Oleh karena Pemerintah Indonesia dengan PemerintahHongkong telah memiliki UndangUndang lebih khusus dalam halmelakukan penahanan sementara terhadap pelanggar Hukum yangmelarikan diri di Indoensia, sehingga Termohon tidak menggunakanketentuan dalam KUHAP untuk dasar hukum Penahanan sementaraterhadap Pemohon, hal ini sejalan dengan asas hukum, yakni LexSpecialis derogate legi generali (Peraturan yang lebih khususmengesampingkan peraturan yang bersifat lebin umum).

Bahwa, menurut ahli Red Notice adalah perintah untuk mencariseseorang ; Bahwa, kalau seseorang melakukan perbuatan ada RedNotice, menurut ahli yang berlaku adalah UndangundangEkstradisi ; Bahwa, Leks spesialis derogate leks generalis artinyaperaturan yang khusus mengkesampingkan peraturan yangumum ; Bahwa, asas Resiprositas adalah asas timbal balik, contohnyaantara negara Rumania dengan Indonesia tidak ada perjanjianbilateral ;Bahwa atas pendapat ahli pertama tersebut para pihak akanmenanggapi dalam

Gde MadeSuardana, SH.MH yang pada intinya kedua ahli tersebut berpendapat bahwaapabila terdapat peraturan perundangundangan yang memiliki kedudukanyang sama dan salah satu peraturan mengatur halhal yang bersifat umumdan yang lainnya mengatur yang bersifat knusus, maka berlaku asas hukumLex Specialis derogate legi generali yaitu Peraturan yang lebih khususmengesampingkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan Termohonuntuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat yaitu T1sampai dengan

Bahwa UU No 7 tahun 1989 yang diamandemen dengan UU No3 tahun 2006 merupakan peraturan perundangundanganyang sifatnya khusus sehingga harus didahulukan sesuaikaidah hukum Lex spesialis derogate legi generali3.

Bertitik tolak dari tegakkannya hierarki peraturan perundangundangan, secara universal juga ditegakkan doktrin hukum yangmengajarkan: /ex superior derogate legi inferior = Hukum yang lebihtinggi derajatnya membatalkan hukum yang lebih rendah derajatnya;Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 410/B/PK/PJK/2012Oleh karena itu, sesuai dengan asas Lex Superior Derogate LegiInferior, Peraturan Menteri yang bersangkutan tidak bolehbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam PP;Jika terdapat pertentangan

Penjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun2004 dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 7 ayat (5) danPenjelasannya yang mengatakan Peraturan Perundangundanganyang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan PeraturanPerundangundangan yang lebih tinggi jika substansinya mengaturhal yang sama:. penerapan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori mutlakharus ditegakkan;. jadi penerapan asas ini dalam kasus tersebut, bukan bersifatfakultatif, tetapi bersifat imperatif atau mandatory (dwingend);

Penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis, hanya dapatditegakkan antara 2 (dua) atau beberapa Peraturan Perundangundangan yang sama jenis dan hierarkinya satu segi, dan substansimateriil yang diatur mengenai permasalahan lingkup hukum yangsama pada segi lain;m.

Patokan penerapan asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis yangdijelaskan di atas, tidak sesuai dengan kenyataan objektif yangterdapat dalam kasus di atas, atas alasan:. jenis dan hierarkinya/derajatnya tidak sama,. yang satu jenis dan hierarkinya adalah PP di mana berdasarPasal 7 ayat (1) UU No. 10/2004 derajat dan hierarkinya beradapada urutan Ketiga, sedang Peraturan Menteri berada padaurutan hierarki yang jauh di bawah;n.

Dalam keadaan yang demikian menurut Pasal 7 ayat (1) danPenjelasan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10/2004:> jenis dan hierarkinya berbeda,> oleh karena itu yang harus ditegakkan secara mutlakadalah asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori, bukan asasLex Specialis;Pendapat ahli tersebut di atas sama sekali telah diabaikan oleh PengadilanPajak dalam menjatuhkan putusannya terhadap perkara a quo tanpaalasan yang jelas;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, seharusnya Pengadilan Pajaksebagai salah satu

Asas hukum"lex superior derogate legi inferior" yang merupakan aturan yang bersifat universaljuga sesuai dengan tujuan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastian hukum,ketertiban dan keadilan.

