Ditemukan 73 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-12-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PN PADANG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 30 April 2015 — SYAFRUDDIN,S.Sos : EJISRIN SE;
11033
  • Asnel)menyurati Kepala Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Barat melalui suratNomor: 522.4/12.12/Dipernakhut/2007 tanggal 7 September 2007. Kemudianpihak Dinas Kehutananan Propinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor :622.1/2449/INTAG tanggal 8 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh KepalaDinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (lr. H.
    Asnel)menyurati Kepala Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Barat melalui suratHal 46 dari 193 halaman Putusan Pidana No: 50/Pid.SusTPK/2014/PN.PdgNomor: 522.4/12.12/Dipernakhut/2007 tanggal 7 September 2007. Kemudianpihak Dinas Kehutananan Propinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor :622.1/2449/INTAG tanggal 8 Oktober 2007, yang ditandatangani oleh KepalaDinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (lr. H.
    Namunpeninjauan lapangan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tim tidak lengkapsehingga tim yang hadir saat itu membuat Berita Acara tertanggal 5 September2007.Menimbang, bahwa guna memastikan secara detail lokasi yangdirencanakan untuk pembangunan PLTU Teluk Sirih Bungus Teluk Kabungapakah lokasi yang direncanakan seluas + 40 Ha termasuk kawasan hutanlindung atau tidak Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan KotaPadang menyurati Kepala Dinas kehutanan Propinsi Sumatera Barat melaluisurat Nomor: 522.4
    dil lokasiPembangunan PLTU seluas 40 ha tersebut, Kepala Dinas Pertanian,Peternakan dan Kehutanan Kota Padang memperkirakan adanya sebagian darilokasi untuk pembangunan PLTU di Teluk Sirih masuk ke dalam kawasan hutanlindung, selanjutnya Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan KotaPadang meminta penjelasan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Baratapakah lokasi pembangunan PLTU Teluk Sirih termasuk dalam kawasan hutanLindung atau dalam Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai surat Nomor :522.4
Register : 14-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Blg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon:
Bolusson Parungkilon Pasaribu
Termohon:
Kejaksaan Negeri Samosir
6148
  • Fotokopi Surat Nomor 522.4/124/2000, tanggal 26 Januari 2000, fotokopi darifotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P11;12.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 309 tahun 2002,tanggal 04 September 2002, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda BuktiP12;13.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 123 tahun 2003,tanggal 02 Juli 2003, fotokopi dari fotokopi selajutnya diberi tanda Bukti P13;14.Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 281 tahun 2003,tanggal 26 Desember
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB.
Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
9934
  • S.289/V/BPTH.MP3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CVAmartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusanKepala dinas Kehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor.522.4/08/SK/2005, tanggal 2 September 2005 tentang PenetapanCV Amartyadh sebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar,masa berlaku selama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitandi desa Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.Bahwa saksi HERI HAMDANI dan terdakwa M.
    S.289/V/BPTH.MP3/2005, tanggal 22 Agustus 2005 kepada CVAmartyadh dan kemudian ditindaklanjuti dengan keputusanKepala dinasKehutanan Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 522.4/08/SK/2005,tanggal 2 September 2005 tentang Penetapan CV Amartyadhsebagai pengada dan pengedar bibit terdaftar, masa berlakuselama 3 tahun dengan lokasi kegiatan pembibitan di desaTulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah.Bahwa saksi HERI HAMDANI dan terdakwa M.
