dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP723/ WPJ.01/2011tanggal 03 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 06 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117175.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal O06 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00645/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12Juli 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00645/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00138/407/14/091/16 tanggal O1 Agustus 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama,NPWP. 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan RayaBlok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00138/407/14/091/16 tanggal O1 Agustus 2016 Masa PajakNovember 2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama,NPWP. 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"Floor Lot 901906 Kawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan RayaBlok Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, adalah telahHalaman 4 dari 9 halaman.

benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00645/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT45976/PP/M.1I/15/2013, tanggal 28 Juni 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding seharusnya jumlah penghasilan neto adalahsebesar USD4,699,821.69 dengan pajak penghasilan yang lebih dibayarsebesar USD1,056,302.43, menurut Pemohon Banding SKPLB

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP2588/WPJ.07/2011 tanggal 19 Oktober2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP01686/KEB/ WPJ.07/2017 tanggal 27Oktober 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB

bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107301.15/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00180/KEB/WPJ.21/2016tanggal 30 Juni 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00180/KEB/WPJ.21/2016 tanggal 30 Juni 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00035/406/13/046/15 tanggal 28 April 2015, atas nama: PT.AT Oceanic Offshore, NPWP 02.723.663.7046.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00180/KEB/ WPJ.21/2016 tanggal 30 Juni 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01598/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

Putusan Nomor 383 B/PK/Pjk/2019KEP962/WPJ.19/2015 tanggal 20 Mei 2015, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2012 Nomor 00041/406/ 12/092/14 tanggal 25 April 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP 01.230.414.3092.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi atas Harga Pokok Penjualan berupa JasaManajemen sebesar Rp2.085.450.000,00; tidak dapat dibenarkan

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00279/KEB/WPJ.02/2016 tanggal 03 Agustus2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB

Putusan Nomor 1443/B/PK/Pjk/2019(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00040/407/14/052/15 tanggal 17 April 2015 Masa Pajak Februari2014, atas nama: PT Sumi Rubber Indonesia, NPWP:01.071.152.1052.000, beralamat di Wisma Indomobil Lantai 12Jalan MT Haryono Kav. 8 Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur13330, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00963/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjaun Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01397/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00564/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 17 April 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2181/WPJ.07/2015 tanggal 7 Juli 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2371/WPJ.07/2015, tanggal 14 Juli2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar(SKPLB

SKPLB 0d.2. SKPPKP 0d.3 Jumlah (d.1 + d.2) 0e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain 0e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri 0e.3. Telah dipotong/dipungut 0e.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3) 0f.

Putusan Nomor 223/B/PK/Pjk/2020Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00471/KEB/WPJ.19/2016tanggal 19 Juli 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor 00039/406/13/092/15 tanggal 23 April 2015, atas nama: PT SinarMas Agro Resources and Technology Tbk, NPWP 01.000.183.2092.000,beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 2830, JI. MH.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00471/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 19 Juli 2016tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Nomor : 00039/406/13/092/15 tanggal 23 April 2015, atas namaPT Sinar Mas Argo Resources and Technology Tbk, NPWP :Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 223/B/PK/Pjk/202001.000.183.2092.000, beralamat di Sinar Mas Land PlazaMenara 2 Lt. 2830, Jalan MH.

sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP00471/KEB/ WPJ.19/2016 tanggal 19Juli 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01130/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 21 Juni 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP412/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 13 Agustus 2010, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2007 Nomor 00034/406/07/092/09 tanggal 22 Juni 2009,sehingga perhitungan pajak menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: Menurut Menurut KoreksiNo Uraian Pemohon Banding Terbanding(Rp) (Rp) (Rp)1 Peredaran Usaha 8.460.126.276.232 8.466.163.248.715 6.036.972.4832 Harga Pokok Penjualan 6.945.916.915.650

SKPLB 0 0 0d.2. SKPPKP 0 0 0d.3. Jumlah 0 0 0e. PPh yang seharusnya tidak terutange.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain 0 0 0e.2. Dibayar dengan NPWP Sendiri 0 0 0e.3. Telah dipotong/dipungut 0 0 0e.4. Jumlah 0 0 0f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 59.759.950.640 59.759.950.640 018 Jumlah PPh yang lebih dibayar / seharusnya tidak (59.759.950.640) (659.759.950.640) 0terutang Halaman 2 dari 8 halaman.

benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP412/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal13 Agustus 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB

tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00483/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00637/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 11 Juli 2017, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00067/407/15/091/16,tanggal 31 Agustus 2016, Masa Pajak Febuari 2015, dengan perhitungansebagai berikut: MenurutUraian PemohonBandingDasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 62.147.933.281Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 2.490.677.666Penyerahan

Putusan Nomor 2370/B/PK/Pjk/2020Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00067/407/15/091/16, tanggal 31 Agustus2016, Masa Pajak Febuari 2015, atas nama PT Bukit Makmur MandiriUtama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9"" FloorKawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906 No. 01,Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: No Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajak: Atas Penyerahan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00637/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 11 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00067/407/15/091/16, tanggal 31 Agustus 2016, Masa PajakFebuari 2015, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9th FloorKawasan CBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Lot 901906Nomor 01, Penjaringan, Jakarta Utara 14440

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00067/407/15/091/16, tanggal 31 Agustus 2016, Masa Pajak FebuariHalaman 4 dari 9 halaman.

benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00637/KEB/ WPJ.19/2017, tanggal 11Juli 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB

sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP00618/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB