LAB: 1203/NNF/2021, tanggal 26 April 2021menyatakan barang bukti yang disita dari RINGGA ANDI SUBEKTI AliasJIUN Bin M.HADI SUJITO dan MUHAMMAD FIRDAUS ALKAROMI AliasROMI Bin ATIP KURNIAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :BB 2563/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI Nomor 4 tahun

2021menyatakan barang bukti yang disita dari RINGGA ANDI SUBEKTI AliasHalaman 12 dari 22 putusan nomor 87/PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)JIUN Bin M.HADI SUJITO dan MUHAMMAD FIRDAUS ALKAROMI AliasROMI Bin ATIP KURNIAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :BB 2563/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes

2021menyatakan barang bukti yang disita dari RINGGA ANDI SUBEKTI AliasHalaman 15 dari 22 putusan nomor 87/PID.SUS/2021/PT YYK (narkotika)JIUN Bin M.HADI SUJITO dan MUHAMMAD FIRDAUS ALKAROMI AliasROMI Bin ATIP KURNIAWAN setelah dilakukan pemeriksaan secaralaboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :BB2563/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes

Terdakwa tidak dapat dijadikan sebagai barangbukti untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia karenapelaksanaan test urine Terdakwa dilakukan di Makodim0112/Sabang oleh Staf Intel Kodim 0112/Sabang yangsecara hukum tidak memiliki kewenangan melakukanpengujian Narkotika untuk kepentingan penyidikan ProJustitia yang seharusnya pengujian Narkotika tersebutdilakukan oleh instansi yang berwenang melakukanpengujian Narkotika sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Inf Amri Nico Dewantoro danSerka Arief Masnoor (Saksil) yang menggunakanRapid test merek Drug Ambuse dengan hasil bahwaurine Terdakwa diketahui positif mengandung zatMethamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP)tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untukkepentingan penyidikan Pro Justitia karena KesatuanKodim 0112/Sabang tidak memiliki Kewenanganmelakukan pengujian Narkotika untuk kepentinganpenyidikan Pro Justitia sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikansebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikanPro Justitia dalam perkara tindak pidana Narkotikakhususnya untuk menentukan jenis dan GolonganNarkotika harus dilakukan oleh instansi yangberwenang sebagaimana diatur dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES/SKA/I/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapatbahwa unsur kesatu Setiap

Analisis Urine dari Dinaskesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor4.455/356/BLK/XI/ 2016 tanggal 15 November 2016 urine Terdakwadinyatakan negatif mengandung zat amphetamine dan methamphetamine.Oleh karenanya, sesuai alat bukti surat tersebut yang berseuaian denganketerangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa in casu Terdakwa tidakdapat dibuktikan telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan OditurMiliter;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/MENKES

Tutit, Sp.Og BinAlm Moedjono menyatakan bahwa dalam Permenkes Nomor : 900/Menkes/SK/VIV/2002 pasal 18 huruf g menyebutkan bahwa seorang bidan berwenanguntuk melakukan penjahitan luka epiosiotomi dan luka jalan lahir sampaitingkat Il, bahwa tingkat perlakuan pada perineum dibagi 4:Tingkat : bila perlakuan hanya terbatas pada mukosa vagina ataukulit perineum;Tingkat Il : adanya perlakuan yang lebih dalam dan luas ke vaginadan perineum dengan melukai fasia serta ototototdiafragma urogenetale.Tingkat

Tutit, Sp.Og BinAlm Moedjono menyatakan bahwa dalam Permenkes Nomor : 900/Menkes/SK/VIV/2002 pasal 18 huruf g menyebutkan bahwa seorang bidan berwenanguntuk melakukan penjahitan luka epiosiotomi dan luka jalan lahir sampaitingkat Il, bahwa tingkat perlakuan pada perineum dibagi 4 :Tingkat : bila perlakuan hanya terbatas pada mukosa vagina ataukulit perineum;Tingkat Il : adanya perlakuan yang lebih dalam dan luas ke vaginadan perineum dengan melukai fasia serta ototototdiafragma urogenetale.Tingkat

Tutit, SoOg Bin Aim Moedjono bahwa dalamPermenkes Nomor : 900/Menkes/SK/VIV2002 pasal 18 huruf 9menyebutkan bahwa seorang bidan berwenang untuk melakukanpenjahitan luka epiosiotomi dan luka jalan lahir sampai tingkat Il ;Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2101 K/Pid.Sus/2010 Berdasarkan keterangan saksi AKP dr. Ananingati,Sp.Og Binti Afnanjas, keterangan ahli Dr.

., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tujuh)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalam Peraturan Menkes RI No.50tahun 2018

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntungHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2019/PN Smnrokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si. , BB3617/2019/NNF berupa irisan daun dalampuntung rokok dan BB3618/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tujuh) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Glongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadalam lampiran Undangundang

golongan obatkeras tertentu dengan logo lingkaran merah adalah Pasal 1 ayat (1)Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RepublikIndonesia No. 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan ObatObatTertentu yang sering disalahgunakan; Bahwa, yang harus dimiliki oleh seseorang jika menjual obat jenis TramadolHCL 50 Mg dan obat pil warna putih/ obat jenis Trihexyphenidyl adalah orangtersebut harus mendirikan apotek/ toko obat dengan penanggung jawabtenaga teknis kefarmasian sesuai dengan keputusan Menkes

nomor 922/Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang perubahan Peraturan Menkes No. 922/Menkes/SK/ X/ 1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab pasal IV;Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keteranganTerdakwa, pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 20.30 Wib,terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah kontrakan terdakwa diJI

berupa : 94 (sembilan puluh empat) butir pil DoubleLL dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya :e Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkanterdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dan 196UndangUndang Kesehatan No.36 Tahun 2009;e Bahwa berdasarkan Staatblad No.419 Tahun 1949, Peraturan Menteri KesehatanNo.124/MENKES

/PER/II/1993 dan No.925/MENKES/PER/X/1993, TriheksifenidilHCL tidak termasuk dalam daftar yang diatur oleh ketentuan diatas, dengan kata lainpil double L tidak termasuk obat keras;Berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :1.

keterangan dari pengantar yang tidak diketahui denganjelas, siapa namanya, apa hubungannya dengan pasien dan dimanaalamatnya, bahkan setelah diketahui belakangan bernama Udju Sudrajatdan menarik keterangannya dengan membuat Surat Pernyataan tanggal24 Agustus 2015, pihak Tergugat tetap tidak bersedia merubah suratketerangan pada Claim Form/ARM 164P, padahal orang tua pasien yaituPenggugat hadir dan ikut mengantar ke rumah sakit;Bahwa oleh karena itu sekalipun dalam Peraturan Menteri KesehatanNomor 69/Menkes

Nomor 84 PK/Pdt/2019dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Permenkes Nomor269/Menkes/Pen/III/2008; Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar menurut hukumpertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,sehingga Majelis Peninjauan Kembali mengambil alin pertimbangan JudexFacti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan peninjauankembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan

BB3869/2020/NPF berupa tablet kKemasan warnahijau bertuliskan PROHIPER 10 METHYLPHENIDATEHCl 10 mg tersebut diatas adalah mengandungMETILFENIDAT terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomorurut 2 dalam Peraturan Menkes RI No.49 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dalamlampiran Undangundang Republik Indonesia No.05 Tahun1997 tentang Psikotropika3.

Sus/2015/PN Mow15.098.99.13.05.0007.K tertanggal 20 April 2015 dengan hasil kesimpulan1 (satu) Botol 600 ml cairan di duga minuman keras mengandung Etanol(Alkohol) dengan kadar 22,4041 % (termasuk minuman keras Golongan Cberdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 Tentang MinumanKeras).

Sus/2015/PN Mow(Alkohol) dengan kadar 22,4041 % (termasuk minuman keras Golongan Cberdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 Tentang MinumanKeras).

Sus/2015/PN Mowberdasarkan Permenkes RI No. 86/Menkes/Per/IV/77 Tentang MinumanKeras).

