Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018KEP593/WPJ.07 /2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003, atasnama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000, beralamat diWisma GKBI Lantai 18 Suite 1801, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28,Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210 dengan perhitungan Pajak terutangdan yang masih harus dibayar diperhitungkan kembali menjadi sebagaiberikut:Penghasilan

Dengan mengadili sendiri3.1.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ;3.2.Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPKEP593/WPJ.07/2013 tanggal 5 April 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor00001/206/03/057/12 tanggal 18 Januari 2012 Tahun Pajak 2003,atas nama PT Coca Cola Indonesia, NPWP: 01.000.626.0057.000adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

Putusan Nomor 63 B/PK/Pjk/2018Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor 00001/206/03/057/12 tanggal18 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.072.081.1056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari KementrianAgama Republik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057/2014 dari MTsNegeri Sumberlawang tertanggal 14 Juni 2014 ( Bukti P.4 ); 5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3314161012030002 dari Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

sebagaitetangga Pemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Binti SUKARDID) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

tetanggaPemohon; Bahwa Pemohon (SUKIDI Bin SOMOREJO) telah menikah dengan IsteriPemohon bernama (ENDRI WATUN Bintit SUKARDI) pada tanggal 26 Juli1996 dan telah dikarunia 2 (dua ) orang anak ; Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan nama, karena adaperbedaan dalam penulisan nama Pemohon di Kutipan Akta Nikah, di KartuTanda Penduduk Pemohon, di Kutipan Akta Kelahiran, dan Foto Copy SuratTanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah dari Kementrian AgamaRepublik Indonesia Nomor MTs.07/11.14/PP.01.0/057

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telahmenikah secara sah pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015M,atau bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1436H, dihadapanpejabat Kantor Urusan Agama KecamatanNusawungu, KabupatenCilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0124/057/II/2015tertanggal 12 Februari 2015M. dan selama pernikahan tersebutPemohon dan Termohon belum pernah bercerai.2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0124/057/1I/2015tanggal 12 Februari 2015, telah bermaterai dan telah dinazzegelbermeterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (buktiP2);Il.

selama 3 tahun berturutturut, maka Pemohon mohon agardiijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohonberdomisili di wilayah Kabupaten Cilacap maka sesuai pasal 66 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 03tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, foto copy Akta NikahNomor : 0124/057

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53690/PP/M.VIII A/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00191/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1777/ WPJ.07/2013 tanggal 30Agustus 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT101680.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor00013/206/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4451/WPJ.07/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00013/206/12/057/14tanggal 07 Oktober 2014 atas nama PT Mondelez IndonesiaManufacturing, NPWP: 01.071.001.0057.000, beralamat di GrahaInti Fauzi Lantai 10, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat,Jakarta Selatan 12510, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan

Putusan Nomor 3079/B/PK/Pjk/2018mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP4451/WPJ.07/2015, tanggal 29 Desember 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00013/206/12/057/14, tanggalO07 Oktober 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.071.001.0057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp7.144.612.211,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:

Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117124.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O7 September 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor 00282/107/14/057

Putusan Nomor 2844/B/PK/Pjk/2029Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal O07 September 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2014 Nomor:00282/107/14/057

nama Penggugat, NPWP:01.084.734.1057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP02510/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 07September 2017, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November2014 Nomor: 00282/107/14/057

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketasangat merugikan kepentingan Penggugat karena atas SuratHalaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.Keterangan tanah yang diterbitkan Penggugat, sebelumnya telah adaSurat Keterangan Tanah Nomor 057/SKTKT/X/2008 tanggal 8 Juli2008 atas nama Muklis yang tidak lain adalah milik Penggugat.b.

Bahwa benar pada tahun 2008 Pengguga tmebuat SuratKeterangan Tanah (SKT) atas nama penggugat sendiri No. 057/SKTKT/X/2008 Atas nama Muklis.5. Bahwa benar pada tahun 2000 Penggugat menanam pokonkelapa sawit sehingga mendapatkan hasil sampai saat sekarang ini.6.

Amran telah mengambil alin tanahmilik Penggugat secara sewenangwenang dimanaHalaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.Penggugat sebelumnya telah memiliki alas hak atas tanahtersebut berupa Surat Keterangan Tanah No. 057/SKTKT/2008 Atas nama Muklis.b.

