Bahwa pada mulanya terdakwa bersama saksi SLAMET HARIANTO (masihkerabat jauh saksi HERI SUBAGIO) mendatangi saksi HERI SUBAGIYOdirumahnya dengan tujuan untuk memberikan dan menjelaskan informasi dansekaligus menawarkan diri menjadi perantaraan/ penghubung untuk membantumemasukkan 2 (dua) orang keponakan saksi HERJ SUBAGIYO yang bernamaAGUS RUDIK JUMAWAN dan JACKLYN CAROLINA, S.Pd. dengan caramemasukan kedua orang keponakan saksi HERI SUBAGIO tersebut meajadiPegawai Negeri Sipil (PNS) pada semua lembaga

/instansi pemerintah tersebut, akan tetapi setelah bersabar menunggu sekian lamaternyata surat panggilan resmi atau pemberitahuan resmi dari lembaga/ instansiterkait sesuai dengan isi dalam Surat Keputusan (SK) PNS tersebut kepada AGUSRUDIK JUMAWAN dan JACKLYN CAROLINA, S.Pd. tidak kunjung datangmaka saksi HERI SUBAGIO mulai merasa curiga serta khawatir karena walaupunsudah mendapat SK (Surat Keputusan) Pengangkatan akan tetapi kedua keponakansaksi HERI SUBAGIYO belum juga dapat bekerja sebagai PNS

di lembaga/instansi yang mengeluarkan SK tersebut, sehingga untuk memperoleh kepastianserta informasi yang benar, pasti serta akutat mengenai kebenaran status 2 (dua)buah Surat Keputusan (SK) yang diserahkan terdakwa maka kemudian saksi HERISUBAGIYO mendatangi serta menanyakan secara langsung kepada BadanKepegawaian Negara (BKN) perihal kebenaran 2 (dua) Surat KeputusanPengangkatan (SK) tersebut dan saat saksi HERI SUBAGIO melakukan konfirmasike Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut maka apa yang

RUDIK JUMAWAN dan JACKLYNCAROLINA, SPd. merasa tenang sambil adanya surat panggilan atau pemberitahuanbaik dari Departemen Pekerjaan Umum RI maupun dari Departemen PendidikanNasional kapan mulai keduanya aktif bertugas di kedua lembaga/ instansi pemerintahtersebut, akan tetapi setelah bersabar menunggu sekian lama ternyata surat panggilanresmi atau pemberitahuan resmi dari lembaga/ instansi terkait sesuai dengan isidalam Surat Keputusan (SK) PNS tersebut kepada AGUS RUDIK JUMAWAN danJACKLYN CAROLINA

(Seratus lima puluh Sembilan juta rupiah).e Bahwa setelah memperoleh informasi yang akurat dan tidak dapat dibantahkebenarannya dari pihak instansi/ lembaga yang berwenang untuk itu yaitu BadanKepegawaian Negara (BKN) tentang keabsahan 2 (dua) buah Surat KeputusanPengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama AGUS RUDIKJUMAWAN pada Departemen Pekerjaan Umum RI dan JACKLYN CAROLINA,SPd.

Perk.PDM88/RPRAP/Euh.2/04/2015 sebagai berikut:Pertama:Bahwa Terdakwa ARIANTO Alias ANTO Alias ARI pada hari Kamis tanggal 15Januari 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanJanuari tahun 2015, bertempat di Kantor Lembaga Permasyarakatan Kelas II A RantauprapatJalan Juang 45 Kelurahan Lobusona Kecamatan Ratau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat,Tanpa hak atau melawan hukum

ANTO Alias ARI adalah benar Positifmengandung Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika ;AtauKedua :Bahwa Terdakwa ARIANTO Alias ANTO Alias ARI pada hari Kamis tanggal 15Januari 2015 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulanJanuari tahun 2015, bertempat di Kantor Lembaga

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB., di Ruang Pemeriksaan pada Kantor LembagaPermasyarakatan kelas II A Rantauprapat, di Jalan Juang 45, Kelurahan Lobusona,Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu ;e Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa (satu) pasangsandal, 2 (dua) bungkus ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone ;e Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menjenguk atau membesuk salah seorangnarapidana di Lembaga

Permasyarakatan kelasII A Rantauprapat, di Jalan Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan RantauSelatan, Kabupaten Labuhanbatu ;Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki/menyimpan narkotika jenis ganjakering ;Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu petugas Lembaga PermasyarakatanRantauprapat ;Bahwa pada awalnya Terdakwa ingin menjenguk atau membesuk salah seorangnarapidana di Lembaga Permasyarakatan, lalu Saksi melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa sebelum masuk ke dalam, kemudian Terdakwa langsungmelepaskan

Permasyarakatan kelas II A Rantauprapat,di Jalan Juang 45, Kelurahan Lobusona, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu,Terdakwa ingin menjenguk atau membesuk salah seorang narapidana yang merupakan AdikTerdakwa di Lembaga Permasyarakatan ;Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi FAISAL melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwasebelum masuk ke dalam, kemudian pada waktu pemeriksaan Terdakwa langsung melepaskansandal yang digunakannya, karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi FAISAL merasa curigadengan

Thamrin No. 35, KecamatanNgawi Kabupaten Ngawi (Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBKabupaten Ngawi), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimukapersidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2018yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, denganNomor 1442/Pdt.G/2018/PA.Bjn, telah mengemukakan halhal yang padapokoknya

mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat karena mereka sering bertengkar;Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat tersebut adalah Tergugat tersangkut masalah hukum, yang manaTergugat mengulang perbuatan pidana yang dahulu pernah dilakukan dantelah dimaafkan oleh Penggugat, di mana Tergugat kembali melakukantindak pidana penipuan tersebut hingga diproses secara hukum dan telahmendapatkan Putusan dari Pengadilan dan sekarang Tergugat menjalanihukuman pidana penjara di Lembaga

bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwarumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tersangkut masalah hukum,yang mana Tergugat mengulang perbuatan pidana yang dahulu pernahdilakukan dan telah dimaafkan oleh Penggugat, di mana Tergugat kembalimelakukan tindak pidana penipuan tersebut hingga diproses secara hukum dantelah mendapatkan Putusan dari Pengadilan dan sekarang Tergugat menjalanihukuman pidana penjara di Lembaga

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,diantara mereka sering terjadi perselisinan dan pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat tersangkut masalah hukum,yang mana Tergugat mengulang perbuatan pidana yang dahulu pernahdilakukan dan telah dimaafkan oleh Penggugat, di mana Tergugat kembalimelakukan tindak pidana penipuan tersebut hingga diproses secara hukumdan telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan dan sekarang Tergugatmenjalani hukuman pidana penjara di Lembaga

Esensi dasardan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidakmampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dantentram;Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangatmenghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenal6 kksemboyan menikah sekali seumur hidup , suami istri adalah belahan jiwa ,ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral

Terbanding/Turut Tergugat I : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terbanding/Turut Tergugat III : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Cimahi

jenis shabushabu,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut:e Pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB,saksi DARMA F.SITOMPUL bersama dengan saksi HARIANTO(pegawai LP Bengkalis) sedang melakukan kontrol ke kamar 9 Bdi Lembaga Pemasyarakatan (LP Bengkalis).

(pegawai LP Bengkalis) sedang melakukan kontrol ke kamar 9 Bdi Lembaga Pemasyarakatan (LP Bengkalis). Kemudian parasaksi melihat terdakwa dengan gerakgerik yang mencurigakanselanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadapterdakwa;e Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwaditemukan narkotika jenis shabushabu sebanyak 1 (satu) paketdan 1 (satu) buah alat penghisap shabu milik terdakwa.

pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam tahun 2013, bertempat = di LembagaPermasyarakatan Bengkalis atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah secara,Secara Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan NarkotikaGolongan jenis shabushabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukandengan cara sebagaiberikut:e Pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 22.45 WIBdi Kamar 9 B Lembaga

PemasyarakatanBengkalis;e Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 20.00e Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakw adalahdikarenakan pada saat itu saksi bersama dengan saksi DARMAF.SITOMPUL (Pegawai LP Bengkalis) sedang melakukan kotrol kekamar 9 B di Lembaga PemasyarakatanBengkalis;e Bahwa terdakwa pada saat kejadian berada di kamar 9 B diLembaga Pemasyarakatan BengkalisTEPSG D Ut pases eeee Bahwa saksi melihat terdakwa dengan

PemasyarakatanBengkalis;Hal 9 dari 17 Putusan Pidana No.470/Pid.Sus/2013/PN.Bks.Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 20.00Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakw adalahdikarenakan pada saat itu) saksi bersama dengan saksiHARIANTO (Pegawai LP Bengkalis) sedang melakukan kotrol kekamar 9 B di Lembaga PemasyarakatanBengkalis;Bahwa terdakwa pada saat kejadian berada di kamar 9 B diLembaga Pemasyarakatan Bengkalistersebut;Bahwa

Bahwa, TERGUGAT adalah lembaga Perbankan sesuai yang dimaksuddalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANomor 792 Tahun 1990 dalam peraturan Menteri Keuangan ini yangdimaksud dengan Bank merupakan suatu Badan yang kegiatanya diBidang Keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran DanaKepada masyarakat terutama guna membiayai, infestasi perusahaan3. Bahwa, TERGUGAT II Balai Lelang Bali (BLBI) adalah Balai Lelang swastayang berdasarkan Kep.

Bahwa pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen menyatakan setiap konsumen yang dirugikan dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugasmenyelesaikan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha ataumelalui Peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum;5. Bahwa, berdasarkan pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK)yang menyatakan :1).

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan,yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegasbahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasayang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materiyang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;2).

Bahwa Pasal 44 UndangUndang RI No 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen menyatakan :1) Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang memenuhi syarat,2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memilikikesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungankonsumenHalaman 3 dari 28 hal Putusan No.551/Pdt.G/2018/PN Dps3) Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputikegiatan :a.

Bahwa ternyata pula Penggugat GUSTI PUTU SUYATNA, SH., SekretarisPengurus Yayasan Komite Nasional Lembaga Perlindungan Konsumen Baliberdasarkan Surat Tugas/Surat Penunjukan dari Yayasan Komite NasionalLembaga Perlindungan Konsumen Bali, bertindak berdasarkan surat kuasatertanggal 28 Mei 2018 selaku kuasa dari dan oleh karenanya bertindak untuk danatas nama: NI MADE SITI AMIWATI;Bahwa maka gugatan a quo bukan merupakan gugatan Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Sukarni Ainudin, dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;Bahwa Saksi berprofesi sebagai ASN di Lembaga PermasyarakatanKelas II B Tanjung;Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanyadugaan kepemilikan Narkotika golongan tanpa izin;Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu,tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 08.00 wita dikamar tahanan Blok Cnomor IV Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tanjung JI

KalimantanSelatan;Bahwa Terdakwa adalah narapidana pada Lembaga PermasyarakatanKelas II B Tanjung;Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Danu Pramusinta Bin Darsono danSaksi Akhmad Reza Fahmi Bin. H. Bahrudin pada tanggal 11 Maret 2020melakukan razia rutin di setiap kamar ruang tahanan termasuk di Blok Ckamar nomor 4 (empat) tempat Terdakwa berada dalam 1 (satu) kamarbersama dengan Sdr. Ardiyan, Sdr Muhammad Ramadhani, Sdr. Masyudi,Sdr. Muhammad Sarkani dan Sdr.

Saksi Danu Pramusinta Bin Darsono, dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;Bahwa Saksi berprofesi sebagai ASN di Lembaga PermasyarakatanKelas II B Tanjung;Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanyadugaan kepemilikan Narkotika golongan tanpa izin;Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu,tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 08.00 wita dikamar tahanan Blok Cnomor IV Lembaga Permasyarakatan Kelas

Bahrudin, dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;Bahwa Saksi berprofesi sebagai ASN di Lembaga PermasyarakatanKelas II B Tanjung;Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanyadugaan kepemilikan Narkotika golongan tanpa izin;Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Rabu,tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 08.00 wita dikamar tahanan Blok Cnomor IV Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Tanjung JI.

KalimantanSelatan;Bahwa Terdakwa adalah narapidana pada Lembaga PermasyarakatanKelas II B Tanjung;Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Danu Pramusinta Bin Darsono danSaksi Fitriyadi Sukma, S.H. Bin H. Sukarni Ainudin pada tanggal 11 Maret2020 melakukan razia rutin di setiap kamar ruang tahanan termasuk diBlok C kamar nomor 4 (empat) tempat Terdakwa berada dalam 1 (satu)kamar bersama dengan Sdr. Ardiyan, Sdr Muhammad Ramadhani, Sdr.Masyudi, Sdr. Muhammad Sarkani dan Sdr.

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Bktbertempat di Blok D kamar no.5 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Bukittinggidi Biaro Kab.

Resky Ferwandes dan Sadr.Herry Marsal ke kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan setelahdilakukan interogasi, Sdr. Resky Ferwandes dan Sdr. Herry Marshalmengakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwatersebut dari Sdr. Resky dan Sdr.

Resky Ferwandes dan Sadr.Herry Marsal ke kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan setelahdilakukan interogasi, Sdr. Resky Ferwandes dan Sdr. Herry Marsalmengakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwatersebut dari Sdr. Resky Ferwandes dan Sdr.

14 November 2015 sekirapukul 11.00 WIB, sewaktu itu Saksi berada di sel Blok Akamar 22 Lembaga Permasyarakatan Biaro Bukittinggi, laluSaksi ditelpon seseorang yang tidak dikenal bernama Sdr.

Am, namun yang memesan barangshabushabu tersebut berada di luar Lembaga Pemasyarakatan di SPBU SimpangCandung di Jalan Bukittinggi Payakumbuh, Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah,Kec.

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimanadimaksud dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAANsebagaimana dalam BAB KETENTUAN UMUM Pasal 7 yangmenyatakan Pembiayaan Konsumen (Consumer finance) adalahkegiatan pembiayaan untuk pengadaanbarang berdasarkankebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.4.

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksuddalam KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR1251/KMK.013/1998 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARAPELAKSANAANL LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal1 huruf p Dalam Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Customer FinanceCompany) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaanuntuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengansistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.5.

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksuddalam KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB KETENTUANUMUM Pasal 1, Dalam Keputusan Presiden ini yang diamksud denganPerusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance Company)adalah Badan Usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan untukHal 4 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atauberkala;.

Apabila Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yangterdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ada di IndustriPembiayaan sebagaimana disebutkan dalam ayat lalu belum terbentukatau belum ada di daerah tempat Perjanjian ini dibuat, maka ParaPihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di PengadilanNegeri.e Jelas berdasarkan Pasal 23 Perjanjijan Pembiayaan 14 (empat belas) Juni2019 lembaga yang mempunyai kKewenangan untuk memeriksa dan memutussengketa dalam perkara a quo adalah Badan

, jadi sudah selayaknya berdasarkanPasal 23 perkara a quo diselesaikan melalui Lembaga Alternatif PenyesaianSengketa BMPPI, baik mediasi maupun arbitrase.Bahwa landasan hukum BMPPI adalah berdasarkan Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif PenyelesaianSengketa di Sektor Jasa Keuangan ("POJK No. 1/2014") dan salah satulandasan hukum dengan dibuatnya POJK No. 1/2014 adalah didasari padaUndangUndang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan AlternatifPenyelesaian

Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur).1Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakansuatu Lembaga Tinggi Negara (Inspektif) dengan kewenangan fiscalcontrolling yang kedudukannya sejajar dengan lembaga Tinggi Negaralain yaitu Legislatif (MPR RI/DPD RI/DPR RI) eksekutif (PresidenWakilPresiden dan Kementerian Negara RI) dan Yudikatif (Mahkamah AgungMahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial) yang bertugas memeriksapengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang bebas danmandiri yang secara

Nomor 1233 K/Pdt/2013dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkandalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPk;Berdasarkan independensi kedudukan, kewenangan, dan sifat finalLHP BPK, maka atas suatu produk BPK sebagai lembaga negara yangbukan menjalankan urusan pemerintahan, tidak dapat dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum oleh pihak/lembaga lain;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Judex Factidalam pertimbangannya menyatakan bahwa ...Penggugat telahmengajukan

Lembaga Negara yang memiliki kKewenangan mutlakmemeriksa pengelolaan keuangan negara hanya BPK (Undang UndangNomor 15 Tahun 2006), dengan begitu bila BPK sudah memeriksa, yangdiperiksa harus melaksanakannya artinya audit BPK sudah final;.

Bahwa Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, jo MajelisHakim Pengadilan Negeri Jambi adalah sangat keliru karena BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan suatu Lembaga TinggiNegara (Inspektif) dengan kewenangan fiscal controlling yang kedudukannyasejajar dengan Lembaga Tinggi Negara lain yaitu Legislatif (MPR. RI/DPD.RI/DPR.

Artinya bahwaBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK.RI) dan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambibukanlah merupakan lembaga pemerintahan dibawah Presiden yangmelaksanakan tugastugas pemerintahan baik di pusat maupun di daerah,sebagaimana lembaga pemerintahan departemen atau non departemen yangmengurusi pemerintahan secara umum, akan tetapi Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia sebagai Lembaga Tinggi Negara mempunyaikedudukan yang sejajar dengan Presiden

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT28.

AJAW adalah perusahaan asuransi jiwa yang diawasi olehOtoritas Jasa Keuangan (Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf(c) VUOJK yang berbunyi:OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:c. kegiatan jasa kKeuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun,Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.Karena itu, Termohon adalah satusatunya lembaga yang mempunyaikewajiban dan legal standing untuk mengajukan permohonan untukmempailitkan PT. AJAW;29.

Pembiayaan,dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralin dari MenteriKeuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan ke OJk;.

Hal ini juga sebagaimanaditegaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan sebagaiberikut: ...Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkatkepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atauPerusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dansekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memilikiHalaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 20/P/FP/2020/PTUN.JKT14.15.kedudukan ~ strategis dalam pembangunan dan kehidupanperekonomian.

Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindunganKonsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimanadimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasakeuangan;d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangandan/atau pihak tertentu;e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;g.

TentangPenyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnyadilingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri tanggal 28 Juli 2004, bahwaberdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)PAUD yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD DirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan InformalKementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, pada poin C butir 2,bahwa PLS bersama sama dengan Dinas Pendidikan Propinsimempunyai kewajiban untuk : a. memastikan keberadaan dan kondisi lembaga

Memberikan rekomendasi tentang kelayakan lembaga tersebutuntuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi/direktoratPembinaan PAUD. 2 anne neeTerdakwa melakukan petunjuk teknis pada item a dan b, sedangkanuntuk rekomendasi atau poin c dilakukan oleh UPTD Pare dan DIKNASKabupaten Kediri, dan pada tahun 2010 terdapat program penyalurandana BLOK GRANT Propinsi Jawa Timur Tahun 2010, dimana yangmenerima dana bantuan tersebut untuk Kabupaten Kediri khususnyaKecamatan Pare terdapat tujuh lembaga PAUD meliputi

PAUD diatas dengan total sebesar Rp17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) ; Kemudian pada tahun 2011 terdapat Block Grant Bantuan OperasionalPendidikan (BOP) PAUD Formal dan Non Formal Kabupaten KediriTahun 2011 dan untuk bantuan tersebut khusus untuk UPTD Pareterdapat 6 (enam) lembaga PAUD yang menerima yaitu meliputi : PAUD PERMATAGAMA .Bahwa pada awalnya Saksi LILIK SURYANI selaku Kepala PAUDPERMATA GAMA disuruh oleh Terdakwa membuat proposal tanggal6 Juni 2011 dengan kisi kisi

PAUD diatasdengan total sebesar Rp 29.900.000,00 (dua puluh sembilan jutasembilan ratus ribu rupiah) Bahwa pada tahun 2011 PAUD AMALIYAH menerima dana Blok Grantrintisan Kelompok Bermain formal dan non formal (TK) dimana yangmenerima dana bantuan tersebut untuk kabupaten Kediri khususnyaKecamatan Pare Terdapat 1 (satu) Lembaga PAUD yaitu PAUDAMALIYAH dengan besaran bantuan yang seharusnya diterima adalahRp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan terhadap bantuanjenis ini terdakwa melakukan

Kediri) Sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratusribu rupiah) dengan rincian Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus riburupiah) untuk DIKNAS Kabupaten Kediri dan Rp.200.000, (Dua ratusribu rupiah) untuk Terdakwa dan kesemua uang tersebut diserahkankepada Terdakwa, untuk Laporan Pertanggung Jawaban yangmembuat adalah Terdakwa dan tidak sesuai dengan yangsebenarnya, sehingga untuk program penyaluran dana BLOK GRANT Propinsi Jawa Timur Tahun 2010 dilakukan pemotongan olehTerdakwa dari kelima lembaga PAUD

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 6 (enam) bulan ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 13 (tiga belas) berkas proposal Program Pengembangan Lembaga

Keputusan Walikota Dumai Nomor : 33/Diskop, UKM & PM/2010,tanggal 16 Februari 2010, tentang Penetapan Lokasi ProgramPengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP)/BantuanDana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/k) tahun 2010.b.

LEMBAGA EKONOMIPEDESAAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2010 denganPEMEGANG OTORITAS REKENING DANA USAHA KELURAHANBUKIT BATREM.

Melakukan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan, BPD,Lembaga Kemasyarakatan, Koordinator daerah, kaderpembangunan masyarakat serta kepada pihakpihak lain dalamrangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahanpelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan.. Membangun jaringan kerja terhadap pihakpihak terkait dalamrangka pengembangan lembaga UEKSP.i. Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban dana setiapperiode pinjaman kepada masyarakat.j.

Aprianto (DPO) dalam menjualatau membeli atau sebagai perantara dalam jual beli 1 (Satu) paket sabusabu tersebut tanpa jjin dari pihak yang berwenang, serta tidakdigunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan oleh lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan, sedangkan terdakwa bukanlahHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor : 371/Pid.sus/2018/PN.Bppmerupakan anggota dari lembaga penelitian atau lembaga pendidikanyang berhak menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmupengetahuan.

Aprianto (DPO) selanjutnya terdakwabersama saksi Asrul Rendi Harahap Als Ucok Bin Samman Harahapdibawa ke Polsek Balikpapan Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa benar terdakwa bersekongkol dengan saksi Asrul Rendi HarahapAls Ucok Bin Samman Harahap dalam memiliki, menyimpan ataumenguasai 1 (Satu) paket sabu sabu berat sekitar 0,30 gram atau beratnetto 0,04 gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta tidakdigunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan oleh lembaga penelitiandan/atau lembaga pendidikan

, sedangkan terdakwa bukanlah merupakananggota dari lembaga penelitian atau lembaga pendidikan yang berhakmenggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari LaboratorisKriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB02655/NNF/2019 tanggal 20Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTIS.Si.M.SiApt Jabatan Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik PadaLaboratorium Forensik Cabang Surabaya, Drs.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan /mengkonsumsi sabu sabu tanpaiin dari pihak yang berwenang, serta tidak digunakan untuk tujuan ilmupengetahuan oleh lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan,sedangkan terdakwa bukanlah merupakan anggota dari lembagapenelitian atau lembaga pendidikan yang berhak menggunakanNarkotika untuk kepentingan ilmupengetahuan.

LEMBAGA TERSEBUT BERGERAK DI BIDANG PERLINDUNGANKONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) YANGTERDAFTAR DAN DIAKUI OLEH PEMERINTAHHal. 5 Putusan No.428 /PDT/2018/PT.SMGBahwa dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan pada Pasal 44ayat (1).Adapun Persyaratan Persyaratan untuk diakui oleh Pemerintahdisebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :59 TAHUN 2001 Tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal

2 ayat (1) huruf a. danb.Adapun LPKSM itu sendiri dapat diartikan menurut KeputusanMenteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat pasal 1 nomor (1).Adapun yang dimaksud terdaftar dalam pemerintah Kabupaten / Kotamenurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) .Jadi sesuai Undang undang danPeraturan peratuan serta keputusan mentri untuk dapat diakuisebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya masyarakat(LPKSM

) harus mempunyai TDLPK.Adapun mengenai TDLPK sendiri diatur dalam Keputusan MenteriPerindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor302/MPP/Kep/10/ 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat pada pasal 1 nomor 2LEMBAGA TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAUYAYASANSedangkan untuk mengetahui Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat tersebut berbentuk BADAN HUKUM atauYAYASAN telah diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian DanPerdagangan Republik Indonesia

Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 7 ayat (1) huruf (a). nomor (1).Menurut Keputusan MENPERINDAG disebutkan seperti diatasbahwa untuk Permohonan TDLPK yang berbadan HUKUM atauYAYASAN untuk memenuhi Persyaratan Lembaga tersebut harusmelampirkan Dokumen Dokumen berupa Surat Pengesahan BadanHukum dari Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia AktaKependirian Lembaga YAYASAN tersebut.LEMBAGA TERSEBUT DALAM ANGGARAN DASARNYAMENYEBUTKAN DENGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 3 huruf a, b, c,d, e ; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 8 ; Pasal 9 ayat (1)Untuk dapat diketahui semua tugas tugas yang telah dikerjakan makaLPKSM harus membuat laporan Tahunan hal tersebut sesuai dalam:1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Pasal 9 ayat (2)2).

Nursirwan Koto, bahwa ijazah atas namaSariman tersebut juga merupakan Ijazah Palsu, Bahwa Sariman juga tidakpernah terdaftar sebagai siswa pada Lembaga BPKM SETIE Aceh Tamianguntuk mengikuti Ujian Paket C untuk mendapatkan Ijazah tersebut, melainkansaksi M.

PKBM AcehTamiang dan ianya terdakwa juga tidak pernah mengikuti Ujian Nasionalkhususnya Paket C di lembaga PKBM aceh tamiang tersebut;Bahwa pihak lembaga PKBM Aceh Tamiang tidak pernah mengusulkan namaterdakwa ke dinas Pendidikan Aceh tamiang untuk dikeluarkan ijazah PaketC dikarenakan terdakwa tidak pernah menjadi siswa atau tidak pernahmengikuti proses belajar mengajar dan juga tidak pernah mengikuti UjianNasional di lembaga PKBM aceh tamiang tersebut;Bahwa PKBM TAMIANG SETIE tidak pernah mengajukan

;Bahwa nomor induk 0204 yang tertera di Ijazah Paket C atas nama terdakwaadalah yang sebenarnya nomor induk tersebut bukan atas nama terdakwamelainkan atas nama siswa PKBM TAMIANG SETIE yang bernamaSARIMAN dan saksi menerangkan juga lembaga PKBM TAMIANG SETIEtidak ada mendaftarkan terdakwa sebagai peserta Ujian Paket C ke DinasPendidikan Kab Aceh Tamiang yang mana nomor induk 0204 didaftarkanoleh lembaga PKBM TAMIANG SETIE ke dinas Pendidikan Kab AcehTamiang atas nama sdra SARIMAN sebagai peserta

AcehTamiang dan saat sekarang ini saksi bekerja sebagai PNS Asisten II Sedkakab Aceh Tamiang;Bahwa seseorang bisa mendapatkan Ijazah paket c yaitu persyatan pertamasiswa tersebut harus memiliki Ijazah Satu tingakat lebih rendah dari Tjazahpaket C yaitu ijazah Setingkat SMP atau paket B dan selanjutnya seseorangtersebut harus mendaftar melalui Lembaga PKBM ( Pusat kegiatan BelajarMasyarakat ), dan apabila orang tersebut sudah pernah bersekolah setingkatSMU dan ianya tidak lulus UN ( Ujian Nasional

NURSIRWAN KOTO padahal SARIMAN tidak pernah disulkanoleh Lembaga tersebut;Bahwa secara keseluruhan, datadata yang dimasukkan(di entry) oleh saksiatas suruhan M.

pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, NIK 3507145804970002, tempat/tanggal lahir Malang, 18 April1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, NIK 3507192507980005, tempat/tanggal lahir Malang, 25 Juli1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang Namunsekarang berada di Lembaga

Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulanFebruari tahun 2019,Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian KarenaTindak Pidana penyalagunaan Obatobatan Terlarang Narkotika dan saat inidi tahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas A Surabaya sampaisekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun ... 5 bulan. Selama ituPenggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagihubungan lahir maupun batin6.

malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhanrumah tangganya; Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisinan dan pertengkarantersebut karena rumah saya berdekatan dengan kediaman Penggugatdan Tergugat; Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaranPenggugat dengan Tergugat sering kali; Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan Februaritahun 2019,Tergugat di tangkap oleh pihak Kepolisian Karena TindakPidana penyalagunaan Obatobatan Terlarang Narkotika dan saat inidi tahan di Lembaga

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalahsejak lebin kurang pada bulan Februari tahun 2019,Tergugat di tangkapoleh pihak Kepolisian Karena Tindak Pidana penyalagunaan ObatobatanTerlarang Narkotika dan saat ini di tahan di Lembaga PermasyarakatanKelas A Surabaya sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih1 tahun ... 5 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak salingmemperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;5.

Akhirnya lebih kurang pada bulan Februari tahun 2019,Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Karena Tindak Pidana penyalagunaan Obatobatan Terlarang Narkotika dan saat ini di tahan di Lembaga PermasyarakatanKelas A Surabaya sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1tahun ... 5 bulan.

karenaterdakwa telah pernah sebelumnya membeli narkotika jenis shabu kepadaYUSRAN MUSTAPA alias YUDI sebanyak 1 (satu) paket sehargaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa menunggu kedatangan dan informasi barang Narkotikajenis Shabu dari YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, kemudian YUSRANMUSTAPA alias YUDI dihubungi melalui HP oleh seseorang yang menurutYUSRAN MUSTAPA alias YUDI adalah narapidana bernama ARFANZAKARIA alias OPAN dan menyampaikan kepada YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI untuk datang ke Lembaga

Pemasyarakatan Kelas Ilb Ampana melaluipintu kanan menuju belakang tembok bagian timur karena narkotika jenisshabu sudah di buang dalam pembungkus rokok dari dalam LembagaPemasyarakatan Kelas Ilb Ampana, kemudian YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI pergi Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana sesuai yangdisampaikan oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDIbernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN, selanjutnya YUSRAN MUSTAPAHalaman 3 dari 11 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2019/PT PALalias YUDI menuju ke tempat

Kelas Ilb Ampana dan menghentikan serta menanyakanmaksud keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, selanjutnya YUSRANMUSTAPA alias YUDI menyampaikan bahwa YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI di suruh OPAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dalambungkus rokok; Bahwa sSelanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampanadi bantu oleh beberapa orang Nara Pidana (Napi) melakukan pencarian disekitar tempat YUSRAN MUSTAPA alias YUDI berdiri dan menemukan 1(satu) buah Kantong plastik warnah biru yang didalamnya

