Indorama Polyester Industries Indonesia dengan status Pekerja Tetap(Benin dengan jabatan Senor Leader dan Dadang Suhendar denganJabatan Foreman), dimana besaran upahnya ditetapkan denganmenggunakan Struktur Skala upah yang ada di perusahaan, hal ini sesuaidengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Pasal 14ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :Ayat (1) Penetapan besarnya Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman padastruktur

dan skala Upah.Dan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor : Kep. 49/men/2004 Pasal 4 ( empat ) hurup a, yang berbunyisebagai berikut :Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimanadimaksud dalamPasal 3 diperlukan data/informasia. bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 2Oktober 2013, menetapkan kewenangan

2014 tentang Penetapan UpahMinimum di Jawa Barat Tahun 2015 (vide Bukti T2 ), adalah merujuk padaKBLI Tahun 2009 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat StatistikNomor 57 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Klasifikasi BakuLapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2009;Sehingga Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tentuSebagai pekerja Tetap berhak atas Upah Minimum Sektoral yang telahditetapkan oleh Pemerintah serta upah jabatan yang mana sudahterakumulasi dalam struktur dan skala

Artinya Tergugat danTergugat Il tidak menetapkan/menyusun Sitruktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat ;6.

Artinya Tergugat danTergugat II tidak menetapkan/menyusun Struktur dan Skala Upah bagiPenggugat sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: Pengusahamenyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi. Hal ini adalahpelanggaran yang merugikan hakhak Penggugat;6.

Pekerjaan Modeling=> Miniatur= Model skala antara 1:5=> Model skala 1:1 (Master Positif)e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;e Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;e Pekerjaan Pengecoran perunggu ;e Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan ;e Pekerjaan pemasangan patung :a.

Goa Slarong Kentholant Kidul GuwosariPanjangan Bantul Yogyakarta, dengan item pekerjaan :e Tempat/studio pembuatan patung ;e Pekerjaan gambar desain gambar patung ;e Pekerjaan Modeling ;e Miniatur ;e Model skala antara 1:5 ;e Model skala 1:1 (Master Positif) ;e Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif ;= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif ;=>=>Pekerjaan Pengecoran perunggu ;Pekerjaan Penyetelan Patung ;e Pekerjaan Phinising pewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;b.

Pekerjaan Modeling= Miniatur Rp.12.500.000 ;= Model skala antara 1:5 Rp.113.240.000 ;= Model skala 1:1 (Master Positif) Rp.566.200.000 ;Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif Rp.366.225.000 ;Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif Rp.501.600.000 ; 2 9Pekerjaan Pengecoran perunggu Rp.3.549.200.000 ;Pekerjaan Penyetelan Patung Rp.52.725.000 ;g. Pekerjaan Phinising pewarnaan Rp.102.600.000 ;e Pekerjaan pemasangan patung Rp. 367.562.890, dengan kegiatan :a.

Pekerjaan pembuatan patung := Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modeling : Miniatur, Model skala antara 1:5, Model skala 1:1(Master Positif) ;= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan finishing pewarnaanc.

Pekerjaan gambar desain gambar patung : pekerjaan modeling :miniatur, model skala antara 1:5, model skala 1:1 (master positif),pekerjaan pembuatan kerangka dan cetak negatif, pekerjaanpengecoran kerangka cetakan negatif, pekerjaan pengecoranperunggu, pekerjaan penyetelan patung, pekerjaan finishingpewarnaan (ada dilokasi Pulau Kumala) ;B. Lokasi kedua : di Pulau Kumala Kec. Tenggarong Kab. KutaiKartanegara dengan item pekerjaan :a.

Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujun puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tuobuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.

Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tubuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.

Pasien dengan nomor register rekam medis 082016 saat datang keinstansi gawat darurat rumah sakit umum bidadari dengan kondisisecara umum baik, dalam keadaan sadar, GCS (skala kesadaran)sebesar lima belas, terdapat tandatanda vital tekanan darah sistolikdelapan puluh per distolik enam puluh per milimeer air raksa, nadisebanyak tujuh puluh enam kali per menit, pernafasan sebanyak duapuluh dua kali per menit, temperatur tuobuh tiga puluh enam derajatcelcius. Kesan gizi normal.3.