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam suratgugatannya halaman 6 butir 4, Tergugat nilai sebagai pernyataan yangmengadaada, karena setelah di cek di pembukun yang ada di kantorDesa tidak ada ditemukan catatan ataupun arsip terkait SKT No.057/SKTKT/X/2008;6.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusril/Adrianto/JI.Caltex:50/97/95 MKemudian Penggugat mengklaim bahwa pada tanah yang sama telahterbit surat SKT No. 057/SKTKT/X/2008 atas nama Muklis dengan luas11.250 M2 dan batas: Sebelah Utara berbatsan dengan Buyung Moli > ukuran130 MHalaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor :48/G/2018/PTUNPBR.

mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad);Menyatakan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat danTergugat bukan jualbeli melainkan Nubungan hukum hutangpiutangdengan = jumlah uang yang diterima Penggugat sebesarRp1.851.875.000,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapanratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi PerjanjianJualbeli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057

tertanggal 19122016yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT;Memerintahkan Turut Tergugat selaku Notaris/PPAT untuk mencabutPerjanjian Jualbeli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057 tertanggal19122016 dan mencatatkannya kedalam reportarium;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi SuratPernyataan dibawah tangan yang dibuat Penggugat pada tanggal 8 Juni2017;.

Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi PerjanjianJual Beli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057 tertanggal 19122016 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris PPAT;. Memerintahkan kepada Turut Tergugat selaku Notaris PPAT untukmencabut Perjanjian Jual Beli Nomor 055 dan Kuasa Menjual Nomor 057tertanggal 19122016 dan mencatatkan ke dalam moratorium;.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112484.15/2013/PP/M.VIB Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00086/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Januari2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00016/206/13/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00086/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Januari 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor Nomor00016/206/13/057/15 tanggal 3 November 2015 atas nama: PTHalaman 3 dari 8 halaman.

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00086/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Januari 2017, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00016/206/13/057

memperhatikan suratsurat buktiserta keterangan saksisaksi dalam perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawahRegister No.1585/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahirandengan alasan sebagai berikut :e Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNGATEMI pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah No. 0818/057

Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 atas nama KUSNANTO danNGATEMI, diberi tanda P2 ;3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507081202080228 atas nama Kepala KeluargaKUSNANTO, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Surat Keterangan No. 402/421.624.008/X1I/2012 atas nama SINGGIHTRI SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P4 ;5.

TRISUGIARTO, anak ke 3 ( tiga ) dari suami isteri KUSNANTO dan NGATEMI ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti surat sebanyak 6 ( enam ) lembar yang diberi tanda P1sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksisaksi, maka diperolehfakta dan dapat dibuktikan :e Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNGATEMI pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah No. 0818/057

Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0818/057/X/2012 atas nama KUSNANTO danNGATEMI, diberi tanda P2 ;3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507081202080228 atas nama Kepala KeluargaKUSNANTO, diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Surat Keterangan No. 402/421.624.008/X1I/2012 atas nama SINGGIHTRI SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bringin, diberi tanda P4 ;115.

PUTUSANNOMOR : 057/PDT.G/2012/PA.MTO.BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalamperkara Cerai Talak antara:PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani,tempat tinggal di ,Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon;MELAWAN:TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tani,tempat tinggal ,Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alatalat bukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah registerNomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 05 Maret 2012 telah mengajukan permohonancerai talak terhadap

Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telahdi panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 057/Pdt.G/2012/PA.Mto. tanggal 16032012 dan tanggal 22032012 dan ketidakhadiranTermohon bukan disebabkan

Agama Muara Tebo;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotocopy Fotokopi KartuTanda Penduduk Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi persyaratan materil danformil, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Pengadilan AgamaMuara Tebo pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkera ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 057

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padahari Senin tanggal 13 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan KabupatenBondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/057/X/2014 tanggal13 Oktober 2014 ;Halaman 1 dari 12 : Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2019/PA.Bdw.Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri di rumah Penggugat dan dikaruniai 1 orang anakbernama Anaknya asli, perempuan, umur 8 tahun

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/057/X/2014 tanggal 13 Oktober2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh PegawalPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaesanKabupaten Bondowoso.

ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan PegawalPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan KabupatenBondowoso pada tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta NikahNomor 0341/057

bukti yang bertanda (P.1) telah terbuktibahwa Penggugat tinggal diwilayah hukum Pegadilan Agama Bondowosodengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peraidilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka a quo merupakan kewenanganrelatif Pengadilan Agama Bondowoso;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) berupa fotokopiKutipan Akta Nikah Nomor 0341/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105392.15/2012/PP/M.VA/Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00432/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/406/12/057/15tanggal 25 Februari 2015, atas nama PT Mondelez Indonesia,Halaman 4 dari 9 halaman.

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00432/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 12 April 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012, Nomor: 00003/406/12/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89605/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00712/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010Nomor: 00020/507/10/057

Menolak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas nama PT.Pacific Plamindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00712/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2010 Nomor00020/507/10/057

Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.103523.16/2013/PP/M.XVIIIB Tahun 2018, tanggal 16 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00412/KEB/WPJ.07/2016tanggal 12 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2013 Nomor 00029/207/13/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00412/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00029/207/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atasnama PT Elegant Textile Industry, NPWP 01.001.773.9057.000,beralamat sesuai keputusan di Jalan K.H.

