Ditemukan 7038 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : neken nexen negeri neneng ndoen nenen neger nagen negel negei
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 02-03-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 176/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat Melawan Tergugat
105 — 71
  • dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempattinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembalike Indonesia.Dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 Perpres 25/2008 yang berbunyi :Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTDInstansi Pelaksana di tempat domisili dengan membave buktipelaporan/pencatatan perkawnan diluar Negen
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 06-10-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 207/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
61 — 14
  • KetuaPengadilan Negen, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeridan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta,kecuali dalam halhal sebagai berikut:a.Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisantangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undangundang tidak mempunyal kekuatanbukti.b.Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dantidak dibantah.c.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 443/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
1.Tuan Tanoe Wijaya
2.Ny. Siane Indradewi Sosrosaputro
Tergugat:
1.Tuan SUSANTO
2.Ny. YOHANA ILONA LIEANO
3.Kantor Pusat PT. RHB Sekuritas Indonesia Cq. PT. RHB Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
4.Kantor Pusat PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cq. PT. Valbury Sekuritas Indonesia Cabang Kelapa Gading
5.Kantor Pusat PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia Cq PT. Semesta Indovest Sekuritas Indonesia
6.PT. Bursa Efek Indonesia
7.PT. Rukun Raharja, Tbk
8.PT. Aneka Gas Industri, Tbk
9.PT. Indomobil Sukses Internasional, Tbk
10.PT. Timah.,Tbk
11.PT. Tjiwi Kimia, Tbk
12.Otoritas Jasa Keuangan Khusus Pasar Modal
13.PT. Bank HSBC Indonesia
363 — 270
  • Penggugat danTergugat 4 adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).Bahwa kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim terlebih dahulumemeriksa dan menjatuhkan putusan atas Eksepsi KompetensiAbsolut ini, dan menunda dan/atau menolak pemeriksaan tokoh perkarasampal dengan adanya putusan atas Eksepsi Kompetensi Absolut,sebagaimana ketentuan dalam Pasal 134 HIR dan 132 RV yang kami kutipsebagai berikut:Pasal 134 HIRJika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masukwewenang pengadilan negen
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-07-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 168/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Tim Pembela Kehormatan FORKABI
Tergugat:
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
581 — 487
  • sengketa internal Ormas, Ormas berwenangmenyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD danART.Halaman 44 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKTAyat (2) : Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaanpara pihak yang bersengketa.Pasal 58Ayat (1) : Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat(2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melaluipengadilan negen
Pengadilan PN PRAYA Perdata Tanah
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN PRAYA Nomor 37/PDT.G/2016/PN.Pya
Tanggal 14 Juni 2017 — - SURYO, Sebagai Penggugat Melawan : -PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT / GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, DKK. Sebagai Para Tergugat.
182 — 101
  • Bahwa Pak Gatot pernah cerita bahwa Sujono pemah mintatanah sengketamelalui Menteri Dalam Negen tapi tidak ditanggapi oleh Pemerintah namunsaksi tidak pernah melihat suratnya. Bahwa menurut cerita dari bapak saksiluas tanah yang dibeli oleh Jhon VanLeeuwen di Desa Puyung seluas + 40 Ha dan di DesaLeneng sekitar + 30Ha.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-08-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 506/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Mei 2016 — PT KASIH INDUSTRI INDONESIA Lawan 1.PT HUMPUSS 2.PT HUMPUSS TRADING 3.PT HUMPUSS PATRAGAS 4.PT DAYA BAMBU SEJAHTERA
433 — 306
  • Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999menyatakan:Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa parapihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrse.Hal 18 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelPasal 11 UndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasemenyatakan:1. Adanya suatu peyanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak parapihak untuk menyajukan penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri2.
    Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No. 3 Tahun 1999menyatakan :Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili sengketa parapthak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrse.Pasal 11 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasemenyatakan:tAdanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak parapihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau bedapendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan NegeriHal 35 dari 310 Hal Putusan No. 506/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
99 — 45
  • Unsur: PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pegavuai Negen,menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi :1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangKepeganaian;2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndangHukum Pidana;Halaman 184 dari 205 Putusan No.163/Pid.SusTPK/2015/PN Smg.3.
    Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur inidinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil padaLembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS)Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa berdasarkan Keputusan Kepala LPPKS Nomor:0060/J17/KP/201 2 tanggal 9 Januari 2012Menimbang bahwa oleh karena itu Terdakwa termasuk dalam lingkuppengertian Pegavei Negen sebagaimana yang dimaksud Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — R. IRWAN GUMELAR, S.STP
135 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp49.200.000.000, O00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negen
    , O00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negen
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
152 — 59
  • nomorrekening bank pihak ketiga;Berita acara penyelesaian pekerjaan;Berita acara serah terima barang dan jasa;Berita acara pembayara;Kwitansi bermateral, nota/ faktur yang ditandatangani pihak ketiga danPPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/ kuasa penggunaanggaran;Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan olehbank atau lembaga keuangan non bank;Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrakkontrak yang dananyasebagaian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/ hibahluar negen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-12-2013 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 726/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Desember 2015 — IKE DEWI HELMI, Lawan I. BAYU SUSANTO PUTRA, II. MUNIRO SALIM SIREGAR, SH, III. ALDO RAHARJA, IV. Ny. DAMAYANTI, V. MUHAMMAD SOLEH UKON bin MUDAS, VI. Ny. MURTAMAH binti MUDAS bin H. NASAN, VII. KEPALA BADAN PERTANAHAN NATIONAL RI Cq. Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan,
174 — 125
  • Remaja Karya, 1998, hlm. 5758, yang mengungkapkan PemilikanSertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tenteram karena dilindungidari tindakan sewenangwenang oleh siapapun;22.23.24.Hal ini menunjukkan kebingungan dari diri Penggugat karena Penggugatbukanlah pemegang hak atas tanah yang sah berdasarkan peraturanperundangundangan, sehingga binggung juga tentang luas tanah yangdiakui miliknya, dan kemudian Penggugat mencoba mencari keberuntunganlagi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negen
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-10-2015 — Putus : 26-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 26 Februari 2016 — EMI HARIHAYA
55 — 27
  • Orang yang sengaja membujuk melakukan (Uitlokker) ;Bahwa orang yang melakukan (Dader) adalah orang yang memenuhisemua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undangundangbaik subjektif maupun objektif, umumnya pelaku dapat diketahui dari jenisdelik yakni delik formil dan materiil dan delik yang mengandung kualitaskedudukan tertentu misalnya dalam kejahatan jabatan pelaku adalahDEQAaWaAl NEGEN I ; =n = $2 = ea non nnn nn non nnn nnn nnn nen eee ee neeBahwa orang yang menyuruh melakukan (Doen
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 7/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 21 Maret 2017 — Drs. Balthasar Manek, MM
54 — 35
  • Biaya studi banding dalam negen :Bahwa untuk pengelolaan anggaran dimaksud maka sesuai tugas dan tanggungjawab y ang ada padanyamaka TerdakwaDrs. Balthasar Manek, MM selaku Kepala SMK Negeri Kobalima yang juga sebagaiPenanggung Jawab Kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul Di Daerah Khusus padaSMK Negeri KobalimaTahun Anggaran 2012 telah membentuk Tim sebagai berikut:1.
    Biaya studi banding dalam negen ;Bahwa untuk pengelolaan anggaran dimaksud maka sesuai tugas dan tanggungjawab yang ada padanyamaka TerdakwaDrs.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-12-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 11 Desember 2017 — Penuntut Umum: SAUT MULATUA, SH.,MH Terdakwa: Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH., MH
370 — 185
  • Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;120Menimbang, yang dimasud dengan Pegawai Negen berdasarkanketentuan Pasal 1 Sub (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskanbahwa Pegawai Negeri yaitu:a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentangKepegawaian.b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin Alm ABDUL LANI
167 — 95
  • Hakimberkeyakinan, bahwa unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berhargaHalaman 103 dari 133 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Bglatau perbuatan lain tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Yangmenempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipbkan, membawa ke luar negen
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 03-05-2018 — Putus : 05-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 17/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 5 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
333 — 385
  • dengan demikian GugatanPenggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel).Bahwa ada ketentuan bahwa Posita (Pundamentum Putendi) haruskonsisten dengan Petitum (tuntutan) (vide Putusan Mahkamah AgungHalaman 57 dari 184 halaman Putusan Perkara Nomor 17/G/2018/ PTUN.SMDRI No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagaiberikut :Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalildalil gugatan (Posita)maka Permohonan Kasasi diterima, dan Putusan Pengadilan Tinggidan Pengadilan Negen
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 30 Mei 2017 — SUKARDI bin ARBA’I (alm)
105 — 19
  • Desember 2016 atausetidaktidaknya pada tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Desa AirSeruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan BangkaHalaman 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN PgpBelitung atau setidaktidaknya didaerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untukmemeriksa dan memutuskan tindak pidana korupsi (berdasarkan KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal11 Oktober 2011), Pegauai Negen
Pengadilan PN AMBON
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
418 — 5302
  • Desember 1998,diberi tanda buktiTT.13 ; Fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang Pembayaran Ganti Rugi Tan ah Eks EigendomVerponding Dusun Air Sakula , Desa Laha, Kec Teluk AmbonBaguala Kota AmbonTahun Anggaran 2004, diberi tanda buktiTT.14 ; Fotocopy Surat dari pemerintah Propinsi Maluku Dinas Perhubungan Nomor :13.136/533.2/2005 .Klasifikasi Biasa lampiran I berkas perihal : Pembayaran Ganti Rugitanah Bandara Pattimura , Tanggal 5 September 2005 , diberi tanda buktiTT.15 ;Fotocopy Salinan Nummer Negen
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps
Tanggal 23 Maret 2017 — Ni Nyoman Puspawati, SH., dk. melawan PT. BPR. Legian, dkk.
103 — 88
  • dan hanya jikasanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil putusan tentangpokok perkaranya (Pasal 149 ayat (2) RBg)akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannya yangtersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawananexeptie) bahwa ngadilannegeritidak berkuasamengadili perkaranya, maka maka meskipun ia sendiri atauvakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeriwajib memberikeputusantentang perlawananitu, sesudah didengarnyapenggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, makaketua pengadilan negen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 993/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2020 — 1.Sangeeta Ramchand 2.Jotty Harry AljotyMelwani 3.ShaliniNanikChadiramani 4.Deepak BhagwandasDodani lawan 1.PT Gambir Trading co 2.Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
607 — 394
  • Jashan) untuk mengadakan RUPSLB, dan seterusnyasebagaimana yang diatur di dalam Pasal 80 ayat (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam hal Direksiatau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalamJangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapatmengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negen .....dst.Bahwa dalam proses sidang berjalan di Pengadilan Negeri JakartaSelatan, pada tanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - EDY NASUTION
417 — 172
  • Tp stlh saya info, yobs coba tekan ke2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberang ya...merlion. namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanya sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    Tp stlh saya info, yos coba tekanke 2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberangya... merlion, namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanyasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).