Wayan Suatra;Bahwa saksi mengenal saksi Dewa Putu Wirta karena mitra kerjadimana saksi sebagai makelar tanah dan saksi Dewa Putu Wirtasebagai pengembang;Bahwa saksi pernah mengambil uang di bank yang merupakan komisihasil menjual tanah.Yang pertama sebesar delapan juta rupiahmerupakan komisi dari tanah yang berlokasi di belakang pompa bensinPanarukan dan kedua sebesar dua puluh dua juta lima ratus riburupiah yang merupkan komisi tanah di Kerobokan;Bahwa saksi berbicara dengan saksi Dewa Putu Wirta

Widawati Hanum, BA, Kasubsi Pengendalian Tanah;Supriyadi, Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah.Yang menyatakan dikuasai/dimiliki oleh Tergugat II atau Soenario HarjantoOngkowidjaja adalah tidak benar atau keterangan palsu, karena ParaPenggugat sejak tahun 1944 sampai saat ini telah bertempat tinggal di JalanPetojo Utara VIl Nomor 4, RT.015/RW.003, Kelurahan Petojo Utara,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah.yang mana dalam hal ini Lukman binMakam selaku pemohon penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10105pada saat itu menyampaikan bukti kepemilikan atau perolehan/alas hakberupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Dan Pemasangan TandaBatas Bidang Tanah yang turut diketahui dan ditandatangani oleh saksi saksi dari lembaga desa

Penerbitan Sertipikat Bukti Hak atas tanah.Yang mana semua Ketentuan dan persyaratanpersyaratan tersebut telahlengkap dan terpenuhi sebagaimana Bukti T5 dan T6 yaitu Buku tanah danwarkah serta lampirannya dari SHGB objek sengketa dan ke3 SHGB obyeksengketa yaitu: Sertpikat Hak Guna Bangunan No.1613/Delima tanggal 1 Juli 2013,dengan Surat Ukur No.00416/2013 tanggal 26 Juni 2013 seluas2.191.M2 atas nama Tergugat II / Intervensi (HALOMOANNAPITUPULU) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru

menentukan hubungan hukum serta penggunaan peruntukkannyalebih lanjut dari tanah tersebut, telah dikeluarkan KepPres No.32 Tahun 1979,dan sebagai tindak lanjut telah dikeluarkan Per.Mendagri No.3 Tahun 1979.Maksud dari kedua peraturan dimaksud kecuali menegaskan status tanahsebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara, pada saat berakhirnya hakatas tanah asal konversi hak Barat, juga dimaksudkan untuk mengaturkebijaksanaan menyeluruh dalam rangka penataan kembali penggunaan,penguasaan dan pemilikan tanah.Yang

pelelanganumum.Didalam Undang Undang Pokok Agraria tentang alashak tanah,Hakpenguasaan atas tanah adalah hak yang berisikanPage 50 of 78serangkaianwewenang, kewajiban dan/atau. larangan bagipemegang hak dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuatsesuatu dengan tanah, Alas hak alamiyah ketika adanya kematianseseorang. berupa Jual Beli, tukar menukar, Hibah, lelang,pemberian/hadiah, pemasukan perusahaan, Hibah wasiat dan lelang.Kalau bukti alas hak atas tanah yang pertama dan yang utama adalah 1Sertifikat Tanah.Yang

secara melawan hukum oleh Tergugat menurutketerangan Tergugat penguasaannya atas tanah tersebut berdasarkanSKGR No. 593.83/SKGR/BKNK/ 2014/56 tanggal 22 April 2014 antaraTergugat selaku pembeli dan Tergugat Il selaku penjual yang ikut ditandatangan/diketahui oleh Tergugat Ill dan V, yang mana SKGR tersebutterdapat halhal yang tidak lazim, kabur dan cacat hukum diantaranya yakni : Bahwa SKGR No. 593.83/SKGR/BKNK/2014/56 tanggal 22 April 2014atas nama Tergugat tidak ditandatangan oleh saksi sempadan tanah.Yang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Pasal63:Halaman 37 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2018/PN Skhayat (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh KetuaPelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai ataupenilai publik.ayat (2) Jasa penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.yang dalam perkara ini Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau Tergugat1 menunjuk

Putusan Nomor 20 K/TUN/2017C5.dalam rangka penataan kembali penggunaan, penguasaan danpemilikan tanah.Yang menjadi pokok kebijaksanaan dalam KepPres Nomor32/1979 adalah penegasan kembali tentang berakhirnya hak atastanah asal Konversi HakHak Barat (yang dikonversi menjadi HakGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai) pada tanggal24 September 1980, yang juga merupakan prinsip yang digariskandalam UUPA dengan maksud untuk dapat benarbenar mengakhiriberlakunya sisa hakhak Barat atas tanah di Indonesia

pelelanganumum.Didalam Undang Undang Pokok Agraria tentang alas hak tanah,Hakpenguasaan atas tanah adalah hak yang berisikanPage 50 of 78serangkaianwewenang, kewajiban dan/atau. larangan bagipemegang hak dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuatsesuatu dengan tanah, Alas hak alamiyah ketika adanya kematianseseorang. berupa Jual Beli, tukar menukar, Hibah, lelang,pemberian/hadiah, pemasukan perusahaan, Hibah wasiat dan lelang.Kalau bukti alas hak atas tanah yang pertama dan yang utama adalah 1Sertifikat Tanah.Yang

bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima pesanmelalui email dan juga tidak pernah menerima uang selanjutnya yangbersangkutan bertanya email apa yang digunakan untuk mengirimkanpesan dan saya jawab bahwa email yang digunakan adalah emaildengan nama eddywinarta@yahoo.co.id dan yang bersangkutanmengatakan bahwa alamat email tersebut sudah ditutup tidak digunakansejak setahun yang lalu;Bahwa Seharusnya uang tersebut dikirimkan kepada notaris EDDYNYOMAN WINARTA,SH untuk pembayaran atas sewa kontrak tanah.yang

exemplar MOU atau Perjanjian Kerja sama (MOU) antara PT.Kirana Sekernan (sekarang PT.Brahma Bina Bakti) dengan Koperasi Unit Desa Akso dano, dalam rangka pembangunan dan pengelolahan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola anak bapak angkat (ABA) dilokasi kecamatan Sekernan Kabupaten Batang Hari, tanggal 6 Februari 1995 ;--------------------------------------------------------------------22. 1 (satu) exemplar SKT , masing masing peserta Plasma / Petani yang menyerahkan bukti pengakuan penguasaan tanah.Yang

kebijaksanaanPaku Alam VII, Kabupaten Adikarto menggabungkan diri menjadi satudengan Kabupaten Kulon Progo.Sehingga menjadi tidak wajar, mengada ada (helemaal op gemaakt)apabila dalam salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris HendrikRadien disebutkan bahwa tanahtanah dari kelima kampung padaAngka 2, masuk ke wilayah Kulon Progo, karena pada tahun 1917tersebut wilayah Kulon Progo merupakan bagian dari KasultananNgayogyakarta Hadiningrat ;Masih terkait dengan salinan Sket khusus atau gambar peta tanah.Yang

MamaBengan juga telah meninggal dunia pada tahun 1982.Hal inipasti dilakukan dan digunakan hanya untukkepentingan administrasi pembayaran pajak yang tidakdapat digunakan sebagai bukti hak milik atas tanah.Yang seharusnya telah dapat dibuktikan adalah tanahsengketa adalah bagian dari tanah milik alm.

yang berhak denganobjek pengadaan tanah; danj. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan dataadministrasi pengadaan tanah.Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012pasal 63 :ayat (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh KetuaPelaksana Pengadaan Tanahberdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.ayat (2) menyebutkan : Jasa penilai atau Penilai Publik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diadakandan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.yang

Bahwa setahu saksi Pancang pembagian tanah.yang ada sekarang inidibuat oleh Mamak yang membagi tanah itu. Dan tanah yang diperkarakanyaitu keseluruhannya. Bahwa setahu saksi yang mempunyai tanah tersebut adalah Haji Rafiah.Tanah tersebut didapatkan oleh Haji Rafiah dengan cara dibelinya. SukuHaji Rafiah yaitu Melayu. Nama kecil dari suami Haji Rafiah yaitu Mak Ani.Nama dari anak Haji Rafiah yaitu Usman. anak Haji Rafiah sudah meninggaldunia dalam usia remaja.

Yang mana keberatan dalam dalil Pembanding/Tergugat Konvensiangka 8 halaman 9 ~ menyatakan pembuatan suratsuratterbanding/Penggugat Konvensi banyak terdapat pelanggaranpelanggaran, terhadap dalil yang di dalilkan oleh Pembanding/TergugatKonvensi tersebut merupakan Asumi belaka atau mengadaada.Faktanya:e Pembuatan Surat Tanah dengan Nomor: 421/TU/IX/1991 tanggal 15September 1991sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta Tanah.Yang mana dalam

Perjanjian Kerja sama (MOU) antara PT.Kirana Sekernan (sekarang PT.Brahma Bina Bakti) dengan Koperasi Unit Desa Akso dano, dalam rangka pembangunan dan pengelolahan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola anak bapak angkat (ABA) dilokasi kecamatan Sekernan Kabupaten Batang Hari, tanggal 6 Februari 1995 ;-----------------------------------------------------------------------------------22. 1 (satu) exemplar SKT , masing masing peserta Plasma / Petani yang menyerahkan bukti pengakuan penguasaan tanah.Yang

Putusan No. 102/Pdt.G/2017/PN YykRadien disebutkan bahwatanahtanah dari kelima kampung padaAngka 2, masuk ke wilayah Kulon Progo, karena pada tahun 1917tersebut wilayah Kulon Progo mermpakan bagian dari KasultananNgayogyakarta Hadiningrat.Masih terkait dengan salinan Sket khusus atau gambar peta tanah.Yang tergambar dalam Gambar Peta Tanah hanya tanah yangterletak antara Kali Serang (Jalan Pantai Glagah) sampai denganKali Bogowonto, yaitu batas tanah yang akan dikembangkan untukBandara baru di DIY

Bahwa kedatangan para pihak dalam hal ini Penjual tanah dan pembelitanah di kantor Tergugat VII sesuai Prosedur : Penggugat telah Tergugattanyakan bahwa tanah tidak dalam sengketa sehingga baik Penjual maupunPembeli masing masing telah Tergugat VII terangkan mengenai persyaratanyang harus dipersiapkan baik oleh Penjual maupun pembeli tanah.Yang harus disiapkan oleh Penjual Tanah :1.1. Foto Copi KTP1.2. Kartu Keluarga1.3. Surat Nikah jika sudah nikah/ Akta cerai1.4.