Putusan Nomor 2387/B/PK/Pjk/2019April 2016, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00029/207/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.001.773.9057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp1.179.159.555,00,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi

Menyatakan perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 057/MRBH/802/2012 tanggal 08 Oktober 2010 dan perjanjian pembiayaan Murabahah II, Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011 sah dan mengikat;3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa hutang pokok dan margin yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan murabahah I, Nomor 057/MRBH/802/2010 tanggal 08 Oktober 2010 dan perjanjian pembiayaan murabahah II, Nomor 206/MRBH/802/2011 tanggal 11 Februari 2011, dengan total pelunasan sebesar Rp230.593.598,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);5.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteridihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, pada tanggal 14 Oktober2014, dengan Akte Nikah Nomor : 0669/057/X/201 4; Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Jandacerai dan Tergugat berstatus Jejaka ;Bahwa sesaat setelahn akad nikah, Tergugat mengucapkan danmenandatangani janji Taklik Talak sebagaimana tertera dalam buku nikahPenggugat dan Tergugat 2022222

PARINAH, tertanggal 20 April 2015,yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenCilacap, Bukti P.1;e Fotocopy Kutipan Akta Nikah sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, Nomor:0669/057/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, Bukti P.2;Menimbang, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telahmengajukan 2 orang saksi masingMasinQ:"1.

Bahwa Pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pemikahan di Desa Silam yang dicatat oleh PegawaiHalaman 1 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok, (Sesuaidengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/01A//2013 tanggal25 Agustus 2015);2.

daiildalilPermohonannya untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karenaTermohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggilsecara resmiHalaman 3 dari 13 hal.putusan nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Bkn.dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratPermohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 057

beralasan, akan tetapi oleh karenape rkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalahqe rceraian tersebut menganut hukum acara khusus (/ex specialis), makama Jelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalildalilPermohonannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilpermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dua)orang saksi,te rhadap buktibukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkanberikut ini; Menimbang, bahwa terhadap bukti P (foto copy Kutipan AktaNikah) nomor 057

Bahwa pada tanggal 03 Mei 2013, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Kuok (Kutipan Akta Nikah Nomor :057/01A//2013 tanggal 25 Agustus 2015);2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telahbergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anakdan belumpernah bercerai;3.

Bank Pembangunan Daerah JawaTimur Tok, beralamat Kantor di Jalam Basuki Rachmad No.98104 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.057/079/DIR/HKM/SKA, tertanggal 21Agustus 2018 ;TERGUGAT II, datang menghadap Kuasanya yaitu : WIN HANDOYO. SH., MH.

Babat Buran (Pondok Benowo Indah RT 01/RW07Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya) melalui SuratNo.057/1135/STM/SPV/SRT tanggal 2 Agustus 2018 perihal pemberitahuanpelaksana lelang adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan ;Agar Majelis Hakim tidak terkecoh dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa sebagaimana jawaban Tergugat angka 9 huruf e diatas, Tergugat memberikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepadaPenggugat melalui surat No.057/1136/STM/SPV/SRT tanggal

02 Agustus 2018perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang. dan kepada Halimah melalui suratNomor: 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal O02 Agustus 2018 perihalHal. 17 Putusan No.737/Pdt.G/2018/PN.Sby12.pemberitahuan pelaksanaan lelang dimana kedua surat tersebut diterima olehHalimah sendiri.

Putra Putri No.File : 0384/MMI.SBY/PA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, bukti T.119 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/834/STM/SPV/SRT tanggal 31 Mei 2018, buktiT.I20 ;Fotocopy Surat Nomor: S2176/WXN.

O/KNL.O 1/2018 tanggal 06 Juli 2018,bukti T.I21 ;Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama berupa Selebaran tertanggal 12 Juli2018, bukti T.I22 ;Fotocopy Pengumuman kedua melalui Surat Kabar Harian Duta Masyarakattertanggal 27 Juli 2018, bukti T.I23 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1136/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.124 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.125 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/1138/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.I26 ;Fotocopy Risalah

denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan TergugatNomor : KEP823/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal O5 Mei 2006 tentangpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Pertambahan Nilai,yang Penggugat terima pada 10 Mei 2006.Keputusan TergugatBahwa Tergugat memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonanpembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas STP Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00026/107/03/057

Put. 09545/PP/M.1I/99/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP823/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 05 Mei 2006 dan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2003 Nomor00026/107/03/057/05 tanggal 26 April 2005, atas nama : PT.

persen) sebulanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saatterutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampaidengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masingmasingdikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)dari Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa STP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Maret sampai denganDesember 2003 No. 00026/107/03/057

Dengan demikian penerbitan STP PajakPertambahan Nilai masa pajak Maret sampai dengan Desember 2003 No.00026/107/03/057/05 tanggal 26 April 2005 telah sesuai dengan ketentuanPasal 14 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (4) Undangundang Nomor. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000.Hal. 10 dari 12 hal. Put.