Register : 14-05-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Pbu
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.Siti Jauyah
2.Christine Kusuma
3.Wawan Setiawan
4.Arbiyatun Nisa
5.Eri Utami
6.Kristiadi
7.Esti Suwarno
8.Ijur
9.Samsiyah
10.Frans Kely .SP
11.Siti Zulaiha
12.Aspandi
13.Ardi Abella Mukti
14.Adi Kuswanto
15.Abdul Hamid
16.Masniah
17.Devi Gusman
18.Aipan Japari
19.Wahyudin
20.Helwin Apriyanto
21.Tito
22.Phe Meng Ui
23.Ridho Maryanto
24.Kartini
25.Henija Gunawarti
26.Santi Lestariningsih
27.Miskiyah
28.Mulyono
29.Sri Lestari
Tergugat:
1.Fery
2.Sutris
3.BOBY
4.H. JAENURI
14626
  • Fajar Mitra Agro dan segala biaya diurus oleh BAMBANG, sertastatus kepemilikan lahan juga akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik;Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya atas gugatan Pengugat,Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:TI. 01 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin BaratNomor : 522.4/411/4.1/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T . 01;TI. 02 Rancangan Teknis Budidaya Jelutung Tahun 2009 selanjutnya
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Mtw
Tanggal 10 April 2015 — - ANWAR RUSADITA BIN DJOHANSYAH - ROSIHAN BIN DJOHANSYAH Lawan - PT.MITRA BARITO GEMILANG - PT.ASTRAAGRO LESTARI Tbk
10114
  • , yang diberi tandaFoto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTengah Nomor : 522.2/518/3.01/IV/2005 tentang Nama dan Nomor RegisterPembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Ijin Pemanfaatan KayuDilokasi Rencana Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit DiwilayahKabupaten Barito Utara An.Koperasi Karya Mandiri Tahun 2005, yang diberitanda CONQAN.... 2. e cece ee cece eee eee e eee eee aeeeeFoto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi KalimantanTengah Nomor : 522.4
Putus : 11-11-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 11 Nopember 2015 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
9362 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten KepulauanMentawai Tahun Anggaran 2005 Nomor 522.4/276/BAU/HUTHal. 93 dari 174 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2015MTW/2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang danJasa dan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas KabupatenKepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2005, dimana susunanPanitia Pengadaan Kendaraan Dinas pada Dinas Kehutanan adalah :NO NAMA KEDUDUKAN UNSURDALAM PANITIA1. SYAFRIL HAMID, BE Ketua Bagian Pembangunan2.
    ROMPIS, AMPd Anggota Dinas Kehutanan Bukti T51 Novum ;Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten KepulauanMentawai Tahun Anggaran 2005 Nomor 522.4/277/BAU/HutMTW/2005 tentang Pembentukan Panitia Penerimaan danPemeriksa dan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas pada DinasKehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran2005, dimana susunan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barangdan Pengadaan Kendaraan Dinas pada Dinas Kehutanan adalah : NO NAMA KEDUDUKAN UNSURDALAM PANITIA1. Drs.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
233162 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TENGKU ZUHELMI.2 (dua) lembar copy Surat dari Kadishut Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.4/BH/X/2002/1659 tanggal 5 Oktober 2002 kepadaKadishut Provinsi Riau perihal Pertimbangan Teknis URKTIUPHHKHT Th. 2003 a.n. PT. Mitra Taninusa Sejati, yangditandatangani Ir. H.
    EDISURIANDI.2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.4/BH/X/2002/1658tanggal 15 Oktober 2002 yang ditujukan kepada Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan Teknis URKTIUPHHKHT TTahun 2003 a.n. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yangditandatangani oleh Ir. H.
    TENGKU ZUHELMI.2 (dua) lembar copy Surat dari Kadishut Kabupaten Pelalawan Nomor: 522.4/BH/X/2002/1659 tanggal 5 Oktober 2002 kepada KadishutProvinsi Riau perihal Pertimbangan Teknis URKTIUPHHKHT Th.2003 a.n. PT Mitra Taninusa Sejati, yang ditandatangani Ir.
    EDI SURIANDI.2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat dari Kepala DinasKehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor : 522.4/BH/X/2002/1658tanggal 15 Oktober 2002 yang ditujukan kepada Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau perihal pertimbangan teknis URKTIUPHHKHT tahun 2003 a.n. PT. RIMBA MUTIARA PERMAI, yangditandatangani oleh Ir. H.
