Ditemukan 150793 data
Tuan FRANKY
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
23 — 0
- MENYATAKAN PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN :
- BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN PABRIK PT.
BILLITON PLYWOOD BERALAMAT DI DUSUN KAMPUNG ILIR, DESA BANTAN, KECAMATAN MEMBALONG, KABUPATEN BELITUNG; DAN
- BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN RUMAH BERALAMAT DI JALAN ENDEK NOMOR 42/743 (TERMOHON SALAH KETIK, BUKAN 42/743 NAMUN HARUSNYA ADALAH NOMOR 743) KECAMATAN TANJUNG PANDAN, KABUPATEN BELITUNG
ADALAH TIDAK SAH.
7.
YUSPITA ASTRI BINTI YUDHO ADMOJO Alias UPIK
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT Cq DIR RES NARKOBA POLDA NTB Cq SUBDIT II RES NARKOBA POLDA NTB
140 — 118
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan penggeledahan sebagaimana Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.DAH/74/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 25 Juni 2020 dan penyitaan sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin TA/77/VI/2020/Dit Resnarkoba tanggal 30 Juli 2020 yang dilakukan oleh Termohon tidak sah;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan kembali seluruh barang-barang yang disita
MARISA MELSIA
Termohon:
Loka Pengawas Obat dan makanan POM di Kota Baubau
198 — 95
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon pada Rumah Cantik dan Stockis DRW Skincare di Jl.
Sultan Hasanuddin No.9, RT 04/RW 01, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara milik Pemohon adalah tidak sah;
- Menyatakan tindakan Penyitaan beserta akibat turutannya yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Menyatakan bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak berdasar hukum dan
Bahwa secara khusus, Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia dalam Perkara Nomor : 21/PUUXII/ 2014, tanggal 28 April2015 telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa PenetapanTersangka, Penggeledahan dan Penyitaan merupakan objekpraperadilan;Bahwa Pada Tanggal 10 Maret 2020 di Rumah/Tempat Usaha yangdimiliki dan dikelola oleh Pemohon digeledah dan sebagianbarang/produknya disita oleh Termohon tanpa menunjukan SuratPerintah Penggeledahan dan Penyitaan dari Penyidik serta IzinPenetapan Penggeledahan
Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 KUHAP, untukkepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahanHalaman 7 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Baurumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badanmenurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang yangberlaku.
Bunyi lengkap ketentuan Pasal 32 KUHAP adalah sebagaiberikut :Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukanpenggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian ataupenggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalamundangundang ini;3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 KUHAP ini penyidikdapat melakukan penggeledahan rumah atau pakaian ataupenggeledahan badan menurut tatacara yang diatur dalam KUHAP.Tata cara penggeledahan menurut KUHAP diatur dalam Pasal 33KUHAP;4.
dan dalam hal penghuni rumahtidak berada ditempat petugas dapat melaksanakan penggeledahan dengansyarat harus disaksikan oleh Kepala desa ditambah dua orang saksi dari wargadesa yang bersangkutan;Menimbang, bahwa sedangkan penggeledahan dalam keadaanmendesak masih menurut M.Yahya Harahap, SH, dalam bukunya (pembahasanpermasalahnan dan = penerapan KUHAP penyidik dan penuntutan)penggeledahan dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu ada ijin KetuaHalaman 61 dari 67 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN BauPengedilan
melaporkankepada Ketua pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan persetujuannya;Menimbang, bahwa sedangkan penggeledahan dalam keadaanmendesak harus ada Surat perintah penggeledahan dari penyidik tanpa surat IjinKetua Pengedilan Negeri setempat terlebin dahulu (pasal 125 KUHAP) dansetelah melakukan Penggeledahan penyidik wajib membuat berita acarapenggeledahan dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan untukmendapat persetujuan penggeledahan tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut
Zulkarnain, SH.
Terdakwa:
Ronny Irawan
70 — 61
I (satu) lembar foto rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan Dakota Blok 06 Komplek Kosekhanudnas IV Biak
2 (dua) lembar foto ruang tamu dan almari hias dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
m. 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumah Terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
n. 1 (satu) (embar foto kamar tidur anakdalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
o. 1 (satu) lembar foto ruang dapur dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
p. 1 (satu) lembar foto kamar mandi dalam rumah Terdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak
q. 1 (satu) lembar foto gudang belakang dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak.
