Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebagai Caretaker Branch Head memilikiwewenang, tugas dan tanggungjawab dalam batas kewenangan sebagai Branch Headuntuk menjalankan fungsinya;Bahwa untuk menunjang penugasannya, Tergugat Rekonvensi/Penggugatmemperoleh biaya kost maksimal sebesar Rp900.000, 00 (sembilan ratus ribu rupiah)setiap bulannya, berdasarkan internal memo Nomor 024/IM/HC BU7/2013 tanggal12 april 2013.

Tergugat mengeluarkan11.12.13.14.15.16.17.Surat Nomor 048/SKK/HCBU7/13 yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat sebagai Caretaker Branch Head Rantauprapat telah berakhir;Bahwa berdasarkan surat yang disebutkan pada angka 11, Tergugat Rekonvensi/Penggugat menjabat hanya sebagai area remedial wilayah regional Sumatera Utara;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengajukan perpanjangan sewa rumahyang selama ini ditempatinya bersama istri dan 3 (tiga) orang anak di Pekanbaru,melalui Internal Memo

Nomor 01/IM/HCPEKANBARU/VI/13 tanggal 3 Juni2013;Bahwa sewa rumah tahunan ini merupakan tunjangan tempat tinggal yang diterimaoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat sejak menjabat sebagai Area Remidal wilayahregional Sumatera Utara dengan cara pembayaran reimbursment, dengan limitsebesar Rp16.00.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk setiap tahunnya;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat selain mengajukan internal memo, jugamenyertakan perjanjian sewa menyewa dengan pemiliki rumah yang telahditandatangani

Bahwa Termohon Kasasi saat menjabat sebagai Caretaker Branch Head Rantauprapatmemperoleh biaya kost maksimal sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)setiap bulannya berdasarkan internal memo Nomor 024/IM/HCBU7/2013 tanggal12 April 2013. Termohon Kasasi memperoleh biaya kost, karena keluarga tidak ikutke Rantauprapat dan sifat dari jabatan ini pun sementara sampai pejabat tetap untukBranch Head terpenuhi.

Bahwa Termohon Kasasi mengajukan perpanjangan sewa rumah yang selama iniditempatinya bersama istri dan anak di Pekanbaru, melalui Internal Memo Nomor 01/IM/HCPekanbaru/VI/13 tanggal 3 Juni 2013.

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Mei 2016, Konsultan Pengawasmenerbitkan kembali Memo Lapangan Nomor 06/ML/PRB/2016 yangditujukan kepada Pihak Penggugat yang ditembuskan ke PPK perihalKeterlambatan Pekerjaan.

Memo tersebut menginformasikanKemajuan pekerjaan sampai minggu ke12 yang baru mencapaibobot sebesar 4,1049% dari 10,02% bobot yang direncanakan,sehingga penyimpangan yang terjadi adalah sebesar 5,9193%1 Berdasarkan Memo Lapangan Nomor 06/ML/PRB/2016 tersebut diatas, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2016 melalui S09/WPJ.03/KP.11/PPK.BGN/2016 PPK mengundang dan mengadakanRapat Percepatan Kemajuan Pembangunan Gedung KPP PratamaPrabumulih pada tanggal 9 Mei 2016 yang dihadiri oleh KPA, PPK,Penggugat, PPSPM

Memo tersebut menginformasikan bahwapekerjaan telah memasuki hari ke102 atau minggu ke16 dari rencana300 hari kalender. Kemajuan pekerjaan sampai minggu ke15 barumencapai bobot sebesar 5,8797% dari 17,8885% bobot yangdirencanakan, dengan demikian terjadi deviasi sebesar 12,0088 %.Selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2016, Konsultan Pengawasmenerbitkan kembali Memo Lapangan Nomor 07/ML/PRB/2016 yangditujukan kepada Pihak Penggugat yang ditembuskan ke PPK perihalKeterlambatan Pekerjaan.

Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2016, Konsultan Pengawasmenerbitkan Kembal, Memo Lapangan Nomor 09/ML/PRB/2016yang ditujukan kepada Kontraktor Pelaksana yang ditembuskan kePPK perihal Keterlambatan Pekerjaan. Memo tersebutmenginformasikan bahwa pekerjaan telah memasuki hari ke123 atauminggu ke19 dari rencana 300 hari kalender.

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2016, Konsultan Pengawasmenerbitkan Memo Lapangan Nomor 10/ML/PRB/2016 yangditujukan kepada Pihak Penggugat yang ditembuskan ke PPK perihalKeterlambatan Pekerjaan. Memo tersebut menginformasikan bahwapekerjaan telah memasuki hari ke130 atau minggu ke20 dari rencana300 hari kalender.

putusan dan perkara No. 202/G/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 24 Juli 2008diatas, serta setelah dilakukan koreksi terhadap tuntutan yang diajukan oleh pihakPenggugat kepada Tergugat berkaitan dengan Hak akan Komisi dan Bonus nya, khususnyadikaitkan dengan target yang telah dicapai oleh Penggugat sebagaimana telah disinggungpada penjelasan dan keterangan point 5 dari Gugatan ini yakni telah dilampauinya targetyang menjadi beban dan tanggung jawab dari Penggugat di tahun 2007, dimana didalamketerangan Memo

