Majelis mempunyai pendapat lain.bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan imbalan bungadengan perhitungan sebagai berikut :24 bulan x 2% x Rp5.446.289.290,00 = Rp2.614.218.859,00bahwa angka Rp5.446.289.290,00 yang menjadi dasar perhitungan imbalan bungatersebut adalah jumlah lebih bayar sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor :47581/PP/M.XV/15/2013.bahwa sebelumnya oleh Tergugat jumlah lebih bayar Penggugat telah ditetapkansebesar Rp1.498.599.290,00 sebagaimana tercantum dalam SKPLB PPh

Putusan Nomor 2356/B/PK/Pjk/2021Termohon Peninjauan Kembali Kedua dengan petitum gugatan yang padapokoknya sebagai berikut:Penggugat mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan gugatanyang diajukan Pemohon Gugatan yakni membatalkan Surat Tergugattentang Penolakan Permohonan Pengembalian Pembayaran PajakPenghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atauBangunan yang Seharusnya Tidak Terutang dan memutuskan agar Tergugatmengembalikan PPh 5% Final yang seharusnya tidak terutang

Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000, (dua ratus empatpuluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannyadilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasildiselesaikan oleh penyedia jasa.c.

sesuai dengan SP2D Nomor : 1004/ SP2D/ LS/2010, SPM Nomor : 48/ SPMDINKES/LS/2010 tanggal 14 Desember2010, SPP nomor : 48/ SPPLS/ DINKES/ XII/ 2010 tanggal 14 Desember2010 dan Kwitansi Pembayaran tanggal 14 Desember 2010.Bahwa dari total pembayaran sebesar Rp. 243.645.000, , (dua ratus empat puluhtiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tersebut ada dilakukanpemotongan pajak PPN Rp.22.149.546, (dua puluh dua juta seratus empat puluhsembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dan PPH

Harga borongan/ nilai kontrak sebesar Rp. 243.645.000, (dua ratus empatpuluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) termasuk PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang pembayarannyadilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase pekerjaan yang berhasildiselesaikan oleh penyedia jasa.f.

Pengadilan Pajak;Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan:Bahwa perhitungan menurut Keputusan Terbanding adalah sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah / Menjadi(USD) (Dikurangi) (USD)Penghasilan Netto 1,995,817.00 0.00 1,995,817.00Kompensasi Kerugian 0.00 0.00 0.00Penghasilan Kena Pajak 1,995,817.00 0.00 1,995,817.00PPh Terutang 596,918.00 0.00 596,918.00Kredit Pajak 1,446,545.00 0.00 1,446,545.00PPh Kurang (Lebih) Bayar (849,627.00) 0.00 (849,627.00)Sanksi Administrasi 0.00 0.00 0.00Jumlah PPh

pemotonganPajak Penghasilan Pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengandemikian berdasarkan azas equal treatment seharusnya Terbanding tidakmelakukan koreksi biaya tersebut dalam Pajak Penghasilan Badan;Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasanalasan di atas, maka PemohonBanding memohon agar seluruh koreksi Terbanding dibatalkan karena tidaksesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;Perhitungan Yang Seharusnya Menurut Pemohon BandingUraian SPT (USD) Jumlah Penghasilan Neto 1,286,579.00 PPh

Putusan Nomor 1814/B/PK/PJK/2016PPh Pasal 24 14,931.00Fiskal Luar Negeri 5,201.00Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan: 1,446,545.00Jumlah PPh yang Kurang/(Lebih) dibayar (1,067,553.00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46089/PP/M.III/15/2013, tanggal 04 Juli 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1387/WPJ.07/2011 tanggal 16Juni 2011, tentang

biaya royalty benarbenar telahdibayarkan oleh Pemohon Banding dan dicatat dalam pembukuanPemohon Banding serta Pajak Penghasilan Pasal 26nya telahdibayarkan;Halaman 34 Alinea ke2:bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa koreksiTerbanding atas Harga Pokok Penjualan berupa biaya royalty sebesarUSD 330,534.00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh

persidangan dan bertentangan dengan ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tidak mempertahankan Koreksi atas Harga Pokok Penjualansebesar USD330,534.00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukupdan bertentangan dengan fakta yang nyatanyata terungkap dalampersidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26A ayat(4) UU KUP, Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor194/PMK.03/2007, dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh

HadjiKalla atas pembelian mobiambulance dari Pemkab Jeneponto; Kwintasi pembayaran PPn dan PPH dariPT. Hadji Kalla sebesar Rp.6.525.100, (enam juta lima ratusdua puluh lima ribu seratus rupiah)tanggal 19 Juni 2002; Bukti pengiriman uang dari BANK BRICab. Jeneponto ke PT. Hadji KallaCab. Bulukumba sebesar Rp.157.100.000, (seratus lima pnluhHal. 13 dari 32 hal. Put.