Bahwa penjualan minuman beralkohol yang terdakwa lakukan yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembellHalaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbmlangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yang mencakuplusinan.Perbuatan terdakwa ANDI R OCTAVIANUS tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 7Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 49 Peraturan MenteriPerdagangan

minuman beralkohol tersebut terdakwa masih belummemiliki izin dari pihak perdagangan maupun pihak terkait lainnya,selanjutnya minumanminuman tersebut beserta terdakwa kembalidiamankan dan dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut;Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan minuman keras tersebut yaitudengan cara menjual langsung kepada pembeli yang mana pembelilangsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukan pembelian dalamskala kecil yaitu per botol maupun dalam skala

sekitar 15 Dus sedangkanuntuk minuman ASOKA dan minuman SINGA RAJA sekitar 5 dus.Sedangkan sistem pembayaran yang biasa terdakwa lakukan kepadaDistributor yaitu dengan melakukan pembayaran untuk pengiriman pertamaakan dibayarkan pada pengiriman yang kedua dan itu dilakukan seterusnya.Menimbang, bahwa benar sistem penjualan minuman beralkoholyang terdakwa lakukan yaitu dengan cara menjual langsung kepada pembeliyang mana pembeli langsung datang ke toko terdakwa baik akan melakukanpembelian dalam skala

kecil yaitu per botol maupun dalam skala besar yangmencakup lusinan namun tidak ada pembeli yang melakukan pembelianuntuk langsung minum dilokasi toko terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakimberpendapat bila unsur Pelaku usaha telah terpenuhi;Ad 3 Unsur Unsur yang melakukan kegiatan usaha Perdagangantidakmemiliki Perizinan di bidang Perdagangan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan Perdaganganadalah

Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Halaman 4 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBahwa darn hasil Pengambilan Titkitik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit Rindingan

Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetaokan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara).Bahwa darn hasil Pengambilan Titkttik Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan LindungBukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 30 Maret1995), Lokasi tunggul pohon kayu sonokeling berada di dalam kawasan HutanLindung (HL) Bukit Rindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal BatasKawasan HL Bukit

Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan olehMeteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);Bahwa dari hasil Pengambilan Titikitk Koordinat tunggul pohon kayusonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil Tata Batas KawasanHutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala 1 : 25.000(Lampiran BATB Tanggal 30 Maret 1995), Lokasi tunggul pohon kayusonokeling berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL) BukitRindingan Reg. 32 dan Jarak TKP (Tunggul 1) dari Pal Batas KawasanHL Bukit

kayu atauasal usul kayu sonokeling tersebut benar masuk didalam Hutan Lindung BukitRindingan Register 32 Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan Kab.Tanggamus yang merupakan suatu wilayah yang ditetapkan oleh Meter Kehutanansebagai Hutan Lindung (Hutan Negara), yang mana dari hasil Pengambilan TitiktitkKoordinat tunggul pohon kayu sonokeling tersebut dioverlaykan pada Peta Hasil TataHalaman 25 dan 28 Putusan Nomor 395/Pid.B/LH/2021/PN KotBatas Kawasan Hutan Lindung Bukit Rindingan Reg. 32 dengan Skala

diberitanda P7 ;Foto copy Peta Over lapping Area Claim KT Benua Etam Bengalon denganLand Release Ratau Pulung dan Bengalon, setelah diperiksa ternyata darifoto copy ke foto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberi tanda P8JHal. 21 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.09.10Asli Peta wilayah Administrasi Kabupaten Kuati Tumur Tahun 2011berdasarkan polygon 18 Kecamatan sesuai Perda No.12 Tahun 2005, sertatelah diberi matrai cukup, diberi tanda P9 ;Asli perbandingan tanpa perhitungan skala

peta, diberi tanda P9a ;Asli perbandinagn dengan memperhitungkan skala masingmasing peta,diberitanda P9b;Asli penempatan peta pada system koordinat masingmasing peta, diberitanda P9c;Asli pembesaran 10x peta Administrasi/peta plotting lokasi, diberi tanda Pod;Asli perta pembesaran 30 x, diberi tanda P9e ;Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kuati Tumur Nomor 12 Tahun 2005tertanggal 31 Oktober 2005, setelah diperiksa ternyata dari foto copy kefoto copy, serta telah diberi materai cukup, lalu diberitanda