Intern tertanggal 4 April tahun 2007, nama Penggugat telah disebutkarena usaha dan upayanya sehingga pihak Tergugat telah menerima pembayaran Premidari Perum Sarana Pengembangan Usaha yakni sebesar Rp.23.222.256.823, (dua puluhtiga milyar dua ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus duapuluh tiga rupiah ), yang diterima oleh Tergugat sampai dengan bulan Maret tahun 2007;Bahwa walaupun dalam Memo intern tersebut dijelaskan bahwa pencapaian tergetdari pihak Penggugat baru

sepengetahuan dari Penggugat bahwa pihak Perum Sarana PengembanganUsaha selalu memberitahukan kepada pihak Tergugat tentang Rekapitulasi Transfer PremiCoGuarantee setiap bulannya kepada Pihak Tergugat, dimana dalam Rekapitulasi tersebutditerangkan berapa saja premi yang telah dibayar oleh pihak Perum Sarana PengembanganUsaha kepada Tergugat serta ditunjukkan untuk pembayaran dari cabang mana saja haltersebut dilakukan;Bahwa jikalau kemudian Penggugat menggunakan patokan/dasar sebagaimanapenghitungan dalam Memo

nya kepada MEMO (teman RAJA NASUTION) dan selanjutnya MEMOpergi ke Mesin ATM untuk mengambil uang dari rekening tabungan terdakwa,selanjutnya MEMO menyerahkan uang yang sudah dibawanya kepadaterdakwa lalu diserahkan kepada RAJA NASUTION sejumlah Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruh uang yang diterima RAJAHalaman 5Putusan No. 2.578/Pid.B/2015/PN.MdnNASUTION dari terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah),keesokan harinya RAJA NASUTION memberitahukan hal

nya kepada MEMO (teman RAJA NASUTION) dan selanjutnya MEMOpergi ke Mesin ATM untuk mengambil uang dari rekening tabungan terdakwa,selanjutnya MEMO menyerahkan uang yang sudah dibawanya kepadaterdakwa lalu diserahkan kepada RAJA NASUTION sejumlah Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruh uang yang diterima RAJANASUTION dari terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,(lima belas juta rupiah),keesokan harinya RAJA NASUTION memberitahukan hal tersebut kepadaMIKO LUKMAN, lalu MIKO LUKMAN

nya kepada MEMO (teman RAJANASUTION) dan selanjutnya MEMO pergi ke Mesin ATM untuk mengambil uangdari rekening tabungan terdakwa, selanjutnya MEMO menyerahkan uang yangsudah dibawanya kepada terdakwa lalu diserahkan kepada RAJA NASUTIONsejumlah Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruh uangyang diterima RAJA NASUTION dari terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,(limabelas juta rupiah), kKeesokan harinya RAJA NASUTION memberitahukan haltersebut kepada MIKO LUKMAN, lalu MIKO LUKMAN

Pembukuan penjualan asset perusahaan tidak dilengkapi dengan memo persetujuankomisaris;. Pembukuan pembelian asset perusahaan tidak dilengkapi memo persetujuan (hanyamemo ditandatangani terdakwa saja);. Pembayaran refund ke Danamas motor sebesar Rp.25.000.000, tanpa dilengkapi buktipembayaran yang jelas;Page 15 of 49 Pts. No. 717/ Pid.B/2011/PN.JKT.PST8. Formulir pemesanan barang/PO untuk pembiayaan Land Cruiser tidak ditandatanganiterdakwa;9.

dan ada uangmasuk;Bahwa benar memo biasanya dari bagian keuangan karena ada uangmasuk dan dibuatkan memo dan dilaporkan kepada terdakwa ;Bahwa benar HARDY YUNARAGA selaku direktur utama juga diberilaporan jadi seharusnya tahu kalau ada penjualan mobil;Bahwa benar untuk BAP saksi No.6 saksi tidak pernah melakukanpembayaran refund asuransi ke PT.

No. 717/ Pid.B/2011/PN.JKT.PSTBahwa benar menurut terdakwa jika mobil inventaris tidak dijual biayaoperasionalnya membengkak;Bahwa benar kalau mobil sudah terjual dibuat memo dan ada uangmasukBahwa benar memo biasanya dari bagian keuangan karena ada uangmasuk dan dibuatkan memo dan dilaporkan kepada terdakwa ;Bahwa benar HARDY YUNARAGA selaku direktur utama juga diberilaporan jadi seharusnya tahu kalau ada penjualan mobil;Bahwa benar untuk BAP saksi No.6 saksi tidak pernah melakukanpembayaran refund

Selanjutnya saksi SALMIYA membuat memo dan atas klaimTJAHYADI ada kesalahan perusahaan karena perusahaan tidakPage 35 of 49 Pts. No. 717/ Pid.B/2011/PN.JKT.PSTmenjelaskan mengenai beda jenis asuransi TLO atau ALLRISK. Bahwamenurut keterangan pihak Bengkel perbaikan minimal habis Rp.100 jutakarena kerusakan ada pada chasis.

Selanjutnya saksi SALMIYA membuat memo dan atasklaim TJAHYADI ada kesalahan perusahaan karena perusahaan tidakmenjelaskan mengenai beda jenis asuransi TLO atau ALLRISK. Bahwamenurut keterangan pihak Bengkel perbaikan minimal habis Rp.100 jutakarena kerusakan ada pada chasis.

Memo tertanggal 1372006;14.Memo tertanggal 1512007;15.Cash Bond tertanggal 2042006 dan 1842006;16.Cash Bond tertanggal 06102005;17.Cash Bond tertanggal 18042006;Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 956 K/Pid.Sus/201318.Cash Bond tertanggal 01052005;19. Bon tertanggal 150606;20. Cash Bond tertanggal 16062006;21.Bon tertanggal 572006;22.Memo Cash Bond tertanggal 13072006;23.Cash Bond tertanggal 282006;24.Cash Bond tertanggal 3182006;25. Cash Bond tertanggal 2092006;26.