HadjiKalla atas pembelian mobiambulance dari Pemkab Jeneponto; Kwintasi pembayaran PPn dan PPH dariPT. Hadji Kalla sebesar Rp.6.525.100, (enam juta lima ratusdua puluh lima ribu seratus rupiah)tanggal 19 Juni 2002; Bukti pengiriman uang dari BANK BRICab. Jeneponto ke PT. Hadji KallaHal. 17 dari 32 hal. Put. No. 194PK/Pid.Sus/2010Cab.

Hadji Kallaatas pembelian mobil ambulance dari Pemkab.Jeneponto ;Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PI. HadjiKalla sebesar Rp. 6.525.100, (enamjuta lima ratus dua puluh lima ribu seratusrupiah) tanggal 19 Juni 2002 ;Bukti pengirimaan uang dari Bank BRI Cab.Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab.

HadjiKalla atas pembelian mobiambulance dari Pemkab Jeneponto;Kwintasi pembayaran PPN dan PPH dariPT. Hadji Kalla sebesar Rp.6.525.100, (enam juta lima ratusdua puluh lima ribu seratus rupiah)tanggal 19 Juni 2002;Bukti pengiriman uang dari BANK BRICab. Jeneponto ke PT. Hadji KallaCab.

Hadji Kallaatas pembelian mobil ambulance dari Pemkab.Jeneponto ;= Kwitansi pembayaran PPN dan PPH dari PI. HadjiKalla sebesar Rp. 6.525.100, (enamjuta lima ratus dua puluh lima ribu seratusrupiah) tanggal 19 Juni 2002 ; Bukti pengirimaan uang dari Bank BRI Cab.Jeneponto ke PT. Hadji Kalla Cab.

Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 56.915.246.096, tanggal10 September 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp. 52.755.927.600, dengan jumlahpengiriman barang sebanyak 506.100 set;2. Pembayaran Tahap sebesar Rp. 106.047.448.373, tanggal13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp. 94.960.669.679. dengan jumlahpengiriman barang sebanyak 32.700 set;3.

Pembayaran Tahap Il sebesar Rp. 70.698.298.915, tanggal11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp. 63.307.113.120, dengan jumlahpengiriman barang sebanyak 332.350 set;4. Pembayaran Tahap Ill sebesar Rp. 47.132.199.277, tanggal11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp. 42.204.742.080, dengan jumlahpengiriman barang sebanyak 219.760 set;5.

Pembayaran Tahap IV sebesar Rp. 11.783.049.819, tanggal15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp. 10.551.185.520. .dengan jumlah dana bersih yang diterima terdakwa sebesarRp.263.779.637.999, (dua ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratustujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilanratus sembilan puluh sembilan rupiah) setelah dipotong pajak PPNdan PPh dari total nilai kontrak sebesar Rp.294.576.245.480, (duaHal. 14.

Pembayaran Tahap sebesar Rp. 106.047.448.373, tanggal13 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp. 94.960.669.679, dengan jumlahpengiriman barang sebanyak 32.700 set;Pembayaran Tahap Il sebesar Rp.70.698.298.915, tanggal11 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp.63.307.113.120, dengan jumlahpengiriman barang sebanyak 332.350 set;Pembayaran Tahap Ill sebesar Rp.47.132.199.277, tanggal11 Desember 2014, setelah dipotong

PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp.42.204.742.080, dengan jumlahpengiriman barang sebanyak 219.760 set;Pembayaran Tahap IV sebesar Rp.11.783.049.819, tanggal15 Desember 2014, setelah dipotong PPh dan PPN maka danabersih yang diterima sebesar Rp.10.551.185.520. .Hal. 37.

pencairan danameliputi:Halaman 10 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Berita Acara Pemeriksaan Barang;e Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kKesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh

Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti 3. Jumlah (1 2) Rp. 84.867.900,00. Halaman 14 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO. 4. Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00 5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.

pencairan danameliputi:e Berita Acara Pemeriksaan Barange Berita Acara Penerimaan Barang;e Daftar distribusi kesekolahsekolah;e NPWP Perusahaan;e Fotocopy Rekening Perusahaan;Bahwa lampiran dalam dokumen tagihan antar lain:Halaman 24 dari 47, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2016/PT GTO.e Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga;e SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendaharadan PPTK;e SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh PenggunaAnggaran;e PPn, PPh

Sabira Inti Persada) (setelah dipotong pajak PPh 22). 2. Jumlah pembayaran Riil oleh CV. Sabira Inti Persada Rp. 743.359.500,00.kepada PT. Kusuma Megah Jaya Sakti Jumlah (1 2 ) Rp. 84.867.900,00.Terdapat barang (hadware) yang rusak dan tidak berfungi Rp. 100.350.000,00.Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3 +4) Rp. 185.217.900,00.

