Ditemukan 6827 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : desenting dissecting disenting dispensing disentting dilenting
Penelusuran terkait : Dissenting opinion Perbedaan pendapat dissenting opinion Khulu Cerai Pemberhentian ketua dprd Cerai talak Bain Ba'in Riddah Rekonpensi Praperadilan Perbedaan pendapat Surat penetapan penghentian penuntutan Peninjauan kembali Pertentangan putusan Pembuktian Putusan bebas Dana bantuan pendidikan Pemanfaatan bangunan gedung Penyalahgunaan wewenang Dissenting opinioni Pilkada Sulawesi selatan Kabupaten gowa Bone Bantaeng dan tana toraja Penghitungan ulang hasil suara Pemilihan ulang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2014 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Februari 2014 — Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.
347 — 410 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terwakili dengan hasil pengujian yang dilengkapifotofoto dalam laporan hasil pengujian tersebut, dengan demikian barangbukti Abjad A dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) UndangUndangNo. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi : dalam halsidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat Hakimyang berbeda wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (Dissenting
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2013/PT.DKI
Tanggal 29 Januari 2014 — HANSEN
253 — 124
  • ASADIALMARUF, SH.M.Si,MH, mengajukan Dissenting Opinion (pendapat berbeda)dalam memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagaiMenimbang, bahwa Hakim Anggota III (tiga), setelah mempelajari denganseksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara sidang, keterangan saksimaupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, suratsurat dan barang bukti, salinanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 05/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst tanggal 16 September
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
95 — 25
  • No : 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkaradengan berpedoman kepada pasal 222 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amarPULUISEIN 11; ~~=ne nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn ten nn nen cmninnnne nnn nnn nnmnnn nemancone nam nmmmmnnne Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan terjadi perbedaan pendapat(dissenting
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
342 — 164
  • atau menyamarkan asalusul harta kekayaan telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KomulatifKedua Primair telah terpenuhi maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencucian UangMenimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KomulatifKedua Primair telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telahterjadi Dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 12 September 2013 — SUJONO, S.P.
72 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid10027276charrsid6776078 Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca I(Prxrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid6954794charrsid6776078 of rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfel1033kerning24langnp1057insrsid10027276charrsid6776078 .Dr.Mohammad Askin,S.H.) mempunyai pendapat yang berbeda rtichfcsl afl ltrchfcs0if1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid1l0027276charrsidl4310517 (dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
97 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Faktanya tidak ada samasekali bukti apapun yang menunjukan bahwa Pemohon PK/Terpidanaberkehendak untuk ikut bermain apalagi sampai dianggap melakukan PerbuatanMelawan Hukum;Bahwa dalil kami ini pun sejalan dan sepaham sebagaimana atas pertimbanganhukum dari dissenting opinion yang diberikan oleh Anggota Majelis Hakim IITingkat Pertama yang memberikan pertimbangan sebagaimana tercantum didalam halaman 181184 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2014.PN.JKT PSTmempertimbangkan (halaman 183):"Bahwa berdasarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SELVIANA WANMA;
1330 — 1146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
  • Dengan demikian unsurDapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telahterpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau. undangundang, maka permohonan kasasi dariPemohonKasasi/T erdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1157 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
  • Terdakwa sertamembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PT BGL tanggal 21 November2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tanggal 5September 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawahini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
381 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah keliru yang dengan serta merta telah menguatkanpertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.B/T PK/2012/PN.Jkt.Pst.tanggal 18 Oktober 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor: 60/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 09 Januari 2013 yang tanpamemperhatikan dan salah menafsirkan terhadap alatalat buktisebagaimana dikemukakan di dalam halhal baru (novum) sebagaimanatekah diuraikan di atas dan tanpa mempertimbangkan pendapat berbeda(Dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