hukum berarti bahwa pengadilan seharusnya menerapkan peraturan yanglebih tinggi hirarkinya daripada peraturan yang lebih rendah;4 Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyatanyata Putusan Pengadilan Pajakdalam perkara a quo telah mendasarkan pada aturan yaitu Surat Direktur Jenderal PajakNomor 55/PJ.32/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13ayat (6) UndangUndang PPN dan PPnBM juncto Pasal 1 KEP312/PJ./2001 tanggal 23April 2001, dan mengabaikan asas hukum "Jex superior derogate

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan33Pajak Nomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 harus dibatalkandemi hukum;5 Bahwa untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenai asas hukum"lex superior derogate legi inferior", Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)akan mengutip pula pendapatpendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut,yaitu:a Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, $.H., L.L.M. dan Dr. B.

Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya "Mengenai Hukum(Suatu Pengantar)", Edisi ke5, Cetakan ke2, Liberty, Yogyakarta, 2005,halaman 87, menyatakan:"Di dalam pasal 4 ayat (1) TAP MPR Nomor ITI/MPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu lex superior derogate legi inferior,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

credit on the purchaser's inputs tothe tax paid by the purchaser, the invoice method may do moreto discourage fraudulent undervaluation of intermediate sales.Thus, in principle, invoice could be crosschecked to pick up anyoverstatement of credit entitlement";12 Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put.21988/PP/M.X/99/2010 tanggal 8 Februari 2010 telah mengabaikan asashukum "lex superior derogate

PKL. telahmengemukakan halhal sebagai berikut Bahwa, gugatan ini didasarkan pada Pasal 18 UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TentangPencantuman Klausula Baku ; IIBahwa, Undangundang No 8 Th 1999 Lex Spesialis Derogate legi Generalis(hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum) : Karena ini merupakan lex spesialis, yakni menyangkut hubungan antarakonsumen dan dan pengusaha, sehingga digunakan UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, Kami selaku Kuasa Hukum

akandapat menguasai terus terhadap kendaraan tersebut meskipun Penggugat tidakpernah melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, hal ini terbuktiPenggugat secara berturutturut sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulanJanuari 2012 tidak membayar angsuran kendaraan tersebut ; Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adaalah telahsesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata lebihlebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan LEXSPECIALIS DEROGATE

melakukanpembayaran angsuran bulanan atas kendaraan tersebut kepada tergugat ; Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka Romawi VII, olehkarena Tergugat tidak pernah mencantumkan klausula baku dalamPerjanjian Pembiayaan Bersama dengan penyerahaan hak milik secaraFidusia, karena perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan Tergugatadalah telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338KUH Perdata lebihlebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yangmerupakan LEX SPECIALIS DEROGATE

27Februari 2014 yang lalu Tergugat III memutuskan pemberhentian tetapdengan hak pensiun yang sangat beralasan untuk tidak dapat diterima olehPenggugat dan merupakan pencitraan lembaga Komisi Yudisial RI dimanadalam persidangan Majelis Kehormatan Hakim telah melampauikewenangannya dengan bertindak sewenangwenang (willekeur) danpenerapan hukum yang merupakan ketidakpastian hukum(rechtsonzekerheid) serta melanggar Asas Pembuktian, Asas Praduga TidakBersalah (Presumption of Innocent), Asas Lex Specialis Derogate

mengadili danmemutus serta menyelesaikan perkara. a quo yang Penggugat teramatmuliakan agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatigdaad) oleh karena Komisi Yudisial RI dimanadalam persidangan Majelis Kehormatan Hakim telah melampauikewenangannya dengan bertindak sewenangwenang (willekeur) danpenerapan hukum yang merupakan ketidakpastian hukum(rechtsonzekerheid) serta melanggar Asas Pembuktian, Asas Praduga TidakBersalah (Presumption of Innocent), Asas Lex Specialis Derogate

ratus ribu rupiah);Kerugian immateriil: BahwaPenggugat senyatanya setelah adanya keputusan Tergugat IIItertanggal 28 Februari 2014 senyatanya Penggugat mengalami tekananpsikis (Kejiwaan) yang tidak dapat dinilai kerugiannya secara materiil dimanatelah melampaui kewenangannya dengan bertindak sewenangwenang(willekeur) dan penerapan hukum yang merupakan ketidakpastian hukum(rechtsonzekerheid) serta melanggar Asas Pembuktian, Asas Praduga TidakBersalah (Presumption of Innocent), Asas Lex Specialis Derogate

