,LL.M, DosenFakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, dengan dibawahSumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dalam data BNN terdapat tren kenaikan jumlah perempuan yangterlibat dalam peredaran gelap narkotika; Bahwa terlibatnya perempuan dalam peredaran gelap narkotika dengancara dipacari, dijebak, korban perdagangan manusia; Bahwa para perempuan dipilin sebagai ujung tombak agar pengedar yangsebenarnya tidak tertangkap; Bahwa mereka juga dimanfaatkan oleh pengedar

Pasal 3 Protokol Palermo mengaturbahwa Persetujuan dari seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasiyang disengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini haruslahdianggap batal ketika caracara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakandalam tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaanseorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai perdaganganmanusia meskipun jika hal ini tidak

Asmara terletak di Komplek Nagoya ParadiseBlok N No.2 ada plang Massage;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa , Il dan Terdakwa ilmenyangkali keterangannya dalam Berita Acara Penyidik maka selanjutnyadipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yaitu sebagai berikut :1.SENEN PERAWIRO DASOPANG, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:> Bahwa saksi adalah anggota Polri bertugas di Polresta Barelang danpernah memeriksa terdakwa ROFINUS, BACHTIAR dan YAHYA dalamperkara perdagangan

manusia dan mucikari;> Bahwa saksi melakukan pemeriksaan BAP lanjutan terdakwaBACHTIAR EFFENDI saat itu didampingi oleh Pensehat Hukumya yaituibu MUNIZARYANTI,SH.;> Bahwa pada pemeriksaan BAP lanjutan terdakwa BACHTIAR yangdiampingi oleh PH, saksi ada menanyakan kembali mengenai isi BAPpertama dan semuanya dibenarkan terdakwa;Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2016/PN Btm> Bahwa terdakwa ROFINUS pada pemeriksaan BAP pertama belumdidampingi oleh Penasehat Hukum Karena masih pemeriksaan

Way Kanan, walaupun memang ketentuan yang baru tidakmewajibkan kembali akan tetapi setidaknya audiensi atau silaturrahmimenghargai adanya Pemerintahan Kabupaten Way Kanan beserta jajarandibawahnya ;Bahwa Termohon Keberatan juga pernah melakukan pengecekkan melaluiWabsite Internet dari Pemantau Keuangan Negara ternyata SK MenkumhamNomor AHU08805.50.10.2014 adalah tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Yayasan Pemantau Perdagangan Manusia bukan Pemantau KeuanganNegara ;11.Bahwa pada prinsipnya Termohon

namaorang lain adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atauidentitas orang lain atau nominee ;Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2003, hasiltindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak PidanaAsal sebagai berikut : Korupsi;Penyuapan ; Penyelundupan barang ; Penyelundupan tenaga kerja ; Penyelundupan imigran ; Perbankan ; Pasar Modal ; Asuransi ; Narkotika ; Psikotorpika ; Perdagangan

manusia ; Perdagangan senjata gelap ; Penculikan ; Terorisme ; Pencurian ; Penggelapan ; Penipuan ; Pemalsuan uang ; Perjudian ; Prostitusi ; Perpajakan ; Kehutanan ; Lingkungan hidup ; Kelautan ; dan Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih yang dilakukan di Wilayah Negera Republik Indonesia atau di luarWilayah Negera Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut jugamerupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa

Kepabeanan ;k Cukai ;1 Perdagangan manusia ;m Perdagangan senjata gelap ;n Penculikan ;o Terorisme ;p Pencurian ;q Penggelapan ;r Penipuan ;s Pemalsuan uang ;t Perjudian ;uProstitusi ;v Di bidang Perpajakan ;w Di bidang Kehutanan ;x Di bidang Lingkungan hidup ;y Di bidang kelautan dan perikanan ; atauz Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun ataulebih yang dilakukan di Wilayah Negera Republik Indonesia atau di luar Wilayah NegeraRepublik Indonesia dan tindak pidana

Undangundang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang UndangUndang Kepolisian Negara Republik IndonesiaPasal 15 ayat 1 huruf CDalam rangka menyelenggarakan tugassebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umumberwenang:Huruf (c).mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakitmasyarakat;Dalam penjelasan pasal 15 Ayat huruf (c)Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lainpengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian,penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan,perdagangan

manusia, penghisapan/praktik lintahdarat, dan pungutan liar.