2007, kKemudian Terbanding melakukan koreksikoreksi positif,sebagai berikut:Laba bersih tahun 2007 menurut Pemohon Banding Rp (1.245.986.639,00)Koreksi Positif :Peredaran Usaha Rp 974.142.089,00Harga Pokok Penjualan : Biaya Penyusutan Rp 135.483.478,00 Biaya Air Minum Rp 12.600.000,00Penghasilan di luar usaha: Pendapatan Lainlain Rp 968.162.280,00Biaya Usaha :* Biaya penyusutan Rp =11.982.346,00 Biaya makan minum karyawan Rp 15.921.700,00 Biaya retribusi Rp 4.440.000,00 Biaya PBB Rp 3.677.800,00 PPH

Karenapengadaan air minum tersebut benarbenar digunakan untuk kenikmatanHalaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 605 /B/PK/PJK/2014seluruh karyawan, dinyatakan bahwa pengadaan makanan dan minuman untukkaryawan secara bersamasama dilingkungan kerja dapat dikurangkan untukmenghitung PPh yangterutang (berdasarkan Pasal 9 ayat (1) hurufe, jo KMKNo.4661/KMK04/2000);b) Koreksi Positif Penyusutan Mesin Rp 136.483.479,00Bahwa Pemohon Banding tidak setuju alas koreksi tersebut, karena PemohonBanding tidak

Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 TentangPajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan :Pasal 4 ayat (1)Yang menjadi objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahankemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baikyang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapatdipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajakyang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapunPenjelasan

nyatanyata adanya faktafakta sebagaiberikut :a. bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap data penjualan berupakontrak penjualan diperoleh kesimpulan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang melaporkanPeredaran Usahanya, yaitu. berupa CMT lokal sebesarRp974.142.088,00;b. bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)menghitung Peredaran Usaha Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) berdasarkan buku besar penjualan danfaktur penjualan, arus piutang, bukti potong PPh

Melalui surattertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja I.;2.3.3.

No. 579 K/Pdt.Sus/201116tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1Februari 2010 Tergugat Konvensi memberhentikan Pekerja Wahyudi.;3 Tergugat Konvensi tetap dengan pendiriannya untuk memberhentikan PekerjaWahyudi tanpa kompensasi apapun dan tidak bersedia mempekerjakan Pekerja Wahyudikembali bekerja di Tergugat Konvensi.;4.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh Penggugat Rekonvensi adalah sah:1 Pekerja Sumiyarto, sesuai surat tertanggal 4 Februari 2010 No. 002/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2010;2 Pekerja Wahyudi, sesuai surat tertanggal 1 Februari 2010 No. 001/PPH/HRD/II/10, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2010 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan

Maryen Braweri, M.Kes dalam perhitungan HPS tetapmenambahkan harga sebesar 40 % (yaitu untuk PPN 10%, PPh 1,5%,Hal. 5 dari 51 hal. Put. Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016Benefit 20% dan inflasi 8,5%) dari harga penawaran PT. Kasih KaruniaKekal sebesar Rp. 5.580.000.000. (lima miliar lima ratus delapan puluh jutarupiah);Bahwa sebagai akibat Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang dilakukan drg.

Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit)yang wajar bagi penyedia barang/jasaPasal 3 :HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasaBahwa dalam penyusunan HPS pengadaan paket 5 central O2 daninstalasinyadrg. Maryen Braweri, M.Kes tidak melibatkan panitiapengadaan tetapi HPS disusun berdasarkan harga penawaran yang pernahdibuat oleh PT.

