Ditemukan 458415 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
823 — 350

  • DALAM PENUNDAAN :

    - Menolak permohonan para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

    DALAM EKSEPSI :

    - Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan penggugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

    2.

    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Objek Perkara Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata UsahaNegara1.
    Bahwa, Objek Perkara in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang No.. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganhalaman 5 dari 62 halaman Putusan Perkara No
    Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepadakegiatan yang wajib UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan / atau ; SE SE c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan /atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ;2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negaramengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;5.
    Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, .
    PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA1.2.3.4.Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny/i :Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraberbunyi
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 11-07-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN TEBO Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt
Tanggal 25 September 2024 — Penuntut Umum:
DICKY WIRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ADI WARSITO BIN SOIMIN
4 — 2
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 02-10-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 20-02-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 68/B/LH/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 8 Desember 2023 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. BANGUN MINANGA LESTARI Diwakili Oleh : GLORIO IMMANUEL KATOPPO, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : Bupati Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Penggugat I : LENDA RENDE
Terbanding/Penggugat III : Syultje Sangian
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
189 — 94
  • Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO. tanggal 29 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2.
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus
Register : 08-07-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN KOTOBARU Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
98 — 30
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 09-09-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
89 — 21
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Khusus
Register : 16-08-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Rifka Candela Sihombing,S.H.
2.Riyan Widya Putra,S.H.
3.SESY SEPTIANA SEMBIRING
Terdakwa:
Riki Hamdani
66 — 79
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 03-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 108/Pid.B/LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
93 — 21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-01-2009 — Upload : 26-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — SRI SUKASTINI ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
201 — 196 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.SUS-LH/2024/PT JMB
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
40 — 0
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 29-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 192/B/LH/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 23 Januari 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
144 — 12

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2017/PTUN Abn., tanggal 28 Agustus 2017;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
114 — 80
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 51/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
371 — 31
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 05-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
H.RAMADI
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
144 — 94
  • 5 Ha surat jual beli tanggal 12 Januari 2009Siasni 5 Ha Surat Jual beli tanggal 12 Januari 2009Mardius 2 Ha Surat jual beli tanggal 6 Desember 2009Jusniar 2 Ha surat jual beli tanggal 28 Desember 2009Andus 1 Ha Surat jual beli tanggal 2 Oktober 2013Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkyang mana jual bei tersebut dibuatkan surat jual beli dari Kepala DesaSungai Besar, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1125K/Pdt/1984 menyatakan Judex Facti, salah menerapkan tata
    Legal Standing PenggugatBerdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, hakim wajibmemeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilankelompok dimaksud, dalam hal ini gugatan organisasi.Ketentuan Pasal 5 tersebut juga mengatur bahwa sahnya gugatanperwakilan kelompok dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.Selanjutnya apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata caragugalan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, makapemeriksaan
    Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan DanFungsi Kawasan Hutan, berbunyi:Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintahdaeran berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atauHalaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN TIkkabupaten/kota yang ditetapbkan dengan peraturan daerah sebelumberlakunya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang dan berdasarkan tata ruang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4052 B/PK/PJK/2023
Tanggal 3 Oktober 2023 — PT TATA NUSA TIARA INTERNATIONAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TATA NUSA TIARA INTERNATIONAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 06-02-2023 — Putus : 07-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PT PADANG Nomor 49/PID.SUS-LH/2023/PT PDG
Tanggal 7 Maret 2023 — Pembanding/Terdakwa : Drs. WERHANUDIN bin SA'ID
Terbanding/Penuntut Umum I : SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum II : BUSTANUDDIN, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
69 — 27
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan PN PAINAN Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 12 Juni 2023 — Penggugat:
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
3.MAULANA MAKMUN
Tergugat:
H. Murasman
Turut Tergugat:
3.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
6.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
74 — 7
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 12-01-2023
Putusan PT JAMBI Nomor 193/PID.SUS-LH/2022/PT JMB
Tanggal 12 Desember 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Jendro Hadi Wibowo SH
Terbanding/Terdakwa : Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
112 — 22
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-07-2024 — Putus : 14-08-2024 — Upload : 14-08-2024
Putusan PT BENGKULU Nomor 140/Pid.Sus-LH/2024/PT BGL
Tanggal 14 Agustus 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Edo Putra Utama, S.H
Terbanding/Terdakwa : MORIS SIPAYUNG Anak dari JATI ALAM SIPAYUNG
31 — 26
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 169/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
467 — 117
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangjenis vannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak Ssesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab. PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.
    Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat,dimana BAPPEDA Pesisir Barat yang membuat Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) tersebut; Bahwa benar Usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa tersebutbertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.
    Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut disahkan pada tahun2017; Bahwa Peraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun20172037 di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa
    Bahwa menurut penjelasan Pihak terkait, Pemda Pesisir barat tidakmengeluarkan izin dikarenakan usaha tambak udang tersebut karena telahmenyalahi Tata Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
    Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udangyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
146 — 0
  • SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan dalam hukum :