Ditemukan 639 data
97 — 38
mempunyai kekuatan hukum yangtetap ;Berdasarkan halhal tersebut diatas, nampaknya telah cukup beralasan hukum untuk memohon yangterhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini untukmemanggil para pihak, memeriksa dan kemudian memberikan putusan yang amarnya berbaunyisebagai berikut :12Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan seluruh bukti yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawah
Terbanding/Tergugat I : Ny. Dian Novita Tarigan Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Tergugat II : Jonathan Wiliam Aldrich Tonggoembio Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Turut Tergugat I : Iriyanto, SH Diwakili Oleh : SAFRUN KAFARA,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Agus Pandoman, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
228 — 346
Rekonvensi;7.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1816K/Pdt/1989 tertanggal 22 Oktober 1992 : Pembeli yang tidaksecara cermat meneliti hakhak serta status penjual tanah,dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilaisebagai pembeli tanah yang beritikad buruk dan tidak pantasuntuk mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi jualbeli tanah Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka cukupterang dan berlandaskan Hukum bahwa Tergugat Rekonvensiberitikad buruk;8.Bahwa Perbuatan Melawah
95 — 16
e Apakah benar perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan mendirikanbangunan diatas tanah obyek sengketa sebagai perbuatan melawah hukumsehingga merugikan pihak para Penggugat ?
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
DRS. H. SYARIFUDDIN DAUD, MA
137 — 69
MahkamahKonstitusi Nomor : 003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006menyebutkan bahwa Kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat(1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itutidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat dengan demikianmenurut keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untukmenafsirkan unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1)UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak boleh lagimempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapiharus mempergunakan ajaran atau konsep melawah
176 — 89
Oleh karena ternyata apa yangtercantum dalam fakta tertulis jaun beda dengan fakta lapangan makadiduga TergugatTergugat secara sengaja melakukan peralihan peralihanitu dengan menunjuk tanah milik Penggugat secara melawah hukum yangmerugikan Penggugat;Bahwa sesuai fakta hukum di lapangan sebagai dimaksud dalam Akta JualBeli dari Tergugat V (Undin Bin Damin) telah menjual sebagaian tanahnyaseluas 217 M2 yang berasal dari Girik C 1114 Persil 71 Dll kepada TergugatIl sesuai Akta Jual Beli No 1592/Pondok
126 — 42
Melawah hukum formil berarti bertentangandengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanyabertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukumtidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materiil dikenal adanya 2 (dua)fungsi ajaran, yaitu :a.
IRMA ARRIANI, SH
Terdakwa:
ELLY RACHMAWATI
103 — 29
menyebutkan bahwa Kalimat pertama dariHalaman 139 Putusan No.100/Pid.SusTPK/2018/PN Mkspenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak bolehlagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapi harusmempergunakan ajaran atau konsep melawah
70 — 15
terlaksana atau tidakterlaksanannya dokumen dalam kontrak atau adendum kontrak;Bahwa RAB merupakan bagian dari kontrak bisa dirubah denganketentutan : Tergantung ,situasi hal tersebut jika dikaitkan denganpekerjaan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.DonggalaVolume pekerjaan berubah karena kondisi lapangan yang bertbedadengan kondisi perencanaan, dan perubahan konbtira sajh apabila keduabelah pihak sepakat;Bahwa perubahan kontrak yang telah disepaklati oleh kedua belah pihakbukan merupakan tindakan melawah
161 — 75
Konstitusi Nomor: 003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa Kalimat pertama daripenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki Kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakboleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapiharus mempergunakan ajaran atau konsep melawah
101 — 23
terlaksana atau tidakterlaksanannya dokumen dalam kontrak atau adendum kontrak;Bahwa RAB merupakan bagian dari kontrak bisa dirubah dengan ketentutanTergantung ,situasi hal tersebut jika dikaitkan dengan pekerjaanPembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Donggala Volumepekerjaan berubah karena kondisi lapangan yang bertbeda dengan kondisiperencanaan, dan perubahan konbira sajh apabila kedua belah pihaksepakat;Bahwa perubahan kontrak yang telah disepaklati oleh kedua belah pihakbukan merupakan tindakan melawah
58 — 12
terlaksana atau tidakterlaksanannya dokumen dalam kontrak atau adendum kontrak;Bahwa RAB merupakan bagian dari kontrak bisa dirubah dengan ketentutanTergantung ,situasi hal tersebut jika dikaitkan dengan pekerjaanPembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Donggala Volumepekerjaan berubah karena kondisi lapangan yang bertbeda dengan kondisiperencanaan, dan perubahan konbitra sajh apabila kedua belah pihaksepakat;Bahwa perubahan kontrak yang telah disepaklati oleh kedua belah pihakbukan merupakan tindakan melawah
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. M. MASYHUDI
110 — 25
Konstitusi Nomor :003/PPUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan bahwa Kalimat pertama daripenjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK adalah bertentangan dengan UUD 1945 dankarena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian menurutkeputusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menafsirkan unsur secara melawanhukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidakboleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum material, tetapiharus mempergunakan ajaran atau konsep melawah
514 — 68
Oleh karena ternyata apa yang tercantum dalam faktatertulis jauh beda dengan fakta lapangan maka diduga TergugatTergugatsecara sengaja melakukan peralihan peralihnan itu dengan menunjuk tanahmilik Penggugat secara melawah hukum yang merugikan Penggugat.Bahwa sesuai fakta hukum di lapangan sebagai dimaksud dalam Akta JualBeli dari Tergugat V (Undin Bin Damin) telah menjual sebagaian tanahnyaseluas 217 M2 yang berasal dari Girik C 1114 Persil 71 Dll kepada Tergugat Ilsesuai Akta Jual Beli No 1592/Pondok
242 — 267
Membebankan biaya perkara kepada negara;ATAU,Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yangbaik mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknyamenyatakan bahwa faktafakta hokum dipersidangan telah membuktikan jelasdan tegas berarti Terdakwa (Rosmen bin Sufni) tidak terbukti melakukanperbuatan melawah hokum.
