Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakimyang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard );Bahwa dengan hanya berdasarkan atau beralaskan hak pada denah ukuranyang dikeluarkan oleh kepala seksi Kantor Agraria, maka sesungguhnyaPENGGUGAT tidaklah cukup beralasan hukum untuk sebagai PENGGUGATdan mengklaim bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milikPENGGUGAT.

Terlebih lagi dalam denah ukuran yang dikeluarkan oleh kepalaseksi Kantor Agraria tidak ada menjelaskan Lahan yang menjadi sengketapada perkara a quo merupakan lahan tanah dari Alm. ABD.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan;Berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokpokok Agraria pasal 2 ayat (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33ayat (3) Undangundang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalampasal 1, bumi, air dan ruangangkasa termasuk kekyaan alam yang terkadungdi dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagaiorganisasi kekuasaan seluruh rakyat. (2) Hak menguasai dari Negaratermaksud dalam ayat (1

Foto Copy Salinan Gambar Situasi yang dibuat Kantor Agraria No. 32 tahun1980 selanjutnya diberi tanda PT,TT05;6. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Tanam Tanaman, tertanggal 4 Maret 1980, , selanjutnya diberi tanda PT,TT06;7.

Diskualifikasi In person (diskualifikasi) dengan alasan pada pokoknya bahwahanya dengan berdasarkan atau beralaskan hak pada denah ukuran yangdikeluarkan oleh kepala seksi Kantor Agraria maka Penggugat tidaklah cukupberalaskan hukum sebagai Penggugat, terlebih lagi dalam denah ukuran yangdikeluarkan oleh Kepala seksi kantor Agraria tidak ada menjelaskan lahanyang menjadi sengketa pada perkara aquo merupakan lahan tanah dari AlmAbdul Karim Bin Agung/Dumbut (orang tua Penggugat), sehingga dengandemikian

:cccc eee. 80M;Bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai hak milik di DaerahTingkat Il Tapanuli Selatan, Kelurahan Pasar Sibuhuan, KecamatanBarumun (dahulu) atau di Kelurahan Pasar Sibuhuan KecamatanBarumun Kabupaten Padang Lawas (sekarang), hal ini sesuaidengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang11Penunjukan BadanBadan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milikatas tanah jo Pasal10 dan Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ;Bahwa pada tahun 2011

Bahwa PUSKUD SUMUT tidak pernah mempunyai, mengerjakanatau mengusahakan tanah objek perkara secara aktif mulai sejakdahulu sampai sekarang, maka dari hal tersebut sudah jelasPUSKUD SUMUT tidak pernah memilik sebidang tanah diDaerah Tinglat Il Tapanuli Selatan, Kelurahan Pasar Sibuhuan,Kecamatan Barumun (dahulu) dan sekarang di Kelurahan PasarSibuhuan, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, hal inisesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 21 Ayat (2) UU No.5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

UndangUndang R.I No.5 tahun 1960tentangAgrariabahwa jual beli haruslah dilakukan di hadapan Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) dan berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAqungtertanggal 2 Juli 1974 No.480/K/Sip/1973 menerangkan bahwa pengoperanhak atas tanah menurut Pasal 26 UndangUndang R.I No.5 tahun 1960tentang Agraria jo Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 harus dibuat dihadapan PPAT dan PutusanMAtertanqgal 28 Mei1973 No.72/K/Sip/1973bahwa Jual beli tanah yang dilakukansetelah Peraturan34Pemerintah

No. 10/1961 hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta yangdibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agraria ;Menimbang, bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI tentang jual beli tanah harus dipandang sah apabila telahmemenuhi unsur Tunai arti artinya telah ada penyerahan uang dari pembelikepada penjual. terang artinya jual beli itu dilakukan/diketahui oleh tokohadat/Kepala Kampung/Kepala Desa Setempat, sebagaimana Putusan Nomor :609 K/Pdt/2007, yang jika ditelaah

atau berukuran kurang lebihpanjang 80 M dan lebar 50 M atau tidak sampai 2 hektar, karena 1 ha = 100M x 100 m = 10.000 V2 ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 dan Pasal 21 Ayat (2) UU.RI No.5 Tahun 1960 Ttg Peraturan Dasar Pokok Agraria tidak ada melarangbadanhukummempunyaisesuatuhakatas tanah pertanian dankaitannya yaitu sebagaimana PeraturanPemerintahNo.38 Tahun 1963tentang Penunjukkan Badan Hukumyang dapatmempunyaihak milikatas tanahdalam Pasal 1 hurufb pada pokoknya menjelaskan tentangBadan hukum

Penetapan batasbatasnya"Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal inidijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk olehMenteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnyadan yang terdiri atas seorang pegawai JawatanPendaftaran Tanah sebagai Ketua dan dua oranganggota Pemerintah Desa atau lebih sebagaianggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah inidisebut Panitia).

