Ditemukan 916 data
206 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantumdalam batang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuanyang tercantum dalam batang tubuh.
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantumdalam batang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuanyang tercantum dalam batang tubuh.Bahwa dengan demikian meskipun legal character dariPPN adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabeanberdasarkan
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melalui siaran PersDirjen Pajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yangselama ini) dengan alasan agar PerusahaanPerusahaan pertaniandalam skala besar (omset diatas Rp600 Juta) dapat mengkreditkanPajak Masukan yang dibayar atas pembelian pupuk dan peralatanpertanian;Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalambukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi2009
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1041/B/PK/PJK/2015terjadi di dalam Daerah Pabean Indonesia;Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndangPPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2010, halaman 34, menyatakan:Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalambatang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yangtercantum dalam batang tubuh;Bahwa dengan demikian meskipun legal character
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
.;% Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2010, halaman 34, menyatakan:.. Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalambatang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yangtercantum dalam batang tubuh.;7.
153 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melalui siaran Pers DirjenPajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yang selama ini)dengan alasan "agar PerusahaanPerusahaan pertanian dalam skalabesar (omset di atas Rp.600 Juta) dapat mengkreditkan Pajak Masukanyang dibayar atas pembelian pupuk dan peralatan pertanian;12.Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalambukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Makaberdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKPdalam daerah pabean Indonesia tanpa = memperhatikanpemanfaatannya apakah ternadi di luar daerah pabean akan selaludikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia,t Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 34,menyatakan:..Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
menyatakan bahwa Dirjen masihmempunyai kKewenangan apabila di kemudian hari mungkin adakekeliruan untuk membatalkan ataupun mengoreksi Surat Kepu tusanyang sudah diterbitkan sebelumnya (vide putusan hal 64) ;Keterangan saksi Bambang Heru Ismiarso (dihadirkan olehJaksa/Penuntut Umum), yang menyatakan bahwa belum pernahsama sekali ada suatu Surat Keputusan Dirjen yang dianggapmelanggar hukum dan seluruh aparatnya itu dilakukan tindak pidana(vide putusan hal 69) ;Keterangan Ahli Perpajakan, Untung Sukardji
SAA tersebut di atas memenuhi syarat untukdikenakan PPN Pasal 16 D ; Berdakarkan keterangan ahli PPN, baik yang dihadirkan oleh JPU (EkaSri Sunarti dan Untung Sukardji) dan Tim Advokat (Darusalam), jelasmenyebutkan bahwa pengenaan Pasal 16 D tersebut memiliki syaratsyarat yang harus diperhatikan (vide putusan halaman 94 alinea ke3,halaman 96100 alinea teakhir, halaman 101 alinea ke4 dan 5 danhalaman 117 alinea ke3, 5 dan 6), yaitu :e diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ;e terdapat PPN yang
No. 1388 K/Pid.Sus/2011memberikan pertimbangan hukum (vide putusan hal 164 alinea pertamasampai dengan hal 165 alinea ke 3) yang berbunyi sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut ahli Eka Sri Sunarti dan Untung Sukardjiterutangnya PPN Pasal 16 D terhitung sejak terjadi penyerahan barangkena pajak, baik penyerahan nyata dan atau penyerahan yuridis (vide) ;Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli Untung Sukardji berpendapatpenyerahan nyata terhadap aktiva untuk dapat dikenakan PPN tidakterikat dengan aspekaspek
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2015tf* Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN1984 Setelah Perubahan Ketiga Dengan UndangUndang Nomor 42Tahun 2009, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 34,menyatakan:..Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalam memoripenjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalam batang tubuh,maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam batangtubuh.Bahwa dengan demikian, meskipun legal character dari PPN adalah pajakatas konsumsi
59 — 21
Diponegoro, Kelurahan Kebon Sari, KecamatanPurworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur146 SUKARDJI, Umur 53 tahun, Lakilaki, Pensiunan PT. Telkom KancatelPasuruan, beralamat di Jl. Gajah Mada 1/18B, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan2dPurworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,147 SUPIAH, Umur 55 tahun, Perempuan, Pensiunan PT. Telkom CabangPasuruan, beralamat di Jl. Pang.
