Bahwapara Pembanding, setelah membaca gugatan dan jawabmenjawabnya,mempelajari alatalat bukti dan ketentuanketentuan hukum yang berlaku,menyatakan keberatan atas pertimbangan Anggota dan II Majelis Hakim, baiktentang hukumnya maupun faktanya, kecuali terhadap dissenting opinion dariKetua Majelis Hakim.2.

bahwa surat gugatan para Penggugat/ Terbanding juga tidak menguraikandan membuktikan adanya hubungan keturunan sebagaimana pertimbanganKetua Majelis Hakim melalui dissenting opinion pada Halaman 27, Bahwapara Penggugat mendalilkan berasal dari suku Mamulak dan mendapatpembangian tanah dari Raja ASumanu tetapi dalam gugatan tidak munculsilsilah dan garis keturunan yang jelas yang merupakan nenekmoyang paraHalaman 20 dari 44 Putusan Nomor 198/PDT/2019/PT KPGPenggugat.

Demikian juga,Anggota dan II Majelis Hakim sama sekali tidak mencermati ketentuanhukum ini, kecuali Ketua Majelis Hakim melalui dissenting opinion padaHalaman 29 30 yang mempertimbangkan, Bahwa walaupun demikianPenggugat adalah Ketua Suku Mamulak, yang menjadi pertanyaan adalahmengapa ketua suku ini hanya berasal dari dalam satu keluarga intiPenggugat yaitu kakak kandungnya yang bernama Yosep Mei, oleh karenamerantau diserahkan kepada saudari perempuannya yaitu Maria YosefaSahe, yang mana terhadap

Bahwa selain keberatan atas dasar isi gugatan, pembuktian dan pertimbanganMajelis Hakim Anggota dan II yang sangat sumir, kecuali terhadap KetuaMajelis Hakim melalui dissenting opinion, para Tergugat/ Pembandingmenyatakan pertimbangan Anggota dan II Majelis Hakim telah bertentangandengan hukum. Suatu perkara berupa sengketa para pihak, jika sudah adapenyelesaian dengan perdamaian di hadapan tetua adat dan kepala desa,otomatis menyudahi sengketa.

opinion tersebut diatas, Majelis HakimBanding sependapat dan menilai pendapat tersebut sudah tepat dan benarssehingga Majelis Hakim Banding akan menggunakan faktafakta yang diuraikandalam dissenting opinion tersebut , sebagai pertimbangan hukum dalam memutusperkara ini ditingkat banding ;Menimbang, bahwa selain fakta yang telah terungkap dalampersidangan yang telah dimuat dalam pendapat (dissenting opinion ) tersebut ,setelah Majelis Hakim Banding memperhatikan buktibukti Surat yang diajukan olehTerbanding

opinion dari HakimAnggota Judex Factie tingkat banding yaitu sesuai temuan faktapersidangan bahwa Hakim Anggota yang dissenting opinion memberikanpertimbangan hukum bahwa penerbitan obyek sengketa a quo (SertifikatHak Milik Nomor: 7029/Desa Kubang Jaya, tanggal 4 Juni 2015, SuratUkur No. 07836/Kubang Jaya/2015, tanggal 26 Maret 2015, Luas 13.330m*, atas nama Yap Ling Li, dahulu atas nama Adnan terletak di DesaKubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Sertifikat No.7029) dan Sertifikat

Azrul Harun) dari Para Penggugat tersebut danpertimbangan hukum yang benar atas akta hibah tersebut telahsecara tepat telah diuraikan dalam pertimbangan hukum HakimAnggota Judex Factie tingkat banding yang dissenting seperti dikutipbutir 7 halaman 12 dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaHalaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 218 K/TUN/2017Negara Medan No. 190/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 18 Januari2017 sebagai berikut:7.

, namun sertipikat yangmerupakan buku tanah di Tergugat/Kantor Pertanahanternyata tidak ada arsipnya;Bahwa dari kutipan dissenting opinion dari Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding di atas, maka adalah benaratau tepat dissenting opinion dari pertimbangan hukumHakim Anggota Judex Factie tingkat banding yangmenyebut sangat tidak masuk akal alasan hibah dari ParaPenggugat seperti diuraikan di bawah ini:a.

Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Anggota Judex Factietingkat banding yang dissenting di atas adalah sesuai dengantemuan fakta persidangan sebagai berikut:a.

0291"Sehingga dengan demikian, dissenting opinion Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding adalah sudah tepat dan benar karenadissenting opinion tersebut sesuai dengan fakta persidangan sepertidikutip dissenting opinion dari pertimbangan hukum Hakim Anggota Judex Factie tingkat banding pada halaman 13 dan 14 sebagaiberikut:Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 52 (1) tentang harusadanya kepentingan bagi Para Penggugat dinilai tidak terpenuhikarena SertipikatNo. 346 dan 347 milik Para Penggugat

Sedangkan menurut Pembanding /Penggugat bahwaperjanjiannya adalah perjanjian hutang piutang, yaitu Tergugat/TerbandingHalaman 2 dari 5 Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT.BBLmeminjam uang pada Penggugat/Pembanding, dan tidak ada hubungannyadengan Penggugat /Pembanding kalau uang tersebut digunakan untuk membelitimah dari penambangan rakyat yang merupakan pertambangan illegal danPembanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hakim anggotayang dissenting opinion yaitu Subronto,SH.MH ;Menimbang, bahwa

memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunanputusan Pengadilan Negeri Koba tanggal 9 April 2020 Nomor28/Pdt.G/2019/PN Kba dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding /Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dariPembanding/Penggugat sesuai dengan pertimbangan dari Anggota MajelisHakim tingkat pertama yaitu Hakim Subronto, SH.MH, oleh karena itupertimbangan Hakim yang dissenting

,MH dalam Dissenting OpinionHalaman 26 Huruf g yang Mempertimbangkan terjadinya Kelongsoran diLokasi Proyek dimana Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.566,000,000, (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), padahalsecara jelas dan nyatanyata di dalam persidangan pada PemeriksaanHalaman 11 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGTerdakwa, Saksisaksi yang dihadirkan di muka persidangan telahmenyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan CisayongCigorowong Kecamatan Sukaratu.

Deka Rachman Budihanto, SH,MH yang mana Hakim Anggota ini lebih fokus, serius dan memperhatikansetiap jalanya Pemeriksaan Persidangan Perkara a quo dari awal sampaidengan akhir pemeriksaan persidangan, sehingga pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Anggota II dalam Dissenting Opinionyang dibuat Oleh Hakim Anggota II tersebut lebih mencerminkankeadaan yang sebenarbenarnya dan berdasarkan faktafaktapersidangan secara utuh baik berdasarkan keteranganketerangan sSaksisaksi yang dihadirkan di dalam

Sehingga kami selaku PenasihatHalaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGHukum Terdakwa berpendapat, bahwasanya pertimbanganpertimbangandalam Dissenting Opinion yang dibuat Hakim Anggota Il Sdr. DekaRachman Budihanto, SH, MH lebih lengkap dan berdasarkan faktafaktapersidangan, sehingga Keputusan Hakim Anggota II Sdr. Deka RachmanBudihanto, SH, MH dalam Dissenting Opinion yang dibuatnya sangatlahMencerminkan kebenaran materiil sejati sebagaimana di citacitakan olehKUHAP.2.

pada saat terjadi kelongsorantersebut;Berdasarkan halhal yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikandiatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian di putus olehMajelis Hakim Tingkat Pertama berikut Dissenting Opinion dari Hakim Anggota IISdr.

,MH selaku Hakim AnggotaIl dalam DISSENTING OPINION pada Putusan Pengadilan TingkatPertama Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2019/PN.TSM kami PenasihatHukum Terdakwa sangatlah sependapat, karena perbuatan Terdakwatidaklah memenuhi Unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana Dakawaan Kesatu (Pasal 378 KUHP) atau DakwaanKedua (Pasal 372 KUHP) sebagaimana diuraikan di dalam DISSENTINGOPINION Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH pada halaman 27 dan28;2.

