Ditemukan 8896 data
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG KURNIAWAN
349 — 245
Dinamika politik seperti ini suatu halyang lumrah bahkan boleh dikatakan sah jika disertai argumentasi yang masuk akal.Tidak dapat dianggap sebagai suatu ancaman yang nyata, karena memang tersediaCaracara penyelesaian yang dapat diambil. Caracara penyelesaian perbedaanpandangan dalam hal seperti ini tergantung pilihan masingmasing pihak. Suksesatau tidaknya cara penyelesaian perbedaan pandangan yang diambil tentutergantung pengalaman dan kelihaian dalam berpolitik.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
HARYANTO CHANDRA
214 — 94
bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut;Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan pendapat antara PenuntutUmum di satu pihak dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa di lain pihakseperti disebutkan di atas, meskipun sebenarnya samasama mengikuti danmencermati persidangan atas nama Terdakwa yang sama, menurut hematMajelis Hakim adanya perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yangwajar/lumrah
89 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan apabila haltersebut benar, maka LHKPN yang telah dibuat Terdakwa sebagaibentuk kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil telah memuatketerangan yang tidak benar dan dapat dituntut secara pidana;Perlu ditambahkan pula bahwa apabila Terdakwa dalam usahanya menambah penghasilan dengan "menjual jasa" menjadi perantara atau kuasa dalam mengurus pembayaran ganti rugi tanahSMAN 22 Bandung dan untuk itu mendapat imbalan dari pemiliktanah mungkin dapat dipahami sebagai hal yang lumrah dan hanyadimaknai
458 — 309
agama dankeagamaan Buddha;d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agamadan pendidikan Buddha;e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidangurusan agama dan pendidikan Buddha;f, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal BimbinganMasyarakat Buddha; dang. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.Bahwa Obyek Gugatanl dan Il adalah instrumen pemerintahan untukmencatat/register tempat ibadah Agama Buddha, di mana kebijakantersebut merupakan suatu hal yang lumrah
50 — 12
Kemudian pada tahun 2013Penggugat dan Tergugat menjual emas tersebut selurunnya, dan membeli 1(Satu) unit mobil Avanza dimaksud, pada saat ini mobil tersebut dalampenguasaan Penggugat; Bahwa suatu hal yang tidak lazim, atau tidak lumrah, serta tidakdapat diterima akal sehat, telah dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensiyaitu dalildalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi tentangwarisan yang diterima dari orang tua Tergugat Rekonvensi.
74 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 584 K/Pdt.SusPHI/2017(berdasarkan akuntan yang belum dipastikan independen), maka haltersebut adalah hal yang lumrah dimana kerugian berhubungan erat dengankeuntungan yang selama ini di dapat, sedangkan masalah PemutusanHubungan Kerja (PHK) sepihak tetap harus mengacu pada ketentuan yangada yakni Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaKerjaan;Bahwa inti dari keterangan saksi Hery Sukamto, S.E. adalah:e bekerja di perusahaan Tergugat terakhir sampai 30 Juni 2016;e tidak begitu persis
1.PT. INDO MEGA MARITIM
2.NY. DRA. YACINTA MULIANTI,
3.PT. INDOTRANS MITRA MANDIRI,
Tergugat:
1.PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO PT. PANN MULTI FINANCE atau disingkat PT. PANN Persero,
2.PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,
3.NOTARIS NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH
165 — 94
Dengan demikian selama Tergugat belum mendapatkan dana Dollar Amerika Serikat, pembayaranSewa Guna Usaha haruslah tunduk pada ketentuan yang telahdisepakati dalam Perjanjian SGU tersebut, yakni dilakukandalam mata uang Rupiah (syarat tunda).Pengaturan syarat dalam ketentuan suatu Perikatan adalah halyang lumrah dilakukan dan sesuai dengan ketentuan Pasal1257 KUHPerdata yang menyatakan Semua syarat harusdipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan olehpihakpihak yang bersangkutan.
282 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam sejarah masyarakat adat Lewuhala yaknimasyarakat adat di Kecamatan Ile Ape tidak pernah terjadi kekerasan dan ataupembunuhan berlatarbelakang dendam adat karena kegagalan atauperseteruan di meja adat merupakan suatu yang lumrah/biasa dan tidak pernahmenimbulkan dendam adat sebagaimana keterangan saksi Mateus Kiwan dansaksi mahkota YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA, STEFANUS ANTONMAKING alias STEF LODAN, LAURENSIUS LABA alias LORI LODAN danFELIX SELE alias FELIX serta keterangan saksi a charge
118 — 39
cukup dengan alasan bahwa keterlibatan saksi DANI hanya oleh87pengakuan Terdakwa namun juga dari rangkaian peristiwa yangterungkap dalam persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam peridanganTerdakwa tidak mengenal saksi DANI dan tidak pernah samasamabekerja pada bengkel milik saksi IWA sebagaimana oleh Terdakwa yangmengatakan bahwa ia pernah bersamasama dengan saksi DANI, danjika dengan alasan pernah bertegur sapa antara Terdakwa dengan saksiDANI adalah persoalan yang lumrah
44 — 37
Pertengkaran dalam rumahtangga adalah hal yang lumrah terjadi;Hal. 11 dari 113 Put. No. 790/Pdt.G/2017/PA. TgrsBahwa pertengkaran yang terjadi sering diakibatkan oleh keluargaPEMOHON sendiri, terutama ibu PEMOHON yang begitu dominan dikeluarga TERMOHON dan PEMOHON, sehingga setiap pertengkaranyang terjadi sebagian besar diakibatkan karena keluarga PEMOHONyang selalu mengadu domba antara TERMOHON dengan ibuPEMOHON.e.
SAMHORI, SH
Terdakwa:
KURNIADI BIN SANDI
69 — 263
Kurniadi menyatakan bahwa beberapa pekerja (organik) maupunTKJP TBBM Pangkalbalam mengetahui user id MySAP milik SupervisorKeuangan, Pengawas P3, Layanan Jual, serta knususnya user id OH.Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah/biasa dilakukan.c. Sdr. Laha Komringhunt menyatakan bahwa yang bersangkutan tidakpernah melakukan aktivitas dengan user id MySAP yang berkaitandengan transaksi keuangan khususnya pembayaran.
Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah/biasa dilakukan. Saksi Laha Komringhunt menyatakan bahwa yang bersangkutan tidakpernah melakukan aktivitas dengan user id MySAP yang berkaitandengan transaksi keuangan khususnya pembayaran. Yangbersangkutan bahkan tidak mengetahul jika memiliki role untukmelakukan create PR.Halaman 107 dari 208 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN PgpSaksi. Saksi.
123 — 35
partai, dan tidakpernah ada penyampaian TAUFAN PAWE adalah Pasangan calon yangdiusung Partai PAN;Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat rapat konsolidasi partai PAN,TAUFAN PAWE tidak hadir;Bahwa pada saat pembagian uang transpor sebesar Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah), tidak ada penyampaian untuk memilih TAUFANPAWE;Bahwa Sepengetahuan Saksi, apabila pengurus cabang ada pembagianbiaya transpor untuk pengurus ranting, tidak perlu dipertanyakan karenainternal partai;Bahwa sepengetahuan Saksi, sudah lumrah
42 — 17
Pulang dengan kapal cepat dariJetty Pulau Pinang ke Belawan, hal ini lumrah karena Penggugat belumpunya penghasilan yang tetap dan isteri yang menalanginya. Jadi Penggugatdengan Tergugat pulang untuk puasa dan berhari raya di Aceh. Takdirberkata lain saat Penggugat dengan Tergugat terlelap setelah memadu kasihdi jalan jeruk 393 Komplek PT.
85 — 24
Pembelaannya PenasihatHukum terdakwa;Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum dalam TuntutanPidananya/Requisitoir Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terbuktisecara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan kesatu Subsidiair;Menimbang, bahwa uraian Penasihat Hukum terdakwa dengan JaksaPenuntut Umum sebagaimana tersebut di atas majelis memaknai tetap terdapatadanya perbedaan pendapat, tapi menurut hemat Majelis Hakim adanyaperbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar/lumrah
196 — 177
., dalam dunia pasar modaldan dalam waktu singkat tersebut merupakan yang lumrah dan tidakdapat dijadikan tolak ukur adanya kerugian;57. Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan perkara a quo, bahwapemutusan hubungan kerjasama yang sudah terjalin selama lebih dari1 (satu) dekade tersebut juga berimbas pada penurunan ratingpenonton RCTI pada saat prime time serta penurunan harga sahaminduk perusahaan Terlawan (RCTI).
126 — 41
Bahwamenggugat gonogini adalah hak dari setiap janda atau dudasetelah perceraian (vide pasal 88 dan pasal 97 Kompilasi HukumIslam), justru Penggugat mengajukan gugatan gpnogini adalahlangkah yang tepat dan sudah sesuai dengan aturan hukum yangsudah ada.Bahwa tidak benar jika Penggugat tidak ada kontribusi dalammembeli obyek sengketa pada tahun 2009, dalil tersebut bantahanyang wajar dan lumrah didalilkan oleh seseorang yang serakahyang sengaja tidak mau membagi harta bersama sehinggadengan demikian
1.DODI SAPUTRA THAMRIN, SH.MH
2.MUHAMMAD AHSAN THAMRIN, SH.MH
3.IRISA NADEJA, SH.MH
4.WAHER T.J. TARIHORAN, SH.MH
5.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
6.AFRINALDI, SH
Terdakwa:
MUSTAMIM BAKRI, S.Sos, M.Si
119 — 56
Yusril dan Terdakwa memilih untuk menyelenggarakanPendidikan Jarak Jauh sambil mengurus izin dan Saksi Zahirmenerangkan hal tersebut sudah merupakan hal yang lumrah terjadidalam prakteknya namun tidak dapat dibenarkan secara hukum;Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa Izindapat diberikan kepada perguruan tinggi penyelenggara PJJ yangmempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalambidang studi yang sama.
77 — 41
perlindungan terhadap hakhak isteri yang akan diceraikan oleh suaminya,karena pada umumnya isteri sebagai ibu rumah tangga (Vide Pasal 79 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam) tidak punya penghasilan, hal mana disebabkan oleh waktukeseharian isteri dihabiskan untuk mengerjakan tugastugas rumah tangga yang menjadikewajibannya sebagai istri (Vide Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam), terlebih lagi jikadoktrin agama yang dianut oleh yang bersangkutan mengajarkan demikian, dan hal inisudah merupakan sesuatu yang lumrah
ABD MANAN
Tergugat:
BUPATI BANGKALAN
Intervensi:
LUTFI
685 — 709
Sudah lumrah terjadi para saksi dari calon yang kalah memangtidak mau menandatangani hasil rekapitulasi Suara sebagai bentukkekecewaan atas kekalahan dari calon yang didukung. Sehingga haltersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pertimbangan terkait dalilPenggugat yang menganggap proses pilkades ada kecurangan;5.
1573 — 901
menurut Ahli, tidak ada perbedaan antara perjanjian perdata diluarkepailitan ditunjau dengan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPerdata ,khususnya terhadap causa yang halal atau tidak halal;Bahwa regulasi yang mengatakan sahnya suatu kesepakatan harusmemenuhi quorum, tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata berlaku dalam lingkup perdata umum danperdata khusus;Bahwaterkait dengan Pasal 1338 KUHPerdata, manakala dalam suatu hal adasuatu kesepakatan yang tidak lumrah