Saksi Ahli BUDI HANDOKO, menerangkan sebagai berikut :@ Bahwa untuk menjelaskan peta P9 tersebut harus ditentukan dulu nilaipeta yang ada yaitu pertamatama harus menentukan dulu titikkoordinatnya ;@ Bahwa untuk menentukan titik koordinat tersebut ahli menggunakan alatberupa GPS dan Pensil dan penggaris ;@ Bahwa Peta P9 tersebut yaitu peta Kabupaten Kutai Timur yang terdiridari 18 (delapan belas) Kecamatan ;@ Bahwa Peta P9a yaitu perbandingan tanpa perhitungan skala peta dandibawahnya peta plotting

lokasi Penggugat;Hal. 24 dari 40 Putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Set.Bahwa Peta P9b tersebut yaitu perbadingan dengan memperhitungkanskala masingmasing peta dengan 1 bading 1.500.000 dan dibawahnyapeta plotting lokasi Penggugat skala 1 bading 50.000 ;Bahwa Peta P9c yaitu penempatan peta pada sitem koordinat masingmasing peta dan peta plotting lokasi sudah bisa terlihat ;Bahwa Peta P9d tersebut yaitu 4 perbesaran dan dibawahnyaperbesaran peta 10 x sehingga terlihat batas Kecamatan Bengalun danbatas

Kecamatan Ratau Pulung ;Bahwa Peta P9e tersebut yaitu perbesaran 10 x dengan skala 1 bading150.000 dan terlihat dengan jelas batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung, sedangkan dibawah peta perbesaran 30 xsehingga terlihat lebih jelas lagi batas Kecamatan Bengalun denganKecamatan Ratau Pulung dan juga terlihat jelas letak obyek tanahsengketa ;Bahwa Alat yang ahli pakai untuk menentukan koordinat batas wilayahKecamatan tersebut yaitu GPS, Pinsil, Penggaris dan Kalkolator ;Bahwa ahli menentukan

TPK/2021/PT BDGBahwa Terdakwa dan Priyadi Kardono sudah lama saling mengenal karenakeduanya samasama tergabung dalam komunitas Masyarakat AhliPenginderaanJauh Indonesia (MAPIN) dan juga samasama anggotaKeluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) ;Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaan deng.bidang bisnis penjualan data citra satelit skala tinggi maupu menengah yarbernama PT.WAINDO SPECTERRA.

Salah satu hasil mengenaioptimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaran yang cukup besesekitar Rp80.000.000.000,0@elapan puluh milyar rupiah) dikarenakanperubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi 1:50.000 dan diputusoptimalisasi ini akan digunakan untuk pengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempatdiRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WUJANARTO selaku Pth.Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar (IGD) BIG) menemui PRIYALKARDONO dan saat itu ANTONIUS

Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : SR373/D5/02/202Itanggal06 Mei 2021 yaitu sejumlahRp137.751.858.765,54eratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus limapuluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh lima rupiah lima puluh empat sen ), yang dilakukan oleh Terdakwadengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa bersama GREOGORIUS HARYOATMANTO. aliasGH.ANTO sejak tahun 2010 memiliki dan mengelola perusahaandengan bidang bisnis penjualan data citra satelit skala

TPK/2021/PT BDGhasil mengenai optimalisasi anggaran adalah terdapat sisa anggaranyang cukup besar sekitar Rp80.000.000.00@@@pan puluh milyarrupiah) dikarenakan perubahan skala yang semula 1:25.000 menjadi1:50.000dan diputuskanoptimalisasiini akan digunakan untukpengadaan CSRT kembali ;Bahwa setelah rapim tersebut, sekitar pukul 17.00 WIB bertempat diRuangan Kepala BIG, ANTONIUS BAMBANG WIJANARTO selakuPlh.

Adapun anggaran kegiatan terdiri dariRp45.000.000.000,0@ntpat puluh lima milyar rupiah) hasil revisiPetunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rp73.000.000.000,00(tujuh puluh tiga milyar rupiah hasil optimalisasi kegiatan pemetaanRBI skala menengah ;Usulan optimalisasi anggaran yang dimuat dalam Revisi DIPA itukemudian diteruskan ke DitJen Perbendaharaan dan disetujui daydipergunakan untuk kegiatan pengadaan CSRT.

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)TAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKITAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kKemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

Bukti Surat1.Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa I, dengan skala 1300/Luas = 456 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta tidakdicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Il, dengan skala 1350/Luas = 1.3822 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);Fotokopi Peta Gambar Ukur Objek sengketa Ill, dengan skala 11000/Luas = 5.459 M2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen sertatidak dicocokkan dengan aslinya

statuspenguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatantanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMByang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;6. rencana teknis bangunan meliputi : a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani olehpenanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari :1) gambar situasi (Skala

1 : 1000 / 1 : 500); 2) gambar...........262) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 /1: 200);3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;b. gambar konstruksi (Skala 1 : 100) dan detail (Skala 1: 50/1: 20/1:10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana,pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);.

