Ditemukan 274796 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-08-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2775/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
4413
  • Danselama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
    salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak Juni 2017 Tergugat telah pergimeninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugatdan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 4 tahun, dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 04-01-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 10/Pdt.P/2012/PA.LK
167
  • KompilasiHukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami,b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor1
    dalampasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2),ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidakmelanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42,pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelisberkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor1
Register : 20-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Jnp
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1911
  • memanggil Penggugat dan Tergugatuntuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danpanggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilanyang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasalpasal dari R.Bg, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 20-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3249/Pdt.G/2020/PA.Slw
Tanggal 22 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
113
  • sejakbulan Oktober 2015 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersamadan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 5 tahun danselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
    tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Oktober 2015 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 5 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 24-04-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PA KISARAN Nomor 296/dt.G/2012/PA.Kis
Tanggal 27 Juni 2012 — PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat; MELAWAN Nama : TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sales, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;
93
  • Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaialaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor:240/Pdt.G/2012/PA.Kis.dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
    Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
Register : 06-09-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2843/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 29 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
    Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaiSuami dan tidak mau melayani Pemohon, dan sekarang Pemohon denganTermohon sudah berpisah selama 11 bulan dan selama berpisah keduanyatidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 04-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 20-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Slw
Tanggal 3 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
104
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
    antara lain bahwa dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terusmenerus yang disebabkan ekonomi, dan sekarang Pemohon dengan Termohonsudah berpisah selama kurang lebih 11 bulan dan selama berpisah keduanyatidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya Ssuami Istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 22-01-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0402/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
177
  • Putusan No. 0402/Padt.G/2021/PA.SIwPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
    tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Januari 2018 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 30-09-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 30-01-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 3143/Pdt.G/2019/PA.Slw
Tanggal 30 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
85
  • bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
    tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Desember 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun dan selama pisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 05-01-2021 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PA Namlea Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Nla
Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon melawan Termohon
1510
  • Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
    para Pemohon dalampermohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah para Pemohon,oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyatadan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalildalilpermohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untukseluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1
Register : 09-12-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 3903/Pdt.G/2019/PA.Slw
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauOrangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
    bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 03-01-2013 — Putus : 04-02-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 1/Pdt.P/2013/PA.LK
Tanggal 4 Februari 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
179
  • Kompilasi Hukum Islam, makarukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. walinikah, d. dua orang saksi, e. jab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor1
    pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telahsesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) KompilasiHukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yangdiatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UndangUndang Nomor Tahun 1974jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi HukumIslam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I danPemohon IT dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor1
Register : 06-01-2020 — Putus : 29-01-2020 — Upload : 29-01-2020
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pyk
Tanggal 29 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
158
  • Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sertapembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, MajelisHakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti Surat.Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagaisuami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yangberkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
    perceraian namunmencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagisuami atau istri atau bagi keduanya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telahmemenuhi unsurunsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 11-01-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 6/Pdt.P/2013/PA.LK
Tanggal 14 Maret 2013 — PEMOHON I dan PEMOHON II
126
  • KompilasiHukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami,b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukunnikah,keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat perkawinan.Adapun syaratsyarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahanantara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamalamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 UndangUndang Nomor1
    Perkara No.06/Pdt.P/2013/PA.LK10ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar laranganperkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 UndangUndangNomor Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonanPemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiaptiap perkawinan
Register : 16-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 2046/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1013
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
    dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mempunyai perempuanidaman lain;, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Register : 08-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PA LUBUK LINGGAU Nomor 160/Pdt.P/2017/PA.LLG
Tanggal 12 September 2017 — PEMOHON I VS PEMOHON II
151
  • Lig.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara vo/unter yangmenyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka prosesmediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan, sedangkan Pemohon dan Pemohon Il tetapdengan permohonannya dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkansuatu. hak atau suatu) perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harusmembuktikan adanya hak atau perbuatan itu
    Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam dan peraturanperundangundangan yang berlaku Pemohon dan Pemohon Il dibolehkanmelangsungkan perkawinan. Selanjutnya pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islamdijelaskan tentang rukun perkawinan bahwa untuk melaksanakan perkawinanharus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e.jab dan kabul.
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 299/Pdt.G/2016/PA.Bgr
Tanggal 4 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
135
  • Pasal 31 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupayamenasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena parapihak tidak lengkap maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, sebagaimanaketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan PERMA Nomor1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakimtidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan
    Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 joPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalamAlQuran Surat ArRum Ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugatselaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap salingmencintai, saling pengertian
Register : 23-02-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PA WONOSARI Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.Wno
Tanggal 9 Juli 2018 — Perdata
142
  • Wno hal 9 dari 16Pasal 2 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
    untuk hidup rukun lagi sebagaisuami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untukdipertah ankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mu darat yanglebih besar bagi keduanya, maka jalan keluar yang terbaik (mashlahah) bagipenyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimanadikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
Register : 15-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA KUALA TUNGKAL Nomor 329/Pdt.G/2019/PA.Ktl
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132
  • Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
    danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Register : 09-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3605/Pdt.G/2021/PA.Slw
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
118
  • Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Hlm.7 dari 12 hlm.
    terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohonsebagai Ssuami dan Termohon berani melawan Pemohon, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1