Mendeng Utama Nomor100.21.20.01.09276 dengan rincian : Tahap (20 %) sebesar Rp. 1.398.341.818,00 (setelah dikurangPPN sebesar Rp. 141.963.637,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.21.294.545,00 ) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor 00018 dan SP2D Nomor : 287957R/063/111 tanggal15 Desember 2010:e Tahap Il (100 %) sebesar Rp. 5.593.367.272,00 (setelah dikurangPPN sebesar Rp. 567.854.546,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.85.178.182,00) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor 00019 dan SP2D Nomor

Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit)yang wajar bagi penyedia barang/jasaPasal 3 :HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasaBahwa dalam penyusunan HPS pengadaan paket 5 centralO2 dan instalasinya drg. Maryen Braweri, M.Kes tidak melibatkan panitiapengadaan tetapi HPS disusun berdasarkan harga penawaran yang pernahdibuat oleh PT.

Mendeng Utama Nomor100.21.20.01.09276 dengan rincian : Tahap (20 %) sebesar Rp. 1.398.341.818,00 (setelah dikurangiPPN sebesar Rp. 141.963.637,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp.Hal. 30 dari 51 hal. Put.

., sebagai Hakim Ketua, PPH Sitorus, S.H.,M.Hum., dan Ari Widodo, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BudiMulyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, sertadihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,PPH SITORUS, S.H., M.Hum H.

Permendagri No.13 Tahun 2006 tanggal 13Mei 2006, Pasal . 222 ayat 2 yang berbunyiBendahara Pengeluaran Pembantu wajibmenyelenggarakan penata usahaan terhadapseluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya Ayat 3 yang berbunyi : Dokumendomumenyang digunakan oleh Bendahara PengeluaranPembantu dalam menata usahakan Pengeluaranmencakup : Buku Kas Umum, Buku PajakPPN/PPH dan Buku Panjar ; Ayat 4. yang berbunyi : BendaharaPengeluaran Pembantu dalam melakukanpenata usahaan sebagaimana dimaksud padaayat

3 menggunakan bukti pengeluaran =; Ayat 5 yang berbunyi BendaharaPengeluaran Pembantu wajib menyampaikanlaporan pertanggung jawaban pengeluarankepada Bendahara Pengeluaran paling lambat1213tanggal 5 Bulan berikut : Ayat 6 yang berbunyi : Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksudpada ayat 5 mencakup : Buku Kas Umum, BukuPajak PPN/PPh dan bukti Pengeluaran yang sah2.

BuktiPemotongan PPh Pasal 23; Account Statement Detail:Fotokopi Faktur Pajak lembar ke1 Nomor Faktur Pajak Standar010.00009.00000005 Tanggal 12 Januari 2009 untuk pembellPT.Coca Cola.

Distribution Indonesia, NPWP NPWP01.070.657.0091.000 nama PKP penjual CV.Jasa MediaAdvertising NPWP 02.154.500.90503.000; Kuitansi; PurchaseHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/201931.32.33.34.35.36.37.38.Order, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23; Account StatementDetail:Fotokopi Faktur Pajak lembar ke1 Nomor Faktur Pajak Standar010.00009.00000030 Tanggal 17 Maret 2009 untuk pembelliPT.Coca Cola.

justru akan dapat berdampak kepada kerugianNegara yang jauh lebih besar.Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara daritindakan sepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah namabaik kita sebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akansirna kembali setelah selama lebih dari tiga dasawarsa kitapupuk dan telah banyak membuahkan hasil nyata.Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebutharus juga diartikan bahwa tarif PPh

Badan berdasarkanKontrak Karya yaitu 15%, 25% dan 35% juga tidak berlaku, danpenghitungan PPh Badan harus mengikuti tarif yang diatur didalam UndangUndang Pajak Penghasilan.

UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengantarif PPh Badannya adalah 10%, 15% dan 25%.

UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009,dengan tarif PPh Badannya adalah: Untuk Tahun Pajak 2009 = 28% Untuk Tahun Pajak 2010 dan seterusnya = 25%.Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkantarif PPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas,maka pemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampaidengan periode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesarUSD 343 juta (Bukti PK11).Halaman 24 dari 36 halaman

Diamond Graha Furnindo secara bertahap mulai tanggal15 Janauri 2004 sampai bulan Maret 2004, dan dalam waktu itu tidakdipenuhi isi kesepakatan pembayaran 60% tersebut maka pembayarankembali menjadi 100%, dan PPH. Menjadi tanggungan masingmasingperusahaan ;Bahwa dalam pertemuan yang kedua itu saksi melihat daftar hadir dan dariCV. Pacific juga hadir ;Bahwa saksi tidak tahu tentang pembayaran terhadap krediturkreditur yanglain termasuk CV.