2009 tentang Narkotika danpemeriksaannya telah diatur dalam ketentuan Undang UndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum AcaraPidana (KUHAP) sehingga tindakan Komisi Yudisial adalahperbuatan main hakim sendiri (eigenrichtig) yang menyalahgunakankekuasaan (abuse of power) bertindak sewenangwenang (willekeur)dan penerapan hukum yang merupakan ketidakpastian hukum(rechtsonzekerheid) serta melanggar Asas Pembuktian, AsasPraduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent), Asas LexSpecialis Derogate

atasdugaan tindak pidana yang belum tentu benar bukanlah ruang lingkupPenegakan Pedoman Kode Etik dan Perilaku Hakim;Bahwa dapat disimpulkan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial terhadapPemohon adalah perbuatan main hakim sendiri (eigennchtig) yangmenyalahgunakan kekuasaan (abuse ofpower) bertindak sewenangwenang (wi/lekeur) dan penerapan hukum yang merupakanketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) serta melanggar AsasPembuktian, Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent),Asas Lex Specialis Derogate

PP 45 ini melanggar asas hukum yangmenyatakan Lex superior derogate lex legi infenor Bukankah kitasering mendengar kata kalau ada peristiwa atau ketentuan yangmelanggar UU Rubah dulu UU nya atau bila ketentuan ini bisaberlaku dibuat dalam bentuk PERPU;6. Bahwa PP 45 ini Tidak Adil. Apakah adil saham yang nilainya Rp 1,4milyar per Desember 2006 dibayar dengan Rp.60 juta? Apalagisekarang harganya sudah mencapai Rp 17.583.560.621, per Des2017 ( Saldo laba dibagi jumlah saham).

Sesuatu hal yang tidak mungkin / wajar UU dikalahkan oleh peraturanyang lebih rendah dari padanya dimana peraturan yang lebih rendahini tidak berlaku, merugikan Negara dan tidak ada manfaatnya.Bukankah didalam hukum berlaku asas Lex superior derogate legilex inferior ?Mana ada peraturan Perseroan Terbatas dengam ketentuan yangmenyatakan bahwa Kalau Perseroan rugi pemegang saham yangakan menanggung resikonya sedangkan kalau Perseroan untungHalaman 7 dari 42 halaman.

Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat asaslex specialis derogate legi generalis antara ketentuan dalam UUPasar Modal dengan ketentuan dalam UU 40/2007 yang padasaat UU Pasar Modal masih berlaku Undang Undang Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang pada saat initelah dicabut dengan diundangkannya UU 40/2007;Bahwa PP 45/1995 tidak dapat dinyatakan

bertentangan denganUU 40/2007 dikarenakan dalam UU 40/2007 seperti dalam Pasal3/7 ayat (1) b, telah diatur terkait pengecualian apabila diaturdalam peraturan perundangundangan pasar modal:Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) d Undang Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangUndangan mengatur bahwa peraturan pemerintahtermasuk sebagai salah satu jenis peraturanperundangundangan;Bahwa oleh karenanya, alasan Pemohon yang menyatakanbahwa PP 45/1995 melanggar asas /ex supenori derogate

Asashukum lex superior derogate legi inferior yang merupakan aturanyang bersifat universal juga sesuai dengan tujuan hukum yangsangat mendasar, antara lain, kepastian hukum, ketertiban dankeadilan.

Putusan Nomor 634/B/PK/PJK/201011.4.Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyatanyata PutusanPengadilan Pajak dalam perkara a quo telah mendasarkan padaaturan yaitu Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: 55/PJ.32/1996tanggal 29 Maret 1996 yang jelas bertentangan dengan Pasal 13ayat (6) Undangundang PPN dan PPnBM jo Pasal 1 KEP 312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, dan mengabaikan asashukum "/ex superior derogate legi inferior sehinggamengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21990/PP/M.X/99/2010tanggal 08 Februari 2010 harus dibatalkan demi hukum;Bahwa untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenaiasas hukum "lex superior derogate legi inferior", PemohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat) akan mengutip pulapendapatpendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut,yaitu:a. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadija, S.H., L.L.M. dan Dr. B.