1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dari PT Pegadaian Cabang Biak Nomor : 303/11665.00/2018 tanggaJ 19 Nopember 2018
s. 1 (satu) lembar Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB : 4746/NNF/Xl/2018 tanggal, 28 Nopember 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkasolehpetugas Satpom Lanud Manuhua dan petugasSatprov Kosekhanudnas IV Biak.m) 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumahTerdakwa saat dilakukan penggeledahan olehpetugas Satpom Lanud Manuhua dan petugasSatprov Kosekhanudnas IV Biak.n) 1 (Satu) lembar foto kamar tidur anak dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas SatprovKosekhanudnas IV Biak.0) 1 (satu) lembar foto ruang dapur dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas
SatprovKosekhanudnas IV Biak.p) 1 (satu) lembar foto kamar mandi dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas SatprovKosekhanudnas IV Biakq) 1 (satu) lembar foto gudang belakang dalam rumahTerdakwa saat penggeledahan oleh petugasSatpom Lanud Manuhua dan petugas SatprovKosekhanudnas IV Biak.r) 1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara PenimbanganBarang bukti Narkotika jenis Sabusabu dari PTPegadaian Cabang Biak Nomor303/11665.00/2018 tanggal 19 Nopember 2018.Ss)
dari hasil penggeledahan dikamar saksi ditemukan 4 (empat) bungkus paket Sabusabu.
oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biakm. 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumah Terdakwa saatdilakukan penggeledahan oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak1 (satu) lembar foto kamar tidur anak dalam rumah Terdakwasaat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhuadan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak1 (Satu) lembar foto ruang dapur dalam rumah Terdakwa saatpenggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua danpetugas
oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biakm. 3 (tiga) foto ruang kamar tidur dalam rumah Terdakwa saatdilakukan penggeledahan oleh petugas Satpom LanudManuhua dan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biakn. 1 (Satu) lembar foto kamar tidur anak dalam rumah Terdakwasaat penggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhuadan petugas Satprov Kosekhanudnas IV Biak0. 1 (Satu) lembar foto ruang dapur dalam rumah Terdakwa saatpenggeledahan oleh petugas Satpom Lanud Manuhua danpetugas
MOH.AMIN
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI , Cq KAPOLDA JATIM Cq.KAPOLRES JEMBER
77 — 11
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap Pemohon Moh. Amin sah dan berlaku;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);
PERKAP No. 12 Tahun 2009 :Dalam hal melaksanakan penangkapan petugas wajib mempertimbangkansebagai berikut:b.Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.Pasal 76 Ayat 2 PERKAP No. 12 Tahun 2009 :Tersangka yang telah tertangkap tetap diperlakukan sebagai orang yangbelum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di Pengadilan.Bahwa tindakan penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHONternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan suratperintah Penggeledahan karena
Dalam waktu 2 hari setelah memasuki atau menggeledah rumah,harus dibuat suatu berita acara dan turunannya harus disampaikankepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.Pasal 36 KUHAP :Dalam hal penyidik melakukan hal penggeledahan diluar wilayahhukumnya dan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33,maka Penggeledahan tersebut harus mengetahui Ketua PengadilanNegeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum itu dilakukan.Bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap
Selanjutnya proses penggeledahan danpenyitaan yang dilakukan Termohon telah sesuai dengan aturanhukum dan mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diaturdalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 75 KUHAP,sebagaimana surat Perrintah Penggeledahan No. SPDah/98/VIII/2019/Reskoba tertanggal 8 Agustus 2019 dan segalaHalaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmrsuratsurat yang berkaitan dengan penggeledahan akan disampaikandalam tahap pembuktian nantinya ;c.
SprinHalaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN JmrKap/123/VIII/2019/Reskoba yang dikeluarkan oleh Polres Jember tertanggal08 Agustus 2019 serta tembusanya kepada keluarga Tersangka, selanjutnyadiberi tanda T4;.Foto copy Berita Acara Penangkapan tertanggal O08 Agustus 2019,selanjutnya diberi tanda T5;Foto copy Surat Perintah Penggeledahan yang dikeluarkan oleh PolresJember tertanggal 08 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T6;Foto copy Berita Acara Penggeledahan yang tertanggal 08 Agustus
ABDUS SYAKUR sekaligus dihadapan Pemohondengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, Surat Perintan Penyelidikan,Surat Perintah Penyitaan, Surat Perintah Penggeledahan serta SuratPerintah Penangkapan bahwa Saksi bersama Tim merupakan petugasdari Satreskoba Polres Jember. Selanjutnya Saksi menyampaikan mohonbantuan kepada Ketua RT untuk menyaksikan proses penggeledahanHalaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Jmrdirumah Pemohon dan juga penggeledahan pada badan Pemohon.