73 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini yang keempat saja, kesalahan proseduralmerupakan sifat melawan hukum korupsi;Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdata ditentukanoleh sifat pelanggaran (melawah hukumnya perbuatan) dan akibat hukumnya.Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana.Pertanggungjawaban administrasi selalu. bersanksi administrasi, danpertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugiankeperdataan, akibat dari wanprestasi atau Onrechtmatigedaad.
151 — 59
Tindak Pidana Korupsibahwa tindakan Pejabat TUN dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsiapabila ketika pejabat tersebut berbuat atau tidak melakukan suatu fungsinya,jabatan atau kewenangannya pejabat tersebut mendapat keuntungan secarapribadi dari perbuatan tersebut;Bahwa mengenai elemen melawan hukum ada 3 (tiga) pendapat yang pertamaadalah pendapat formal yaitu melawan hukum itu merupakan bagian dari delikjika dia secara ekspresif verbis tertuang dalam rumusan delik, jadi jika tidakada kata melawah
417 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
SECARA MELAWAN HUKUMBahwa, perbuatan formil dan materil secara melawah hukum dariTerdakwa sebagai Kepala Dinas dan sebagai PA pengadaan bus buswayTA 2012 dan TA 2013 yang seharusnya diuraikan oleh Judex Facti, danoleh karena dari keseluruhan pembuktian Judex Facite tidak menguraikanperbuatan yang dimaknainya melawan hukum sebagai pribadi atau sebagaiKepala Dinas atau PA perbuatan mana yang dimaksud apakah dapatdilakukan oleh setiap orang atau hanya oleh Terdakwa sebagai KepalaDinas atau PA dengan
sehinggamenjadikannya Terdakwa dan sebagai PA dan Kepala Dinas yangdijadikan Terdakwa juga, dan tiada ketentuan pidana pada Perpresberkaitan dengan KAK dan didalam KAK juga tidak disebutkan adanyaperbuatan pidana atau sanki pidana, dengan demikian dipatuhi atau tidakdipatuhinya KAK tidak dapat dihukum oleh KAK itu sendiri kecuali adaketentuan yang lebih tinggi menyatakan suatu perbuatan pidana jikamenyimpang dari KAK;Bahwa, Judex Factie telah kabur pada dakwaan kesatu membedakanantara pernbuatan melawah
70 — 11
Untukhal tersebut Majelis hakim menilai perintah yang telah disampaikanoleh Kepala Dinas kepada Terdakwa merupakan perintah yaqng tidak bolehdilakukan dan mempunyai akibat perobuatan Melawah Hukum, yaitu berupaya untukmembuat sebuah berita acara yang sebenarnya tidak benar adanya, yaitu Pekerjaandisaat berita acara dibuat dan ditanda tangani belum selesai 100%, tetaspi BeritaAcara ditanda tangani seolah olah pekerjaan telah selesai 100%, yang mana beritaabvara tersebut dipergunakan untuk merealisasi
171 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini yang keempat saja, kesalahan proseduranmerupakan sifat melawan hukum korupsi;Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana, administrasi atau perdataditentukan oleh sifat pelanggaran (melawah hukumnya perbuatan) dan akibathukumnya. Bentuk pertanggungjawaban pidana selalu bersanksi pidana.Pertanggungjawaban administrasi selalu. bersanksi administrasi, danpertanggungjawaban perdata ditujukan pada pengembalian kerugiankeperdataan, akibat dan wanprestasi atau Onrechtmatigedaad.