Diamond Graha Furnindo) ;Bahwa pada pertemuan kedua itu setelah dilakukan negoisasi dengan debiturtelah disepakati, bahwa hutang yang dibayar adalah 60% dutambah PPN100% sedangkan PPH tanggungan masingmasing perusahaan ;Bahwa pada pertemuan itu telah disepakati juga pembayaran dilakukanselama 3 bulan yaitu mulai bulan Janauri 2004 sampai Maret 2004 danapabila dalam batas waktu itu tidak dipenuhi hutang tersebut kembali 100% ;Bahwa pembayaran itu disepakati dibayar dengan Bilyet Giro ;Bahwa saat pertemuan

PACIFIC kepada Tergugat tentang perhitungan hutang Tergugat,ternyata dalam bukti T8 tersebut ada disebutkan jumlah hutang yang harus dibayaroleh Tergugat adalah 60%, hal ini menunjukan bahwa Penggugat telah menyetujuitentang hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah 60% dariseluruh hutangnya, namun dibalik itu Majelis setelah meneliti dengan seksama buktiT8 tersebut, ternyata Penggugat juga menuntut PPH kepada Tergugat, padahalmenurut hukum PPH adalah merupakan kewajiban yang

harus dibayar sendiri olehmasingmasing perusahaan, sehingga dari faktfakta tersebut telah menunjukanbahwa Penggugat telah berusaha mengingkari persetujuannya dengan caramengajukan tuntutan PPH, padahal PPH tersebut tidak dapat dibebankan kepadaTergugat.

., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahapsebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas jutaseratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening kasumum daerah dengan nomor rekening 100 01.01.0006230 pada BankSumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus limapuluh lima rupiah), sedangkan jumlah total penerimaan retribusi pada UPTLaboratorium Lingkungan

Lingkungan BLH (Lampiran (159.552.855,00)IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Hal. 8 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

,MT., selaku Bendahara Penerimaan hanya menyetorkan secara bertahapHal. 13 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015sebesar total Rp2.216.196.067,00 (dua miliar dua ratus enam belas jutaseratus sembilan puluh enam ribu enam puluh tujuh rupiah) ke rekening KasUmum Daerah dengan Nomor Rekening 100 01.01.0006230 pada BankSumut, beserta pajaknya (PPN dan PPh 21) sebesar Rp159.552.855,00(seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua delapan ratus limapuluh lima rupiah), sedangkan jumlah

Lingkungan BLH (159.552.855,00) Hal. 16 dari 39 hal Putusan Nomor 884 K/Pid.Sus/2015 (Lampiran IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Lingkungan BLH (159.552.855,00)(Lampiran IX):(a) PPN 159.075.855,00(b) PPh 21 477.000,004. Kerugian Keuangan Negara 1.153.792.032,00 Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH Perumahan Green View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH / pajak Penjual peralihan hak atas tanah dan bangunan Perumahan Green View atas nama RESTUTI ANDAYANI Blok C nomor 1 sebesar Rp. 11. 760.037,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH / pajak Penjual Perumahan Green View atas nama dr. FAJAR Blok C nomor 7 sebesar Rp. 22.020.750,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH Perumahan Green View atas nama Sdr. RIYONO Blok E nomor 4 sebesar Rp. 17.297.500,-

SITI HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran pajak penjual PPH Perumahan Bukit Mekarwangi atas nama Sdri. ITA ROSITA Blok C1 nomor 21 sebesar Rp.12.884.615,-

SIT HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untukpembayaran PPH Perumahan Green View atas nama ERNIDAWATIBlok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Stafkeuangan (Sdri.

SIT HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untukpembayaran PPH / pajak Penjual peralihan hak atas tanah danbangunan Perumahan Green View atas nama RESTUTI ANDAYANIBlok C nomor 1 sebesar Rp. 11. 760.037,1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Stafkeuangan (Sdri.

SIT HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untukpembayaran PPH Perumahan Nuansa Cilebut Asri atas nama Sdri.QORINA Blok B nomor 1 sebesar Rp. 6.328.350,1 (satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibuktipengeluaran pembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Stafkeuangan (Sdri.

PUTUSAN Nomor: 81/Pid.B/2019/PN.Begr.HANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH PerumahanGreen View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,1 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibukti pengeluaranpembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Staf keuangan (Sdri.

SITIHANIFAH) kepada bagian legal yaitu saya untuk pembayaran PPH PerumahanGreen View atas nama ERNIDAWATI Blok C4 sebesar Rp. 9. 625.000,1 (Satu) bundel foto copy laporan pertanggungjawaban dan buktibukti pengeluaranpembayaran peminjaman dana yang dilakukan oleh Staf keuangan (Sdri.

Perpanjangan Penahanan oleh PLH Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta, tanggal : 26 Februari 2014, Nomor: 74/PPH/II/2014/PN.YK., sejak tanggal : 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal:29 April 2014 ;sonencenee Pengadilan Negeritersebut ;w Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ataS namaTerdakwa ;n Telah omendengar dakwaan Penuntut Umum terhadapTerdakwa ;no Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa ;n Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umumterhadap Terdakwa yang pada

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 tanggal 24 Mei 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn I Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 26 Juni 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 18 Agustus 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn III Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 18 Agustus 2011 Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN-Pembayaran : PPh Pasal 4 Ayat 2 Termijn IV Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Laut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 15 Nopember 2011, Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN tanggal cap16Nopember 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran : PPh Pasal 4Ayat 2 Termijn IV Pekerjaan Lanjutan Pembangunan FasilitasLaut di Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 15 Nopember 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran:PPN Termijn IVHal 15 dari 236 Putusan.

Siman Eranesia Ardesplan.SSP (Surat Setoran Pajak) PPN dan PPH yang dibuat oleh Kuasa PenggunaAnggaran dan Kontraktor.Ringkasan kontrak.Hal 77 dari 236 Putusan. No.24/Pid.Sus/PTK/2014/PN.Tpg.Jika berkas tersebut tidak lengkap maka KPKN berwenang menolak ataumengembalikan untuk dilengkapi; Bahwa terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar ada dilampirkanBerita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk mengajukan pencairan dana :1. Untuk uang muka 20 % dari nilai kontrak Rp.1.649.203.347,2.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN tanggal 24 Mei2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran : PPh Pasal 4Ayat 2 tanggal 24 Mei 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran: PPN uang muka20% tanggal 24 Mei 2011;74 1 (satu) bundel dokumen Asli dan Photo copy yang terdiri dari :Hal 149 dari 236 Putusan.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN tanggal 18Agustus 2011Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran : PPh Pasal 4Ayat 2 Termijn II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Lautdi Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 18 Agustus 2011Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran:PPN Termijn IIIHal 151 dari 236 Putusan.

SIMAN ERANESIA ARDESPLAN tanggal 18Agustus 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran : PPh Pasal 4Ayat 2 Termijn II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Lautdi Tanjung Berakit TA.2011 tanggal 18 Agustus 2011,Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 Nama WP :PT.SIMAN ERANESIA ARDESPLANPembayaran: PPN Termijn IIHal 225 dari 236 Putusan.

Koreksi atas Pendapatan Lainlain sebesar Rp. 316.386.243,00Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Terbanding, pendapatan lainlain yang dikoreksi sebagai tambahan obyek PPN sebagai hasil daripermohonan keberatan dari Pemohon Banding terdiri dari:Audit adjustment No. 2(kurang catat penjualan lainlain) Rp. 274.413.847,00Ekualisasi Pendapatan Lainlain menurut: SPT Tahunan PPh Badan Rp. 731.830.302,00* Dasar penghitungan ekualisasi Selisih Rp. 689.857.906,00Selisih Rp. 41.972.396,00Jumlah Rp. 316.386.243,00bahwa

keberatanPemohon Banding, audit adjustment No. 2 yang diakibatkan kurang catatpenjualan lainlain Tahun 2004, telah Pemohon Banding kenakan PPN danlaporkan di SPT Masa Agustus 2004;bahwa adapun nilai sebesar Rp. 41.972.396,00 yang Terbanding tambahkansebagai obyek PPN, menurut analisa Pemohon Banding berasal dari:Penjualan serap sesuai hasil audit Rp. 2.800.050,00Penjualan lainlain Rp. 10.022.879,00Rugi penjualan aktiva tetap per fiskal Rp (40.202.207,00)Koreksi fiskal atas :Audit adjustment No. 4 (accrual PPh

Bahwa berdasarkan hal di atas maka koreksi Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) yang tidak memasukkan unsur priceadjusment sebagai dasar ekualisasi PPN dan PPh yang bila dapatdiyakini sebagai penjualan ekspor akan menambah DasarPengenaan Pajak (DPP) PPN karena sebelumnya tidak dilaporkandi SPT Masa PPN.Bahwa terdapat dokumen yang diminta dalam proses penelitiankeberatan yang tidak disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sehingga menambahketidakyakinan atas kebenaran