusankepala kantor urusan agama kec.Siantar Barat tentang surat penesahan
    Timbang Galung kec.siantar barat kota pematangsiantar,selanjutnyadisebut Nadzir Tanah Wakaf Timbang Galung, selaku tergugatXIl,sebagaimana disahkan oleh kepala KUA kecamatan Siantar Barat, sesualdengan surat pengesahan nadzir nomor : W5/401/XI/Tahun 2016, tertanggal17 Nopember 2016, sekalipun keputusan kepala kantor urusan agamakec.Siantar Barat tentang surat penesahan Nadzir Nomor :W5/401/XI/Tahun 2016, tertanggal 17 Nopember dengan alasan MajelisPenyantun dan fungsionarisnya tidak pernah membentuk
    Timbang Galung kec.siantar barat kotapematangsiantar,selanjutnya disebut Nadzir Tanah Wakaf Timbang Galung,selaku tergugatXll, sebagaimana disahkan oleh kepala KUA kecamatan SiantarBarat, Sesuai dengan surat pengesahan nadzir nomor : W5/401/XI/Tahun 2016,tertanggal 17 Nopember 2016, sekalipun keputusan kepala kantor urusan agamakec.Siantar Barat tentang surat penesahan Nadzir Nomor : W5/401/XI/Tahun2016, tertanggal 17 Nopember dengan alasan Majelis Penyantun danfungsionarisnya tidak pernah membentuk
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 17-02-2020 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 23 Februari 2021 — Penggugat:
1.JAJA SUPRIJADI
2.MEDISON SARAGIH
3.MULYASMAN
4.JASRI
5.YENDRI APRIANDI
6.AHMAD. K
7.BURHANUDIN
8.EKA HEDAYENI. BSc
9.SUPRIYANTO
10.MOHAMMAD DIYAH
Tergugat:
1.PT. TORGANDA
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
3.H. WIDODO. SP
4.1. PT. TORGANDA
5.2. PEMERINTAH R.I. Cq.MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KAB. KAMPAR
6.3. H. WIDODO. SP
156 — 92
  • Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II danTergugat III;Bahwa pengaturan mengenai izin lokasi diatur dalam Peraturan MenteriAgraria No.5 Tahun 105 jo No.19 Tahun 2019 yang mengatur tentang IzinLokasi;Bahwa pembuatan peta diatur dalam Peraturan Menteri Agraria atauperaturan Kepala BPN No.03 Tahun 1997 sesuai dengan No.24 tahun1997 tentang pendaftaran tanah dan ditandatangani oleh Menteri karenaluasannya;Bahwa syarat pemberian izin adalah atas dasar penetapan luas tanahdan penesahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
156 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendirian Badan Hukum, PerubahanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta PergantianKepengurusan Partai Politik;Tanpa adanya permohonan dari Pengurus PPP manapun Tergugatmelakukan tindakan hukum yang lain dengan menerbitkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor M.HH03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 yangMengesahkan Kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor M.HH20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September2012, tentang Penesahan
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
116 — 51
  • .), maka telah diperoleh faktahukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya pada uraian no.12 s/dno.13) telah nyata bahwa Terdakwa selaku Gubernur Provinsi Riau mulaiberperan dalam proses sampai penerbitan Surat Keputusan GubernurTentang Penesahan BKTUPHHKT yang dimaksudkan dalan perkara ini adalahdalam keadaan sebagai berikut : Bahwa saksi Ir.