Putusan Nomor 13 P/HUM/2013bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan telah merugikan hakPara Pemohon;Bahwa selain hal tersebut diatas, penyusunan atau pembentukan PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain belum~ melibatkan pihakberkepentingan (stake holders) seperti Para Pemohon.

12Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan PerundangUndanganPasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor KEP.355/MEN/X/2009 tentang TataKerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.Dengan alasanalasan sebagai berikut:a.Bahwa penyusunan atau pembentukan Peraturan Menteri TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012tentang Syaratsyarat Penyerahan Sebagian PelaksanaanPekerjaan Kepada Perusahaan Lain belum melibatkan pihakberkepentingan (stake holders

A copyright holders exclusive right to sell,lease, or otherwise transfer copies of the protected work to the public.Reproduction right. Copyright. A copyrght holders exclusive right tomake copies or phonorecords of the protected work. Unauthorizedcopying constitutes infringement."

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran:a.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat + responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kemballimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang diantaranya memuat mata anggaran:TunjanganPerbaikan Penghasilan, Penghargaan

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

VAT)SHARE HOLDERS= es* a@ JILCOa 1UNA vico moowesta TOTALInvoice +Tax Invoice PaymentLNG BUYERSSales Purchase AgreementPaymentRequest(100%)(Excl. VAT)oiP Pertamina on behalf GOI ==> (Fungsi JMG)Off Balance Sheet y 4PERTAMINA Seller AppointmentAgreement Gambar I.

Salah satuprosedur dalam pedoman tersebut adalah Pertaminamelakukan transfer/pembayaran PPN JasaPengolahan kepada PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. dan mencatat sebagai Pajak Masukan.Pengelolaan Kas/Bank dan pencatatan pembukuandilakukan oleh Pertamina Operasi Sendiri.Alur Pembayaran Cash Advance dan Penerbitan FakturPajak PPN Jasa Pengolahan LNG pace SKEMA KHASAO PENUGASAN ) PT Badak NGLJ AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS PePoymentinstruction @(10055) Advance Foktur Pajak Pemboyaran,(Exel

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari selurun stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;4. Atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembali membahasdraft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan oleh Sekretariatdewan yaitu dari Drs. Mujianto,MM (alm), yang diantaranya memuat mataanggaran: a.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 tahun 2001 tentang Kedudukan KeuanganDPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Bahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan yaitu dari Sdr. Drs.

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolali tentangpencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentang KedudukanKeuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsif denganmempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atau seluruhmasyarakat Boyolali;Halaman 78 dari 170 Putusan Nomor: 65/Pid.SusTPK/2016/PN.SmgBahwa atas dasar tanggapan Bupati tersebut maka Pansus kembalimembahas draft Ranperda Nomor 1 Tahun 2004 yang diserahkan olehSekretariat dewan, yang di antaranya memuat

Dalam melakukan pembahasan terhadap Ranperda Kab.Boyolalitentang pencabutan terhadap Perda No.4 Tahun 2001 tentangKedudukan Keuangan DPRD Kab.Boyolali hendaknya bersifat responsifdengan mempertimbangkan aspirasi dari seluruh stake holders dan atauseluruh masyarakat Boyolali;4.

VAT) MAcaeSHARE HOLDERS~~s*PERTAMINAGASPRODUCER?iuPy RRLes D JILCOvico moonesa TOTAL Request(100%)(Excl. VAT)Invoice +Tax Invoice Sales Purchase Agreement Qo VF6 Pertamina on behalf GOI=> (Fungsi JMG)Off Balance SheetA Marketing Fee VATOut =z., healPERTAMINA Seller AppointmentAgreement Gambar I. Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:(PSC)AgreementPSC Company dalam pelaksanaan1. Production Sharing Contract antaraPemerintah denganeksploitasi gas.2. Gas Alam hasil produksi PSC diolah menjadi LNG .3.

PengelolaanHalaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 1427/B/PK/PJK/2017Kas/Bank dan pencatatan pembukuan dilakukan olehPertamina Operasi Sendiri;Alur Pembayaran Cash Advance dan Penerbitan Faktur Pajak PPN JasaPengolahanLNG tore SKEMA KHASTRUSTEE GASbe eeACCOUNT PRODUCER PENUGASANya)Poyment(20098)(Excl PPN)J AWorld Class Energy CompanySHARE HOLDERS> @ 2* ry) JILCOPERTASUMA 8 WHC Memord or TeraPaymentInstruction Aa) @(10028) means Foktur Pajak Pembayaran(Excl.

angka 15yang pokoknya menyatakan agar Penggugat, Tergugat dan Tergugat Vmengadakan rapat guna membentuk pembina baru, karena perubahanpembina sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan BeritaAcara Rapat Yayasan Nomor 803 tanggal 28 Oktober 2018 adalah sah danmempunyai kekuatan hukum yang mengikat, bahkan yang perlu danmendesak sekarang ini bukan pergantian pembina baru melainkan semangatbaru dan kebersamaan membangun yayasan agar lebih maju danberkembang dengan melibatkan semua stake holders

., dalam bukunya yang berjudul Hukum PerseroanTerbatas, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 5859dinyatakan bahwa: Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah danberbeda dengan pemiliknya, maka tanggung jawab pemegangsaham, hanya terbatas sebesar nilai sahamnya (limited liability of itsshare holders) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 Ayat (1)UndangUndang Perseroan Terbatas Perseroan tidak bertanggungjawab terhadap utang pemegang saham, (not liable of its shareholders) sebaliknya pemegang saham

YahyaHarahap, S.H, dalam Bukunya yang berjudul Hukum PerseroanTerbatas, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2009, halaman 5859dinyatakan bahwa:"Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda denganpemiliknya, maka tanggung jawab pemegang saham, hanyaterbatas sebesar nilai sahamnya (limited liability ofits share holders)sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) Undang UndangPerseroan Terbatas 2007;...

Perseroan tidak bertanggung jawabterhadap utang pemegang saham (not liable of its share holders)sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utangPerseroan" ; 4.

Ltd.Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.LI11,sama dengan bukti Penggugat P 8 ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.LII12,sama dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu P5;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.III13,yaitu Notice of Special Share Holders Meeting ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.I.II14,yaitu Perihal Tanggapan atas Surat Undangan RUPS tanggal 07 Januari 2014 yang ditandatangani

Roy Andre Da Costa , SH dan Ria Muliati Irawan, SH ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.III15,Yaitu Notice of Special Share Holders Meeting tanggal 21 Januari 2014 ;Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T.I.II16,yaitu tentang Penghentian Penyidikan atas nama Kazuto Hayashi tanggal 09 Oktober2014 ;Menimbang, bahwa Tergugat HI mengajukan bukti T.III 1, yaitu BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

SMHP yang akan diselenggarakan pada hari Kamis,tanggal 10 Maret 2011 sesuai dengan surat no.037/SMHPRUPSLB/11/2011 tertanggal 18 Februari 2011 dengan agenda rapat sebagaiberikut:Report from the Share Holders for the payment of the shares(menyampaikan Laporan Setoran Modal perseroan dari parapemegang saham);Granting of approval of the report from the share holders for thepayment of the share (memberikan persetujuan Laporan SetoranModal dari para pemegang saham perseroan);Granting of approval to Increase

SMHPyang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2011 adalah sebagaiberikut: (kutipan)Agenda Pertama:Laporan dari Pemegang Saham untuk pembayaran saham (Report fromthe Share Holders for the payments of the shares)Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada masingmasing pemegangsaham yaitu PT.

SMHP pada tanggal 18 Februari 2011 telah mengundang paraPenggugat untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.SMHP yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011dengan agenda rapat sebagai berikut:e Report from the Share Holders for the payment of the shares(menyampaikan Laporan Setoran Modal perseroan dari parapemegang saham);e Granting of approval of the report from the share holders for thepayment of the share (memberikan persetujuan Laporan SetoranModal dari para

PHILIP AGUSTINUS PUTRA TRISNADI, SpOG, dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham (Share Holders) Seri B pada PT.

Jakarta dengan jabatan selaku SalesRepresentatative LPG Rayon IV Domestik PT Pertamina(Persero) ; Bahwa ahli mempunyai tugas memberikan pelayanan terbaikkepada Setake Holders di Wilayah Depok, Bogor, Sukabumi danCianjur dan memberikan pembinaan kepada Agen LPG dan MitraKerja lainnya diwilayah Depok, Bogor, Sukabumi dan Cianjur; Bahwa LPG adalah gas cair yang terdiri dari gas butane danpropane, instansi yang diberikan kewenangan oleh pemerintahuntuk memproduksi LPG adalah PT Pertamina (Persero); Bahwa

Perseroan tidakbertanggungjawab terhadap utang pemegang saham (notliable of its share holders) sebaliknya pemegang saham tidakbertanggung javab atas utang Perseroan ;5.