Memo Cash Bond tertanggal 201106;29. Cash Bond tertanggal 28112006;30. Cash Bond tertanggal 29112006;31.Cash Bond tertanggal 30112006;32. Cash Bond tertanggal 1122006;33. Cash Bond tertanggal 5207;34. Cash Bond tertanggal 1032007;35. Cash Bond tertanggal 2232007;36. Cash Bond tertanggal 942007;37.Cash Bond tertanggal 1142007;38. Cash Bond tertanggal 1242007;39.Cash Bond tertanggal 1242007;40.

Cash Bond tertanggal 562006;47.Memo tertanggal 12 Juni 2007;48. Bukti Pembelian tertanggal 02/06/07;49.Bon Sementara tertanggal 20/11/2007;50. Cash Bond tertanggal Februari 2007;51.Bon Sementara tertanggal 12 Mei 2006;52.Bon a/n Pak Jasman tertanggal 15/122006;53.Biaya Tamu KAP tertanggal 1512008;54.Bon Sementara tertanggal 23112006;55.9 (Sembilan) buah kunci;Kesemuanya dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ;7.

Daftar Datadata Jurnal Kas Keluar (JKK) yang sudah Dipostingdan Sudah Saya Bayar Tertanggal 22 September 2010;10.Daftar Kas Bon Hutang Kepentingan Manajemen TerhadapEntertainment Cabang Tahun 2005 s/d 2008, tertanggal 22September 2010;11.Datadata Kesalahan Dalam Pembukuan Pendapatan BillingSystem, Seharusnya ke Rekening Bank Terposting ke RekeningPerusahaan Jurnal Kas Masuk Tahun 2008/2009;12.Saldo tanggal 3 Februari 2009, 5 Februari 2009, 6 Februari 2009,18 Februari 2009 dan 24 Februari 2009;13.Memo

tertanggal 1372006;14.Memo tertanggal 1512007;15.Cash Bond tertanggal 2042006 dan 1842006;16.Cash Bond tertanggal 06102005;17.Cash Bond tertanggal 18042006;18.Cash Bond tertanggal 01052005;19.Bon tertanggal 150606;20.Cash Bond tertanggal 16062006;21.Bon tertanggal 572006;22.Memo Cash Bond tertanggal 13072006;23.Cash Bond tertanggal 282006;24.Cash Bond tertanggal 3182006;25.Cash Bond tertanggal 2092006;26.Cash Bond tertanggal 6102006;27.Bon tertanggal 7 Nov 2006;28.Memo Cash Bond tertanggal 201106

nota dari Tergugat I Penggugat melakukanpengiriman jenis barang jagung berat seluruhnya 8.877 Kg. dengan jumlah sak 149 biji ;Jumlah total berat jagung 35.021 Kg jumlah sak 598 sak, jumlah uangRp. 91.058.500, (sembilan puluh satu juta lima puluh delapan ribu lima ratusrupiah), Tergugat I titip sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran yaitu : e Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) sisa pembayaran menjadiRp. 90.458.500, (sembilan puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribulima ratus rupiah) ditulis di memo

; e Rp. 458.500, (empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sisapembayaran menjadi Rp. 90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) ditulisdi memo : Pengiriman Hasil Bumi Tahap ke2 :e Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sisa pembayaran menjadiRp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) ditulis di memo ;e Sisa pembayaran yang belum dibayar lunas oleh UD.

adalah68.775 Kg jumlah sak 1.237 sak, jumlah uang Rp. 164.356.700,(seratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ributujuh ratus rupiah) ; Atas pengiriman tahap ke2 ini Tergugat I selanjutnya menitipkan uang sebagai pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu :e Pada tanggal 01 Maret 2010 uang sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluhlima juta rupiah) sehingga sisa pembayaran tahap ke2 menjadiRp. 129.356.700, (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluhenam ribu~ tujuh ratus rupiah)~ ditulis di memo

; e Pada tanggal 02 Maret 2010 uang sejumlah Rp. 54.356.700, (lima puluhempat juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sisapembayaran tahap ke2 menjadi Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima jutarupiah) ditulis di memo ; Pengiriman Hasil Bumi Tahap ke3 :e Sisa pembayaran Tahap ke2 yang belum dibayar lunas oleh UD.

Bahwa, Tindak lanjut dari Konsultan Manajemen Konsiruksi terhadappelaksanaan pekerjaan dilapangan adalah dengan melakukan evaluasi dansaran dalam bentuk tertulis yaitu Memo Lapangan, Instruksi Lapangan, SuratTeguran, hingga Rekomendasi SCM, diataranya :1) Memo Lapangan Nomor : 01/MEMO/VIII/2020 tanggal 1 Agustus 2020;Instruksi Lapangan Nomor : 01/IL/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020;Memo Lapangan Nomor : 02/MEMO/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020;Instruksi Lapangan Nomor : 02/IL/VIII/2020 tanggal 8