Jika Menteri Agrariamemandangnya perlu maka keanggotaan Panitiadapat ditambah dengan seorang pejabat dariJawatan Agraria, Pamong Praja dan KepolisianNegara.

administrasi negara telah sesuai proseduratau ketentuan peraturan dan perundangundangan baik data fisik maupundata yuridis, dalam hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1961 Pasal (19):"setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harusdibuktika dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yangditunjuk oleh Menteri Agraria

, diberi tanda T.IlII13;Fotocopy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saminah,di beri tanda bukti T.III14;Fotocopy Akta Hibah No. 173/PPAT C/1992, tanggal 7 5 1992 dari JoyoRejo kepada Saminah, di beri tanda T.III15;Fotocopy Surat Pernyataan Tanahtanah yang telah dipunyai Pemohon,tanggal 28 April 1992 yang dibuat Saminah yang diketahui Kepala DesaTempuran dan Camat Blora, di beri tanda T.III16;Fotocopy Surat Permohonan untuk mendapatkan Ijin Pemindahan HakMenurut Peraturan Menteri Agraria

Soeprapto, Undangundang Pokok Agraria dalam Praktek, CV.Mitra Sari, Jakarta, 1986);Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan suratsurat bukti hakmenurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 ialah :a) Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri AgrariaNomor 9 Tahun 1959, ordonantie tersebut dalam S. 873 No. 38 danPeraturan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta sertaSumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat (Pasal 2 Peraturan MenteriPertanian dan Agraria

Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1)UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokok Agraria(UU Pokok Agraria), menyatakan:(1)Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu11hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkanmengernakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif,dengan mencegah caracara pemerasan.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU PokokAgraria menyatakan:(1)Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas

tanah, dengan mengingatketentuan dalam pasal 6. (2)Hak milik dapat beralih dandialihkan kepada pihak lain.Bahwa dalam menerbitkan Objek Gugatan, TERGUGATmenerbitkan Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan Pasal10 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Pokok Agraria.

menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftarantanah secara lengkap disesuatu daerah.Pasal 31) Dalam daerahdaerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semuabidang tanah diukur desa demi desa.2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakana. penyelidikan riwayat bidang tanah itu danb. penetapan batasbatasnya.3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatupanitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjukolehnya dan yang terdiri atas seorang

Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaanPanitia dapat ditambah dengan seorang penjabat dari Jawatan Agraria,Pamong Praja dan Kepolisian Negara.

memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentinganmengajukan keberatan;Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di KantorPanitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yangbersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di KantorPertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yangbersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempatlain yang dianggap perlu;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 107 PeraturanMenteri Negara Agraria

Bin JOYOKARTO, bertempat tinggal diDusun Gerung, Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, KabupatenNgawi;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANGCq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KAKANWILBADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN' NASIONAL NGAWI,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Margomulyo, KecamatanNgawi, Kabupaten Ngawi:;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari

Aceh Besar, sebagai Tergugat VIIIKepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Nasional KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah Tol Sigli Banda Aceh, tempatkedudukan Jalan. T.

Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 479 yang dikeluarkan olehKantor Agraria Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telahdiperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti(P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;B.

2010, hal mana telahsesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat HakMilik) maka terbukti sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor479 Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan yangdikeluarkan oleh Kantor Agraria

Kabupaten Pekalongan atas namahak/pemegang hak Kasmirah, Casmari, Wakhid, Tasmani, Kasturani, Turip,Kasdi Santoso, Yulianto, Susi Susanti, Asfin Khairul Umam, hal mana telahsesuai dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria jo Pasal 4 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa saksisaksi Pemohon sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diaturdalam Pasal 145 ayat (1)

Putusan Nomor 270 K/TUN/2017kanyuara in litis diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1995, artinya SaudaraMancing Pai sudah menguasai objek sengketa tersebut selama + 45 tahunsampai sekarang, tenggang waktu tersebut telah melampaui batas waktuyang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997(PP.24/1997) tentang Pendaftaran Tanah, dan pelaksanaannya diaturdalam Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 bahwa tanah yang dikuasai selama 20tahun secara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Pasal 196 dan pelaksanaannya, diatur dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;8.2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 7 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Kewenangan;8.3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005tentang Pelayanan;8.4.