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
principle (sebagaimana diperkenalkanEEC Sixth Derictive) agar terjadi efisiensi adminitrasi pemungutan PPNmengurangi moral hazard penyalahgunaan tarif pajak 0% atas ekspor jasadalam rangka pengamanan hak fiskal negara dan masyarakat (public fisc).Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKPdalam daerah pabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannyaapakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakan PPN karenapembelian JKP terjadi di dalam daerah pabean Indonesia.Untung Sukardji
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1130/B/PK/PJK/2015purchase principle setiap penyerahan JKP oleh PKP dalamDaerah Pabean Indonesia tanpa memperhatikanpemanfaatannya apakah terjadi di luar Daerah Pabean akanselalu dikenakan PPN karena pembelian JKP terjadi di dalamDaerah Pabean Indonesia;d) Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 setelah perubahan ketiga denganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, halaman 34, menyatakan:Dalam hal terdapat perbedaan antara
4441 — 2744 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengalihan aktiva yang menuruttujuan semula tidakuntuk diperjualbelikan setelah tanggal 1 Januari 1995 dikenakan PPNsesuai dengan ketentuan Pasal 16 D UndangUndang No.11 Tahun1994 termasuk aktiva yang pada waktu perolehannya mendapat fasilitaspenangguhan pajak ;Menimbang, bahwa menurut ahli Untung Sukardji Ikatan Jual Beli belummerupakan penyerahan suatu barang kena pajak, baru merupakan niatuntuk menjual barang kena pajak, belum ada penyerahan barang kenapajak dalam pengertian UndangUndang PPN.
SAA ;Menimbang, bahwa ahli Untung Sukardji lebih lanjut menerangkanterhadap aktiva yang pada waktu diperoleh tidak membayar PPN karenapenyimpangan yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar, maka harusditagih. Kemudian ketika menjual aktiva tersebut sesuai ketentuan Pasal16 D UndangUndang No.11 Tahun 1994 harus dikenakan PajakPertambahan Nilai ;Menimbang, bahwa oleh karena penjualan aktiva olen PT. SAA kepadaPT.
SAT adalah tepat karenamenurut keterangan ahli Untung Sukardji dan Eka Sri Sunarti : Pasal16 D tidak dapat diterapkan dalam perkara keberatan PT.
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atas usulan tersebut Pemerintah melaluisiaran Pers Dirjen Pajak, mengusulkan agar tetap menjadi BKP (seperti yangselama ini) dengan alasan "agar PerusahaanPerusahaan pertanian dalam skalabenar (omset diatas Rp.600 Juta) dapat mengkreditkan Pajak Masukan yangdibayar atas pembelian pupuk dan peralatan pertanian;12 Bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalam bukunya yangberjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi
MELAWAN
SAMSURI
32 — 3
menguasaitanah selama itu tidak pernah sama sekali mengurus dan memiliki suratsuratlainnya atas tanah yang dikuasainya selain Akta Jual Beli No. 58/JB/1983 sehinggamenjadi semakin jelas dan terdapat asumsi yang kuat bahwa tidak pernah samasekali terjadi jual beli tanah antara Penggugat (Sringatun) sebagai penjual denganHalaman 39 dari 43 Putusan Nomor 67/Pdt.G/2014/PN.Gpr40Tergugat (Samsuri) sebagai pembeli, hal ini dikuatkan dengan Surat KeteranganNo. 593/008/41882/2015 yang dikeluarkan oleh Bambang Sukardji
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1188/B/PK/PJK/201712.bahwa ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bapak Untung Sukardji yangmerupakan Widyaiswara (instruktur) di Pusdiklat Perpajakan, dalambukunya yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Edisi Revisi2009 halaman 361 berpendapat: Dalam perusahaan terpaduseharusnya yang diperhatikan adalah produk awal dari tiaptiap unitdengan produk akhir.
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchaseprinciple setiap penyerahan JKP oleh PKP dalam daerahpabean Indonesia tanpa memperhatikan pemanfaatannyaapakah terjadi di luar daerah pabean akan selalu dikenakanPPN karena pembelian JKP terjadi di dalam daerah pabeanIndonesia.Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori
148 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul "UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori penjelasan dengan ketentuan yang tercantum dalambatang tubuh, maka yang berlaku adalah ketentuan yangtercantum dalam batang tubuh.Bahwa dengan demikian meskipun legal character dari PPNadalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabeanberdasarkan
12 — 6
listtextpardplainltrpar s30 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO0 bf1insrsid 14306807charrsid 14306807 hichaf1dbchafOlochf1 5.tab rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO bf1insrsid14306807charrsid14306807 MARSID bin SUKARDJT rtlchfcs1 af0ltrchfcsO flinsrsid14306807 , bertempat tinggal di Desa Pakisrejo, Kecamatan Rejotangan,Kabupaten Tulungangung;par listtextpardplainltrpar s30 rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO0 bf1insrsid 14306807charrsid14306807 hichaf1dbchafOlochf1 6.tab rtlchfcs1 af0 ltrchfcsO bf1insrsid14306807charrsid14306807 AKHMAD SHOLEH bin SUKARDJI
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka berdasarkan purchase principle setiap penyerahanJKP oleh PKP dalam daerah pabean Indonesia tanpamemperhatikan pemanfaatannya apakah terjadi di luar daerahpabean akan selalu dikenakan PPN karena pembelian JKPterjadi di dalam daerah pabean Indonesia;* Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul UndangUndang PPN 1984 Setelah Perubahan Ketiga DenganUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 34, menyatakan:...Dalam hal terdapat perbedaan antara penegasan dalammemori