Primair:Melanggar Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang TindakPidana Pencucian Uang;Subsidair :Melanggar Melanggar Pasal 4 UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;Lebih Subsidair :Melanggar Pasal 5, melanggar Pasal 4 Undangundang No. 8 Tahun 2010tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;e Bahwa dakwaan Pasal 137 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 secarasuntantif unsurunsurnya identik dengan Pasal 3, 4 dan 5 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU

perkataan lain unsurunsur dari Pasal 3, 4 dan5 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 telah diakomodir didalam Pasal 37UndangUndang No. 35 Tahun 2009 karenanya penyusun suratdakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo menurut Hakim anggotaMajelis Hakim Tingkat Banding adalah berlebihan, jadi kalau Pasal 137UndangUndang No. 35 Tahun 2009 sudah didakwakan oleh PenuntutUmum maka Pasal 3, 4 dan 5 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 tidakperlu didakwakan lagi karenanya dakwaan Pasal 3, 4 dan 5 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 (TPPU

Sus/2018SUBSIDAIR : Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana junctoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;DANKEDUA : Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan

diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair danmelakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu perbuatanberlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8tahun 2010 juncto UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 junctoUndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

sehingga karenanya unsurmenguntungka diri sendiri atau orang lain menurut Peasehat HukumTerdakwa tidak dapat dibuktikan.Menimbang, bahwa demikian juga Penasehat Hukum terdakwa telahmengajukan pembelaan terhadap Dakwaan Kedua pasal 3 UU No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangjuncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang berpendapat dimana menurut PenasehatHukum bahwa, mengingat tidak terbuktinya Pasal 378 KUHP sebagai tindakpidana asal (predicate crime) dari Pasal 3 TPPU

yang didakwakan kepadaTerdakwa, maka berkonsekwensi terhadap dakwaan tindak pidana pencucianuang Pasal 3 TPPU yang didakwakan kepada Terdakwa Harry Suganda, tidakdapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa sebagaimana putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 77/PUUXII/2014 yang mengharuskan adanya pembuktianterlebin dahulu dari tindak pidana asal (predicate Crime) dalam tindak pidanapencucian uang.Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penasehat Hukum Terdakwasangsi yang sepantasnya dihadapkan kepada Terdakwa

Utr.Hal tersebut sebagaimana keterangan ahli TPPU dari PPATK atas namaMUHAMMAD NOVIAT, SH, MH bahwa unsur tersebut dapat terpenuhiyaitu terdakwa HARY SUGANDA telah:a. Menggunakan rekening perusahaan untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakpidanab. Menggunakan rekening pihak lain untuk melakukan transaksidengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindakpidanac.

,M.H. yang dapat persidangan menyebutkan "Pasal 3 UndangUndangTPPU dijelaskan motivasi dari transaksi kKeuangan berkenaan denganproceed crime tadi, jadi perbuatan mentransfer, menempatkan,membelanjakan, adalah untuk tujuan menyamarkan ataumenyembunyikan itu motivasi TPPU, sehingga tidak setiap transaksimerupakan pencucian uang, tidak setiap pentransferan uang hasil tindakpidana adalah pencucian uang, tetapi saksi ahli berpendapat bahwapentransferan yang dilandasi motif untuk menyamarkan, untukmenyembunyikan

Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak berwenang mengadili perkara TPPU bagi Terdakwa YUSRIsebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pertama atau Kedua dan KeempatPertama atau Kedua;Memulihkan Hakhak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkatserta Martabatnya;5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;6. Menetapkan barang bukti berupa:. Disita dari Saksi MOHAMMAD ZULKIFLI FALAQI (Junior AnalystIndustrial Relation HR Sumbagut PT.

Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak berwenang mengadili perkara Tindak Pidana PencucianUang (TPPU) bagi Terdakwa DEKI BERMANA bin Edison sebagai manadalam dakwaan Kedua dan Ketiga;. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan;6.

terhadapTerdakwa dijatuhi dengan pidana percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karenaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaseperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biayaperkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 3 Undangundang RI No.8 tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

Tipidkor, tanggal 11 November 2021 ;

Adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR serta BATAL DEMI HUKUM, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang digunakan sebagai dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13/VIII/2022/Tipidkor, Tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 24 Agustus 2022, dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

jawabanTergugat dan jawaban Tergugat II tersebut, yang menjadi pokok permasalahanselanjutnya adalah apakah benar Tergugat dan Tergugat Il telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan telah menyita tanahtanah sengketa yangdiakui Penggugat sebagai miliknya tersebut;Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atasbahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat dalamkapasitasnya sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi, gratifikasi dan tindakpidana pencucian uang (TPPU

Undangundang Nomor 25Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU) jo.

Bahwa dana hasil kejahatan tersebut dilakukanpencucian dengan cara digunakan beli property, take over Bank UOB dsb,perbuatan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 3 UndangUndang TPPU.7. Bahwa Terdakwa telah menyamarkan hasil kejahatan sebesarRp5.610.000.000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) yangseolaholah hasil dari fasilitas pembiayaan.8.

(PNS/Kasubsi TPK dan TPPU pada ASPIDSUS KEJATI DKI JAKARTA)

2.

(Jaksa/Kasubsi TPK & TPPU pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta).

8.