01/YKT/MKRSUP/VIII/2020 tanggal 11Agustus 2020;6) Tindaklanjut Surat Teguran 1 Nomor : KN.01.01/2.1/6163/2020 tanggal14 Agustus 2020;Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Pkb7) Surat Teguran Ke2 Nomor : 02/YKT/MKRSUP/VIII/2020 tanggal 21Agustus 2020;8) Tindaklanjut Surat Teguran 2 Nomor : KN.01.01/2.1/6282/2020 tanggal22 Agustus 2020;9) Instruksi Lapangan Nomor : 03/IL/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020;10)Instruksi Lapangan Nomor : 04/IL/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020;11)Memo

Lapangan Nomor : 03/MEMO/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020;12)Surat Teguran Ke3 Nomor : 03/YKT/MKRSUP/VIII/2020 tanggal 28Agustus 2020;13)Tindaklanjut Surat Teguran 3 Nomor : KN.01.01/2.1/6445/2020 tanggal28 Agustus 2020;14)Memo Lapangan Nomor : 04/MEMO/IX/2020 tanggal 3 September 2020;15)Surat Teguran Ke4 Nomor : 04/YKT/MKRSUP/IX/2020 tanggal 3September 2020;16)Tindaklanjut Surat Teguran 4 Nomor : KN.01.01/2.1/6645/2020 tanggal3 September 2020;17)Surat Rekomendasi SCM Tingkat Nomor : 01/YKSCM/MKRSUP

/IX/2020 tanggal 3 September 2020;18)Memo Lapangan Nomor : 05/MEMO/1X/2020 tanggal 4 September 2020;19)Memo Lapangan Nomor : 06/MEMO/1X/2020 tanggal 10 September 2020;20)Memo Lapangan Nomor : 07/MEMO/IX/2020 tanggal 11 September 2020;21)Memo Lapangan Nomor : 08/MEMO/IX/2020 tanggal 14 September 2020;22)Surat Teguran Ke5 Nomor : 05/YKT/MKRSUP/IX/2020 tanggal 17September 2020;23)Surat Rekomendasi SCM Tingkat Il Nomor : 02/YKSCM/MkKRSUP/IX/2020 tanggal 18 September 2020;24)Memo Lapangan Nomor : 09/MEMO

Pendapat yang mengatakan bahwa memo, disposisi atau suratsuratkeputusan/perintah yang dibuat oleh Pimpinan DPRD dan atau anggotaDPRD dipandang sebagai suatu intervensi kepada PA/IKPA dan bendaharapada jajaran SKPD Sekretariat DPRD adalah tidak benar dan tidak cukupalasan, karena PA/KPA, bendahara dan para pejabat pengelola keuangandaerah dalam lingkungan kesekretariatan DPRD, dapat menentukan sendirisikapnya untuk mengabulkan dan atau menolak visi dan misi dari memo,disposisi atau suratsurat keputusan

/perintah Pimpinan DPRD dan atauanggota DPRD, serta bertanggungjawab sendiri atas sikap dan keputusanterhadap memo, disposisi, suratsurat keputusan/perintah Pimpinan DPRDdan atau anggota DPRD tersebut, dan demikian pihak Pimpinan DPRD danatau anggota DPRD tidak memiliki kemampuan dan kewenangan secarahukum untuk mengintervensi dan memaksakan kehendaknya kepadaPA/KPA bendahara dan Para pejabat terkait dengan pengelolaan keuangandaerah, dalam jajaran kesekretariatan DPRD ;Bahwa pembuatan memo, usulan

Cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar serta seimbang, tidakboleh melampaui batas kepatutan ;Bahwa berdasarkan tiga sarat perintah jabatan atas, maka dapat dipastikan,bahwa memo, rekomendasi/usul/permintaan pimpinan DPRD tersebut samasekali tidak memenuhi ketiga syarat perintah jabatan diatas karena :1.

No.2003 K/Pid.sus/2010hukum karena tidak ada peraturan perundangundangan yang dilanggar.Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa adalah sahsah saja DPRDmengajukan memo, rekomendasi/usul/permintaan kepada Walikota, Sekwan,atau Bendahara. Jangankah DPRD, setiap orang boleh mengajukan memo,rekomendasi/usul/pennintaan kepada Walikota.

Apabila diikuti teori kausalitas,maka ada hubungan langsung (conditio sine qua non) antara perbuatan pejabatyang menandatangani SPP, SPM, dan SKO dengan keluarnya APBD.Sebaliknya sama sekali tidak ada hubungan kausal (baik kausa prima maupunkausa remota) antara memo, rekomendasi/usul pimpinan DPRD dengankeluarnya APBD sebab memo, rekomendasi/usul/permintaan tersebut samasekali tidak mempunyai kKemampuan untuk mengeluarkan dana APBD dan olehkarena itu perbuatan Pimpinan DPRD mengeluarkan memo, rekomendasi

DATLINTAMALAGI mengeluarkan memo kepada Terdakwa CHRISTIANRONGKO, SH selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali untukmembantu terealisasinya pinjaman awal tersebut dengan isi memo sebagaiberikut :DINASPRIBADI Yi rKristian Rongko, SH.Harap dibantu proses dan mekanisme untuk pinjaman modal awal PerusdaMorowali, sesuai dengan maksud permasalahan ini.

DATLINTAMALAGI mengeluarkan memo kepada Terdakwa CHRISTIANRONGKO, SH selaku kepala BAPPEDA Kabupaten Morowali untukmembantu terealisasinya pinjaman awal tersebut dengan isi memo sebagaiberikut:DINASPRIBADI JY r Kristian Rongko, SH.Harap dibantu proses dan mekanisme untuk pinjaman modal awal PerusdaMorowali, sesuai dengan maksud permasalahan ini. Buatkan konsep konsep yangperlu dan upayakan secepatnya pinjaman ini dapat diproses/direalisasi dengantidak menyalahi aturan yang berlaku.

