Ditemukan 295984 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-08-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. BHAKTI KSATRYA UTAMA VS BENNY RAMBE;
220 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. BHAKTI KSATRYA UTAMA VS BENNY RAMBE;
Register : 03-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2023 Tanggal 18 April 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. MULIA RAYA PRIMA;;
143 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. MULIA RAYA PRIMA;;
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 17-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/TUN/2022 Tanggal 24 Februari 2022 — KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
67 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
Register : 11-04-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. BUMI BORNEO INTI;;
176 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
176 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. BUMI BORNEO INTI;;
Register : 01-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS;
215 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
215 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS;
Rasuna Said, Kav. 67 Kuningan, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Cahyo RahadianMuzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor M.HH.HH.07.0429 tanggal 5 Oktober 2020;ll. YAYASAN PENGUSAHA BANYUMAS, berkedudukandi Purwokerto, yang diwakili oleh lEvelin Tjiong,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua, dan CiptoHalaman 1 dari 6 halaman.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YayasanPengusaha Banyumas;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal19 Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YayasanPengusaha Banyumas;4.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19Juni 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YayasanPengusaha Banyumas;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor AHU0000440.AH.01.05.Tahun 2019, tanggal 19 Juni2019, Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan PengusahaBanyumas;4.
Register : 19-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — ., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
677 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
677 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 19-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — ., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
648 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
648 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 18-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 PK/TUN/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM VS YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
242 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM VS YAYASAN DAYAH BUSTANUL ULUM LANGSA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Putusan Nomor 27 PK/TUN/2021Termohon Peninjauan Kembali;DanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H. R.
Tahun 2018,tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumYayasan Dayah Bustanul Ulum, sampai adanya putusan Pengadilanyang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalamperkara ini:Dalam Pokok Sengketa:1.2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Yayasan Dayah Bustanul
Ulum;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0010455.AH.01.04.
Register : 08-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 08-10-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 K/TUN/2020 Tanggal 28 Juli 2020 — MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M.Hum VS YAYASAN DWIJENDRA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
145 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
MADE SUMITRA CHANDRA JAYA, M.Hum VS YAYASAN DWIJENDRA DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Register : 03-02-2023 — Putus : 30-03-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 K/TUN/2023 Tanggal 30 Maret 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN;;
375 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
375 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. MURNI ALDANA MANAJEMEN;;
Register : 18-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ASIA CARTON LESTARI;;
125 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. ASIA CARTON LESTARI;;
Register : 08-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/TUN/2019 Tanggal 21 Nopember 2019 — ., DKK DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
163 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Putusan Nomor 574 K/TUN/2019dan Konsultan Hukum pada AFP Law Firm, beralamat diSurabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli2019;Para Termohon Kasasi;DanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R.
, Jakarta 12940:Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN1.Mengabulkan permohonan penundaan objek gugatan dari ParaPenggugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya SuratKeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU0003868.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018, atas namaYayasan Masjid Jami Desa Tebuwung;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 574 K/TUN/2019AHU0003868.AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018, atas namaYayasan Masjid Jami Desa Tebuwung.4.
Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0003868.AH.01.04Tahun 2018, tanggal 20 Maret 2018, tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Yayasan Masjid Jami Desa Tebuwung;3.
Putusan Nomor 574 K/TUN/2019dengan peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Pasal 13ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 2 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan PermohonanPengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasarserta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Yayasan serta bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik khususnya asas keterbukaan, oleh karenanya daligugatan Para Penggugat
Putus : 15-01-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 76/PDT/2012/PTK Tanggal 15 Januari 2013 — Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q. Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
50 — 23
50 — 23
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia C.Q. Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia C.Q. DirekturJendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia CQ. KepalaKantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HamProvinsi Nusa Tenggara Timur C.Q.
Register : 19-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 05-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — ., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
209 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 03-02-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — ., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
213 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 17-03-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 K/TUN/2022 Tanggal 27 April 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. LASKAR MERAH PUTIH VS MUHAMMAD ARSYAD CANNU, DK;
205 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. LASKAR MERAH PUTIH VS MUHAMMAD ARSYAD CANNU, DK;
Register : 27-01-2022 — Putus : 22-03-2022 — Upload : 20-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/TUN/2022 Tanggal 22 Maret 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN KAWALUYAAN (diwakili James Nangoi);
273 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
273 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. YAYASAN KAWALUYAAN (diwakili James Nangoi);
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DHARMA ORATMANGUN, DKK VS MARULAM JUNIASI HUTAURUK, DKK;;
56 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. DHARMA ORATMANGUN, DKK VS MARULAM JUNIASI HUTAURUK, DKK;;
Register : 11-09-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 31-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;;
96 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA;;
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2021 Tanggal 4 Maret 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. RATNA DEWI ANTARINA, DKK;
136 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. RATNA DEWI ANTARINA, DKK;
Laoly,jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Rahadian Muzhardan kawankawan, jabatan Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HH,07.0437, tanggal 19 Desember 2019;ll.
Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda:Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNomor: AHU.AH.01.061 tertanggal 29 Juli 2019, Perihal: PencabutanSurat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah Belajar AktifIndonesia 1996 Nomor: AHUAH.01.060006729 tanggal 19 September2017, dan tindakan lainnya yang didasarkan pada OBJEK SENGKETAselamapemeriksaan berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatanhukum tetap;DALAM POKOK SENGKETA:1.2.Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.061 tertanggal29 Juli2019, Perihal: Pencabutan Surat Penerimaan Perubahan DataYayasan Sekolah Belajar Aktif Indonesia 1996 Nomor: AHUAH.01.060006729 tanggal 19 September 2017;Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU.AH.01.061 tertanggal 29 Juli 2019, Perihal: Pencabutan SuratPenerimaan Perubahan Data Yayasan Sekolah