Sebagaimana PARA PEMOHON KASASI sampaikan,bila pertimbangan tersebut yang dipakai tanpa adanya kajian danpembuktian lebih lanjut secara analisis mengenai pencemaran lingkungan,maka telah terjadi kekeliruan penerapan hukum terutama pembuktiandalam kasus ini yang merupakan kasus Pencemaran Lingkungan ;ADANYA DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN JUDEX JURISMEMBUKTIKAN ADANYA SUATU KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUMTERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANALINGKUNGAN HIDUP2.

Salman Luthan, SH., MH.) mempunyai pendapat yangberbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut;Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam putusannyayang membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Jaksa/PenuntutUmum, sebab tidak ada fakta yang cukup untuk membuktikan paraTerdakwa melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yaitutidak ada ikan yang mati, tidak ada satwa dan tumbuhan yang mati,demikian pula

berpendapat,permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umumditolak;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelissetelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suaraterbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum;Adanya dissenting opinion ini membuktikan adanya penerapan hukumyang keliru dalam putusan Mahkamah

Bahwa PARA PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI menyatakanjustru pertimbangan hukum Judex Juris dalam dissenting opinionadalah sesuai dengan ketentuan hukum dan asas yang dianut dalamUndangundang Nomor 23 tahun 1997 dimana dissenting opinion itudidasarkan kepada asas Subsidiaritas yang wajib dipakai dalampenanganan suatu kasus pencemaran lingkungan ;BUKTI KUNCI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP4.

Bahwa dengan demikian Justru pertimbangan dissenting opiniondalam putusan aquolah yang dengan baik menerapkan asassubsidiaritas dan pembuktian dalam hukum lingkungan ;DIBERLAKUKANNYA ASAS SUBSIDIARITAS SEBAGAIPERSYARATAN FORMAL YANG SPESIFIK DALAM MENANGANI TINDAKPIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN1997.8.

yang menerangkanbahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar olehPemohon dalam tenggang waktu satu bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidakbersungguh sungguh berperkara, sehingga ada alasan untukmenggugurkan perkara Pemohon dan mencoret dari daftarregister Pengadilan Agama Sanggau Nomor183/Pdt.G/2010/PA.Sgu;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyaratan MajelisHakim di Pengadilan Agama Sanggau, terjadi perbedaan pendapat(dissenting

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkanoleh suatu alasan yang sah sehingga perkaranyadiperiksa secara contradiktoir; Bahwa, sehubungan panjar biaya perkara tidak cukup,maka Panitera Pengadilan Agama Sanggau menegur Pemohonuntuk membayar/menambah biaya panjar perkara danternyata hingga tenggang waktu yang telah ditentukanPemohon tidak memenuhi maksud surat teguran tersebut,oleh karenanya perkara tersebut harus dicoret dariregister;Menimbang, bahwa sekalipun ada 2 (dua) pendapat yangberbeda (dissenting

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam perkara a quo tidakcermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam memberikan pertimbanganhukum, khususnya pada Dissenting Opinion yang disampaikan olehKetua Majelis.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang memuatDissenting Opinion yang disampaikan oleh Ketua Majelis di dalamputusan a quo yang terdapat pada halaman 492.

Bahwa berdasarkan Dissenting Opinion yang terdapat di dalampertimbangan Ketua Majelis mengenai pertimbangan petitumPara Penggugat yang terdapat pada halaman 5253Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugattertanggal 11 November 2021 mengajukan keberatankeberatan yang padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Terbanding / Tergugat menolak dengan tegas dalil ParaPembanding/Para Penggugat dalam Memori Banding a quo yangmenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalamperkara a quo

tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam memberikanpertimbangan hukum, khususnya pada Dissenting Opinion yangdisampaikan Ketua Majelis, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat dan sepakat atas Dissenting OpinionKetua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama dalam PutusanPengadilan Negeri Ungaran Perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN.Unr tanggal14 Oktober 2021 adalah tepat, karena pertimbangan Ketua Majelis Hakimtersebut masuk akal, sesuai dengan buktibukti yang

terungkap dipersidangan,dan berdasar hukum, dengan alasanalasan sebagai berikut:1) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 49 paragraf 2 mengenai konsekuensipengambilan agunan fasilitas kredit dilakukan oleh pemilik agunan atau ahliwaris pemilik agunan apabila telah meninggal duniaHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 492/Pdt/2021/PT SMG2) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 4 mengenai

persyaratanpengambilan agunan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehatihatian.3) Dissenting Opinion Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara TingkatPertama pada Putusan halaman 50 paragraf 5 mengenai tidak adanyaperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugatkepada Para Pembanding/Para Penggugat.a.

Dengandemikian, berdasarkan Pasal 254 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umumtersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Dr.

meskipunpidana yang ditentukan dalam undangundang, dengan diperhatikanvolume barang bukti narkotika + 0,09 (nol koma nol sembilan) gramsangat kecil, oleh karenanya pidana yang dijatunkan Judex Facti sudahdisesuaikan dengan perbuatan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung, perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung MaruapDohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum dimuat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;Hal. 5 dari 7 hal.

M E N G A D I L I

1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hakim Anggota I mengajukan Dissenting Opinion, dengan amar berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1.Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2.Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Indaryanti) dan Tergugat (Heru

padatanggal 10 Februari 2009, 1618 Februari 2009, 1920 Februari 2009, 26Februari, 3 Maret, 14 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 1415 April 2009, serta 16April 2009;Bahwa Memo perintah lembur sebagaimana bukti T1 menunjukkan dengansangat terang bahwa kondisi perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah dalam kondisi banyak order, sehingga tidak dapatdibenarkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melakukan Effisiensi,Pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat dibenarkan oleh salah satuHakim Anggota dalam dissenting

No.08 K/Pdt.Sus/2010dan sependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini.3.

Dan hal ini jugasependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini;6.

sore hari,maka dalam sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan demi keutuhanrumah tangga telah menyatakan bersedia melepaskan pekerjaan itu, tetapiPembanding tetap juga mau berpisah;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjungpandan telah memutusperkara yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dengan suara tidak bulat dimanahakim anggota berkesimpulan permohonan Pemohon/Pembanding tidak terbukti danmerupakan pertengkaran biasa dan wajar sehingga permohonan Pemohon ditolak.Sementara Ketua Majelis melakukan Dissenting

Demikian puladalam Pasal 33 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwasuami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara faktafakta yang diperolehdalam persidangan dengan realita kehidupan yang dijalani oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon Terbanding seperti yang dijelaskan oleh Ketua majlisdalam dissenting opinionnya menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan

pertama dan mut'ah sebagaimana telah disepakati;Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan diatas makaputusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Srog tanggal15 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syafar 1438 Hijriyahdapat dikuatkan 22+ 22222 one nn nnn nnn nnn nnn non en nee nnn nnnDISSENTING OPINIONMenimbang bahwa pertimbangan Hakim Anggota 1 berbeda denganKetua Majelis dan Hakim Anggota 2, maka demi keadilan pertimbangan HakimAnggota 1 tersebut diperbolehkan membuat dissenting

opinion danpertimbangan tersebut harus dimuat dalam putusan ini yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tingkatpertama telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) HakimAnggota 2 Pengadilan Tingkat pertama yang disertai denganpertimbanganpertimbangan dari Hakim Anggota 2 Pengadilan Tingkatpertama tersebut, demikian pula halnya pada Pengadilan TingkatBanding telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion

Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks.Dalam Eksepsi:Menimbang bahwa setelah mencermati materi eksepsi yang diajukanTerbanding dahulu Tergugatl Intervensi maupun gugatan Pembanding dahuluPenggugat serta pertimbangan hukum hakim dissenting mengenai eksepsitersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa pertimbangan eksepsi oleh hakimdissenting tersebut sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan hukum eksepsi tersebut

mengandungpengertian yang substantif yaitu apakah kelengkapan dokumen itu sudahmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pengadilan Tinggi bahwakelengkapan dokumen AMDAL, yang dimaksud dalam Pasal 93 UU PLH harusdiartikan secara substantive maka sekalipun dokumen itu secara formal telahdijadikan sebagai kelengkapan penerbitan perizinan akan tetapi perlu diujiapakah AMDAL tersebut cacad hukum atau tidak;Menimbang bahwa sebaliknya hakim dissenting

Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PTTUN Mks.Pendapat hakim dissenting ini juga tidak dapat dibenarkan karena menurutPasal 26 UU No. 32 tahun 2009 tentang PLH maupun berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 yang dimaksud keterlibatanmasyarakat bukan dengan cara mencantumkan namanya sebagai anggotaKomisi AMDAL melainkan keterlibatannya secara prinsip melalui pemberianinformasi yang transparan dan konsultasi publik sebelum kegiatan dilaksanakan;Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti

Menghukum PenggugatPenggugat dalam Rekonpensi/ TergugatTergugatdalam Konpensi tersebut untuk membayar biaya dalam gugatan Rekonpensiini sebesar NIHIL ;16Menimbang, bahwa musyawarah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusandalam perkara tersebut diatas, telah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion),salah seorang Hakim yaitu Hakim Ketua Majelis memberi pertimbangan dan pendapatsebagaimana terurai dalam putusan a quo, yang pada pokoknya memberi kesimpulansebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA ;Menimbang

Opinion (D.O) sebagaimana terurai dibawah ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu memberikan pertimbanganterlebih dahulu terhadap Dissenting Opinion (D.O) yang pada pokoknya menguraikan :e Silsilah atau susunan keturunan alm.

AMA DARUFA gelar BALUGU EROZAGO, maka terbukti gugatan ParaPenggugat tidak lengkap ;e Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan dalam Dissenting Opinion (D.O)tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :Mengenai keturunan atau silsilah keturunan KADUMA ZEBUA Gelar BALUGUWANRU :e Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 menyatakan : Bahwa BALUGUWANDRU memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) istri, yaitu : NEHEGOZEBUA Als.

Ama Jamo,Bapak Para Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RItanggal 07 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971. : Gugatan hanya dapat diajukan terhadapmereka yang mempunyai hubungan hukum ;anMenimbang, bahwa terhadap Dissenting Opinion (D.O) mengenai point 2,gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) menyatakan :Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat pada point 25 menyatakan bahwasebelumnya telah diadakan pembagian warisan diantara kedua anak Alm.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Dissenting Opinion (D.O) tersebut,karena kurang teliti dan tidak cermat, oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbanganpertimbanganhukum Hakim tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan dijadikan dasar didalampertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan NegeriGunungsitoli tanggal 20 Maret 2013 No.39/Pdt.G

.), dan mempunyai nilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut:hal. 8 dari 21 hal Pen.

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakimpermohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error in persona dengankategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Pemohon danPemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard), dan Pemohon dan Pemohon Il harus dihukum membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota

,MH dalam Dissenting OpinionHalaman 26 Huruf g yang Mempertimbangkan terjadinya Kelongsoran diLokasi Proyek dimana Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp.566,000,000, (Lima ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah), padahalsecara jelas dan nyatanyata di dalam persidangan pada PemeriksaanHalaman 11 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGTerdakwa, Saksisaksi yang dihadirkan di muka persidangan telahmenyatakan Pekerjaan Proyek Pembangunan Pelengkap Jalan CisayongCigorowong Kecamatan Sukaratu.

Deka Rachman Budihanto, SH,MH yang mana Hakim Anggota ini lebih fokus, serius dan memperhatikansetiap jalanya Pemeriksaan Persidangan Perkara a quo dari awal sampaidengan akhir pemeriksaan persidangan, sehingga pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Anggota II dalam Dissenting Opinionyang dibuat Oleh Hakim Anggota II tersebut lebih mencerminkankeadaan yang sebenarbenarnya dan berdasarkan faktafaktapersidangan secara utuh baik berdasarkan keteranganketerangan sSaksisaksi yang dihadirkan di dalam

Sehingga kami selaku PenasihatHalaman 13 dari 27 halaman putusan Nomor 278/PID/2019/PT BDGHukum Terdakwa berpendapat, bahwasanya pertimbanganpertimbangandalam Dissenting Opinion yang dibuat Hakim Anggota Il Sdr. DekaRachman Budihanto, SH, MH lebih lengkap dan berdasarkan faktafaktapersidangan, sehingga Keputusan Hakim Anggota II Sdr. Deka RachmanBudihanto, SH, MH dalam Dissenting Opinion yang dibuatnya sangatlahMencerminkan kebenaran materiil sejati sebagaimana di citacitakan olehKUHAP.2.

pada saat terjadi kelongsorantersebut;Berdasarkan halhal yang telah Tim Penasihat Hukum Terdakwa uraikandiatas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian di putus olehMajelis Hakim Tingkat Pertama berikut Dissenting Opinion dari Hakim Anggota IISdr.