II/VMPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu lex superior derogate legi inferior,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah."c. Dr. E. Utrecht, S.H., dalam bukunya "Pengantar Dalam HukumIndonesia", Cetakan ke9, 1966, halaman 101, menyatakan :Halaman 35 dari 40 halaman.

on the purchaser inputs to thetax paid by the purchaser, the invoice method may do more todiscourage fraudulent undervaluation of intermediate sales.Thus, in principle, invoice could be crosschecked to pick up anyoverstatement of credit entittement."12.Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan13.pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put.21990/PP/M.X/99/2010 tanggal 08Februari 2010 telah mengabaikan asas hukum "/ex superior derogate

RukoMega Galaxy Jalan Kerta Jaya Indah Timur Blok 16/B1 Surabaya;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknyaatas dalildalil:1 Bahwa gugatan ini didasarkan pada:e UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 lex spesialis derogate

Kerta Jaya Indah Timur Blok 16/B1 Surabaya, milik Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kemudianmemutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan amar putusannya yangmerujuk pada asas Lex Specialis Derogate legi Generali, sebagai berikut :PRIMER:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Perjanjian Nomor 103031100426 atas nama Dian Anugerah wwyang dibuat dan ditandatangani

Bahwa sesuai asas hukum :(1) Lex superiori derogate lex antheriori, yang berarti peraturan yangdibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi, lebih tinggi pulakedudukannya ;(2) Lex superiori derogate lex inferiori yang berarti peraturan yanglebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah ;b. Bahwa kekuasaan Menteri Keuangan RI lebih tinggi dari kKekuasaanDirektur Jenderal Pajak RI ;c.

Sehingga sangatlah jelasketentuan Pasal 78 UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan berlaku bagi hasil hutan dari hutan Negara dan hutan hakdan bila dikaitkan dengan azas Lex Superior Derogate Legi Inferioryang berlaku dihukum pidana Indonesia, menentukan bahwa UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini menjadi payunghukum bagi peraturan perundangundangan lain yang terkait dengankehutanan yang berada di bawahnya, maka peraturan yang dibawahnya tidak boleh menyimpang dari aturan yang

No. 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwaketentuan pidana dalam Pasal 78 (khususnya dalam perkara ini Pasal78 ayat 7 tidak berlaku bagi hutan hak namun hanya berlaku bagihutan Negara saja, serta dalam Pasal 78 ayat (13) dan Pasal 80 ayat(2) UndangUndang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telahdengan jelas menyebutkan mana yang masuk dalam kategori delikkejahatan dan kategori delik pelanggaran serta mana yang hanya bisadikenakan sanksi administratif saja, selanjutnya berdasarkan azas LexSuperior Derogate

Bahwa dampak diberlakukannya pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 7Tahun 2012, terjadinya penyimpangan asas hukum dalam halhirarki peraturan perundangan sebagaimana kita ketahui asasumum hukum /ex supenor derogate lex inferior dimana hukumlebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, bahwadengan hukum yang lebih rendah tidak dapat / tidak bolehmengesampingkan hukum yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan asas hukum /ex supenor derogate legi inferioryang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan peraturan yang lebih tingi, maka PeraturanKepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian PendapatDimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 259Tahun 2012) Bertentangan Dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan

memenuhi ketentuanhukum yang berlaku, yaitu : Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (5), Pasal 5,Pasal 27, Pasal 54, dan Pasal 96 UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, serta Pasal13 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 TentangKemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; Bahwa Pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 7 Tahun 2012, terjadinyapenyimpangan asas hukum dalam hal hirarki peraturan perundangansebagaimana kita ketahui asas umum hukum /ex superior derogate

Putusan Nomor 1 P/HUM/2020 Bahwa berdasarkan asas hukum /ex superior derogate legi inferior yangberarti bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan peraturan yang lebih tingi, maka Peraturan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang TataCara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan PenangananPerkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 259 Tahun 2012) bertentangan denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