Bahwa Klinik Pratama disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RINo. 028/Menkes/Per/I/2011 tertanggal Jakarta 4 Januari 2011, dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014tertanggal Jakarta 11 Februari 2014, dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: KlinikPratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klinikyang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupunkhusus;5. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel);6.

HK.02.02/Menkes/1 48/1/2010 Tentang Izin danPenyelenggaraan Praktik Perawat, tertanggal Jakarta, 11Maret 2013, diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret2013 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl,dalam pasal 3 ayat (1) mengatur: Setiap Perawat yangmenjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanankesehatan di luar praktik mandiri wajib memiliki Surat IzinKerja Perawat (SIKP);8.

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izindan Penyelenggaraan Praktik Perawat.Bukti T. 8. a.36Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 TentangIzin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.9. Bukti T. 9.Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.Bukti T. 9.a.Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 028/Menkes/Per/I/2011 Tentang Klinik.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Tergugat telahmengajukan 3 (dua ) orang saksi yang bernama Dr.

BPJS maka perawatnyaharus mempunyai STR;Jika Klinik tidak memiliki ijiin dari Dinas Kesehatanakan dikenakan sangsiKlinik Pratama merupakan Klinik = yangmenyelenggarakan pelayanan medik dasar baikumum maupun khusus;Penamaan Klinik Pratama tidak ~ ~wajibmenggunakan nama Klinik pratama;Sesuai dengan Undangundang No.36 Tahun2014 tentang Kesehatan yang mempekerjakanprofesi Dokter dan Perawat tanpa ijin maka akankena sangsi.Pengaturan Klinik telah di atur dengan PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 028/Menkes

berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danHalaman 4 dari 20, Putusan Nomor8/Pid.Sus/2020/PN MIlberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab :3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachetpelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristalbening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirexberisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai danurin Terdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalamgolongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

bukanlahtarget operasi maupun orang yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang(DPO); Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengankesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet kristal bening denganberat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristalbening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urin Terdakwa positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (Satu) sachet kristal bening denganHalaman 16 dari 20, Putusan Nomor8/Pid.Sus/2020/PN MIlberat netto 0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristalbening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urin Terdakwa positifmengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 LampiranPeraturan Menkes

Askes (Persero) Cabang Banda Aceh tersebut, terdakwa Iselaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie tidak memberi balasan ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 332/ Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan PemeliharaanKesehatan tahun 2006 Pembayaran Dana Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) diPuskesmas secara kapitasi Rp.1000 perjiwa/bulan langsung ke Puskesmas ;Bahwa meskipun terdakwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie telahmengetahui kalau

Askes(Persero) Cabang Banda Aceh dimana surat sebelumnya diparaf terlebih dahulu olehterdakwa II ;Bahwa meskipun terdakwa I sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidietelah mengetahui kalau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 332 Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang PedomanPelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askesin) tahun 2006,Proporsi penggunaan dana RJTP Kapitasi tahun 2006 oleh Puskesmas digunakan untuk jasapelayanan pemenuhan

Bank Rakyat Indonesia(Persero) Cabang Sigli sebesar Rp. 1.254.410.000, (Satu milyar dua ratus lima puluhempat juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan KesehatanMasyarakat Miskin (Askeskin) tahun 2006 yasng ditetapkan dalam Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dalamhal penggunaaan proposi dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 seharusnya didasarkanpada Perda atau SK Bupati/ Walikota atas

(tiga milyarsepuluh juta lima ratus empat ribu rupiah) ;Bahwa dana program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Miskin JPKM/Askeskintahun 2006 menurut Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan MasyarakatMiskin Askeskin tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 dialokasikan untukmembayar kegiatan pelayanan kesehatan penunjang dengan rincian :1. Dana pelayanan Kesehatan dialokasi sebesar (95%) :a.

Askes (Persero) dialokasikan sebesar 5% ;Bahwa menurut pedoman pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan Masyarakatmiskin Askeskin tahun 2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri RepublikIndonesia Nomor : 332/Menkes/SK/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 terdapat danaSafeguarding yang digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi(Renmonevy) dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta Administrasi Umum ;Bahwa dana RJTP Kapitasi Askeskin tahun 2006 Kabupaten Pidie sebesarRp. 3.010.584.000.