Siti Rodiyah binti Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa, Saksi telah menjadi korban perdagangan manusia, Saksitelah dijual dan dipaksa untuk melayani nafsu birahi lakilaki dilokalisasi di cafe di komplek lokalisasi Maridan Kota PekanbaruRiau; Bahwa, awal mulanya Saksi bertemu dan berkenalan denganRusdian di Pantai Larangan Desa Larangan Kecamatan KramatKabupaten Tegal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitarpukul 15.00 WIB, saat itu Rusdian menawarkan

359734050044412 dan Paspor milik Terdakwa, serta pasporatas nama ADONIA KASE dan SELVI NOVRIDA LAOT (tidak diketahuikeberadaannya) yang diajukan ke persidangan menjadi fakta hukum bahwaTerdakwa yang bertindak sebagai broker (perantara) menjadikan barangbukti tersebut sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sehingga dalampandangan Penuntut Umum harus dirampas untuk dimusnahkan, karena ditelephon genggam tersebut masih tersimpan nomor telephon dan buktibuktiyang melibatkan Terdakwa dalam bisnis perdagangan

manusia (humantrafficking);Berdasarkan uraian tersebut, maka bagi Penuntut Umum, adalah sangattidak adil dan tidak bijaksana jika kemudian Majelis Hakim a quo menjatuhkan putusan sedemikian yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahunsebagaimana tertuang dalam amar putusan a quo, sebab menurut PenuntutUmum sanksi pidana penjara dalam putusan a quo adalah suatu putusanHal. 23 dari 39 hal.

, baikyang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi ataumengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan Pasal angka 1 dalam UU No. 21 Tahun2007 ; Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atauserangkaian tindakan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana yang ditentukan dalam UURI No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Pasal angka 2 ; bahwa perlu juga diperhatikan bahwa dalam Pasal 3 Protokol Palermo menyatakanpersetujuan dari korban perdagangan

manusia atas eksploitasi yang disengaja dianggap tidaksah ; bahwa berdasarkan kronologis peristiwa yang disampaikan penyidik, ahli berpendapat bahwatelah terjadi kegiatan tindak pidana perdagangan orang, karena terpenuhi unsurunsurperencanaan dan tindakan, cara dan tujuan mulai dari cara perekrutan, pengangkutan,III.penampungan, pengiriman pemindahan dan penerimaan dengan cara Penipuan serta tujuanmengeksploitasi orang ;bahwa tindakan Terdakwa Rudi Yulianta yang memberangkatkan para korban ke Hongkongdengan

KotaJakarta Nomor 18 Tahun 2018, dapat penggugat jelaskan bahwa Pasal56 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarata Nomor 18Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata adalah mengenalHalaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUNJKT8.10.larangan kegiatan perjudian di lokasi tempat usaha pariwisata dan padausaha Penggugat tidak ada kegiatan yang mengarah perjudian , dankegiatankegiatan yang melanggar hukum lainnya termasuk peredaran,penjualan dan pemakaian narkoba, maupun perdagangan

manusia,perbuatan asusila dan prostitusi;Bahwa sesungguhnya dalam Peraturan gubernur provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor: 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan UsahaPariwisata, dimana dalam peraturan tersebut pada bagian kedua Pasal 54ayat (1) berbunyi: setiaop pengusaha dan atau manajemen perusahaanpariwisata yang terbukti melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksudpasal 38 ayat (2) huruf t, pada intinya, TUDP dapat dicabut oleh Dinas terkaitapabila ada pengaduan masyarakat atau temuan

Perdagangan Manusia (Trafficking in Person) ;ii. Perbudakan (Slavery) ;iii. Prostitusi Anak (Child Prostitution) ;iv. Buruh Anak/ Pekerja Anak (Child Labour) ;v. Anak Jalanan (Children of the Street) ;Menurut Pasal 74 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan :a. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak padapekerjaanpekerjaan yang terburuk ;b.

FITRI ANDIKA;1 (satu) buah Surat jin Orangtua/Wali/Suami/Istri tanggal 25November 2016;Oleh karena dilihat dari urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapanberkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang buktitersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan dan yangmeringankan terdakwa :Keadaan yang memberatkan :Perbuatan terdakwadapat berpotensi menimbulkan perdagangan

manusia;Keadaan yang meringankan :Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;Terdakwa menyesali perouatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatannya ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatunhi pidana makaharusiahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b UURI Nomor39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri dan Undangundang Nomor8

Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana Perdagangan Manusia (Human Trafficcking);sebagaimana,pasal 2 UndangUndang R.I No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak PidanaPemberantasan Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidanadan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UndangUndang R.I No. 21 Tahun2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang Jo Pasal 55ayat (1) Ke KUHPidana dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 10 UndangUndang R.I No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak

(Harkristuti Harkrisnowo; Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia;Sentra HAM UI, Jakarta, 2003) Berdasarkan uraian dalam pertanyaan di atas, bahwa Pekerjaan yangdilakukan sdri/ WANDARIA SINDI CLAUDIA di kafe X TWO89 adalahmenemani tamu di ruang tengah atau Hall atau didalam ruangan tertutup atauRoom dengan menggunakan pakaian yang memperlihatkan lekukan tubuhdari bagian tubuh diantaranya paha dan payudara hingga memperbolehkantamu memegang payudara, meraba kelaminnya, mencium pipi dan merababagian

oleh itusaja disinyalir berdasarkan dugaan yang kuat, bahwa Kegiatan Usaha yang dijalankanoleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Hotel MAUMU dan Karaoke NAV ), sebabditempat itu jugs ditengarai sebagai Pusat peredaran Narkoba dan Obat terlarang yangterselubung, sehingga ditariknya TERGUGAT V dan TERGUGAT VI i.c perkara inisekaligus untuk melakukan Langkah dan Tindakan yaitu untuk memberantas"Penyakit Masyarakat" antara lain Pelacuran, perjudian, Peredaran danPenyalahgunaan Obat Dan Narkotika, Pemabukan, perdagangan

manusia,penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar.

Dengan demikian kewibawaan lembaga Pengadilan HubunganIndustrial sebagai tempat para pekerja/buruh mencari keadilan danperlindungan, ternyata dalam perkara a quo telah mengakui danmembenarkan praktek perbudakan serta perdagangan manusia oleh manusia ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami berpandangan bahwa YangMulia Majelis Hakim Kasasi telah sama sekali tidak mempertimbangkan fakta,alat bukti, serta kebenaran hukum yang telah diuji serta diperiksa secara terbukasehingga menyebabkan terabaikannya

Sagala,membuat Laporan Polisi Nomor: LP/456/A/X/2013/Sek Aren,tanggal 18 Oktober 2013, tentang tindak pidana perbuatan tidakHal. 17 Putusan No.02/Pid.Pra/2018/PN.Tngmenyenangkan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawahumur dan Laporan Polisi Nomor: LP/2062/A/X/2013/PMJ/RestroJaksel tanggal 17 Oktober 2013, dengan pelapor atas nama RIANADIKIA S. tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia;g.

DEDI menjemput 2 (dua)orang cewek TIARA dan SARI untuk dibawa ke lokalisasi Pulau BayBengkulu.Terdakwa Ill menjelaskan, benar orang yang menjadi korban dalamTindak Pidana Perdagangan Manusia Atau Perdagangan Penjualan Anakdibawah umur tersebut adalah 2 (dua) orang perempuan bernama TIARAdan SARI, yang baru Terdakwa Ill ketahui bahwa kedua orangperempuan tersebut ternyata masih anakanak dibawah umur, danTerdakwa III bisa mengenal para korban melalui Sdr.

berkaitan langsung dengan penentanganterhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual,dan perdagangan anak.5) Bahwa penting pula memperhatikan ketentuan dalamdokumen Pengesahan United Nations Convention AgainstTransnational Organized Crime (Konvensi PerserikatanBangsaBangsa Menentang Tindak Pidana Transnasionalyang Terorganisasi) sebagai komitmen Pemerintah Indonesiayang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo 2000.Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dariseorang korban perdagangan

manusia atas eksploitasi yangdisengaja seperti yang tertera dalam sub ayat (a) pasal iniharuslah dianggap batal ketika caracara yang tertera dalamsub ayat (a) digunakan dalam tindak perdagangan ataueksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c) Perekrutan,pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaanseorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggapsebagai perdagangan manusia meskipun jika hal ini tidakmelibatkan caracara yang tertera dalam sub ayat (a) pasalini.

di UndangUndang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan danPerlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, awalnya deposito ituhanya 15 juta rupiah, namun dengan Permenaker diubah menjadi 500 jutaHalaman 48 dari 68 halaman Putusan No.102 /G/2020/PTUNJKTrupiah, dan dalam UndangUndang No. 18 Tahun 2017 menjadi 1,5 Milyarrupiah;Bahwa kenaikan ini sebenarnya lebih kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompokrentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdagangan

manusia salahsatunya, kemudian berangkat dari situ. yang harus dibenahi adalahperusahanperusahan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia keluar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yang kredibel, punyakapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri,sehngga kasuskasus itu bisa diminimalisir atau dihilangkan, tantanganPemerintah sejak sudah cukup baik, ada alasanalasan yang dimunculkantersebut.