Ditemukan 685 data
18 — 12
Fajar;Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Pemohon denganPemohon II dilaksanakan sebelum dilakukan sebelum berlakukan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan hukum yang diterapkandalam perkara a quo adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo.
12 — 6
sehingga Pemohon dari segi kekerabatan merupakanorang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaktersebut dan berdasarkan fakta selama ini anak tersebut berada di bawahpemeliharaan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas,Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon yang tidak lain adalah kakek dari GilangHerling berhak menjadi walinya, Pemohon telah mengasuh anak tersebutdengan penuh kasih sayang, Pemohon taat dalam menjalankan perintahagamanya dan berlakukan
9 — 0
Pemohon Merasa tidak di berlakukan yang layak sebagai suami,sukamembantah perintah, tidak menghormati pemohonb. Termohon tidak bisa menjaga nama baik keluarga, selalu minta ceraibahkan di siarkan kepada warga dan tetangga6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masihtetap berusaha untuk mempertahankan , namun sikap dan perilakuTermohon tetap tidak pernah ada perubahan ,7.
12 — 6
Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islamdiberlakukankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1tahun 1991, 2 tahun setelah berlakukan Undang UndangNomor 7 tahun 1989. Jika merujuk ke tata urut/hirarkiperaturan perundang undangan, maka peraturan yang adadibawah berfungsi sebagai penjabaran dari peraturan yangada di atasnya. Dalam hal ini pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam berfungsi menjabarkan dan merincipasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989;2.
18 — 8
Fajar;Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Pemohon denganPemohon II dilaksanakan sebelum dilakukan sebelum berlakukan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan hukum yang diterapkandalam perkara a quo adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo.
67 — 29
Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Pemohon Il telahdikarunial 7 (tujuh) orang anak;Menimbang, bahwa oleh karena akad nikah Pemohon denganPemohon II dilaksanakan sebelum dilakukan sebelum berlakukan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan hukum yang diterapkandalam perkara a quo adalah UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat pernikahan
73 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam Perjanjian Pengakuan Hutang a quo atau setidaktidaknya menyatakan ketentuan dalam Perjanjian a quo tidak berlaku lagi;Bahwa, dengan dibatalkannya ketentuan pembayaran secara mengangsur dalamPerjanjian Pengakuan Hutang a quo para Tergugat diwajibkan untuk membayarsecara seketika kepada Penggugat utang tersisa yaitu sebesar US$ 208.000.00(dua ratus delapan ribu dollar Amerika Serikat) atau setara denganRp1.976.000.000,00 ( satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah)bilamana di berlakukan
Membatalkan ketentuan Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 21 Mei2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat atausetidak tidaknya menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan pembayaransecara mencicil/mengangsur;4 Menghukum para Tergugat membayar kerugian berupa tunggakanpembayaran yang menjadi hak Penggugat sebesar US $ 208.000.00 (duaratus delapan ribu Dollar Amerika Serikat) atau setara denganRp1.976.000.000.00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam jutarupiah) bilamana di berlakukan
31 — 11
Rustam binti La Masse dan Beda binti La Masse walaupun ketika meninggaldunia meninggalkan keturunan akan tetapi karena telah meninggal dunia lebihdahulu dari pewaris, maka dua orang saudara pewaris yang telah meninggal dunialebin dahulu dari pewaris tersebut terhijab oleh saudara (Ladini bin La Masse)yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, sehingga dalam kasus ini ahliwaris Pengganti tidak dapat di berlakukan karena ahli waris tersebut adalahmenyamping bukan dari atas ke bawah seperti kasus
282 — 130
Bahwa dalil yang ada dalam eksepsi mohon dijadikan satu kesatuan dankami berlakukan kembali dalam pokok perkara ini ;. Bahwa Kuasa Penggugat menjadi Kuasa Hukum Penggugat dalam halini Bp. Oentoeng Soedianto Sastrodipoero sejak lama, namun yang bisaTergugat buktikan adalah sejak 18 Nopember 2012. Surat Kuasa Khususbernomor : 34/SK/K/ADAS/XI/2012 ;. Bahwa kuasa tersebut pada intinya untuk mengurus dan menyelesaikansewa menyewa rumah Komplek Kemetiran Nomor 3C, PringgokusumanYogyakarta.
Akan kami buktikan padasaatnya nanti ;DALAM REKONVENSIBahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Tergugat Konvensi menjadiPenggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi TergugatRekonvensi ;Bahwa daliddalil yang terurai dalam eksepsi dan jawaban dalamKonvensi tetap kami berlakukan kembali pada dalil Rekonvensi ini ;Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu Tergugat adalah benar KuasaHukum Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat yang sah berdasarkan :3.1.
Terbanding/Penggugat : Dra. Meliawati Kurnia AKT
102 — 23
Dalamamar tersebut setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama dimana tertulisdengan jelas bunga yang berlakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah 6%pertahun Dengan demikian maka bunga deposito apabila uang hasil penjualan atauHalaman 7 dari 10, Putusan Nomor 439/Pdt/2014/PT.Bdg.objek sengketa, Penggugat akan menerima bunga selama 3 (tiga) tahun sebesar6% pertahun, jadi perhitungan dalam amar putusan tersebut yang tertulis sebesar6% X 36 X Rp.33.000.000, = Rp. 71.280.000, (tujuh puluh
165 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan inipun tidak dapat di berlakukan secara retroaktif atauberlaku surut. Sifat perspektif Suatu) perundang undangandi nilai pada saat di berlakukannya , khususnya melaluipasal 56 UU. No. 18 Tahun 2004 4=Tentang = PerkebunanmenyatakanHal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2531K/Pid.Sus/2010"Undang undang ini mula berlaku = pada tanggal diundangkan"Dengan demikian UU.