SIANE PANTHER
Termohon:
Kepala Kepolisian RI cq. Kapolda Gorontalo cq. Diserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo
142 — 93
- Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penggeledahan adalah tidak sah;
- Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penyitaan adalah tidak sah;
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;
Dandy ALamsyah bin Agusdin
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang cq, Kepala Satuan Reskrim Polres Kota Pangkalpinang
82 — 5
MENGADILI:
- Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan, Penyitaan dan Penetapan Tersangka atas nama Tersangka Dandy Alamsyah Bin Agusdin adalah sah menurut hukum,
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.
KWAN A SAN
Termohon:
KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Tengah Dirresnarkoba Polda Sulteng
75 — 11
Menyatakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon diwilayah hukum Pengadilan Negeri Palu beralasan hukum dan sah menurut hukum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil
38 — 0
Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
DESI SINAGA
Termohon:
KAPOLRI C.q. KAPOLDASU C.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan
16 — 6
-
- Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan atas diri Pemohon serta penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-
HALIM SUSANTO
Termohon:
Kepala Subdirektorat VI Jaksi Diretorat Tidak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
974 — 816
M E N GA DI L I
- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dengan segala kaitannya (penyidikan/penggeledahan/penyitaan/penahanan) ;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya";
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;
Novrita Susanti
Termohon:
Kasat Narkoba Polres Inhu
140 — 75
- Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapan Tersangka, penangkapan dan penahanan serta perpajangan penahanan yang dilakukan oleh Termohon dalam penyidikan perkara ini adalah sah secara hukum;
3.Membebankan biaya perkara kepadaPemohon sebesar nihil.
Pemohon maupun ;Bahwa Termohon melakukan Penggeledahan di dasarkan kepada Pasal 34ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam hal penyidik melakukan Penggeledahan seperti yang dimaksut ayat(1) Penyidik tidak di perkenankan memeriksa atau menyita surat , buku dantulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindakpidana yang bersangkutan, kecuai benda yang berhunbungan dengantindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakanuntuk melakukan
Menerbitkan surat perintah penggeledahan nomor : SP.Dah/34/Res.4.2/VII/2020/Res Narkoba tanggal 16 Juli 2020 dengan tindaklanjut :1. Membuat berita acara penggeledahan;2. Membuat surat permohonan persetujuan penggeledahan nomor: B/34.a/RES.4.2/VII/2020/Res Narkoba tanggal 22 Juli 2020kepada Ketua Pengadilan Negeri Indragiri Hulu;3. Menerima surat penetapan persetujuan penggeledahan nomor :112/ Pen.Pid/2020/PN.Rgt tanggal 27 Juli 2020 dari KetuaPengadilan Negeri Indragiri Huluj.
Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohontidak didukung 2 (dua) alat bukti yang sah sebab hanyaberdasarkan keterangan 1 (satu) orang bernama MUHAMMADTAHER Alias UNIANG.Bahwa dalil ini tidak benar dan keliru karena jelas tangkap tangandan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Termohonterhadap kakak Pemohon merupakan rangkaian dari telahHalaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Rgttertangkap tangannya Tersangka MUHAMMAD TAHER AliasUNIANG sesaat setelah membeli Narkotika
Menyatakan bahwa tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapanTersangka, penangkapan dan penahanan serta perpajangan penahananyang dilakukan oleh Termohon dalam penyidikan perkara ini adalah sahsecara hukum;3.
Surat perintah penggeledahan nomor : SP.Dah/34/Res.4.2/ VII/2020/ResNarkoba tanggal 16 Juli 202015. Berita acarapenggeledahan;16. Surat permohonan persetujuan penggeledahan nomorB/34.a/RES.4.2/VII/2020/Res Narkoba tanggal 22 Juli 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri IndragiriHulu;17.Surat penetapan persetujuan penggeledahan nomor : = 112/Pen.Pid/2020/PN.Rgt tanggal 27 Juli 2020 dari Ketua Pengadilan NegeriIndragiriHulu.18.
42 — 0
Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
46 — 0
Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
127 — 32
Menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum selanjutnya sah menurut hukum;3. Menolak ganti rugi terhadap Pemohon;4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
yang dilakukan olehTermohon dengan cara memasuki tempat tinggal Pemohon dan merusak pintu dengan tidakdisaksikan oleh seorangpun warga setempat atau dari Ketua RT setempat merupakan bentukpelanggaran hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan ini lebih lanjut, terlebihdahulu akan dikemukakan tentang penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di bawah ini;Menimbang, bahwa Penggeledahan dibagi menjadi 2 macam, yaitu rumah tempatkediaman dan penggeledahan badan dan atau pakaian, yang
Perbedaan sifat inidengan sendirinya membawa perbedaan dalam tata cara pelaksaan penggeledahan;1) Penggeledahan Keadaan Biasa atau dalam keadaan normal, adalah penggeledahan yangdilakukan dengan cara aturan umum yang ditentukan dalam Pasal 33 KUHAP.