Nomor 12 Tahun 2011, karena ketentuantersebut berbunyi : materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untukmenjalankan undangundang sebagaimana mestinyaBahwa selain bertentangan dengan undangundang tersebut diatas, makajika Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 tetap diberlakukan, hal itu juga bertentangan dengan asas hukummengenai berlakunya peraturan perundangundangan, yaitu peraturanyang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (lexsuperior derogate

lex inferior) dan peraturan yang baru mencabutperaturan yang lama (lex posterior derogate le priori); Bahwa konsekuensinya adalah bahwa semua peraturan perundanganyang akan dibuat, tidak boleh lagi memberikan atau mengaturkewenangan kepada DPRP dalam PILGUB PAPUA, demikan pula Pasal139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Perdasus Pilgub PapuaNo.6 Tahun 2011 (Bukti P10) dan Surat Tergugat sebagaimana obyeksengketa karena bertentangan dengan : Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor : 59/G/2012

UndangUndang Nomor10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintahberisi materi untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya (Pasal42); =4 Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 No. 81/PUUVIII/2010,yang menguatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang penghapusan tugasdan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA; 5 Asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundangundangan, yaituperaturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah(lex superior derogate

lex inferior) dan peraturan yang baru mencabut peraturanyang lama (lex posterior derogate le priori); 8 Bahwa oleh karena Tergugat tetap membiarkan DPRP sebagai penyelenggaranPILGUB PAPUA dan tidak membatalkan Perdasus Pilgub Papua tersebut diatas,padahal Tergugat mempunyai kewenangan untuk itu, maka hal yang demikianmenimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa sesungguhnya yangberwenang sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA, padahal sebagaimana telahdisampaikan diatas, mengenai tugas dan kewenangan

lex inferior) dan peraturan yang barumencabut peraturan yang lama (lex posterior derogate le priori); 3 Bahwa oleh sebab itu, maka Keputusan Tergugat sebagaimana obyek sengketatersebut telah memenuhi alasanalasan dalam sengketa tata usaha Negarasebagaimana dimaksudkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;4 Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta untuk menyatakan Keputusan

Sehingga sangatlahjelas ketentuan pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanankhususnya perkara a quo berlaku bagi hasil hutan dari hutan Negara danhutan hak dan bila dikaitkan dengan azas Lex Superior Derogate LegiInferior yang berlaku dihukum pidana Indonesia, menentukan bahwa UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini menjadi payung hukum bagi peraturanperundangundangan lain yang terkait dengan kehutanan yang beradadibawahnya, maka peraturan yang dibawahnya tidak boleh menyimpang dariaturan

dalam UU No. 41 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwaketentuan pidana dalam Pasal 78 (khususnya dalam perkara ini Pasal 78ayat 7 tidak berlaku bagi hutan hak namun hanya berlaku bagi hutanNegara saja, serta dalam Pasal 78 ayat (13) dan Pasal 80 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dengan jelas menyebutkan manayang masuk dalam kategori delik kejahatan dan kategori delik pelanggaransera mana yang hanya bisa dikenakan sanksi administratif saja,selanjutnya berdasarkan azas Lex Superior Derogate

Asas lex posterior (lex posterior derogate legi prion): undangundangyang kemudian mengalahkan yang terdahulu.b. Asas lex specialis (lex specialis derogate legi generali): undangundangkhusus mengalahkan yang umum;c. Asas /ex superior (lex superior derogate legi inferiori) : undangundangyang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah;Dan pula putusan Pengadilan Negeri Kab.

perselisihan dan pertengkaran terusmenerus antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga ; Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon, namun tidakberhasil ; +2222 no nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa dengan ketidak hadiran termohon dalam persidangan tanpa alasanyang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalildalil permohonan pemohon,namun oleh karenaperkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkanasas lex specialis derogate

menghadapkepersidangan dan sesuai relaas, kepadanya telah diserahkanturunan surat permohonan Pemohon, namun Termohon tidak hadir dantidak pula mengajukan eksepsi (bantahan), sehingga secara hukumdapat diduga bahwa dalil dalil yang dikemukakan oleh Pemohonadalah benar dan Termohon setuju bercerai dengan Pemohon ;Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dandengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk lebihmemberikan keyakinan kepada majelis dan sesuai pula dengan asaslex specialis derogate

Asas hukum /ex superior derogate legi inferior" yangmerupakan aturan yang bersifat universal juga sesuai dengantujuan hukum yang sangat mendasar, antara lain, kepastianhukum, ketertiban dan keadilan.