KepalaKantor Agraria Gresik tertanggal 1661981;3. Bukti P.15 berupa fotocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor: 593/82/437.106.20/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Metatu tanggal 28112016;4. Bukti P.16 dan P.17 berupa fotocopi Buku Desa (Leter C), tidakdicocokkan dengan aslinya;Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan adanya transaksi jual beliantara Waini sebagai penjual dengan Tarwi P.

Endang atas tanahyang telah dibeli dari Waini sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli (buktiP.3), maka asli Akta Jual Beli tersebut dilampirkan dalam permohonan danmenjadi dokumen resmi di Kantor Agraria sebagaimana ketentuan Pasal 24Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, olehHal. 10 dari 20 hal. Put.

, atas nama Kartiningsih, Blok 01, NOP:110, yang juga terletak di Desa Metatu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresikyang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagai harta peninggalan TarwiPak Endang yang merupakan harta bersama dengan Kartiningsih, namun parapihak tidak menunjukkan suratsurat berkaitan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Jo Pasal 3 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Marjam, dengan caramenggabungkan 2 (dua) obyek tanah berupa sawah dan kebun ke dalam 1(satu) Sertipikat Hak Milik adalah bertentangan dengan aturan hukumpertanahan dan merupakan keputusan yang cacat yuridis dan cacat hukumadministrasi yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun1961 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10Tahun 1960 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan MenteriNegara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah;10.

1.1.1.2.Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dalammengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yangdisyaratkan pada Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986,juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, dimana Sertipikat(Obyek Sengketa) telah di terbitkan sejak tanggal 19 Juni 1967 yangditerbitkan melalui konversi dari tanah milik adat sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, junctoPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juncto UndangUndangPokok Agraria

secara yuridis, maka dalam konstruksihukum seperti itu, Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yaituprestasi untuk melakukan sesuatu, dengan demikian Majelis berpendapatterhadap Petitum Penggugat nomor tiga untuk menyatakan Tergugat wanprestasi beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor empat, Majelis Hakim akanmempetimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

(UUPA) yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukumadat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia sertadengan peraturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dandengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkanunsurunsur yang bersandar pada hukum agama;Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah menurut hukum adatmerupakan perbuatan

;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan denganverstek dan Tergugat dan Tergugat II ada di pihak yang kalah, maka sesuaipetitum nomor tujuh bahwa Tergugat dan Tergugat II haruslah dihukum untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akandisebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena seluruh Petitum gugatan Penggugatdikabulkan, maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat ke satu beralasanhukum untuk dikabulkan;Memperhatikan,Pasal 5 UndangUndang Pokok Agraria

Bahwa sesuai Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (disingkat UUPA) jo PP No. 10 Tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah (sekarang diatur dengan PP No.24 Tahun 1997), telah dilakukan pendaftaran tanah pada KantorPertanahan Kabupaten Muara Enim, dan pada tanggal 14 Mei 1994telah diterbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat HakGuna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor1398/1994 tanggal 14 Mei 1994, dengan luas 6.934,5 hektar,terletak di Desa

Bumi Sawindo Permai, padawaktu itu Tergugat menyampaikan maksudnya meminta izin kerjasamamenambang batubara di areal HGU milik Penggugat, namun Penggugatbelum dapat menyetujuinya karena apabila lahan/tanah perkebunandimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya maka harus ada izin dariinstansi berwenang in casu Kementerian Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional serta harus melalui mekanisme persetujuan dariRapat Umum Pemagang Saham.7.

Bahwa Penggugat memiliki HGU, akan tetapi kewajiban HGU adalahmelakukan pembebasan lahan terlebih dahulu terhadap lahan masyarakatyang telah ada sebelumnya, dan hal tersebut tercantum pada KeputusanMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :34/HGU/BPN/93 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Bumi Sawindo Permai atas tanah di Kabupaten Muara Enim, padahalaman 3 bagian Memutuskan, menetapkan Kedua huruf bmencantumkan apabila didalam areal yang diberikan dengan hak GunaUsaha

(sebagaimana disebutkan dalam pasal 570, 571 dan 573 KUHPerdataserta pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pokok Agraria);Maka berdasarkan jawaban atau dalil dalil yang dikemukakan olehTergugat diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenanmemutuskan Perkara sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No.129/2012, Tertanggal 9Nopember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rizal SH;3. Menyatakan tanah seluas 3.851 M?

Tidak ada pengukuran ulang oleh Kantor Agraria yang disaksikanoleh saksisaksi perbatasan tanah.2. Tidak diketahui oleh pejabat RT dan Lurah setempat.,3.

tanah,Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan hasil pemeriksaansetempat ternyata Tergugat /Pembanding tidak dapat menunjukkan letakdan batasbatas tanah sesuai dengan sertifikat tersebut, sebaliknyaPenggugat /Terbanding dapat menunjukkan letak dan batasbatas tanahsesuail dengan buktibukti suratnya, bukti mana diperkuat denganketerangan saksisaksi,Bahwa saksisaksi Penggugat/Terbanding yang berbatasan dengantanah sengketa dan pihak RT menerangkan bahwa tidak pernah adapengukuran oleh Kantor Agraria

Surat Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi BantenNomor 503/32/DSP/2008 tanggal 15 Februari 2008 perihalRekomendasi Pengelolaan Situ Cihuni.Bahwa atas dasar Hak Garap yang telah dimiliki sejak tahun 2003 dandiperkuat dengan perizinan sebagaimana disebut di atas, maka sesuaidengan undangundang dan peraturan yang berlaku yakni UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria dan Peraturan Menterikepada BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak atas

Apabila Tergugat tetapmenganggap sebagai pihak yang memiliki dan/atau menguasai ex galianpasir Situ Cihuni maka hal ini bertentangan dengan Undangundang Nomor5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria (Penjelasan Umum II Butir 2).Sedangkan tindakan Tergugat tidak memberikan kepastian berartimenghalangi Penggugat untuk memenuhi ketentuan dan syarat PeraturanMenteri kepada BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dalam halupaya Penggugat

Cihuni Mas;Bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang mendalilkan tindakanTergugat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik, UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN,dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hal yang tidakberdasar karena masingmasing peraturan

telah berlangsung selama 10 tahun;Bahwa Penggugat sampai saat ini telah melaksanakan kewajiban sebagaipemilik atas tanah kebun (pekarangan) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.238 dengan selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak tahun2001 hinggga sekarang dan setiap tahun sebesar Rp1.000.000 (ratarata);Bahwa Penggugat selaku pemilik hak atas tanah kebun (pekarangan)sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.238, di mana hak milik atas tanahmerupakan hak perseorangan yang tertinggi menurut hukum Agraria

Pasal 20 UndangUndang No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, sehingga perbuatanTergugat merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat,baik kerugian materiil maupun immateriil, sebagai berikut:Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 328 PK/Pdt/201319.Kerugian Materiil:a. Hasil kebun (pekarangan) yang seharusnya dinikmati oleh pemilik tanahKebun (pekarangan) (Dhi.

HakimPengadilan Tinggi tidak sama sekali mempertimbangkan masalahtersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim sangat jelas kelirudan sudah tentu putusan Pengadilan Tinggi dan putusan PengadilanNegeri sudah sepatutnya dibatalkan;Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan keterangan Saksi Dewa Putu Raka, Gusti Ngurah Dirga, Gusti Ketut Darma, dan Gusti Ayu Nyoman Suartini, yang secara jelas menyebutkan bahwaalm Gusti Ngurah Yasa telah meninggal tahun 1985 dan jikadihubungkan dengan keterangan saksi dari Agraria

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum atas BuktiSurat Pajak Penggugat/Pembanding bahwa Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah bukan merupakantanda bukti kepemilikan tanah yang sah, lain halnya dengan kepemilikan tanah,hal mana untuk memperoleh hak atas tanah yang dikuasai harus didaftarkanterlebin dahulu sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria sebagaimanadalam putusan

