Ditemukan 98 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 6.2.2 6.1.2 6.3.2 6.5.2 6.4.2
Putus : 22-11-2012 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753/B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
2512 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Madura II Blok D10, Kawasan BerikatNusantara Cakung, Cilincing, Jakarta Utara;6.6.2.
Register : 18-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 918 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIRI PRIMA MINERAL;
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 918/B/PK/PJK/20173.45.Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidak3.46.3.47.mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2 menyatakan bahwa kelebihan PajakMasukan yang terajdi pada akhir tahun buku dapat dimintakanrestitusi tanopa memperhatikan apakah perusahaan telahberproduksi atau belum.Atas penggunaan dasar hukum S488/PJ.51.1/2000 tanggal
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIRI PRIMA MINERAL;
3313 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp2.409.326.090,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidaktepat karena berdasarkan UndangUndang PPN telah jelassekali bahwa untuk mengkreditkan Pajak Masukandipersyaratkan harus ada keterkaitan antara Pajak Masukantersebut dengan Penyerahan BKP/JKP yang terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
Register : 18-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIRI PRIMA MINERAL;
3710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 917/B/PK/PJK/20173.45.3.46.3.47.untuk mengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkan harusada keterkaitan antara Pajak Masukan tersebut denganPenyerahan BKP/JKP yang terutang Pajak PertambahanNilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2 menyatakan bahwa kelebihan PajakMasukan yang terajdi pada
Putus : 27-02-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316/B/PK/PJK/2011
Tanggal 27 Februari 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. BUT. BP BERAU Ltd.
14950 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 316/B/PK/PJK/201 1tidak dilakukan pemisahan antara DPP PenyerahanBKP dan DPP Penyerahan JKP sehingga DPP yangdigunakan sebagai dasar pemungutan PPN oleh BPBerau Ltd. adalah DPP yang tertera pada FakturPajak tersebut;6.6.2. bahwadalam Surat Permohonan BandingnyaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) menyampaikan alasan dan dasar hukumbahwa penyerahan yang dilakukan oleh PT.
Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 921/B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DAIRI PRIMA MINERAL
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp3.152.353.144,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidaktepat karena berdasarkan UU PPN telah jelas sekali bahwauntuk mengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkan harus adaketerkaitan antara Pajak Masukan tersebut denganPenyerahan BKP/JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
Putus : 30-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 B/PK/PJK/2017
Tanggal 30 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIRI PRIMA MINERAL
4021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang PPN telah jelassekali bahwa untuk mengkreditkan Pajak Masukandipersyaratkan harus ada keterkaitan antara Pajak MasukanHalaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 1548/B/PK/PJK/20173.45.3.46.3.47.tersebut dengan Penyerahan BKP/JKP yang terutang PajakPertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
Register : 23-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL;
5049 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 624/B/PK/PJK/2016secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi Pajak Masukan pada akhirtahun buku hanya diberikan kepada perusahaan yang telah berproduksi,maka sesuai azas keadilan restitusi tersebut dapat diberikan, baik kepadaperusahaan yang telah berproduksi maupun yang belum berproduksiAngka 6.6.1 :Apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebinan pajak masukan, makakelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat direstitusi, tetapi dapatdikompensasikan dengan masa pajak berikutnya;Angka 6.6.2
Register : 23-05-2016 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 623 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WEDA BAY NICKEL;
3314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak ada ketentuan yangsecara eksplisit menyatakan bahwa restitusi Pajak Masukan pada akhirtahun buku hanya diberikan kepada perusahaan yang telah berproduksi,maka sesuai azas keadilan restitusi tersebut dapat diberikan, baik kepadaperusahaan yang telah berproduksi maupun yang belum berproduksiAngka 6.6.1 :Apabila dalam suatu masa pajak terdapat kelebinan pajak masukan, makakelebihan pajak masukan tersebut tidak dapat direstitusi, tetapi dapatdikompensasikan dengan masa pajak berikutnya;Angka 6.6.2
Putus : 22-11-2012 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761/B/PK/PJK/2011
Tanggal 22 Nopember 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT.HANSAE INDONESIA UTAMA
14343 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Madura II Blok D10,Kawasan Berikat Nusantara Cakung Cilincing, JakartaUtara;6.6.2 Berdasarkan laporan keuangan maupun penjelasanTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), diketahui:a.