,MH selaku Hakim AnggotaIl dalam DISSENTING OPINION pada Putusan Pengadilan TingkatPertama Perkara Pidana Nomor 212/Pid.B/2019/PN.TSM kami PenasihatHukum Terdakwa sangatlah sependapat, karena perbuatan Terdakwatidaklah memenuhi Unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umumsebagaimana Dakawaan Kesatu (Pasal 378 KUHP) atau DakwaanKedua (Pasal 372 KUHP) sebagaimana diuraikan di dalam DISSENTINGOPINION Sdr. Deka Rachman Budihanto, SH.,MH pada halaman 27 dan28;2.

.), dan mempunyai nilaipembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), maka alat buktitersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3, Para Pemohonberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasangkayu yangtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu,Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadiliperkara Istbat Nikah ini;Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda)Menimbang

, bahwa oleh karena Disenting Opinion terhadap perkara initerkait dengan syarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan DisentingOpinion ini ditempatkan di awal pertimbangan hukum, adapun pertimbanganDisenting Opinion dari Hakim Anggota adalah sebagai berikut.Menimbang, bahwa di dalam putusan ini, Hakim Anggota bernamaMazidah, S.Ag., M.H. mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda)sebagai berikut:hal. 8 dari 21 hal Pen.

Bahwa kewajiban hakim dalam menyampaikan pendapatnya terhadapperkara yang diperikasanya tidak selamanya memiliki kesimpulan akhir yangsama, baik itu yang bersifat agreeing opinon maupun yang bersifat concurringopinion, Karena tidak jarang pula hakim memiliki pertimbangan berbeda yangmelahirkan putusan yang berbeda pula atau yang dalam disiplin ilmu hukumdisebut sebagai dissenting opinion, dan pendapat berbeda tersebut harusmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, yang tujuannya adalahmenjunjung

segenap pertimbangan tersebut, menurut Hakimpermohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil error in persona dengankategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Pemohon danPemohon Il harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard), dan Pemohon dan Pemohon Il harus dihukum membayarkeseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannyaperkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti.Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota bernama Mazidah,S.Ag., M.H. memiliki dissenting

opinon (pendapat berbeda), namun demikepastian hukum dalam putusan ini, maka yang bersangkutan tetapmenandatangani putusan ini sebagai pendapat akhir terbanyak Majelis Hakimsebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini.Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anggota berbeda pendapat(Dissenting Opinion) dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II dalam halsyarat formil pengajuan perkara, maka pertimbangan selanjutnya dalamPenetapan ini adalah pertimbangan dua hakim yaitu Ketua Majelis dan HakimAnggota

huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harusdinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi dinyatakansebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini:Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatpendapat yang berbeda (dissenting

sudahmengakui serta mengembalikan pemakaian dana Gampong sesuaitemuan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat; Bahwa oleh karenanya, untuk menyelamatkan keuangan negara dipemerintahan desa, secara administrasi terdapat alasan yang sah untukmemberhentikan sementara sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilinan dan Pemberhentian Keuchikdi Aceh:Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalamMajelis Hakim (dissenting

padatanggal 10 Februari 2009, 1618 Februari 2009, 1920 Februari 2009, 26Februari, 3 Maret, 14 Maret, 17 Maret, 19 Maret, 1415 April 2009, serta 16April 2009;Bahwa Memo perintah lembur sebagaimana bukti T1 menunjukkan dengansangat terang bahwa kondisi perusahaan Termohon Kasasi semulaPenggugat adalah dalam kondisi banyak order, sehingga tidak dapatdibenarkan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk melakukan Effisiensi,Pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat dibenarkan oleh salah satuHakim Anggota dalam dissenting

No.08 K/Pdt.Sus/2010dan sependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini.3.

Dan hal ini jugasependapat dengan Pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yangdikemukakan oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang memutus perkaraini;6.