SAPTO SRI SUHARTOMOselaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang disimpulkan :bahwa barang bukti Nomor : BB4374/2019/NNF berupa Irisan Daun tersebutmengandung Senyawa Sintetis FUB AMB terdaftar dalam Golongan 1 (satu)Nomor Urut 88 ( delapan puluh delapan ) dalam Peraturan Menkes RINomor : 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUORO NNEI.

Bahwa 5 FLUORO NNEI adalah termasuk ke dalam Golongan NEW PsichoactiveSubtances ( Zat Psikoaktif ) yang belum terdaftar dalam peraturan Menkes RINomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Bahwa perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan, tanpa hak ataumelawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan

Bahwa 5 FLUORO NNEI adalah termasuk ke dalam Golongan NEW PsichoactiveSubtances ( Zat Psikoaktif ) yang belum terdaftar dalam peraturan Menkes RINomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal131 Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPermenkes No.50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika;Menimbang,

,lbnu Sutarto,S.T. dan Eko Fery Prasetyo,S.Si dengan kesimpulan bahwa BB4374/2019/NNF berupa irisan daun dalam linting tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 88 (delapan puluh delapan) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 50Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan faktafakta hukumtersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam perkara a quoberperan dengan selalu mengantarkan

Yang dimaksud dengan Obat adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;o Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalahbahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luartubuh manusia

Danjuga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasidisebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dariBadan POM;Bahwa Izin edar menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.23.3516 adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat,obat tradisional, kosmetik, Suplemen makanan dan makanan yangdikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produktersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Yang dimaksud dengan Obat adalah bahan ataupaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untukmempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologidalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetika adalahbahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luartubuh manusia

mengeluarkanisinya yang ternyata ada 1 (satu) plastik klip warna hitam yang didalamnyaberisikan tembakau .Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang ,Nomor Laboratorium : 669/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun yang disita dariterdakwa MUHAMMAD IBNU Bin DALIM SUSANTOadalah benar POSITIFmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

plastik klip warna hitam yang didalamnyaberisikan tembakau.Dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang SemarangNomor Laboratorium : 669/NNF/2020 tanggal 2 Maret 2020 barang buktiberupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi irisan daun yang disita dariterdakwa MUHAMMAD IBNU Bin DALIM SUSANTOadalah benar POSITIFmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam GolonganHalaman 5 Putusan Nomor 268/PID.SUS/2020/PT SMG (Satu) Nomor Urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Cabang Semarang yang dibuat danditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST,EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui olehDr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang salah satu kesimpulannya adalah :e BB2824/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dalamPeraturan Menkes

Laboratorium ForensikBareskrim Polri Laboratorium Cabang Semarang yang dibuat danditandatangani oleh IrSAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST,EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku Pemeriksa serta diketahui olehDr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang salah satu kesimpulannya adalah :e BB2824/2017/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dalamPeraturan Menkes

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu)buah plastik klip warna putih bertuliskan GANESHA yang didalamnya berisiirisan daun yang mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) bukan tanamandalam Nomor urut 87 (delapanpuluh tujuh) dalam Peraturan Menkes RI No.2 tahun 2017 tentangperubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat +1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram tersebut

mengeksekusibarang bukti tersebut maka dengan ini kami juga memohon agar unit handphone Nokia type 1280 warna hitam milik saksi Yohanesdengan nomor kartu 0891261167273 dirampas untuk dimusnahkanbersamasama dengan barangbukti yang lainnya;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang bukti Narkotikayang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan IImu Pengetahuanatau demi kesehatan, maka Negara dalam hal ini pemerintah berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1332/MENKES

