Ditemukan 7038 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : neken nexen negeri neneng ndoen nenen neger nagen negel negei
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Kehutanan
Register : 13-04-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-05-2020
Putusan PN MASOHI Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh
Tanggal 19 April 2018 — Ir. Freud Ricky Apituley Alias Ricky;
544 — 108
  • Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Mei 2020sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum bernama Herman Latekay S.H,Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser No.1 Masohiberdasarkan Surat Penetepan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.PH/2020/PN.Masohi tanggal 20 April 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 17 dari 149 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2020/PN Msh Penetapan Ketua Pengadilan Negen Masohi Nomor 24/Pid.B/LH/2020/
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
PT. LIAN SUASA KORPORASI ARE ADRIANSYAH, S.H, Bin RUSTAM EFFENDI
1097 — 968
  • Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebihdijelaskan lagi sebagai berikut :Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakanmanifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, Mempergunakan kekuasaan ataupengaruh yang melekat pada seorang Pegawai Negen atau kedudukan istimewayang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut ataumenguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - EDY NASUTION
417 — 172
  • Tp stlh saya info, yobs coba tekan ke2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberang ya...merlion. namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanya sebesarRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
    Tp stlh saya info, yos coba tekanke 2, hasilnya spt itu Pak....maunya dim bentuk negen seberangya... merlion, namun EDDY SINDORO menyanggupinya hanyasebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Blb
Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
Aaron Tigor Martahi Sihombing
Tergugat:
1.Djaja Wiharja
2.Hj. Euis Sukaesih
3.Rokayah
4.Dadja Wiharja
5.Dede Mulyana
6.Asep Mulyadi, SE
7.Empon Juriah
8.M. Djalil Hasan, SH
9.D. Warga Surwi
10.Eddy Makmunadi
11.Ining
12.Rambert Gandaputra
Turut Tergugat:
1.Achmad Kosasih
2.Idha Widiansih, SH., Sp. N
3.Iis Santika, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
5.Citra Isma Uspitasari
136 — 38
  • Bahwa kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR :Pengadilan Negen tidak berwenang untuk mengadili perkara yangdiajukan Penggugat, dikarenakan persoalan dasar gugatan tidak termasukwewenang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas A, namun wewenangLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara..
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Perbuatan Curang
Putus : 24-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG
Tanggal 24 Mei 2018 — RIDWAN Bin SARTO WIRJO.
330 — 249
  • Panitera Muda Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang masingmasing tanggal 19 April2018 ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negen Cilacapdan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJawa Tengah;.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
75 — 22
  • Bulungan atau disuatu tempat lain yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkaranya, Pegawai negen atau orang selainPegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secaraterus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkanuang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkanuang atau surat berharga tersebut diambil atau
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT Diwakili Oleh : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
371 — 222
  • Atau ketentuanPasal 837 KUHPerdata yang menyatakan Bila suatu warisan yang terdiri atasbarangbarang, yang sebagian ada di Indonesia, dan sebagian ada di luar negen,harus dibagi antara orangorang asing yang bukan penduduk maupun warganegara Indonesia disatu pihak dan beberapa warga negara Indonesia di pihaklain,maka yang tersebut terakhir mengambil lebih dahulu suatu jumlah yang sebandingHalaman 114 dari 140 halaman Putusan.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PT.MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — ANDI IDRIS SYUKUR
123 — 86
  • Pemberhentian Bupati Barru dan PengesahanPengangkatan Bupati Barru, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal6 Agustus 2010, untuk masa jabatan periode Tahun 2010sampal 2015 dan untuk periode kedua Tahun 2015 sampaisaat ini;Maka Terdakva adalah pejabat Negara yang melaksanakanfungsi eksekutif.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan...dst...Bahwa terhadap pertimbangan Judex factie tersebut di atas,PEMBANDING berkeberatan dengan alasan hukum bahwaUnsur setiap orang sebagai Pegavai Negen
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS
Tanggal 6 Desember 2019 — 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung cq Bupati Badung, dk melawan MICHAEL TANNER,
372 — 1216
  • No 7 terkait dengan kerugian materiil dan kerugianimmateriil , yang tidak menjelaskan secara detail apa saja kerugian materiilnyadan apa saja kerugian immaterilnya serta bagaimana cara menghitung kerugianmateriil maupun kerugian immateriil .Bahwa hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah agung RI No 67/K/sip/1975yang menegaskan sebagai berikut : bahwa karena petitum tidak sesuai dengandalil dalil gugatan (posita) , maka permohonan kasasi tidak diterimadanputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1317 — 672
  • Pst.terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusanarbitrase kepada Panitera Pengadilan Negen.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-01-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1416 K/Pid/2011
Tanggal 26 Januari 2012 — ANUAR SALMAH alias AMO alias CHO AN
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuai dokumen 25 ekor dibuat oleh MURMAIDINPUTRAPPER petugas Polhut dari Balai Besar KSDA Riau ;No Permit HQ/1087/97/MY 9131908 tanggal 20 Agustus 1997 berjumlah 25ekor Asean Arwana Golden Variety harga per ekor Rp 8.000.000, hargakeselurunhan Rp 200.000.000,, Pengiriman ikan Arwana dari Malaysiatersebut sudah diterima oleh PT Sumatera Aquaprima Buana d/h CV.Sumatera Aquaprima dan diketahui oleh Kantor Balai Besar KSDA Riauserta dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kedatangan Satwa dariLuar Negen
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 09-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 266/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA Diwakili Oleh : HELMI AL DJUFRI, S.Sy.,M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