Pucang Adi No.122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 ( Lampiran IMBNomor: 188/402992/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopysesuai dengan aslinya) ; Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT)188/.45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh.

dengan alas hak berupa SHM Nomor5/1969, Persil 66D 1, Kohir Nomor 142 adalah tindakan melawan hukumyang merugikan kepentingan Para Penggugat karena ternyata SHMNomor 5/1968 tersebut Tidak Diakui Sebagai Produk Badan PertanahanKota Makassar oleh karena skala dan gambarnya tidak tercatat dalamwarkah buku tanah;Menyatakan batal dan tidak berlaku seluruh pecahanpecahan dari SHMNomor 14/Daya dan SHM Nomor 15/Daya dan SHM Nomor 16/Daya,yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat karena berasal dari hibah dan

Menurut adatkebiasaan masyarakat adat di Bali, pengangkatan anak secara adat dilakukan secaraterang dan tunai artinya diumumkan dalam masyarakat adat, sehingga masyarakatmengetahui telah terjadi perbuatan hukum pengangkatan anak, dan juga telahdilakukan upacara pemerasan yaitu upacara upasakti niskala dan skala ; Menimbang, bahwa pada masyarakat adat di Banjar Kelodan, Desa Nyanglan,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung khususnya, adat kebiasaanmasyarakat dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan

RUDIA ADI PUTRA,M.AG tersebut dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Pemohontelah menerima penyerahan calon anak angkat dari Ibu kandungnya bernama SITILAYIN MUTHOHAROH pada tanggal 18 April 2011 di Rumah Sakit Harapan Bunda dankemudian anak tersebut setelah tiga bulanan tepatnya pada tanggal 27 Juli 2011terhadap anak tersebut dibuatkan banten (sesajen) sejak dari kelahiran, kepus puser,hingga tiga bulanan, sekaligus membuat upacara Pemerasan yaitu upacara upasaktiNiskala dan Skala

mengetahui apa yang dikehendaki oleh Para TerdakwaHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUSLH/2016/PT PTKterhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun atas tuntutanPenuntut Umum, akan tetapi perlu dijelaskan disini, bahwa pengertian PelakuUsaha Perkebunan dalam Pasal 1 butir ke8 Undang undang Perkebunanadalah Pekebun dan atau perusahaan yang mengelola Usaha Perkebunansedangkan pengertian Pekebun adalah Orang perseorangan Warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala

usaha tidakmencapai skala tertentu (pasal 1 butir ke9) jadi tidak semata mata merupakanpetani atau harus memiliki pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudoleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan putusanPengadilan Negeri Sintang tanggal 14 April 2016 Nomor 10/Pid.SusLH/2016/PN Stgyang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Tingkatbanding tentang alasan dan dasar yang dikemukakan

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :" Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram." Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan :7 Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.7 Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading DesaUbung Kaja Denpasar Utara Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut :Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhuketiak 36 derajat celcius, skala nyeri ), berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

Poh Gading Desa Ubung Kaja Denpasar UtaraDenpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan := Pemeriksaan fisik :Hal 30 dari 34 hal Putusan No.38/Pid.SusAnak/2017/PN DpsTingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 22 x/menit, suhu ketiak36 derajat celcius, skala nyeri, berat badan 70 kilogram.= Pemeriksaan lukaluka :1.

Hal ini juga nyata daripengakuan Tergugat / Terbanding yang mengakui menerima kiriman Penggugat /Pembanding 5 kali yang seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000, dan Tergugat /Terbanding masih mau minta dibelikan sepeda motor ; Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan diatas maka nyata Tergugat /Terbanding telah melalaikan kewajiban selaku suami dalam skala kewajiban secaraumum, maka secara khusus maka Tergugat / Terbanding telah melalaikan danmelanggar janji taklik talak nomor 2 dan 4, yaitu tidak memberi

Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

sebagai berikut12aFhotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 743/KptsII/1996 tentangPemberian hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas areal Hutan seluas + 299,975(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar diPropinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Arara Abadi, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1 ;Fhotocopy Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT.ARARA ABADIPropinsi Dati I Riau luas 299,975 Ha skala