141 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,(Hakim Ketua Majelis) berbeda pendapat (dissenting opinion) denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa terlepas dari alasanalasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam halmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; Bahwa Judex Facti sudah tepat dalam mempertimbangkan kata setiaporang dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009
Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
355 — 281 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,MH.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua orangAnggota Majelis yaitu Anggota dan Anggota Il (H. Achmad Yamanie, SH.,MH.dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.), dimana Ketua Majelis (H. M.Imron Anwari, SH.,SpN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 5 Juli 2012 — ARIES MARCORIUS NARANG, SE.,M.Si
56 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Pengadilan TinggiKalimantan Tengah di Palangka Raya No. 27/PID/2010/PT.PR. tanggal 10Maret 2011, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.386/Pid.B/2009/PN.PLR. tanggal 8 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 5Juli 2012, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus
Register : 05-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 350/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT, SH
Terdakwa:
ALWI OMRI HARAHAP
702 — 231
  • sekalapeta 1 : 50.000 maka satu titik mewakili 25 (dua puluh lima) ha jadisetidaknya untuk lahan 150 (seratus lima puluh) ha minimal ada 6(enam) titik ;Bahwa tadinya ahli berpikir mengikuti permen LH no O06 tahun 2007,tetapi tidak ada detailnya, tetapi bagaimana misalnya menggunakansystem zigzag, jadi filosofinya mengambil sampel itu bagaimanamewakili populasi dalam hal ini populasinya adalah 150 (seratus limapuluh) ha bagaimana itu bisa diwakili dan tersebar di dua lokasi makalogikanya keduanya harus dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2696 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 September 2016 — I KADEK BUDIARTAWAN
104 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., menyatakan pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion)dengan Anggota Majelis dan II dalam hal ini Ketua Majelis berpendapat ;Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Koperasi Koperasi Unit Desa Sulahanyang juga sekaligus sebagai Ketua Pengurus Koperasi Bahari ;Bahwa manager (Sang Putu putra Yoga), S.H., M.M.) sebagai PelaksanaOperasional usaha di Koperasi Unit Desa Sulahan dilaksanakan sepenuhnyaoleh Manager, dan Terdakwa juga ikut dalam pengambilan keputusan ;Bahwa Terdakwa dan pengurus lainnya mengajukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
267 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkatkasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atauperaturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndangNo. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-09-2014 — Upload : 28-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 3 September 2014 — Drs. H. ABDUL HAMID BASIR
113 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menangani (Bukti PK2)tersebut ;Bahwa terhadap alasan permohonan kedua hal/keadaan sebagaidasar dan alasan putusan yang dijatuhkan telah terbukti ternyata telahbertentangan satu dengan yang lain dan adanya kekhilafan hukum ataukekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim telahmemutus dengan alasanalasannya baik alasan Jaksa/Penuntut Umummaupun alasan Terdakwa dimana ada data yang diperoleh Pemohon PK ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR
Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
101 — 50
  • Unsurunsurnya telah terpenuhi,terdapat peran serta Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, berikutpernyataan kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya ada pada diri Terdakwa,maka sesuai ketentuan pasal 191 jo 193 ayat (1) KUHAP dari hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanyasebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Subsidair, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan; Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan terjadi perbedaan pendapat(dissenting
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88/PID/SUS/TPK/2013.PN.BDG.
Tanggal 12 Desember 2013 — -HERRY NURHAYAT
158 — 70
  • perkara bansosmasuk ke Pengadilan Tinggi;bahwa tidak ada Setyabudi Tejocahyono meminta tolong untuk menentukanMajelisHakimnya;bahwa tidak ada perintahperintah untuk meminta Majelis Hakimnya ;bahwa dalam perjalanannya perkara bansos di Pengadilan Tinggi, apakah ada pihakpihaktertentu yang meminta tolong/yang mempengaruhi, saksi tidakmengikuti perkembanganperkara bansos ;bahwa sebelumnya saksi tidak tahu perkara bansos sudah putus, kemudian saksi mendengarsudah putus, dan ada anggota Majelis Hakim yang dissenting
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/PID.SUS/2015
Tanggal 26 April 2016 — ANNE SARI PUTRI binti SYARIP HIDAYAT
121 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1504 K/PID.SUS/2015Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Abdul Latief,S.H.,M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
425 — 1043 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BJA yang tersebar di beberapa lokasi ;24.Bahwa dalildalil PEMOHON KASASI tersebut di atas sesuai denganpertimbangan Hakim Anggota IV dalam dissenting opinion PutusanPengadilan Tipikor Jakarta, di mana Hakim Anggota IVmempertimbangkan bahwa surat rekomendasi tukar menukar kawasanhutan atas nama PT. BJA tidak diterbitkan karena adanya pemberiansejumlah uang atau intervensi dari PEMOHON PK namun diterbitkankarena PT.