• 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang berisi:

1. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ir. H. MUHAMMAD YUSUF tanggal 26 September 2019 oleh Jaksa Penyidik FIRSTO YAN PRESANTO, SH ;
2. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA 6900 KCP Semper atas nama H.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang sebagaimanadalam dakwaan kedua primair Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan TPPU, sehingga akan diperoleh keyakinan bahwaTerdakwa benar telah terlibat dalam pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB diDinas Kesehatan Kabupaten Labusel TA. 2012 tersebut;Bahwa alasan Majelis Hakim mengesampingkan faktafakta hukum tersebut adalahtidak berdasar dan tanpa dasar hukum yang jelas.

Ill Bengkulu sebagai pelaku TPPU Pasif. Bahwa terhadap pelakupelaku apabila tidak ada keterlibatannyadalam tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) maka mereka hanyadikenakan satu sangkaan saja yaitu TPPU.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa adalah anggota Kepolisian pada PoldaBengkulu dengan pangkat Bripka dan bertugas di Rumah SakitBhayangkara Tk.

karenanya untuk melihat apakahunsur ini terobukti atau tidak, maka terhadap unsur ini terlebih dahulu majelisakan mempertimbangkan unsur berikutnya, yakni:Ad.3.Unsur atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa hal yang utama harus dibuktikan dari unsur iniadalah kata "merupakan hasil tindak pidana korupsi", dalam teori hukumdisebut predicat crime (tindak pidana asal), ini merupakan syarat untukterjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

jawab terhadap kegiatan identifikasi, potensi bisnis;e Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran dan monitoringportofolio kredit, dana dan jasa bank lainnya;e Bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi dan putusan kredit;e Bertanggung jawab terhadap kegiatan pengendalian kwalitas kredit danpenanganan kredit bermasalah;e Bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan dan pengawasanlayanan dan operasional kantor, EChanel dan logistic termasuk sebagaiunit kerja khusus dalam pengelolaan anti TPPU

Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmenjelaskan secara jelas dan terang peranan Terdakwa dalam halmelakukan Pencucian uang tersebut, karena tidak ada putusan pidanaasal terhadap diri Terdakwa, sehingga karenanya Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum tidak boleh membingungkan Terdakwa dan tidak bolehmerugikan hak Terdakwa didalam membela diri dan kepentinganhukumnya ;Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 69 UU RI Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang, dalam hal perkara TPPU

Bukti ini menerangkan bahwa atas nama Ernila Siregar, SH dlluntuk melakukan penyitaan benda dan atau uang dan atau surat,dokumen dan barang lain yang ada kaitannya dengan perkajratindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atauperbankan dan atau TPPU;b.

Hal ini sesuai denganketentuan pada Pasal 5 ayat (1) TPPU yang secara tegas merubahkonsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesegajaan, hal inidibuktikan dari frasa pengetahuan dan keinginan yang dapat diartikansebagai willen en wetten yang termasuk syarat mutlak adanya kesengajaandan bukan kealpaan.Bahwa hakikat Tidak Pidana Pencucian Uang tidak berdiri sendirisebagaimana tindak pidana lainnya, melainkan tindak pidana iniberhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal predicativeoffence

;Halaman 301 dari 397 Putusan Nomor 37/PID.TPK/2021/PT BDGBahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kls IA Bandung telah kelirudan tidak seksama dalam menyatakan serangkaian kegiatan pengadaantanah sebagai tindak pidana asal (predicate crime) dalam TPPU, rangkaiankegiatan pengadaan tanah mana adalah sebagai berikut:1.tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk Sarana LingkunganHidupRuang Terbuka Hijau Pemerintah Kota Bandung TA 2012 (APBDMurni 2012) dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk SaranaLingkungan

alat bukti yang dapat membuktikan hartakekayaan yang dibeli oleh PEMBANDING/TERDAKWA atas nama pribadiPEMBANDING/TERDAKWA, anak ataupun atas nama istrinya sebagaitindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.Harta atau kekayaan tersebut selalu dibeli dengan menggunakan namaPEMBANDING/TERDAKWA, dibayar oleh PEMBANDING/TERDAKWAdengan uang yang sah dan diperoleh dari kegiatan usaha yang halal.Perbuatan PEMBANDING/TERDAKWA aquo tidaklah termasuk ke dalamkatergori perbuatan dalam TPPU

Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tentang Perbarengan/Penggabunganbeberapa tindak pidana yaitu melakukan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan.Bahwa oleh karena PEMBANDING/TERDAKWA telah membuktikan bahwaDakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kedua dan unsur delik utama dalamPasal 3 TPPU tidak terpenuhi maka ketentuan Pasal 65 UU Tipikor tentangperbarengan/penggabungan beberapa tindak pidana yaitu melakukanbeberapa

., (Ahli TPPU), berpendapat:Dari kronologi di atas apabila semua bukti ada maka perbuatan tindakpidana pencucian uang terjadi, yaitu bahwa harus ada bukti perbuatanpenipuan (Pasal 378 KUHP) dan/atau pemalsuan (Pasal 263 KUHP)sebagai tindak pidana asal (predicate offence), tentang tindak pidanaasal bisa satu kejahatan bisa lebih, misalnya ada perbuatan Pasal 378KUHP atau ada perbuatan Pasal 263 atau memang keduanya.

Barulah pada perkara tindak pidanahal . 139 dari 142 halaman Putusan No.53/PidSusTPK/2016/P T.DKI.pencucian uang (TPPU) alat bukti tersebut dilampirkan diberkas perkara.