Sinar Tobaku sebesarRp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tertanggal 30 April 2012;1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalesir memo Dinas/Pribadi tanggal 10Januari 2007 dari Drs.

Sinar Tobakusebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tertanggal 30April 2012;64 1 (satu) eksemplar foto copy yang dilegalesir memo Dinas/Pribaditanggal 10 Januari 2007 dari Drs. Datlin Tamalagi kepada ChristianRongko, SH;65 1 (satu) eksemplar foto copy yang telah dilegalesir Memo Dinas/Pribadi dari Drs, Datlin Tamalagi kepada Pemegang Kas Daerah(PKD) tanggal 10 Januari 2007;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000.

Bupati Morowali, hal ini sesuai dengan keterangan saksi DatlinTamalagi yang dibenarkan pula oleh Terdakwa ; Bahwa mengenai pencairan pinjaman sementara untuk uang muka pembelian kapalkepada Perusda sebesar Rp. 1.5 Miliar menggunakan selembar Cek yang bersumberdari Pemda Morowali melalui Pemegang Kas Daerah (PKD) pada tahun 2007,sematamata merujuk pada memo Plt. Bupati Morowali (Datlin Tamalgi) tanggal 16Januari 2007 tidak ada surat lain apalagi memo Plt.

Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 60809 kepada Dirkuyang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : PinjamanRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M. Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 14809 kepada Dirkuyang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.

Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 8909 kepada Dirkuyang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : Bon PinjamanRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M. Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 8909 kepada Dirkuyang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : Bon PinjamanRp21.500.000,.1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.

Tadjuddin Noor, di Makassar tanggal 24Januari 2014.594. 1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M. Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 1852007 kepadaDirku yang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : Pinjamansementara Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).595. 1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.

Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 142010 kepada Dirkuyang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : Ro20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah)1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M. Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 142010 kepada Dirkuyang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah).1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.

Tadjuddin Noor, di Makassar tanggal 24Januari 2014.594. 1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M. Tadjuddin Noor, M.Si(Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 1852007 kepadaDirku yang tercantum tulisan tangan sebagai berikut : Pinjamansementara Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).595. 1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.

TADJUDDIN NOOR, diMakassar tanggal 24 Januari 2014;1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.TADJUDDIN NOORM.Si (Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 1852007kepada Dirku tercantum tulisan tangan sebagai berikut Pinjamansementara Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir.

H.M.TADJUDDIN NOORM.Si (Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 8909kepada Dirku yang tercantum tulisan tangan sebagai berikut :Bon Pinjaman Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.TADJUDDIN NOORM.Si (Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 8909kepada Dirku yang tercantum tulisan tangan sebagai berikut :Bon Pinjaman Rp.21.500.000,00;1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir.

Putusan Nomor 37/PID/T PK/2016/FI .DKI.20.60.61.62.63.64.65.1 (satu) copy dilegalisir Memo dinas atas nama Ir. H.M.TADJUDDIN NOOR M.,Si. (Direktur Utama PDAM KotaMakassar) tanggal 25 Maret 2010 kepada Dirku yang tercantumtulisan tangan sebagai berikut : Bon Sementara sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) copy dilegalisir memo dinas atas nama Ir H.M.TADJUDDIN NOOR M.,Si.

TADJUDDIN NOOR, diMakassar tanggal 24 Januari 2014;Halaman 609 Putusan Nomor37/PID/T PK/2016/FT .DKI.594.595.596.597.598.ogg.600.601.602.1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir. H.M.TADJUDDIN NOORM.Si (Direktur Utama PDAM Kota Makassar) tanggal 1852007kepada Dirku tercantum tulisan tangan sebagai berikut Pinjamansementara Rp75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);1 (satu) asli Memo dinas atas nama Ir.

Bumi Niaga Indonesia dan setelah diketahulHalaman 3 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKIadanya penggunaan formtanda terima dan Nota Timbang milik Penggugat tanpahak maka Penggugat mengeluarkan Internal Memo Nomor: 65/MEMO/DIRKEU/IV/2013 tanggal 01 April 2013 untuk melarang penggunaan nota timbangtersebut;Bahwa Penggugat memiliki anak perusahaan yang bernama BerdikariInternational Pte.Ltd yang telah melakukan perjanjian kerjasama denganTergugat2 (PT.Visi Karya Agritama) yang merupakan tindaklanjut kerjasamadengan

Bahwa adanya penggunaan from penerimaan barang dan Nota Timbang diluarkeperluan perseroan melanggar SOP(Standar Operational Procedur) Penggugat,dilarang dengan mengeluarkan Surat Memo No.65/MEMO/DIRKEU/IV/2013Halaman 5 Putusan Nomor 33/PDT/2020/PT.DKI 10.11.tanggal 01 April 2013 pemberitahuan untuk tidak menggunakan form berupanota timbang yang bukan pembelian milik Penggugat dan akibat adanyapenggunaan form penerimaan barang dan Nota Timbang tanpa jjin dari DireksiPenggugat, maka Penggugat meminta