475 — 413
  • .> Pada tanggal 03 September 2020, terdakwa memosting konten ataucaption Kalo cinta kepada Indonesia, sudah seharusnya mulai berpikiruntuk selamatkan negen dari boneka aseng seperti Jokowi, penjual negerimodel LBP, dan pembuat utang seperti SMI. Gunakan akal sehatmusobat... di akun twitter @podoradong dengan Urlhttps://twitter.com/podoradong/status/1301330661085605888.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 28-06-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 877/Pid.B/2018/PN Bjm
Tanggal 16 Mei 2019 — Drg. Soesiana Ningsih Ongko Widjojo
388 — 109
  • dan individu;Bahwa kerugiannya adalah Negara tidak bisa melaksanakanwewenangnya, misalnya dalam hal pelaksanaan eksekusi, Negara tidakbisa melaksanakannya karena objeknya sudah berpindah tangankan atausertipikatnya sudah dibalik nama;Bahwa menurut pengetahuan Ahli penerapan didalam pasal 231 berbedadengan pasal 266 ayat (1), pasal 231 KUHP yang dilindungi hanyaNegara;Bahwa seseorang memohon balik nama sertipikat, sedangkan dia tahubahwa objek sertipikat tersebut belum diseksekusi oleh Pengadilan Negen
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata
Register : 18-05-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 57
  • yang otentik atau ada surat yang ditulis dengantanggan yang menurut ketentuanketentuan yang berlakumempunyai kekuatan pembuktian, atau karna sebelumnyasudah ada keputusan yang mempunyai kekuatanhukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutansebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketatentang hak besit.Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 tahun 2000 tentangPutusan Serta Merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) danProvisionil: Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikanpetunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negen
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 8/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - IMANUEL ROBERT NAJOAN Alias BERTY
240 — 88
  • 2005 sudah tidak ada lagi terkaitpenambahan aktiva dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait tidak melakukan koreksi atas deposito Bank Sumitomo Singapuradengan pokok sebesar US$ 1,000,000 yang penghasilan bunganyabelum diperhitungkan oleh wajib pajak terdapat penerimaan uang muka penjualan lokal yang belum dipungutPPN tidak meneliti koreksi atas adanya jasa konsultan perusahaan asing(White Case LLP, Singapura) namun pada laporan keuangan wajibpajak tidak ada pembayaran jasa profesional keluar negen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — HIDAYAT YUDHA PRIATNA, S.H
120 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rupiah) ) telah menyalahiketentuan sebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor2/ Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angkaIV Romawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi :Badan Anggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menten Dalam Negen
    Rp49.200.000.000, 00) telah menyalahi ketentuansebagaimana termuat dalam Lampiran Permendagri Nomor 27 Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2014, angka IVRomawi : Teknis Penyusunan APBD, angka 16, yang berbunyi : "BadanAnggaran DPRD bersamasama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atauPerubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD paling lama 7(tujuh) han kerja setelah hasil evaluasi Menten Dalam Negen
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
223 — 123
  • Perpanjangan pertama Ketua Pengadiian Negen Ambon sejak tanggal 18 Maret 2021sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon Tahap Il sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli2021;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya: Dr.
    ., MH& Rekan,berkedudukan di Jalan Tulukabessy, No.7B, Sirimau, Ambon, berdai Halaman 7 dari 349 halaman Putusan Nomor mesemainbs / Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Ambon Nomor153/2021 ,tanggal29 Februan 2021;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriAmbon Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 16 Februari
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 55/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 8 Desember 2016 — janer purba
113 — 71
  • ., MH selakuKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negen Klas A Bengkulu. 20.1 (Satu) lembar draft Penetapan No.75/Pen.TPK.2015/PN.Bgl tanpa tanggal Oktober2015 tentang Penetapan Majelis Hakim a.n terdakwa EDI SANTONI, S.Sos., M. KesBin H.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO lawan 1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN 2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi 3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan 4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
398 — 238
  • ;a.Putusan MA RI Nomor 321 K/Sip/1978 tanggal 31 Januari 1978, yangmenyatakan:Pengadilan Negen tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milikyang dikeluarkan oleh instansi lain;Putusan MA RI Nomor 361 K/Sip/1958 tertanggal 26 November 1958,yang menyatakan:Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusandesa mengenai sawah sangganPutusan MA RI Nomor 716 K/Sip/1968 tertanggal 5 September 1973,yang menyatakan:Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalamlingkungan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 11-07-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 13-12-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 15/G/2016/PTUN.TPI
Tanggal 25 Oktober 2016 — Ir. H. MUHAMMAD NUR SYAFRIADI; Ir. FITRAH KAMARUDDIN, M.M.; Drs. A. GANI LASA, M.M.; Melawan MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, sebagai KETUA MERANGKAP ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI DALAM NEGERI, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI KEUANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI PERDAGANGAN, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; SEKRETARIS KABINET, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM; WALIKOTA BATAM, sebagai ANGGOTA DKPBPB BATAM;
173 — 53
  • Menteri Dalam Negen; 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Menteri Keuangan;4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Agrana dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;Halaman 222 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN. TPI6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 8. Sekretaris Kabinet;9. Gubernur Kepulauan Riau; 10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Kepulauan Riau;11. Walikota Batam; 2.