ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

ASMIN KOALINDO TUHUP;

./2020, tanggal 2 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan, jabatan Direktur Utama PTAsmin Koalindo Tuhup;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon

Pengadilan Pajak Nomor PUT004997.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00250/KEB/WPUJ.19/2018 tanggal 16Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Februari2012 Nomor 00002/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup

Dengan mengadili sendiri:3.1.3.2.3.3.3. 4.Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00250/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Februari2012 Nomor 00002/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atasnama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000,beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan

Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2012 Nomor00002/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas nama PTAsmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruh bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00250/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 23/26 Masa Pajak Februari 2012 Nomor 00002/245/12/091/17tanggal 23 Januari 2017, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup

ASMIN KOALINDO TUHUP;

PT ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 34/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan, jabatan Direktur Perseroandan AA.

2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00246/KEB/WPuJ.19/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak OlehPemungut Pajak Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00012/287/12/091/17tanggal 23 Januari 2017, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ASMIN KOALINDO TUHUP;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004821.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ASMINKOALINDO TUHUP;2.

PT ASMIN KOALINDO TUHUP vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1056/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di Jalan BudiKemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta10110, yang diwakili oleh Kenneth Raymond Allan dan A.A.Ngr.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115341.12/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00560/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 10 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00014/203/11/091/16, tanggal 26 Februari 2016, atas nama PT AsminKoalindo Tuhup

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT ASMIN KOALINDO TUHUP;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115341.12/2011/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 2 April 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT ASMINKOALINDO TUHUP;2.

ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3440/PJ/2020, tanggal 8 September 2020;Termohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan dan AA Ngr.

Putusan Nomor 1417 B/PK/Pjk/2021Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juli 2012Nomor 00007/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005002.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00255/KEB/WPu.19/2018tanggal 16 Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juli2012 Nomor 00007/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, dengan perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai sebagai

ASMIN KOALINDO TUHUP;

2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1629/PJ/2020, tanggal 11 Maret 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASMIN KOALINDO TUHUP

Pengadilan Pajak Nomor Put005796.16/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2019, tanggal 12 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00340/KEB/WPUJ.19/2018 tanggal 18April 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00034/207/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atasnama PT Asmin Koalindo Tuhup

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00340/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 18 April 2018tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2012 Nomor 00034/207/12/091/17 tanggal 23 Januari2017, atas nama PT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat di Menara Merdeka Lantai 29, Jalan BudiKemuliaan Nomor 2, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012Nomor 00034/207/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamatdi Menara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.

ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PUTUSANNomor 1416/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ASMIN KOALINDO TUHUP, beralamat di MenaraMerdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2,Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, yang diwakilioleh Kenneth Raymond Allan dan AA Ngr.

Putusan Nomor 1416 B/PK/Pjk/2021Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juli 2012Nomor 00007/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put005002.35/2018/PP/M.XIIIB Tahun 2020, tanggal 12 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon

Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00255/KEB/WPu.19/2018tanggal 16 Maret 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Juli2012 Nomor 00007/245/12/091/17 tanggal 23 Januari 2017, atas namaPT Asmin Koalindo Tuhup, NPWP 01.596.051.1091.000, beralamat diMenara Merdeka Lantai 29, Jalan Budi Kemuliaan Nomor 2, Gambir,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, dengan perhitungan jumlah PajakPertambahan Nilai sebagai

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ASMIN KOALINDO TUHUP, tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan PeradilanHalaman 3 dari 4 halaman.

ASMIN KOALINDO TUHUP;

ASMIN KOALINDO TUHUP;

ASMIN KOALINDO TUHUP

ASMIN KOALINDO TUHUP;

ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PT ASMIN KOALINDO TUHUP VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ASMIN KOALINDO TUHUP VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;

Perdamaian tertanggal 29 Maret 2016 antara PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU)/Pemohon PKPU dengan Para Kreditornya.

ASMIN KOALINDO TUHUP

;2 Menyatakan Para Pemohon PKPU/PT Asmin Koalindo Tuhup dalam keadaanPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;3 Menunjuk Saudara Jamaluddin Samosir, SH., MH.

Asmin Koalindo Tuhup) diwakili olehKenneth Raymond Allan, dan A.A. NGR.

tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Niaga)mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tersebut dengan mengeluarkan Putusan No. 07/PDT.SUS PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST (Putusan) yang amarnya adalah sebagai berikut: 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)yang diajukan Pemohon PKPU/PT Asmin Koalindo Tuhup;2 Menyatakan Para Pemohon PKPU/PT Asmin Koalindo Tuhup dalam keadaanPenundaan Kewajiban Pembayaran

Melalui Kuasa Hukumnya Widyawan & Partners tanggal 17Maret 2016 perihal Permohonan Penegasan dari Pengurus PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) MengenaiKelanjutan Transaksi antara PT Asmin Koalindo Tuhup (dalam PKPU) dan Noble Resources International Pte.

Asmin Koalindo Tuhup;Hal 69 Putusan 07/Pdt.SusP KP U/2016/PN.Niaga. Jkt.

