Swingli Sitepu selaku Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo(PPKAD) / Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran 2011 pada tanggal 01 Juli 2011dengan uraian kegiatan sebagai berikut : No Uraian Volume Satuan1 2 3 41.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat PengelolaKeuangan Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran2011 pada tanggal 01 Juli 2011.e Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Drs.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / Pejabat PengelolaKeuangan Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.10.01.15.01.5.2 tahun anggaran2011 pada tanggal 01 Juli 2011.e Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatannya, Kepala Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Kabupaten Karo Tahun 2011 saksi Drs.

Swingli Sitepu selaku Kepala Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karo (PPKAD) / PejabatPengelola Keuangan Daerah ;Bahwa saksi Timotius Sembiring selaku Bendahara Pengluaran dengandiketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Drs.Dapat Kita Sinulingga membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 014/SPPLS/CAPIL/2011 tanggal 30 September 2011 untukpembayaran uang muka Pembangunan dan Pengoperasian SIAK SecaraTerpadu Tahun 2011 untuk dibayarkan kepada

dikirimke dalam Rekening atas nama Surandi pada tanggal 24Desember2008; Bahwa benar yang bertanggung jawabatas penggunaan bantuan danauntuk Paguyuban Maharani dan Paguyuban Mandiriadalah penerima bantuan dana;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan ; 14.DAHLIA,SE ; 222 eee eee eee Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala BidangAnggaran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah di Pemerintah Daerah Kab.Sukoharjo, yaitumelaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas PPKAD

SAKSI JOHANNA SEKEWAEL Berita Acara Pemeriksaan tahappenyidikan di bawah sumpahfanji dibacakan di depan persidangan, padapokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi Papuadalam masalah dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan PembangunanJ alan Boldon Sesor Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sorong Selatan; Bahwa benar J abatan saksi adalah sebagai Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKAD ) kab.

SPPLS / DAK / 53.17 / IX / 2014 diproses tanggal 22September 2014 setelah di proses SPP nomor : PU.600 / 97 / SPPLS /DAK / 53.17 / IX / 2014 dikroscek kelengkapan SPP oleh penelitikelengkapan dokumen setelah itu ditandatangani oleh PPK, setelah PPKditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran terakhir baru SPP nomor: PU.600 / 97 / SPPLS / DAK / 53.17 / IX / 2014 ditandatangani olehsaksi, kKemudian SPP nomor : PU. 600 / 97 / SPPLS/ DAK / 53.17 / IX/2014 diverifikasi di kKeuangan oleh team verifikasi PPKAD

pisik dan beritaacara pemeriksaan pisik yang ditandatangani oleh PPK,KonsultanPengawas, Pengawas Lapangan dan Pihak ketiga, selanjutnya SPPNomor : PU.600/247/SPPLS/ DAK/53.17/XI/2014 termin diproses tanggal10 Nopember 2014, diperiksa kelengkapan dokumen oleh penelitikelengkapan dokumen setelah itu. diserahkan ke PPK untukditandatangani, setelah itu Kuasa Pengguna Anggaran yang tandatangankemudian baru saksi yang tandatangani, kemudian SPP Nomor : PU.600/ 247 / SPPLS / DAK / 53.17 / Xl / 2014 dibawa PPKAD

Nopember 2014 sebesar Rp. 424.393.125, ;Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 masuk surat permohonanpencairan dana 100% oleh pihak ketiga, PPk memerintahkan untukmemproses SPP Nomor PU:600 / 484 / SPPLS / DAK / 53.17 / XII /2014, saksi meminta kelengkapan berupa jaminan pemeliharaan, beritaacara PHO, foto dan laporan, kemudian SPP Nomor PU:600 / 484 / SPPLS / DAK / 53.17 / XII / 2014 diproses tanggal 15 desember 2014,selanjutnya SPP Nomor PU :600 / 484 / SPPLS / DAK / 53.17 / XII /2014 diverifikasi di PPKAD