Bahwa dalil Penggugat tentang adanya Internal Memo Penggugat No.65/MEMO/DIRKEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang PenggunaanNota Timbang adalah sungguh merupakan dalil yang TIDAK LAZIM dan tidaksesuai dengan Standar Operasianal Prosedur (SOP) Perusahaan manapun,termasuk Penggugat selaku Perusahaan BUMN, oleh karena menjadi pertanyaanbagaimana mungkin Internal Memo : untuk melarang Penggunaan Nota Timbangdi keluarkan oleh seorang DIREKTUR KEUANGAN PENGGUGAT sedangkansangat jelas dan terang

Penggugat No.65/MEMO/DIRKEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarang PenggunaanNota Timbang, adalah betulbetul merupakan upaya Penggugat untukmelepaskan diri dari KEWAJIBAN dan/atau TANGGUNGJAWABnya dariPermasalahan Biji Kakao Milik Tergugat3 dalam perkara ini dan dalil Penggugatmengenai Internal Memo tersebut, seakanakan Hanya ditujukan Pada TransaksiBiji Kakao dengan Tergugat3 dan bukan ditujukan kepada Transaksi Biji Kakaodengan Pihak Lain secara keseluruhan,karena faktanya : Form Tanda

Penggugat Kuatir Penyelesaian Pembayaran Biji kakao milik Tergugat3,masuk kategori Perbuatan KORUPSI, padahal nyatanya Telah TerjadiPENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, dalam Perusahaan Penggugat, terbukti dengan dalil Penggugat tentang adanya Internal Memo PenggugatNo. 65/MEMO/DIRKEU/IV/2013, tanggal 01 April 2013 untuk melarangPenggunaan Nota Timbang.Bahwa sangat keliru dan mengadaada dalil Penggugat tentang adanya syaratPembayaran berupa : Adanya Perjanjian Kerjasama, yang disertai dengan adanyaIvoice,

Bahwa disamping Internal Memo pada tanggal 31 Oktober 2013 Tergugat jugamengeluarkan Surat Keputusan No. 134/IP/X/2013 yang isinya Penggugattelah dianggap mengundurkan diri atas kemauan sendiri (Bukti P3);.

Bahwa terhadap Internal memo maupun surat yang diberikan oleh Tergugat,pada tanggal 2 Nopember 2013 Penggugat memberikan surat jawaban yangpada pokok surat jawaban Penggugat menyatakan tidak dapat menerima(menolak) dan Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat setelahbertemu dengan Pemilik Perusahaan (Bpk. David S. Kurniawan)bahwapengunduran dirinya telah dibatalkan(Bukti P5);8.

Foto copy Internal Memo No. 133/IP/X/2013 (bukti P1)2. Foto copy Surat Keterangan No. 134/IP/X/2013 (bukti P2)a: Foto copy Surat No. 046/HRD/IP/X1/13(bukti P3).4. Foto opy besarnya Nilai kompensasiyang sudah disetujui (bukti P4).5. Foto copy surat tertanggal 02 November2013, yang ditandatangani oleh Penggugat(bukti P5).6. Foto copy AD/ART FSP PPMI SPSIpasal 18 ayat (2) dan pasal 22 ayat (3) sertaPasal 23 ayat (1) (bukti P6).re Foto copy Surat Keputusan No.

Internal Memo No. 133/IP/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 (bukti T5).10. Surat Keterangan No. 134/IP/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 (bukti T6)11. Perhitungan kompensasi PHK karena mengundurkan diri atas namaPenggugat (bukti T7).12.Surat No. 046/HRD/IP/XI/13 tanggal 02 Nopember 2013 kepadaPenggugat (bukti T8).13. Surat BPUS Ketenagakerjaan No. B/3356/122014 tanggal 4 Desember 2014,perihal Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua (bukti T9).14.

dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian mengingat hal itu telahdapat disimpulkan dari Internal Memo Nomor 133 / IP / X / 2013 tertanggal 31Oktober 2013 ( Bukti T 5 ) bahwa Penggugat telah disetujui pengundurandirinya terhitung sejak 31 Oktober 2013.

No. 2005 K/Pid/20121 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp49.000.000,00;(satu)e 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp25.000.000,00;e 1 (satu) lembar fotokopi permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK;e 1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan;e 1 (satu) lembar gesekan nomor rangka kendaraan merek ToyotaFortuner;e 1 (satu) lembar memo penagihan leasing;e 1 (satu) lembar kuitansi senilai Re258.570.000,00;e 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan;e 1 (satu) lembar fotokopi

pembayaran senilai Ro10.000.000,00;1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp5.000.000,00;1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp11.000.000,00;1 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp49.000.000,00;1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Ro25.000.000,00;1 (satu) lembar fotokopi permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK;1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan;1 (satu) lembar gesekan nomor rangka kendaraan merek ToyotaFortuner;1 (satu) lembar fotokopi memo

No. 2005 K/Pid/20121 (satu) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp49.000.000,00;1 (satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran senilai Rp25.000.000,00;1 (satu) lembar fotokopi permohonan pengajuan faktur ATPM danSTNK;1 (satu) lembar fotokopi surat pesanan kendaraan;1 (satu) lembar gesekan nomor rangka kendaraan merek ToyotaFortuner;1 (satu) lembar fotokopi memo penagihan leasing;1 (satu) lembar fotokopi kuitansi senilai Ro258.570.000,00;1 (satu) lembar fotokopi bukti serah terima kendaraan;2 (dua) lembar

pembayaran honorarium pengacara perkara

Bahwa pada tanggal 27 November 2001, Divisi Litigasimengirimkan Memo no. M693/LD/BPPN/1101 tentangPenanganan Debitur DCD & WM. Bahwa Divisi Ligitasimeminta Divisi Penyelesaian Kredit dan Divisi Investasi untuk menetapkan kembali debitur DCD & WM dalamproses restrukturisasi hutang.o. Berdasarkan Memo Nomor Mem6340/LWO/BPPN/1201tentang tanggapan atas memo Divisi Litigasi perihalPenanganan Debitur PT Dipasena Citra Darmaja (DCD)dan PT Wahyuni Mandira (WM) tertanggal 5 Desember2001 dari Sdr.