ASMIN KOALINDO TUHUP; PETER DAVID ELLIS

ASMIN KOALINDO TUHUP diwakili olehMaxwel Armand selaku Presiden Direktur,berkedudukan di Menara Danamon, Lt. 15 Jl.Prof. Dr. Satrio Kav. E.IV. No. 6, MegaKuningan, Setiabudi, Jakarta 12950, dalam halini memberi kuasa kepada: GP. AJI WIJAYA, SH.dan kawankawan, para Advokat pada Law FirmAji Wijaya, Sunarto Yudo & Co. berkantor diSequis Plaza, Lantai 18, Jl. Jend.

Bahwa ketika Penggugat mulai bekerja pada Tergugat,tidak disediakan akomodasi di lokasi di Tuhup,Kalimantan Timur. Penggugat kemudian diminta olehTergugat untuk menyiapkan sistem administrasi/akuntansidan prosedur untuk kantor Tergugat di Jakarta, yangtidak akan berpengaruh pada tunjangan site allowancesebesar 40% tersebut;Bahwa dalam kurun waktu) Maret 2008 sampai bulanOktober 2008, Penggugat bekerja dan sering menghadirirapat di kantor Tergugat di Jakarta.

Tidak pernah ada pembahasan, baiklisan maupun tertulis, mengenai keberatan Tergugatdalam membayarkan tunjangan s/te allowance sebesar 40%kepada Penggugat;Bahwa selama bekerja, Penggugat telah melakukanpekerjaannya dengan baik sesuai dengan jabatan dankedudukannya selaku General Manager untuk Tuhup CokingCoal Project, sebuah proyek pekerjaan yang tengahdilakukan oleh Tergugat (PT. Asmin Koalindo Tuhup).

ASMIN KOALINDO TUHUP, diwakili oleh MaxwellHal. 16 dari 18 hal. Put.

Pasal 58 UndangUndang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan pasal pasal dari UndangUndang No. 13Tahun 2003, UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Undang UndangNo. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 14 Tahun = 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGA DJLMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT.ASMIN KOALINDO TUHUP

Asmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan penggunaan jalan koridor untuk angkutan pertambangan batu bara tanggal 3 Juli 2012;------------------------ 4.Menghukum Tergugat Rekonpensi mengembalikan biaya pembayaran konpensasi jalan angkutan kepada Penggugat Rekonpensi, sejak tahun 2011 sejumlah USD 16,148,344,00,- (enam belas juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh empat dollar amerika) ditambah dengan bunga 6% pertahun terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan

PT.ASMIN KUALINDO TUHUP >< PT.FORTUNA CIPTA SEJAHTERA

ASMIN KOALINDO TUHUP, yang berdomisili atau berkedudukanhukum di Menara Merdeka lantai 30 JI.Budi Kemuliaan No.2 JakartaPusat 10110 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,M.Hum.2. Anthony L.P. Hutapea,S.H.,M.H.3.

ASMIN KOALINOO TUHUP = (Bukti = P20),dimana atas dasar surat tersebut terbitlah :Nota Dinas dari Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah, ProvinsiKalimantan Tengah No. 100/8901/Bapp, Tanggali4 Juni 2008, Perihal :Saran Pertimbangan Terkait lin Penggunaan Jalan AngkutanBatubara (Koridor an. PT. Asmin Koalindo Tuhup) (Bukti P21).; b.Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/233/2008,Tanggal 21 Juli 2008 Tentang Pengesahan lzin Penggunaan Jalan AngkutanBatubara (Koridor) an. PT.

Asmin Koalindo Tuhup melalui Koridor IUPHHK PT.Fortuna Cipta Sejahtera sepanjang 30,950 Kilo Meter Oi Wilayah KabupatenMurung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P22).19. Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka jelasTergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji);Hal. 10 dari 25 hal Put.No.316/Pdt/2016/PT.DKI.21.20.

ASMIN KOALINDO TUHUP SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN JALAN KORIDOR UNTUK ANGKUTANPERTAMBANGANBATU BARA, Tertanggal 03 Juli 2012 Jalan Angkutan Kayu(Koridor) atas nama UPHHK PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA(PENGGUGAT) di Wilayah Kabupaten Murung Raya, KalimantanTengah,sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapatau setidaktidaknyaselama proses persidangan Perkara quo.B. DALAM POKOK PERKARA..7 27222 222 0072 Mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Asmin Koalindo Tuhup sehubungan dengan penggunaan jalankoridor untuk angkutan pertambangan batu bara ( bukti P13 jo bukti T.18);Menimbang, bahwa apakah perjanjian kerja sama tersebut yaitu buktiP.13 jo bukti 1.18 sah menurut hukum atau tidak dan bagaimana akibathukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :Hal. 16 dari 25 hal Put.No.316/Pdt/2016/PT.DKI.Menimbang, bahwa menurut Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnyasuatu perjanjian diperlukan Syarat Syarat sebagai berikut :1.