danmeminta tandatangan PPK.Setelah SPP dan SPM ditandatangani dan diberikan cap basah olehPenyedia Barang/Jasa serta ditandatangani oleh PPK, kelengkapanSPP dan SPM tersebut diserahkan kembali ke saksi lalu saksi ajukanke Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Sumba Barat Dayaselaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan verifikasidan diserahkan kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya saksiserahkan ke Penyedia Barang/Jasa.Lalu Penyedia Barang/Jasa yang membawa SPP dan SPM tersebutke Dinas PPKAD

senilai Rp. 231.822.624, telah diterima olehYenny Waryanti (Direktur CV Cahaya Sumba) selaku PenyediaBarang/Jasa.Bahwa tidak ada perubahan jangka waktu kontrak (addendum).Bahwa prosedur pencairan uang muka diawali dengan adanyapermohonan pembayaran uang muka kerja dari pihak ketiga(kontraktor) kepada Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian PPKmengajukan permohonan lewat SPP (Surat Perintah Pembayarankepada Pengguna Anggaran, lalu Pengguna angaran menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya PPKAD

b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten Lampung Timur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13 Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs.

Sdri.SRIMULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.34.Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD

Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan VV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut : Halaman 98dari 167Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PT TJK.99a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALISH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD

Sdri.SRlMULYANI, S.Pd dan Sdr.SABKHI ALI, SH,MM.34).Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD

BLJ Bengkalis) berdasarkanPerda Nomor 46 Tahun 2001, kemudian mengacu pada RPJM(Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten BengkalisTahun 20102015, DPA PPKAD 1.20 1.20.03.00.000.6.2.Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, serta kedudukanatau posisi Terdakwa/ Pemohon Kasasi sebagai Bupati KabupatenBengkalis yang berkeinginan untuk melaksanakan programpembangunan pembangkit listrik PLTG dan PLTU yang ditetapkanuntuk dilaksanakan oleh BUMD yaitu PT. Bumi Laksamana JayaBengkalis (PT.

KEP.154/ PHIJSK/PPKAD/XII/2009tanggal 23 Desember 2009 yang menyatakan bahwa PKB telah habis masaberlakunya sejak tanggal 19 Mei 2011. Fakta ini diperkuat oleh Sdr. M. YusufHadi dalam kesaksiannya bahwa PKB sudah tidak berlaku lagi (sejak 19 Mei2011) dan belum pernah diperpanjang, sehingga pada saat itu SPIF sedangberunding dengan pihak Perusahaan untuk menyepakati PKB. SPIF pada saatitu sedang melakukan pembelaan atas di PHKnya Sdr.

M.Si selakuPelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai hingga diangkatmenjadi Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Dogiyai berdasarkan Keputusan BupatiKabupaten Dogiyai Nomor : SK. 821.201, tanggal 11 Mei 2013, telah melakukan atauturut melakukan bersamasama dengan Drs.

RekomendasiCamat dan Kepala Desa tersebut diajukan kepada kepala BPMPD KabupatenBekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat berpenghasilan rendah oleh (badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa (BPMPD) diajukan ke PPKAD (Pejabat pengelolaanKeuangan Daerah (PPKAD) dan selanjutnya BPKAD (Badan pengelolaankeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi meneribitkan surat perintahPencairan dana (SP2D) dan dana tersebut langsung ditransfer ke masingmasing

Kecamatan (PK) ditunjukatau rekomendasi dari Camat masing masing, sedangkan untuk Tim Pokjatingkat Desa (PK) ditunjuk atau rekomendasi dari Kepala Desa masing masing kemudian rekomendasi dari Camat dan Kepala Desa tersebutdiajukan kepada kepala BPMPD Kabupaten Bekasi.Bahwa hasil verifikasi data proposal permohonan perbaikan rumah bagimasyarakat berpenghasilan rendah oleh (badan Pemberdayaan MasyarakatHalaman 60 dari 246Putusan No. 34/Pid.Sus/TPK/201 7/PN.Bdgdan Pemerintahan Desa (BPMPD) diajukan ke PPKAD