Tata carapenggeledahan yang diatur dalam Pasal 33 KUHAP, pedoman utama dalam tindakanpenggeledahan dan sedapat mungkin setiap tindakan penggeledahan harus berpedomanpada pasal 33 KUHAP sebagai aturan umum;Tata cara atau prosedur penggeledahan dalam keadaan biasa :a) Harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1 KUHAP)sebelum melakukan tindakan penggeledahan.
Petugas POLRI yang bertindakmelakukan penggeledahan harus membawa dan memperlihatkan surat tugasnya kepadapenghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Ketentuan ini sangat beralasansekaligus guna menghindari terjadinya penggeledahan yang berulangulang tanpa setahupejabat penyidik. Apabila penggeledahan dilakukan tanpa surat tugas, bisa saja orang yangtidak bertanggung jawab menyamar melakukan penggeledahan.
Tanpa dihadiri 2 orangsaksi, pemasukan rumah dan penggeledahan dianggap merupakan pemasukan danpenggeledahan liar dan dianggap tidak sah.21(2) Jika tersangka atau penghuni rumah tidak setuju dan dia tidak menghadiri, makapenggeledahan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua lingkungan dengan duaorang saksi.(3) Kewajiban membuat berita acara penggeledahan oleh petugas yang melakukantindakan penggeledahan.2) Penggeledahan Dalam Keadaan Mendesak, diatur dalam Pasal 34 KUHAP, yaitu apabiladitempat
45 — 0
Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
1.YULIATI
2.JHONSON
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, cq Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
19 — 1
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Termohon;
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak permohonan Praperadilan para Pemohon;
- Menyatakan Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan para Pemohon yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah (Termohon) adalah sah menurut Hukum ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
27 — 0
Menyatakan tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
171 — 56
Menyatakan barang bukti berupa:- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu seberat 0,14 gr (nol koma empat belas gram), (ditemukan pada saat penggeledahan di bawah kasur tempat tidur terdakwa)- 4 (empat) buah plastik klip bening transparan kosong ukuran kecil.
(ditemukan pada saat penggeledahan di atas meja dalam kamar terdakwa);- 2 (dua) buah korek mancis gas;- 1 (satu) buah karet dot warna hitam;- 1 (satu) buah kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia model 5800d-1 type: RM-356 warna hitam berikut simcard;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Sufriyansyah alias Yusuf Bin Sahrial;6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
(ditemukan pada saat penggeledahan diatas meja dalam kamarterdakwa);3. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Model 5800d1 Type:RM356 warnahitam berikut simcard;4. 2 (dua) buah korek mancis gas;Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN MbnHalaman 2 dari 31 halaman5. 1 (Satu) buah karet dot warna hitam;6. 1 (Satu) Buah Kaca Pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;4.
Sesampainya dirumah terdakwa saksi FEBRIARDIANSYAH Bin NARUSMAN dan saksi YOGI EKO SAPUTRO langsungmelakukan penggeledahan rumah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksiSipil yaitu saksi TRI ANDIKA JAYA Bin YASMIN dan saksi MARZUKI MARBUNBin ISMAIL MARBUN, pada saat penggeledahan saksi FEBRI ARDIANSYAH BinNARUSMAN dan saksi YOGI EKO SAPUTRO ditemukan barang bukti berupa:a. 1 (satu) Paket kecil yang dibungkus plastik klip bening transparan yangdidalamnya berisikan serouk Kristal warna putih diduga
MARZUKI MARBUN Bin ISMAIL MARBUN, di persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi menjadi saksi penggeledahan rumah Terdakwa yangdigeledah personel Sat.
Resnarkoba Polres Batang Hari yaitu Saksi YogiEko Prasetyo dan Saksi Febri Ardiansyah sehubungan dengan dugaanperkara tindak pidana narkotika jenis shabu; Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 21April 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa di RT01 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, KabupatenBatanghari; Bahwa Saksi ikut menjadi saksi penggeledahan rumah Terdakwatersebut karena awalnya Terdakwa dibawa oleh Petugas Polisi Salt.Resnarkoba Polres
TRI ANDIKA JAYA Bin YASMIN, di persidangan telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksimenyaksikan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwasehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis shabu; Bahwa penggeledahan rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21April 2017 sekira Pukul 20.00 Wib di rumah tempat Terdakwa tinggalyaitu di RT 01 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan MuaraBulian, Kabupaten Batanghari
Fery Fadli
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
7 — 0
MENGADILI:
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan tindakan hukum Penangkapan, Penahanan, penyitaan dan penggeledahan terhadap diri Pemohon adalah Sah Menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon