Ditemukan 11323 data
146 — 54
Dari ketentuan tersebutbahwa apabila jual beli tersebut adalah benda bergerak yang berwujuddilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas benda (possession).Berkaitan dengan penyerahan benda tetap Pasal 616menentukan bahwa Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerakdilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan caraseperti yang ditentukan dalam Pasal 620.
Dari ketentuanHalaman 45 dari 67, Putusan Nomor 111/PDT/2018/PT.PLG.tersebut bahwa apabila jual beli tersebut adalah bendabergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahankekuasaan atas benda (possession).Bahwa berkaitan dengan penyerahan benda tetap Pasal 616menentukan bahwa Penyerahan atau penunjukan barangtak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yangbersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalamPasal 620.
Terbanding/Terdakwa : MISNAWATI, SPdi
44 — 39
31. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan Batu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.
32. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPK-Disdik/Buku/XI/2014. Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswauntuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK Kecamatan BatuHampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peraga siswaTK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.
Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 620/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 28 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa untuk mengenalkan alam sekitar untuk siswa TK KecamatanBatu Hampar. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 621/SPKDisdik/Buku/XI/2014.Tanggal 01 November 2014. Pekerjaan : Pengadaan buku peragasiswa TK Kecamatan Rimba Melintang. Oleh : CV. Garuda Mas.Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 487/SPKDisdik/Rkb/IX/2014.Tanggal 15 September 2014.
38 — 15
w ylo 620 Guns wii?
48 — 21
Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/528/05 tanggal 30 Nopember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 54,366% ; -----------------------------------------------------i. Fotocopy Laporan Teknis / Progress Report Minggu ke : 5 tertanggal 27 Nopember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana 5.
Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/529 tanggal 5 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 76,819% ; -------------------------------------------------------------------h. Laporan Teknis/Progress Report Minggu ke : 6 tertanggal 4 Desember 2005 yang dibuat oleh CV. Kencana ; ---------------6.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ke I (Pertama) Nomor : 620/531/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Kepala Dinas PU Salatiga dengan CV. Kencana yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 % ; ---------g. Berita Acara Pernyataan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/530 tanggal 15 Desember 2005 yang dibuat oleh Panitia Pengawas Kegiatan dengan Prestasi Pekerjaan mencapai 100% ; -----------------------------------------------------------------------h.
82 — 70
Firdaus NIP 59010605, menurut Pasal 6 ayat (2)Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI No 5 Tahun 2010tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Pelayanan Lab.Pengujian Narkotika tidak dapat dijadikan alat bukti karenabertentangan Pasal 176 huruf b UU RI No 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh PenasihatHukum Atas nama Zulfadli, SH Kapten Chk Nrp. 573206 selakuPenasehat Hukum/Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Korem032/Wbr Nomor Sprin : 620
83 — 26
meminta pembatalan semuaproduk surat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten TTU ( TurutTergugat) adalah SALAH ALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan Surat Keputusan (beschikking) yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanahsehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata UsahaNegara lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (videYURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalildalil Pemohon Kasasi/Pembanding I/Terbantah mengenaiPengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga pengadilan yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkaraini juga sejalan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi sebagaiberikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29Desember 1999, kaidah hukumnya menyebutkan:Bila yang digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara danobjek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabattersebut
80 — 11
Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah jalan tol Trans Jawa SeksiSemarang Batang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa TengahNomor 620/8 Tahun 2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang PersetujuanPembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa DiProvinsi Jawa Tengah.Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut antara lain berdasarkan :1) UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;2) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun = 2012 tentangPenyelenggaraaan
44 — 18
2017/PT.KPG Halaman 17 dari 35lembaga peradilan Umum (Hakim Perdata) tidak berwewenanguntuk mengadili perkara tersebut karena dilekati sertipikatHakMilik bagi pemegang hak, sehingga menyangkut perbuatanTurut Tergugat yang menjadi wewenang dari Turut Tergugat,maka secara Yuridis yang berwewenang memeriksa danmengadili perkara / sengketa ini adalah Kompetensi absolut dariPeradilan Tata Usaha Negara, bukan kompetensi lembagaperadilan Umum (Hakim Perdata).Hal ini sejalan denganYurisprudensi MARI No. 620
72 — 42
Dengan demikian mengenai kriteria objeksengketa adalah telah terpenuhi; Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Jurispudensi tetap MARI No. 620 K/Pdt/1999, tanggal 20 Desember 1999 antara lain:"Bila yang digugat adalah Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objekgugatan menyatakan perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yangberwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negaradan bukan kewenangan Pengadilan Negeri"; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
59 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang pada pokoknyamenerangkan bahwa dari daftar tambahan tentang kelahiran menurutStbl. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Jakarta ternyata bahwa diJakarta pada tanggal lima Februari seriou sembilan ratus tujuh puluhlima telah lahir NURLENAWATI anak perempuan dari suami isteriMOCHAMAD SICH TOHA dan MARYATI; Berdasarkan Surat Keterangan No. 620/1755/84 tertanggal 14 Agustus1984 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung JalanPakubuwono VI/78 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ataspermintaan
19 — 2
dan Tergugat telah berupaya untuk berdamai namun tidak berhasil, dandalam rentang waktu tersebut Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah olehTergugat Rekonvensi, dengan demikian rekonvensi a quo dapat diterima, sebabnafkah isteri yang belum diberikan menjadi hutang suami sepanjang belum dibayarkepada istri, hal mana sejalan dengan dalil figih dalam kitab Muhazzab juz II,halaman 175 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannyasebagai berikut:Is 9 pe Soilll egal ada (gi > crine 620
14 — 1
:lo j 620 uae i> ba alg asa Urol!
Ir H. NOOR AHMAD, NH,
Tergugat:
1.KEPALA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
90 — 124
Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN BjbMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat Iltelah mengajukan bukti Surat berupa: Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru nomor188.45/479/KUM/2016 tentang Penetapan status ruasruas jalan dankelas jalan kota di Kota Banjarbaru diberi tanda TII.I; Fotocopy surat nomor 621/659/BM/DPU&PR/2017 tentang UsulanPeningkatan Status Ruas Jalan Kota Banjarbaru menjadi Ruas JalanProvinsi/Strategis Provinsi diberi tanda TII.II; Fotocopy dari asli surat nomor 620
Terbanding/Penuntut Umum : DUSTOM HUTABARAT, SH
96 — 0
Mufti Nokhman, SH;
- 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) (Addendum 01) Nomor: 620/18/ADD 01/DPU-BM/X/2013, Tanggal 25 Oktober 2013;
- 1 (satu) bundel copy Contract Change Order (CCO) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX /2013, Tanggal 24 September 2013, yang belum ditandatangani dan disahkan oleh KPA sdra.
ACHMADIN, ST;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Monthly Certificate (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Back Up Data Kuantitas (MC 01 dan MC 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian (Bulan 01 dan bulan 02) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013, Tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) bundel copy Dokumen As Built
Seluma;
- 1 (satu) lembar asli surat nomor: 620/215/DPU/B.III/2013 tanggal 02 September 2013 perihal Pelaksana Proses Lelang;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 600/228/DPU/B.I/IX/2013 tanggal 18 September 2013 untuk sdra. Ir. WARDAYA untuk menjabat selaku Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab.
Seluma TA 2013, Nomor 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 4 (empat) lembar Asli Dokumen perhitungan Random Sampling dan table perhitungan pemeriksaan dilapangan yang dilaksanakan oleh Tim pemeriksa lapangan panitia PHO dan FHO dan disetujui oleh Wakil Direktur CV. EB Group Sdra.
EB Group sumber dana DAU Pekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru, tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 620/57/SPK/DPU-BM/IX/2013 tanggal 24 September 2013;
- 1 (satu) berkas Asli Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor: 620/03.B/PHO-DAK/DPU/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel Copy Keputusan Bupati Seluma Nomor: 04 Tahun 2013 tanggal 04 Januari 2013, tentang
133 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan YurispudensiMahkamah Agung Republik Indonesia, mengenai kompetensiAbsolut Pengadilan Negeri melawan Pengadilan Tata UsahaNegara, putusan Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember1999; Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara dengan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadiwewenang Pejabat tersebut, maka yang berhak untuk mengadiliperkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanwewenag Pengadilan Negeri.Bahwa dengan demikian Surat Keputusan
KRISTIAN OKTAVIANUS
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan), C.q. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2.Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI Perjuangan).
3.Mahkamah Partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan)
5.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kab. Landak
6.DINOHARATA
110 — 64
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.SusParpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda TI7;8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda TI8;9. Fotokopi Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor5193/IN/DPP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda TI9;10.
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.SusParpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda TII7;8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda TII8;9. Fotokopi Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor5193/IN/DPP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda TII9;10.
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 620/Pdt.SusParpol/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda TIII7;Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nba8. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juli 2021, diberi tanda TIII8;9. Fotokopi Instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor5193/IN/DPP/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, diberi tanda TIII9;10.
101 — 26
PulangPisau, dengan perolehan suara yang sah adalah 620,sebagaimana dalam:RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH SETIAP PARTAI POLITIKDAN CALON ANGGOTA DPRD KAB. PULANG PISAU DALAMPEMILU TAHUN 2015, lampiran 1: MODEL EB I, TANGGAL 12MEI! 2014;DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KAB.
PULANGPISAU dalam pemilu tahun 2014:PARTAI POLITIK : DEMOKRATNAMA CALON : SISWANDI, S.HUTSUARA SAH CALON : 620 SUARAPERINGKAT SAH 71:Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihnan Umum KabupatenPulang Pisau Nomor: 17/ KPTS/ KPUKAB020.435899/ 2014Tentang PENETAPAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSIHalaman 41 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.KIk.PARTAI POLITIK SERTA PENETAPAN CALON TERPILIHANGGOTA DPRD KAB.
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pulang Pisau telahmenetapkan Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah masa jabatan 20142019 dari Partai Demokrat melalui hasilpemilu legislatif tanggal 9 April 2014 dengan perolehan suara sah PartaiDemokrat Pulang Pisau 2 sebanyak 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluhenam) dengan 620 (enam ratus dua puluh) suara yang diperolehperingkat 1 (satu) oleh Penggugat dan telah keluarnya KeputusanGubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/409/2014
43 — 15
dikeluarkan olehTergugat Il tersebut harga ganti rugi yang ditetapkan tidak layak dan tidakadil, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam UndangUndangTentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan mengadili perkaradimaksud adalah mutlak merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum ;Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana telahditerapkan oleh para hakim dalam berbagai putusan Yurisprudensi antaralain Yurisprudensi MARI Nomor 620
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Nomor : 620/629a/DPU/IX/2004 Perihal Penghentian danPemutusan Hubungan Kerja Paket Kegiatan Perencanaan Umum danPengumpulan Data Teknis Jalan dan Jembatan.31. Surat Pernyataan Perubahan Rekening.Untuk Bukti Surat dari Penasehat Hukum Terdakwa Il, yaitu :1. Berita Acara Penyerahan uang sebesar Rp. 202.000.000, (dua ratusdua juta rupiah).2. Surat Pernyataan Perubahan Rekening.3.