(Pejabat pengelolaanKeuangan Daerah (PPKAD) dan selanjutnya BPKAD (Badan pengelolaankeuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Bekasi meneribitkan surat perintahPencairan dana (SP2D) dan dana tersebut langsung ditransfer ke masingmasing rekening penerima manfaat atau penerima bantuanBerdasarkan lampiran Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 970/kep.200BPMPD/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pembentukan POKJA (KelompokKerja) Fasilitas Bantuan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat BerpenghasilanRendah di Kabupaten

TITAMAKMUR CAHAYA .j) Berita Acara Pembayaran .k) Surat Kepala Dinas PU kepada Kepala Dinas PPKAD Kab BentengNomor : 6049 / 62 .225/ B.Il / DPU / 2011, Tanggal 28 Oktober 2011,Perihal Register Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Taba Lagan Desa Bukit .) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Tanggal 28 Oktober 2011 .m) Surat Keterangan Pengajuan SPP LS Tanggal 28 Oktober 2011 .Bahwa saksi menerangkan, syarat pengajuan untuk dapat mencairkan danauang muka sebesar 30 % adalah :a.

Dinas pekerjaan umum dan sdra INDRA WIBAWAPihak Kedua CV TITA MAKMUR CAHAYA , dengan NilaiRp.381.961.500,Kwitansi Pembayaran Dengan Nilai Rp.381.961.500, untukuang muka kerja (30%) yang di tanda tangani oleh penggunaAnggaran , PPTK , Bendahara Pengeluaran dan pihak yangmenerima Sdra INDRA WIBAWASurat keterangan pengajuan SPPLS yang di tanda tangani olehPengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011.Surat Pernyataan Pengguna Anggaran tanggal 28 Oktober 2011Surat Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas PPKAD

Surat Pengguna Anggaran kepada Kepala Dinas PPKAD CqKabid Aset Daerah Nomor : 604.9 / 86.281.a / B.II / DPU / 2011Tanggal 29 Desember 2011 yang di tanda tangani olehpengguna Anggaran.. Berita acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 602.2 / 86.281.d /B.Ill / DPU / 2011 Tanggal 29 Desember 2011 , yang di tandatangani oleh saya selaku PPTK dan Sdra INDRA WIBAWA CVTITA MAKMUR CAHAYA dan di ketahui / di setujui olehPengguna Anggaran..

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintahn Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13Desember 2011

Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor :5828 /SP2D/ 16/SK/LS/1.20.00/2011, tanggal 27 Desember 2011, yang di tandatanganioleh Sdr.RANA DEYA.ZA, SE Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2011beserta Lampirannya sebagai berikut :a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor240/733/16.SPM/ SK/ 2011, Tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Sdr.SABKI ALI,SH,MM.b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13Desember 2011

Halaman 147 dari 167Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2016/PT TJK.148b) 1( satu) lembar Nota Dinas Kepala BPMPD Kabupaten LampungTimur Kepada PPKAD Kabupaten Lampung Timur tanggal 13Desember 2011 yang ditanda tangani Sdr. Drs.

Maret 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup,selanjutnya ditandai dengan bukti T9;Foto copi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atas nama Haji Husni Nomor:52.01.020.004.010.0258.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PendapatanKabupaten Lombok Barat, tanggal 25 Februari 2013 telah dicocokkan denganaslinya dan bermeterai cukup, selanjunya ditandai dengan bukti T.10;Foto copi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Rahmah Nomor:52.01.030.004.010.025 yang dikeluarkan oleh Dinas PPKAD

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;3) Fotokopi Kartu Pengenal NPWPD Usaha Mebel Ayu Nurmala/AntonNomor: yang dikeluarkan Dinas PPKAD Kabupaten Muna. Bukti surattersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicappos dan tidak ada aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggaldan paraf Ketua Majelis;4) Fotokopi Tanda Terima Tagihan PLN Nomor : tanggal 18 Desember2021 yang dikeluarkan PT Pos Indonesia Kantor Kecamatan Wakuru. BuktiHal. 22 dari 64 Hal.

Asli Nota Dinas dari Kadis PPKAD kepada Kabid Aset PPKAD tanggal 01 Februari 2016 perihal Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Timur TA 2016;

84. 1 (satu) bundel SuratPerjanjian KontrakNomor: 027/03/16/SK/2016

antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan PT.