Industri Pt.Arara Abadi (Unit Minas I) sepanjang 89.455,42 (Delapan puluh sembilan ribui empatratus lima puluh lima empat puluh dua perseratus ) meter di Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T5 ; Fhotocopy Peta Penetapan Sebahagian Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Minas I ) pada Kelompok Hutan MinasKabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi daerah tingkat I Riau Skala

hutan Tanaman IndustriPT.ARARA ABADI (Unit Melibur) sepanjang 55,925,50 (Lima puluh lima ribusembilan ratus dua puluh lima, lima puluh perseratus )meter Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T7Fhotocopy Peta Hasil Penetapan batas sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Melibur) pada Kelompok Hutan SungaiMandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau Skala

ARARA ABADI (Unit Minas I) padaKelompok Hutan Sungai Mandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi DaerahTingkat I Riau Skala I : 50.000, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapatditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T10 ; Fhotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Areal yang di gugat Perdata diPN.Dumai Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.DUM pada areal Konsesit HPHTI PT.ARARAABADI Area Duri Distrik Duri II Kec.Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,telah bermaterai cukup dan sesuai

ARARAABADI Distrik Duri II yang di Gugat dipengadilan Negeri Dumai Desa Tasik serai,Beringin dan Malibur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Skala I : 50.000, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T12 ; Fhotocopy Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemaanfaatan Hasil Hutan kayu pada HutanTanaman Industri dalam Hutan Tanaman Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008s/d 2017 PT.ARARA ABADI Area Duri, Minas dan Siak Propinsi Riau, telah bermateraicukup dan sesuai

Skala 1:250,000 wilayah negara. Skala 1:1.000.000 LaRTRWKab Kulon Progo arahon kebijakan don stretegi pemanfoatanruang wilayah kabupeten. Skala 1:50.000 arahan kebijakan dan strategipemanfectan ruang wilayah KSN TamenNasional Gunung Merapi. Skele 1:50.000 RTR KSNPecpres 70/2014 RDTR KawasanKota YogyakartaPerda 1/2018Rencene secara terperinel skale: 1:5.000 dilengkapi denganperaturan zonasiHalaman 43 dari 67 halaman.

UntukKepentingan Umum, bandar udara termasuk dalam kategori atauklasifikasi kepentingan umum;Oleh karena itu, pendirian bangunan untuk kepentingan umum (dalam halini bandar udara) dimungkinkan untuk dilaksanakan pada kawasan rawanbencana alam geologi (termasuk kawasan rawan bencana tsunami);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaTahun 20092029 yang merupakan arahan kebijakan danstrategipemanfaatan ruang provinsi skala

Putusan Nomor 32 P/HUM/2019Kemudian berdasarkan hasil overlay peta tematik bencana tsunami(Sumber: inarisk.bnpb.go.id) dengan peta pola ruang RTRW Provinsi DIY,Kabupaten Kulon Progo berada pada kawasan dengan tingkat tsunamisedang dan tsunami rendah (gambar 7);Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruangkabupaten skala 1:50.000, pengaturan arahan rencana

dimanaTermohon mengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yangdidasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang hasilnyadituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;Bahwa sungguh keliru, apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selakupelaksana pengadaan tanah dan mengadakan musyawarah penetapan gantikerugian yang didasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP);Bahwa Termohon dalam hal ini BUKAN PIHAK PELAKSANA DALAMPENGADAAN TANAH SKALA

Manager UPP JARINGAN BANGKA BELITUNG) yangmemerlukan tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum lebih dari 5 (lima) hektar atau bukan melalui pengadaantanah secara langsung (dalam hal ini bukan Pengadaan Tanah Skala Kecil),tentunya Termohon sebagai pihak lembaga pertanahan sebagai PelaksanaPengadaan Tanah akan menggunakan mekanisme tahapan penyelenggaraanpengadaan tanah berpedoman Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

dari 5 (lima)hektar sebagaimana ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum jo Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diaturPengadaan Tanah Skala

Oleh karenanya berdasarkan penjelasan point 5 dan poin 6, Termohon Ilmelaksanakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan mekanismePengadaan Tanah Skala Kecil/ hanya membutuhkan tanah yang luasnya tidaklebih dari 5 (lima) hektar yang dapat dilakukan langsung dengan jual beli, tukarmenukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;.

Presiden nomor 148 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 53 PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6halaman 29 dari 38 halaman Putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN MtkTahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,diatur Pengadaan Tanah Skala