ekseskusinya denganmengingat amar tersebut yang kurang tepat atau tidak tegas karena jika barangbukti dinyatakan DIRAMPAS oleh Jaksa/Penuntut Umum maka barang buktitersebut tidaklah dapat dimusnahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum mengingatamarnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA bukan DIRAMPAS UNTUKDIMUSNAHKAN atau jikalau barang bukti tersebut diserahkan kepadalaboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah makahal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnya tidak ada suratpermintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untuk mengambil barang buktitersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidak dapat di RAMPAS UNTUKNEGARA secara nyata;Dengan kekeliruan Putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi), makasudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan Putusantersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini danmemutus sesuatu pertimbanganpertimbangan berdasarkan

pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan PerbekalanKesehatan 2010 sampai sekarang;Bahwa tablet putih berlogo LL adalah obat dengan merk dagangARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat kerasatau daftar G;Bahwa sejak Tahun 2011, PT Leaderle tidak memperpanjang jjinedarnya di Badan POM dan tidak ada orang perseorangan atau badanhukum yang memegang ijin edar untuk pil Doble L;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/Per/VV/201 yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar GHalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN Tlgadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahandaerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan diberi wewenangnya memberikan

Pasal 196 UURI No.386 Tahun 2009 tentangKesehatan/2002 dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi ijin untuk endistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah pedagangBesar Farmasi (PBF), dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas.; Bahwa seseorang mengkonsumsi obat keras dengan cara terus menerustanpa petunjuk dokter akan merusak saraf; Bahwa dampak/resiko mengkonsumsi obat pil LL adalah akan merusaksyaraf koknitif (syaraf kecerdasan);Menimbang, bahwa

Puti S.H,SpPtanggal 17 Mei 2010, namun apabila mendasari Kep MenkesRl Nomor : 522/Menkes/ sie/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008penunjukkan laboratorium pemeriksaan psikotropika danNarkoba adalah instansi yang berwenang untuk melakukanpemeriksaan labolatorium terhadap kasus Narkotika danPsikotropika adalah atas pemeriksaan spesimen dan bahanbaku adalah BNN (Badan Narkotika Nasional), laboratoriumdi lingkungan Polsi, Pusat Labfor Mabes Polri, LabforPolri Cab.

Demikian jugapemeriksaan spesimen dan pemeriksaan bahan baku telahditunjuk oleh Kep Menkes tersebut.Bahwa hasil pengujian barang bukti tersebut adalah tidaksesuai aturan Kep Menkes tersebut di atas, maka barangbukti berupa surat hasil laboraturium tersebut tidakmemiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti surat, namundemikian karena Terdakwa mengakui perbuatannya dandibenarkan oleh para Saksi yang hadir dan Saksi yangtidak hadir.Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalamperkara ini, MajelisHakim

berpendapatsetelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bukan dibuatoleh pejabat yang berwenang dalam rangka pemeriksaannarkotika secara pro justitia namun berhubungan danbersesuaian dengan keterangan Saksi maupun Terdakwa,sehingga dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dapatmemperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut Terdakwa/Pemohon banding sangat keberatan karena berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Republik indonesia Nomor522/Menkes

Projustisiakarena 1 (Satu) lembar Surat Keterangan test urine Narkoba dariUPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh Nomor :4.455/1063/BLK/H/2015 tanggal 24 Februari 2015 terhadap urineatas nama Terdakwa Heri Ronal, pangkat Kopda NRP31970019141175 jabatan Babinsa Koramil 19/Leupung,kesatuan Kodim 0101/BS dengan hasil test urine Terdakwapositif mengandung zat narkotika Amphetamine,Methamphetamine tidak termasuk dalam daftar LampiranKeputusan Keputusan Menteri Kesehatan Republik indonesiaNomor 522/Menkes

/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 dan tidakdapat dijadikan sebagai Petunjuk karena pemeriksaan yangdilakukan diluar dari Laboratorium yang ditunjuk oleh MenteriKesehatan Republik indonesia Nomor 522/Menkes/SK/V1/2008Validitas dan keakuratan hasil pemeriksaan Narkotika masibelum sempurna atau tidak layak sama sekali digunakansebagai bukti untuk Projustisia.Bahwa Test Urine Narkoba tersebut yang menyatakan urineTerdakwa positif mengandung methampetamina merupakan alatbukti surat sifatnya hanya menjelaskan