Pemasyarakatan Kelas Ilb Ampana melaluipintu kanan menuju belakang tembok bagian timur karena narkotika jenisshabu sudah di buang dalam pembungkus rokok dari dalam LembagaPemasyarakatan Kelas Ilb Ampana, kemudian YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI pergi Ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampana sesuai yangdisampaikan oleh seseorang yang menurut YUSRAN MUSTAPA alias YUDIbernama ARFAN ZAKARIA alias OPAN, selanjutnya YUSRAN MUSTAPAalias YUDI menuju ke tempat yang telah di sampaikan selama beberapasaat namun

keberadaan YUSRAN MUSTAPA alias YUDI, selanjutnya YUSRANMUSTAPA alias YUDI menyampaikan bahwa YUSRAN MUSTAPA aliasYUDI di suruh OPAN untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dalambungkus rokok; Bahwa selanjutnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Ampanadi bantu oleh beberapa orang Nara Pidana (Napi) melakukan pencarian disekitar tempat YUSRAN MUSTAPA alias YUDI berdiri dan menemukan 1(satu) buah Kantong plastik warnah biru yang didalamnya berisi 3 (tiga)buah batu, 1 (Satu) buah pembungkus rokok

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta danmenuduh Penggugat berselingkuh dengan lakilaki lain, ketika Tergugatmenjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan;.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari2018, disebabkan masalah yang sama, sehingga Penggugat tidak lagipernah menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalsampai sekarang selama 1 (Satu) tahun berturutturut;.

PemasyarakatanKabupaten Nunukan;Bahwa Tergugat sudah menjalani hukuman di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Nunukan selama 1 tahun lebih;Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjenguk Tergugatdi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan;Bahwa saksi tidak tahu penyebab ditahan di Lembaga PemasyarakatanKabupaten Nunukan;umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawan PT.

Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan; Bahwa Tergugat dipenjara penyebabnya karena Tergugat dihukum kasusnarkoba, karena Tergugat pemakai narkoba; Bahwa Tergugat sudah menjalani hukuman di LembagaPemasyarakatan Kabupaten Nunukan selama 1 tahun lebih; Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah menjenguk Tergugatdi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Nunukan;Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugatmembenarkan keterangannya;Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpada

Menggaris atas dugaan kepemilikan danpenyalahgunaan Narkoba, Tergugat sekarang menjalani masa tahanandi Lembaga Pemasyarakatan Nunukan berdasarkan Putusan PengadilanNegeri Nunukan nomor 146/Pid. Sus/2017/PN.

Surat segel dengan judul Surat Pernjataan/Keputusan PengurusPusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968tanggal 12 Januari 1968;2. 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 11/Pdt.Sus/gugatan lainlain/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 03/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Endang Warman, S.H. yangmenuduh Rizal Adinata memalsukan Surat Pernyataan/KeputusanPengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 dan digunakan olehPemohon Kasasi;Fakta mengenai kebenaran Surat Pernyataan/KeputusanPengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor 88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 yang pernah dijaminkan oleh Ny.Neneng Komalasari kepada Drs. H. Lukmannul Hakim pada tanggal 17Juni 2003, kemudian dikuatkan kembali oleh Drs. H.

No. 530 K/PID/2017Mei 2015, telah mengungkapkan kebohongan yang dilakukan oleh D.Komarudin, Nana Suhara dan Endang Warman SH yang telahmenuduh Saksi Rizal Adinata mengetik Surat Pernyataan/KeputusanPengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor88/PP.L.P.M./1968 tertanggal 12 Januari 1968 di tahun 2005 dankemudian surat tersebut digunakan oleh Terdakwa Neneng Komalasarikarena kenyataannya pada tanggal 17 Juni 2003 SuratPernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan MusliminNomor 88/PP.L.P.M

,;Keterangan :Bukti T24 menerangkan mengenai fakta bahwa bukti SuratPernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga PendidikanMuslimin Nomor 88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 telahdicuri dengan kekerasan dari H. Iwan Yusuf Anwari, S.H.,, selakuNotaris. Kejadian ini pun telah dilaporkan ke Polres Kota BesarBandung;3.

Adapunbarang yang dirampas dari Pelapor adalah sebuah surat berupa asliSurat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga PendidikanMuslimin Nomor 88/PP.L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968;Bukti ini juga menunjukkan bahwa barang bukti Surat Pernyataan/Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Muslimin Nomor88/PP/L.P.M/1968 tertanggal 12 Januari 1968 dalam perkara a quoyang dijadikan dasar dalam mendakwa Pemohon Kasasi diperolehdengan cara melawan hukum dan sama sekali tidak disita dariPemohon