Alternatif Il: melakukan penjualan atas hutangpetambak dengan beberapa penyesuaian yangberakibat pada penghapusan selisin hutang pokoksebesar Rp2,8T sehingga total hutang menjadiRp1,1T.Bahwa dari memo tersebut, Juzak Kazan selaku DeputiKetua SPKPAK, DKA menyetujui alternatif denganmembuat catatan masukan sesuai memo no : 699/SPKPAK, DKA/BPPN/ISEBSW/1203 dan memo no1994/SPKIPA/1202 dan SUMANTRI SLAMET, LS selakuWakil Ketua BPPN menyetujui alternatif dengan catatanpersyaratan penagihan dituangkan dalam

Wahyuni Mandira.Credit Risk Evaluation Memo (CREM) BPPN, Date 25Oktober 2001, Subject: PT. Dipasena Citra Darmadjadan PT. Wahyuni Mandira.Minutes of Meeting BPPN, Rakor Vice Chairman, date16 November 2001.Internal Memo BPPN No.: M693/LD/BPPN/1101,tertanggal 27 November 2001, Perihal: PenanganDebitur PT.

Wahyuni Mandira copy.Minutes of Meeting BPPN, Rakor Vice Chairman,tanggal 16 November 2001 copy dari asli.Internal Memo BPPN No.: M693/LD/BPPN/1101,tertanggal 27 November 2001, Perihal: PenanganDebitur PT. Dipasena Citra Darmadja dan PT.Wahyuni Mandira copy.Internal Memo BPPN No.: Mem6340/LWO/BPPN/1201, tertanggal 05 Desember 2001,Perihal: Tanggapan A tas Memo Divisi Litigasi PerihalPenanganan Debitur PT. Dipasena Citra Darmadja(DCD) dan PT.

Wachyuni Mandira copy.Internal Memo BPPN No.: M16/LD/BPPN/0102,tertanggal 3 Januari 2002, Perihal: Penangan DebiturPT. Dipasena Citra Darmadja dan PT.

Bahwa Tergugat sebelum memberikan Surat PHK kepada Penggugat sudahdiberikan terlebih dahulu peringatan secara lisan, dan dari Management telahmengeluarkan internal memo, yaitu :a.

Bahwa Tergugat tidak pernah menerima hasil pekerjaan yang telahdiinstruksikan, dan tanggapan Penggugat atas internal memo tanggal 29Mei 2019 tidak diterima oleh Tergugat dikarenakan tidak menjelaskan apayang diminta Tergugat, maka Tergugat meminta Penggugat untukbertanggung jawab atas pekerjaan secara materi dan moril terhadapkerugian yang dialami Perusahaan.

tanggal 17 Mei 2018;Photocopy (sesuai dengan aslinya) Internal Memo KepadaEdy Sanjaya dari Kantor Pusat tanggal 22 Mei 2018;Halaman 24 dari 46 halaman, Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPH//2019/PN Bg!

BuktiT15 =: Photocopy (sesuai dengan aslinya) Internal Memo kepadaEstate Manager dan Edy Sanjaya dari GM Operasionaltanggal 29 Mei 2019;16. BuktiT16 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Tanggapan InternalMemo tanggal 29 Mei 2019 Kepada GM Operasional dari EdySanjaya No 01/Survey/V1/2019 tanggal 19 Juni 2019;17.

Selain dan selebihnya itu adalah sama.Kemudian juga Tergugat menghadirkan Bukti T14 yakni Internal Memo tanggal 22Mei 2018, Bukti T15 yakni Internal Memo Tanggal 29 Mei 2019 serta Bukti T16yakni Tanggapan Internal Memo Tanggal 29 Mei 2019.

MEMO Dari Penanggung Jawab Unit Usaha AGRO Kepada Manager Unit Usaha Agro (Sdr. Rinjani Wahnan, S.Ag) Tanggal 24 Nopember 2008 Hal Permohonan Penyelesaian Laporan Unit Usaha Agro Per Maret 10 Oktober 2008.34. MEMO Dari Penanggung Jawab Unit Usaha AGRO Kepada Direktur Utama Hal Tertib Administrasi Tanggal 26 Nopember 2008.35. No : 001/KEU/KBU/2008 Tanggal 20 Juni 2008 Hal Persetujuan.36.

Rinjani Wahnan, S.Ag sebagai manager Unit Usaha Agro.148. 1 ( satu) lembar memo dari penanggung jawab Unit Usaha Agro kepada Manager Unit Usaha Agro (sdr. Rinjani Wahnan, S.Ag) perihal Permohonan Penyelesaian Laporan Unit Usaha Agro per Maret- 10 Oktober 2008149. 1(satu) lembar perihal Laporan Perkembangan pertanggungjawaban sdr. Rinjani Wahnan, S.Ag kepada Badan Pengawas PD.KBU 150. 1 (satu) lembar mengenai hal-hal yang harus diselesaikan sdr.