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAIRI PRIMA MINERAL;
3612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp4.097.874.603,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidaktepat karena berdasarkan UU PPN telah jelas sekali bahwauntuk mengkreditkan Pajak Masukan dipersyaratkan harus adaketerkaitan antara Pajak Masukan tersebut denganPenyerahan BKP/JKP yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya untuk tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali, jugamenggunakan pertimbangan Surat Direktur Jenderal PajakNomor S488/PJ.51.1/2000 tanggal 13 April 2000 yang antaralain dalam Angka 6.6.2
Register : 15-06-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA.Pkj
Tanggal 27 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9942
  • Supu tidak diposisikan sebagaiTergugat dalam perkara ini oleh Para Penggugat.Dengan demikian, ditegaskan bahwa objek point 6.6.2 dalam gugatan a quobukan merupakan milik dari dan warisan dari Almarhumah Lenna bintiMaluluang dan Almarhum Tinulu Bin Solle.DALAM REKONVENSIBahwa berdasarkan uraianuraian Para Tergugat dalam Konvensi makabersama ini Tergugat I, Il dalam Konvensi hendak mengajukan GugatanRekonvensi terhadap:Hal. 21 dari 53 Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2020/PA. Pkj.
Putus : 04-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT WEDA BAY NICKEL
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai tidak adaketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi PajakMasukan pada akhir tahun buku hanya diberikan kepada perusahaanyang telah berproduksi, maka sesuai asas keadilan restitusi tersebutdapat diberikan, baik kepada perusahaan yang telah berproduksi maupunyang belum berproduksi;Angka 6.6.1:Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan Pajak Masukan,maka kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat direstitusi, tetapidapat dikompensasikan dengan masa pajak berikutnya;Angka 6.6.2
Putus : 18-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403 K/TUN/2013
Tanggal 18 Nopember 2013 — YUSUF ABDUL ROJAK bin ABDUROJAK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
8958 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Moch Sapaat;6.6.2. Hj. Siti Aiyah;6.6.3. Yuyu Amaliah;6.6.4. RD. Atikah;6.6.5. Siti Aminah;6.6.6. Achdan llyas;6.6.7. Djulaeha;6.6.8. RD. Endang Sukandar;6.6.9. R. Sofiah;Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 403 K/TUN/20136.7. Waris Pengganti dari R. Maemunah binti Abdul Rojak/saudara kandungperempuan, yaitu Acep Zaenal Mutaagin;7. Menetapkan bagian masingmasing ahli waris dari almarhum R.Achmad Sarbini sebagai berikut:7.1... R. Hj.
Register : 04-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 102/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 28 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ir. Suramuli Sembiring
Pembanding/Penggugat II : Tony Sofyan S
Terbanding/Tergugat I : Direksi PT. BANK NIAGARA INDONESIA Cq PT. BANK NIAGARA INDONESIA REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MEDAN
Terbanding/Tergugat II : Yusnawati, SH.
Terbanding/Tergugat III : Direktur CV. MELIALA GROUP
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
5826
  • Perjanjian kredit No : 2008.388.SKC.COC.KI NON KUKmaksimum Rp. 4. 650.000.000,;6.6.2. Perjanjian kredit No: 2008.389.SKC.COC.KMK NON KUKmaksimum Rp. 1.150.000.000,6.7. Tanggal 08 September 2008 Nomor : 2008. 341. SKC, FEO,Perjanjian FIDUSIA, CV. MELIALA GROUP pemberi fidusia yang Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 102/Pdt/2019/PT MDN6.8.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14.6.15.6.16.6.17.ditanda tangani Drs. Fahyuri Sembiring kepada Drs. Dasuki Amsir,MM Pemimpin PT.