    TENGKU ZUHELMI.2 (dua) lembar copy Surat dari Kadishut Kabupaten PelalawanNomor: 522.4/BH/X/2002/1659 tanggal 5 Oktober 2002 kepadaKadishut Provinsi Riau perihal Pertimbangan Teknis URKTIUPHHKHT Th. 2003 a.n. PT Mitra Taninusa Sejati, yangditandatangani Ir. H.
Register : 13-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 3 Februari 2015 — Ir. BONAPARTEI Bin SIUS
9223
  • Usaha Yakin didasarkan pada disposisi dari Terdakwa Iselaku pejabat I P2SKSHH dan juga atasan saksi disamping Berita AcaraPemeriksaan 10 % P3KB untuk kebenaran fisik kayunya;Bahwa saksi sebagai pejabat P2SKSHH diangkat oleh Kadishut Provinsiberdasarkan SK Nomor 522.4/KPTS/1111/1.04/V/2004 tentang PerubahanLampiran SK Kadishut Prov.
    Kalteng No. 522.4/KPTS/458/1.04/II/2003 tanggal29 Desember 2003 tentang Penetapan Nomor Register dan Penerbit SKSHHuntuk kayu bulat, kayu olahan, dan hasil hutan bukan kayu secara offisialassesment Dishut Prov. Kalteng tahun 2004;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I dan saksi ROBBY SUJAD menjadi pejabatP2SKSHH sejak bulan Mei s/d Desember 2004, sedangkan saksiFAHRIANOOR, S. Hut sejak Januari 2005;Halaman 97 dari.......
Register : 02-11-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANON PRIHATNO, SH. MH.
Terdakwa:
H. SUKARNO, S.H. Bin SUWARNO
13246
  • Ngargoyoso;
  • 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/2009 tanggal 6 Desember 2009 perihal permohonan bantuan pembelian tanah kas desa guna membangun kolam renang dewasa di kawasan wisata parangijo;
  • 1 lembar surat keterangan Kepala Desa Girimulyo nomor : 591/900/2009 tanggal 31 Agustus 2009 menerangkan harga tanah di obyek wisata air terjun parangijo berkisar Rp. 175.000,- s/d Rp. 500.000,-;
  • 1 lembar surat Kepala Desa Girimulyo nomor : 522.4/802/XII/
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
168118
  • Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah,Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara, diberi tanda P2020.Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara DinasKehutanan Nomor : 522.4/16/11/2014 tentang Pertim bangan Teknis,tanggal 28 Oktober 2014, diberi tanda P21a21.Foto copy Surat Bupati Konawe Utara No. 522.2/2992.11/2014Pengantar Reko mendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
RADEN ARRY VERDIANA, SH
Terdakwa:
Sugeng Tri Hudoyo Sp M Si Bin Alm Muhamad Saleh
11149
    1. 1 (satu) lembar foto copy Permohonan Bantuan Bibit Karet Nomor : 522.4/35/011/2010 Tanggal 3 Nopember 2010.
Register : 13-12-2021 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 18-05-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 26 April 2022 — Penuntut Umum:
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
Drs. SAHALA TAMPUBOLON
22551
  • Fotocopy 1 (satu) lembar surat Nomor : 522.4/124/2000 Perihal : Usul Penetapan areal pemukiman Peramban Hutan, Pangururan tanggal 26 Januari 2000 Ditanda Tangani Oleh Ir. Mangindar Simbolon.
  • Nomor 190 sampai dengan Nomor 277 tetap terlampir dalam berkas perkara

    8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Register : 02-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
KIFLI RAMADHAN, SH
Terdakwa:
Drs. PARLINDUNGAN SIMBOLON
14247
  • Fotocopy 1 (satu) lembar surat Nomor : 522.4/124/2000 Perihal : Usul Penetapan areal pemukiman Peramban Hutan, Pangururan tanggal 26 Januari 2000 Ditanda Tangani Oleh Ir. Mangindar Simbolon.
  • Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

    8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);