Bupati mendisposisi surat permohonan tersebut ke Kadis PPKAD,kepala DPPKAD tersebut membuat disposisi lagi kepada kepalaBidang Pendapatan (JAFAR) untuk koordinasi kepada BendaharaPengeluaran berapa yang harus dibayarkan kepada Desa tersebutsesuai dengan jumlah setoran yang masuk ke Kas Daerah, setelahitu apabila Bendahara Pengeluaran melihat dan mengecek tentangsetoran yang diajukan perusahaan yang ada di Desa tersebut samadengan jumlah permintaan yang diajukan oleh Desa yangbersangkutan, maka bendahara

,M.Si, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa sepengetahuan saksi, Yayasan Sivia Patuju didirikan pada tahun 2008; Bahwa saksi menjabat bendahara di Yayasan Sivia Patuju bendahara sedangkan dipemerintahan saat ini sebagai Kepala PPKAD; Bahwa susunan organisasi Yayasan Sivia Patuju periode 2008 berdasarkan aktaNotaris Yohanis Yabes Tjiaman, SH.

Sivia Patuju yang dijawab oleh terdakwa bahwa adabeberapa perbaikan dengan menunjukkan surat dari Dirjen Dikti karena minimalpendirian perguruan tinggi harus 2 program studi;Bahwa sepengetahuan saksi, dana Rp.200.000.000,00 yang berasal dari dana hibah2010 digunakan untuk penyusunan proposal pendirian STIE Sivia Patuju;Bahwa untuk tahun 2011, awalnya Yayasan tidak pernah mengajukan permohonanuntuk dimasukkan APBD, namun Basrin Mohammad selaku bendahara YayasanSivia Patuju sekaligus Kepala Dinas PPKAD

tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi STIE Sivia Patuju belum pernah ada mahasiswanya; Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat dan tidak pernah terlibat dalampenyusunan Study Kelayakan STIE Sivia Patuju;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;Saksi FITRIANI MOHAMMAD, SE, di bawah sumpah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi adalah selaku Bendahara bantuan pada Dinas PPKAD

Jababekasebagaimana diuraikan dalam gugatan ini; RINCIAN DAN KRONOLOGIS TERJADINYA HUBUNGAN HUKUM Bahwa, sekitar awal September 2010 TERGUGAT melalui KepalaCabang Pembantu (KCP) Jababeka yang bernama Itman HarryBasuki menawarkan produk Bank Mega Deposito Berjangka kepadaPENGGUGAT (melalui Kepala Dinas Pendapatan dan PengelolaKeuangan Daerah (DPKAD) Kabupaten Batu Bara yang bernama YosRauke) dengan bunga 7% pertahun;Bahwa, atas penawaran Produk Deposito dari TERGUGAT tersebut,maka Pejabat Penggugat Kepala Dinas PPKAD

DPDF adalah Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal,dana PPD adalah Dana Penguatan Pembangunan Daerah, danaDPIPD adalah DANA PENGUATAN INSFRASTRUKTUR danPrasarana Daerah, dana DPPIP adalah Dana PercepatanPembangunan Infrastruktur Pendidikan.e Bahwa jumlah total dana untuk DPDF, PPD, PPIPD, DPPIP tahun2010 adalah sebesar Rp. 59.203.934.132.000, yang dialokasikandengan 3 (tiga) kegiatan yakni sebesar Rp. 34.517.959.132.000kepada Dinas PU da Dinas Kesehatan, sebesar Rp.23.685.975.000 untuk dinas PU dan PPKAD

SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 12 Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.

YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 8 Juni 2016.
4. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr/ V / 2016, tanggal 04 Mei 2016yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. BkI Selperihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun2016 sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluh enam jutaenam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.

BengkuluSelatan TA.2016, berupa :1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab.Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa(DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600, (tiga ratus tujuhpuluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enamratus rupiah);1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPPLSNomor : 242 / SPPLS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni2016 yang ditandatangani

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016, berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an.SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr/ V / 2016, tanggal 04 Mei 2016yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. BklI Selperihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun2016 sebesar Rp.256.615.200, (dua ratus lima puluh enam jutaenam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). 1 (Satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an.