24 — 12
Rustam binti La Masse dan Beda binti La Masse walaupun ketika meninggaldunia meninggalkan keturunan akan tetapi karena telah meninggal dunia lebihdahulu dari pewaris, maka dua orang saudara pewaris yang telah meninggal dunialebin dahulu dari pewaris tersebut terhijab oleh saudara (Ladini bin La Masse)yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, sehingga dalam kasus ini ahliwaris Pengganti tidak dapat di berlakukan karena ahli waris tersebut adalahmenyamping bukan dari atas ke bawah seperti kasus
54 — 16
Rustam binti La Masse dan Beda binti La Masse walaupun ketika meninggaldunia meninggalkan keturunan akan tetapi karena telah meninggal dunia lebihdahulu dari pewaris, maka dua orang saudara pewaris yang telah meninggal dunialebin dahulu dari pewaris tersebut terhijab oleh saudara (Ladini bin La Masse)yang masih hidup saat pewaris meninggal dunia, sehingga dalam kasus ini ahliwaris Pengganti tidak dapat di berlakukan karena ahli waris tersebut adalahmenyamping bukan dari atas ke bawah seperti kasus
68 — 36
Selanjutnya disebut PenggugatRekonpensi , Il, dan III (para Penggugat Rekonpensi);Bahwa Penggugat yang semula sebagai Penggugat dalam Konpensi sekarangmenjadi Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi, selanjutnya disebut sebagaiTergugat Rekonpensi;Bahwa semua dalil yang tertuang dalam Rekonpensi kami berlakukan kembalisebagai dalil dalam Rekonpensi;Bahwa gugatan Rekonpensi ini kami ajukan berdasar halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas sebidang tanahpekarangan dan
atas obyek jual beli/ obyek sengketa yang dituangkan dalam aktaakta sebagaimana tersebutdalil jawaban dalam konpensi angka 4 adalah sah adanya, dansedemikian pula terhadap kepemilikan obyek jual beli dan sertifikat atasnama Penggugat Rekonpensi adalah sah;DALAM PROVISI:Bahwa yang semula Tergugat dalam Konpensi/Penggugat Rekonpensi,disebut Penggugat Provisi;Bahwa yang semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat Rekonpensi disebutTergugat Provisi;Bahwa semua dalil dalam Konpensi dan Rekonpensi kami berlakukan
10 — 13
Bahwa selama berpisah kurang lebih 11 (sebelas) bulan Pemohon samasekali tidak diurusi dan tidak di berlakukan selayaknya sebagai seorangsuami serta Pemohon sama sekali tidak diberi nafkah batiniyah dalamkehidupnya seharihari dikarenakan termohon sejak bulan november 2013 s/d sekarang september 2014 tidak kumpul atau bertempat tinggal serumahdengan Pemohon;.
Nia Oktaviani
47 — 38
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah danHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 627/Padt.P/2021/PN Jkt.Utrditambah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa dalam halperkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinandilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohoin dengan suaminyadilangssungkan tertanggal 08 Juli 1990, berarti setelah berlakukan
albert firmantoro
Tergugat:
1.kurnia
2.abd azis
3.nur huda
Turut Tergugat:
badan pertanahan nasional sidoarjo
45 — 15
Padahal dalam proses pengurusan balik namaasal dalam sertifikat yaitu MOHAMAD IMAM SUBEKTI atau ahli waris nyauntuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang di berlakukan olehTURUT TERGGUGAT. Akibatnya PENGGUGAT tidak dapat menikmati hakatas tanah pekarangan objek sengketa secara penuh dan tidak dapatmelakukan peralihan hak lain atas objek sengketa.7.
SUPRIADI, SH.
Terdakwa:
MANERI BIN BUKADI
47 — 5
Umum atas terdakwa MANERI Bin BUKADI dicabut masa berlakukan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 ( satu ) unit kendaraan Bus warna Silver Methalik th. 2010 No.Pol. N- 7536 - US. ;
- 1 ( satu ) lembar STNK. kendaraan Bus warna Silver Methalik th. 2010 No.Pol. N- 7536-US. ;
Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui terdakwa ;
- 1 ( satu ) unit kendaraan Daihatsu warna putih th. 2010 No.Pol.
44 — 30
Pidana Tutupan;Menimbang, bahwa Buku Kesatu Bab. s/d IX (pasal 1 s/d pasal103) KUHPidana adalah Ketentuan Umum yang berlaku bagi tindakPidanayang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluarKUHPidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang diluarKUHPidana Tersebut, dan sebagaimana yang telah umum dalam praktekbaik ditingkat penyidikan, penuntutan dan diterima serta tidak pernahdipermasalahkan di pengadilan adalah ketentuan pasal 53, pasal 55,dan pasal 56 KUHPidana di berlakukan
140 — 40
Bahwa halhal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapatdianggap dan di berlakukan dalam pokok perkara ini;.