Bahwa Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan usaha perbankanseharusnya melakukan prinsip kehatihatian (prudential banking), goodcorporate governace (GCG), fairness, honestly, transparans, dan lainsebagainya sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perbankan danperaturan perundangundangan yang berlaku, bersifat adil kepada parapemangku kepentingan (stake holders) terutama kepada para nasabahnyakarena bank hanya dapat hidup dari nasabah;9.

372 KUHPidana dan Para Penggugat dalam waktu dekat ini akanmereservier haknya untuk melaporkan Tergugat I kepada pihak yangberwajib/Kepolisian RI, seharusnya Tergugat I dalam melaksanakantugas dan usaha perbankan melakukan prinsip kehatihatian (prudentialbanking), good corporate governace (GCG), fairness, honestly,transparans, dan lain sebagainya sebagaimana yang diharuskan olehperaturan perbankan dan peraturan perundangundangan yang berlaku,bersifat adil kepada para pemangku kepentingan (stake holders

selaku Anggota DPRD Kabupaten Boyolalitelah di dakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkankerugian Negara akibat PERDA Nomor 3 Tahun 2004 tentangAPBD Kabupaten Boyolali tahun 2004 tidak Pararel/linier denganobjectum litis yaitu Surat Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003 maka jelas dakwaan yang disusun tersebut adalahabuse of power dan secara nyata adalah cacat hukum karenaseharusnya Kejaksaan Negeri Boyolali yang merupakanrepresentasi eksekutif dari Pemerintah atau para stake holders

Bertanggungjawab dengan memperhatikanasas kesusilaan dan kepatutan maksdnyaadalah artinya pengelolaan keuangandaerah itu harus mencoba untuk melayanisetiap Stake holders ataubertanggungjawab kepada publik dan40lembagalembaga Stakeholders ;Bahwa maksudnya adalah tindakan yangmengakibatkan pengeluaran atas beban APBDhanya dapat dilakukan setelah APBD ditetapkan.Ini berarti bahwa proyekproyek tidak bolehmendahului APBD. Artinya proyek baru adasetelah APBD ada/ ditetapkan.

;Kerugian ImaterilBahwa kerugian Kedelapan yang diderita Penggugat adalah kerusakannama baik dan kredibilitas untuk bersosialisasi dalam lingkungan:1. internal BAPETEN;2. eksternal BAPETEN, pemangku kepentingan (stake holders): instansipemerintah, pemegang izin, perguruan tinggi dan asosiasi profesi; dan3. keluarga, handai taulan dan komunitas sosial masyarakat umum;Bahwa kerugian Kesembilan yang diderita Penggugat adalah terjadipembunuhan karakter (character assassination) karena Tergugat telahmembangun

VAT) PYRE ANeo A World Class Energy CompanySHARE HOLDERS a (@s* JILCOPayment PERTAMINA vico moowesta TOTALLNG BUYERS PaymentRequestE> ( a 1) Tax Invoice Sales Purchase Agreement eo Pertamina on behalf GOI >> (Fungsi JMG)Off Balance Sheet wsSeller Appointment A iarkciing ree vaTOutAgreement PERTAMINA Gambar I. Skema Khas Bisnis LNGKeterangan:1. Production Sharing Contract (PSC) Agreement antara Pemerintahdengan PSC Company dalam pelaksanaan eksploitasi gas;2.

Koba Tin tahun 2007;3 (tiga) lembar Berita Acara Penertiban Bijih Timah tanggal 17 Pebruari2004;1 (satu) Odner Debit Note tahun 20031 (satu) Odner Debit Note tahun 20041 (satu) Odner Debit Note tahun 20051 (satu) Odner Debit Note tahun 20061 (satu) Odner Debit Note tahun bulan Januari tahun 2007;1 (satu) Odner Debit Rekening Koran tahun 2003 s/d tahun 2007;1 (satu) Odner Debit Note Rekening Koran tahun 2006;1 (satu) buku Share Holders Dewan Komisaris Minute Book PeriodeFrom 10032000;Cash Voucher