Ditemukan 66 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pemberantasan
pembrantasan
pemberaantasan
pembarantasan
pemberantasanã
pembertantasan
pemeberantasan
Register : 18-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Bgr Tanggal 5 Juni 2017 — ARIO RAHARJO Alias ARIS RCM Alias ERLAN TARUNA ALias RIKO
230 — 97
230 — 97
Nomor 21 tahun2007 tentang pemberantasaan tindak pidana perdagangan orang yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. UnsurSetiap Orang;2.
Putus : 29-12-2011 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2011/Pn.Sby Tanggal 29 Desember 2011 — H.M. HASI
KEJAKSAAN NEGERI JEMBER
57 — 21
57 — 21
HASI tidak terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 3 joPasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasaan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No.20 tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidanakorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2 Menyatakan membebaskan Terdakwa Drs. H.M.
Register : 06-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2030/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERRY WIYANTO, SH
Terdakwa:
EKO BUDI SETIONO
147 — 60
HERRY WIYANTO, SH
Terdakwa:
EKO BUDI SETIONO
147 — 60
Brt.bom bunuh diri tersebut banyak menimbulkan korban jiwa dankerusakanfasilitas publik.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Terorismesebagaimana telah ditetapbkan menjadi Undangundang Nomor 15 Tahun 2003Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;ATAUKEDUABahwa Terdakwa EKO BUDI SETIONO bersamasama dengan DITA aliasABU HALIM, TRI alias BONDAN,
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2554 — 1629
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
adalah warga negara Indonesia yang yang pernahmenjadi Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor Register73/Pid.SusTPK/2014/PN JAP tertanggal 1 Desember 2014 yangdisidangkan di Pengadilan Tipikor Klas 1A JayapuraPapua kemudiandinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasaan
Register : 16-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 19 / Pid.Sus/2017/PN.Kpg Tanggal 24 Mei 2017 — MARTHA KALI KULLA
181 — 79
181 — 79
NOVI, YUSAKdan DIANA AMAN alias MAM DIANA adalah untuk mengekploitasikorban karena setelah itu korban meninggal dunia di Malaysia tanpaada pertanggung jawaban apapun sebagaimana keteranganKARTIKA dari KBRI Kuala Lumpur memastikan bahwa korbanYUFRINDA bekerja di majikan yang bernama CONRAD WEE HOETHONG yang beralamat di Blok A174 AWANA PURI CONDOTAMAN MUTIARA BARAT CHERAS.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur pada pasal 4 jo Pasal 48 UndangUndang Nomor 21 Tahun2007 Tentang Pemberantasaan
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/ /2015/PN Plk Tanggal 24 Februari 2016 — dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE
118 — 27
118 — 27
Pasal 18 ayat (1) huruf a,bUndangUndang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasaan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang HukumPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;2.