Register : 02-05-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 206/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 24 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat I : CV. Ajidarma Diatrans Medika Diwakili Oleh : CV. Ajidarma Diatrans Medika
Terbanding/Tergugat III : Mulyana
Terbanding/Tergugat I : PT. Ajidarma Duta Medika
Terbanding/Tergugat II : Aryanto Suwito
Terbanding/Turut Tergugat : Cut Riany, SH., MKn, Notaris
Turut Terbanding/Penggugat II : Damas Budi Susilo
5640
  • Mobil Toyota Avanza Tahun 2012 Nomor Polisi B. 1417KOB warna Silver Atas nama Sri Hartatik ;6.6.2. Mobil Dayhatsu Ayla Tahun 2015 Nomor Polisi B.1870KRT, warna Silver atas nama PT. Ajidarma Duta Medika ;7.
Register : 07-12-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 2889/Pdt.G/2015/PA.Jbg
Tanggal 14 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
857
  • Obyek sengketa angka 3.1. adalahpeninggalan Bu Ratun yang dikelola olehPara Tergugat bersamasama hasilnya untukkeperluan almarhum Samian;;6.6.2. Obyek sengketa angka 3.2. adalah sawahmilik GIJAN, milik orang lain dengan batasbatas :Sebelah Utara : Patusan airSebelah Timur : Saluran airSebelah Selatan : tanah sawah milik Hj.UMI SholikahSebelah Barat : tanah kas desa.6.0.3. Obyek sengketa angka 3.3. adalah sawahmilik KUSMIATI diperolenh berdasarkanpembagian waris dari Bu Kamsi;6.0.4.
Register : 25-03-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 12 Oktober 2021 — Penggugat:
Grace Roida Uli SMS
Tergugat:
1.. PT.MAHKOTA SENTOSA UTAMA
2.PT.LIPPO CIKARANG TBK
3.PT.MEGAKREASI CIKARANG PERMAI
4.BUPATI CIKARANG PUSAT
395244
  • TERGUGAT I yang menghubungiPENGGUGAT dengan mengatakan tidak ada perubahan dari P3U dantidak ada tambahan pembayaranMenanggapi dalil PENGGUGAT dalam poin tersebut TERGUGAT akanmenjelaskan mengenai denda keterlambatan berubah menjadi 0,5 %( enol koma lima persen ) dari yang sebelumnya 1 % ( satu persen ),perlu diketahui perubahan tersebut didasari dengan adanya PutusanPengadilan Niaga Nomor 328/Pdt.SusPKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pstdengan isi di dalam putusan tersebut terdapat Syarat dan KetentuanUmum yaitu 6.6.2
Register : 26-02-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.
Tanggal 30 Nopember 2016 — Forum Komunikasi Pensiunan Pertamina Bersatu (FKPPB),Cs >< Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Badan Usaha Milik Negara,Cs
23483
  • samanomor surat sama namun isinya saling berbeda/salingbertentangan satu dengan lainnya yaitu:6.6.1 Surat KKBPP tanggal 12 Juni 2013 No.038/K/VV2013, yangisinya menyatakan agar Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur tidak melayani pihakpihak lainyang mengaku atau berkepentingan atas bidang tanahtersebut supaya tidak terjadi penyalahgunaan dari parapihak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (SuratKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta TimurNo.772/7.31/75VW2013 tanggal 26 Juli 2013).6.6.2
Register : 20-09-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN STABAT Nomor 35/Pdt.G/2017/PN STB
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat:
1.Ir. Suramuli Sembiring
2.Tony Sofyan S
Tergugat:
1.Direksi PT. BANK NIAGARA INDONESIA Cq PT. BANK NIAGARA INDONESIA REGIONAL REMEDIAL DAN RECOVERY MEDAN
2.Yusnawati, SH.
3.Direktur CV. MELIALA GROUP
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT
7225
  • .;6.6.2. Perjanjian kredit No: 2008.389.SKC.COC.KMK NONKUK maksimum Rp. 1.150.000.000,6.7. Tanggal 08 September 2008 Nomor : 2008. 341. SKC, FEO,Perjanjian FIDUSIA, CV. MELIALA GROUP pemberi fidusia yangditanda tangani Drs. Fahyuri Sembiring kepada Drs. Dasuki Amsir, MMPemimpin PT. BNI Sentra Kredit Kecil Medan;6.8. Tanggal 12 September 2008 No: MCD/2/0861/R Perubahan SKKPencairan Kredit Investasi ditangguhkan oleh Drs. Dasuki Amsir, MMPemimpin PT. BNI Sentra Kredit Kecil Medan;6.9.