MajelisHakim Tingkat Pertama ditemukan FAKTA HUKUM bahwa tanah sengketadikuasai sepenuhnya oleh Penggugat/Pembanding dengan bukti menguasaiadalah telah dibangun 5 (lima) Bangunan Rumah Tinggal olehPenggugat/Pembanding dan Almarhum Suaminya Gusti Ketut Adi Redi, danwalaupun Penggugat/Pembanding belum mendaftarkan tanah sengketatersebut karena belum mempunyai keuangan untuk mendaftarkan tanahsengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Penggugat/Pembanding telah dapatmembuktikan Gugatan Penggugat/Pembanding atas kepemilikan atas tanahsengketa tersebut, maka Gugatan Penggugat/Pembanding harus dikabulkanbukan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu MajelisHakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Majelis Hakim TingkatPertama yang telah salah dalam Penerapan Hukum Pembuktian dan telahsalah dalam Penerapan Hukum mengenai pasal 23 ayat (1) UU No. 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengenai

denganaslinya serta diberi meterai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T.4; 2022222 n nnn nnn nn nnn n nnn ne eeFotokopi Denah Lokasi yang ditandatangani oleh Lurah Nabarua, JohanisTadung, ST, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterail,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.5;Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Hak Guna Bangunan a.n.YOPIETER BIETH Nomor: 593.5/26/1988 tertanggal 16 Januari 1988 yangditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria

Kepala Direktorat Agraria MelaluiBupati Kepala Daerah Tingkat II Paniai U.P.

Kepala Kantor Agraria, yangtelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.7;Fotokopi Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor: 134/RPT/1987 tertanggal 22Juli 1987 yang ditandatangani oleh Pemohon, YOPIETER BIETH, yangtelah disesuaikan dengan aslinya serta diberi meterai, selanjutnya padafotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda T.8;Fotokopi Surat Penyampaian dan Pengembalian SPOP Pajak Bumi danBangunan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi

Pembanding/Tergugat II : ROSNA
Pembanding/Tergugat V : NENFATRIANDA
Pembanding/Tergugat III : NURJANI
Pembanding/Tergugat I : RABIMA
Terbanding/Penggugat IV : SRI HANDAYANI
Terbanding/Penggugat II : GUSTINAR
Terbanding/Penggugat III : YOGA BHAKTI HARRISON LB MARAJO
Terbanding/Penggugat I : HANAFI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kantor Kementerian Agraria

Pemerintah Republik Indonesia cq Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang /BPN Pusat di Jakarta cq. Kantor Kementerian Agraria dan TataRuang /BPN Wilayah Sumatera Barat cq. Kantor Kementerian Agraria danTata Ruang /BPN Kabupaten Padang Pariaman, Alamat : Korong PadangBaru Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten PadangPariaman, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I/Tergugat VI;Dalam perkara ini Tergugat VI diwakili oleh Kuasanya yaitu :1.

Salinan aslinya dikeluarkan olehKepala Direktorat Agraria DKI. Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit.Pendaftaran Tanah Jakarta tanggal 06 Maret 1982 ;b. Pernyataan Pejabat Pengukur Tanah (Landmeester Kennis)No.32/8361, April 1852. Salinan aslinya dikeluarkan oleh KepalaDirektorat Agraria DKI Jakarta u.b. Kepala Sub. Dit PendaftaranTanah jakarta tanggal 06 Maret 1982 ;c.

Duren Tiga, sebagaimanaditegaskan pada Surat Ukur tertanggal 04 April 1852 No.2132/8361,yang salinan resminya dikeluarkan oleh Direktorat Agraria, dalam halini Ka. Sub.Dit. Pendaftaran Tanah DKI. Jakarta tanggal 06 Maret1982, tertulis bahwa persil tanah itu milik seorang pribumi bernamaDJAMIEN dengan Akta tanggal 1838 No.419. Adapun lokasi tanahHal. 3 dari 19 hal. No.361 PK/Pdt/2011tersebut antara lain di Rw.04 dan Rw.07 Jalan Kalibata Del. DurenTiga ;d.

Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya olehUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ditugaskan kepada Pemerintah, merupakan sarana dalammemberikan jaminan kepastian hukum yang dimaksudkan. PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dandisempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 4.

Angka 5.Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.

atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftarantanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannyapengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),termasuk mengenai diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiranpemegang hak atas tanah yang bersangkutan.Dalam peraturan Pemerintah yang menyempurnakan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yangdipergunakan, yang pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam UndangUndang Pokok Agraria