Putusan Nomor 640/B/PK/PJK/2010a.b.Cc.312/PJ./2001 tanggal 23 April 2001, dan mengabaikan asas hukum"lex superior derogate legi inferior" sehingga mengakibatkantidak adanya kepastian hukum.

Oleh karena itu, Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.21994/PP/M.x/99/2010 tanggal 08 Februari 2010harus dibatalkan demi hukum;bahwa untuk mendukung uraianuraian tersebut di atas mengenaiasas hukum "/ex superior derogate legi inferior", PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) akan mengutip pulapendapatpendapat para sarjana mengenai asas hukum tersebut,yaitu :Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L.L.M. dan Dr. B.

IIVMPR/2000dituangkan asas penyelesaian konflik antara dua peraturanperundangundangan, yaitu lex superior derogate legi inferior,yang berarti bahwa peraturan perundangundangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Kalau sampai bertentangan makaperaturan yang lebih rendahlah yang harus mengalah";Dr. E.

credit on the purchaser's inputs to thetax paid by the purchaser, the invoice method may do more todiscourage fraudulent undervaluation of intermediate sales.Thus, in principle, invoice could be crosschecked to pick up anyoverstatement of credit entitlement" ;Bahwa dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put.21994/PP/M.X/99/2010 tanggal 08 Februari2010 telah mengabaikan asas hukum "/ex superior derogate

Bahwa dalam perkara a quo berlaku azas lex specialis derogate legigeneralis, yang artinya ketentuan undangundang yang bersifat knhususmengesampingkan ketentuan undangundang yang bersifat umum,konkritnya Undangundang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranmengesampingkan undangundang no. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.4.

Bahwa dengan mengacu padapasal 337 Undangundang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaranyang menyatakan bahwa Ketentuan ketenagakerjaan dibidangpelayaran dilaksanakan sesuali dengan peraturan perundangundangandi bidang ketenagakerjaan., maka dalam penerbitan obyek sengketadalam perkara a quo tidak bertentangan dengan asas Kepastian hukumkarena dengan adanya ketentuan tersebut di atas maka tidak dapatditerapkan asas Lex Spesialis derogate le generalis, maka cukupberalasan Gugatan Penggugat agar ditolak

Bahwa Penggugat dalam Posita angka 3 mendalilkan Bahwa dalamperkara a quo berlaku asas /ex specialis derogate legi generalis yangartinya ketentuan UndangUndang yang bersifat khususmengesampingkan ketentuan UndangUndang yang bersifat umum,konkritnya UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaranmengesampingkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaanBahwa terhadap dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum,karena mengacu pada pasal 337 Undangundang Nomor 17 Tahun 2008tentang

Pelayaran yang menyatakan bahwa Ketentuanketenagakerjaan dibidang pelayaran dilaksanakan sesuai denganperaturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan., maka asasasas Lex Spesialis derogate le generalis tidak berlaku , sehinggaUndangundang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak dapatmengenyampingkan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, oleh karena itu dalil Penggugat harus ditolak dandikesampingkan.Halaman 29 dari halaman 54 Putusan Nomor: 51/G/2019/PTUN.BJM.Bahwa berdasarkan

Ahli, focus kepada asas Lexspecialis derogate legi generalis tersebut;Bahwa menurut Ahli Sepanjang yang berlaku itu sama maka yangseluruh isi nya Sama maka yang di pake adalah yang khusus ini adalahperjanjian kerja ada di atur oleh pasal 1 angka 24, pasal 50, pasal 51,pasal 59, pokoknya yang terkandung normanorma didalamnya, karenasudah perjanjianperjanjian itu. masih umum sebagai pembuatanperjanjian kerja pada umumnya yang kemudian pasalpasal yangdisebutkan KetenagaKerjaan.

1975,majelis hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat denganmenghadirkan saksisaksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat denganPenggugat;~ =~ 22 222222 3 2 nnnMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tersebutPenggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1 dan bukti P2 serta dua orangsaksi dari pihak orang yang dekat atau dari pihak keluarga dengan Penggugat sepertiapa yang tersebut di atas dan beban pembuktian tersebut sesuai dengan asas doktrinlex specialis derogate

Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkansaksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan bebanpembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dari pihakPenggugat adalah sesuai dengan asas doktrin lex specialis derogate