Kayuh Baimbai Utama .159. 1 (satu) lembar memo dari Penanggung jawab unit usaha Agro kepada Direktur Utama perihal tertib Administrasi.160. 1 (satu) lembar memo dari Divisi Adm & keuangan kepada Direktur utama perihal tertib adminstrasi unit agro161. 1(satu) lembar memo dari divisi adm & keuangan kepada manager unit agro perihal Laporan Keuangan Unit Agro162. Surat Perjanjian antara Haji Al Ridha dengan Dra.

Memo dari penanggung jawab Unit Usaha AGRO kepada Manager Unit usaha agro tanggal 24 November 2008 perihal permohonan penyelesaian Laporan Unit Usaha Agro per Maret sampai dengan 10 Oktober 2008183. Memo dari Penanggung jawab Unit Usaha AGRO kepada DDIrektur Utama tanggal 26 November 2008 perihal tertib Administrasi;184. Surat PD. KBU kepada Sdr. Rinjani Wahman Pgs Manager Unit Usaha Agro PD.

Memo dari penanggung jawab Unit Usaha AGRO kepada Direktur Utama tanggal 26 November 2008 perihal Tertib Administrasi.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa M. ASADUDDIN DP bin KAMAL DP Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kayuh Baimbai Utama .1 (satu) lembar memo dari Penanggung jawab unit usaha Agro kepadaDirektur Utama perihal tertio Administrasi.1 (satu) lembar memo dari Divisi Adm & keuangan kepada Direkturutama perihal tertib adminstrasi unit agro1(satu) lembar memo dari divisi adm & kKeuangan kepada manager unitagro perihal Laporan Keuangan Unit AgroSurat Perjanjian antara Haji Al Ridha dengan Dra.

Kyuh Baimbai Utama Kota Banjarmasin.1 (satu) lembar memo dari penanggung jawab unti Usaha Agro kepadaDirektur PD. Kayuh Baimbai Utama perihal Laporan proses produksi 13Oktober 17 Nopember 20081 (satu) lembar perkiraan Rugilaba periode 13 Oktober 2008 17Nopember 2008 unti Usaha Agro PD. Kayuh Baimbai Utama sebesar (Rp.5.667.860) rugi1 (satu) lembar Laporan penjualan periode 13 Oktober 2008 17 Nopember2008 Unti Usaha Agro PD.

Kayuh Baimbai Utama .1 (satu) lembar memo dari Penanggung jawab unit usaha Agro kepadaDirektur Utama perihal tertib Administrasi.1 (satu) lembar memo dari Divisi Adm & keuangan kepada Direktur utamaperihal tertib adminstrasi unit agro1(satu) lembar memo dari divisi adm & kKeuangan kepada manager unit agroperihal Laporan Keuangan Unit AgroSurat Perjanjian antara Haji Al Ridha dengan Dra.

Kayuh Baimbai Utama .1 (satu) lembar memo dari Penanggung jawab unit usaha Agro kepadaDirektur Utama perihal tertiob Administrasi.1 (satu) lembar memo dari Divisi Adm & keuangan kepada Direktur utamaperihal tertib adminstrasi unit agro1(satu) lembar memo dari divisi adm & keuangan kepada manager unitagro perihal Laporan Keuangan Unit AgroSurat Perjanjian antara Haji Al Ridha dengan Dra.

Memo dari penanggung jawab Unit Usaha AGRO kepada Direktur Utamatanggal 26 November 2008 perihal Tertib Administrasi.Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkaraatas nama terdakwa M.

Bahwa terkait hal tersebut Tergugat pada tanggal 7 Mei 2007 telahmengeluarkan memo yang ditujukan kepada Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Halmahera Tengah agar tidakmemberikan Kuasa Pertambangan tersebut kepada Penggugat, inimenunjukkan bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk menerbitkansurat tersebut.

Memo tersebut untuk menghindari praktek jual beli KuasaPertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah, sebagaimana yangterjadi di Buli sekarang Kabupaten Halmahera Timur (hal ini akanTergugat buktikan dalam persidangan nanti). Bahwa oleh karena notaatau memo merupakan putusan Badan Tata Usaha Negara,maka Izin Kuasa Pertambangan Penggugat dianggap telah ditolak ;.

KEKHILAFAN YANG NYATA dan KEKELIRUAN DARI MAJELISHAKIM TINGKAT KASASI ATAS OBYEK TATA USAHA NEGARAADALAH MEMO/NOTA DINAS BUPATI:a.

Bahwa adapun mengapa Obyek Tata UsaHa Negara dalam perkaraa quo adalah Memo/Nota Dinas Pemohon tertanggal 07 Mei 2007,dikarenakan secara fakta yang ada dengan berdasar Memo/NotaDinas Pemohon tertanggal 07 Mei 2007, terHadap Asli dari SuratKeputusan Nomor : 540/KEP/147/2007 dan Nomor : 540/KEP/148/2007 tidak diberikan kepada Termohon ;Bahwa Pemohon tidak memberikan asli dari Surat Keputusan Nomor :540/KEP/147/2007 dan Nomor : 540/KEP/148/2007 kepadaHal. 28 dari 35 Hal. Put.

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah diberikan secara resmidan sah atas Surat Keputusan Kuasa Pertambangan Eksplorasi olehPemohon, sesuai dengan Nota Dinas (Memo) tertanggal 07 Mei 2007,maka seharusnya Nota Dinas (Memo) tertanggal 07 Mei 2007 yangmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuanPasal 3 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986juncto UndangUndang Nomor :9 Tahun 2004 ;k.