Semenjak itu sudah ada 4 (empat) tahunTergugat itu tidak datangdatang lagi menjumpai anak saksi tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang priadan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukanmenurut

hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 menyatakan tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2017/PN.PMSMenimbang, bahwa Bukti P1 berupa fotocopy dari fotocopy KutipanAkta Perkawinan Nomor 1272KW220320120010, tanggal 22 Maret 2012,dimana Bukti P1 ini menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalahpasangan suamiistri

Bahwa setelah terjadinya penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,00kepada Para Penggugat melalui Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor1 tertanggal 02 Juli 2012 , Penggugat IV mencurigai telah dilakukan upayapengalihan hak kepada pihak ketiga oleh Tergugat dan Tergugat II secarasembunyi dengan bantuan Tergugat Ill , hal tersebut sempat menimbulkanperselisinan diantara Penggugat IV dengan Penggugat , Il dan Penggugat III, dalam hal ini Penggugat IV berpegang pada wasiat almarhum Joko Sutiyo(suami

kepemilikan tanah / rumah sebagaimanadimaksud dalam SHM Nomor 223 luas 65 meter persegi an.Srianah danSHM Nomor 427 luas 360 meter persegi luas 360 meter persegi an.Srianah ,yang keduanya terletak di Desa Kalipucang Wetan Kecamatan BatangKabupaten Batang , Penggugat IV menyatakan siap membeli kembali tanah /rumah dimaksudkan dari Tergugat dan tergugat Il dengan harga umumyang wajar sebagaimana kesepakatan di bayarkan oleh Tergugat danTergugat Il sebagaimana dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor1

Bahwa selepas dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual belisebagaimana dimaksud sebagai Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor1 tertanggal 02 Juli 2012 ternyata oleh Tergugat dan Tergugat II denganbantuan Tergugat Ill telah dilakukan pengalihan hak secara sembunyi/sirikepada pihak ketiga dengan harga jual sekira Rp.600.000.000,00 (enamratus juta rupiah) ;9.

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, makapemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisinan danpertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlahmempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namuntidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

harmonis, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimanadiatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terobantahkan, olehkarena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1

Nomor1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipunPengadilan Agama Bangil telah memanggilnya secara resmi dan patut,sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo.

pall Got,Artinya : Jika ister) menggugat cerai karena suaminya memudlorotkanterhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lainlainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, makadibolehkan bagi isterinya tersebut utnuk meminta cerai kepadahakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkanperdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuhtalak satu bain.Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor1

Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telahterpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah ke dua kali dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 joPasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalampersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanayang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

menetapkan ketiga orang anak Penggugat danTergugat yang masingmasing bernama (1) Anak Pertama Penggugat danTergugat (Ik) lahir pada tanggal 16 Desember 2007, (2) Anak Kedua Penggugatdan Tergugat (pr) lahir pada tanggal 03 September 2010 dan (3) Anak KetigaPenggugat dan Tergugat (Ik) lahir pada tanggal 06 November 2013, beradadibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya,sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor1

Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan olehPenggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebutsebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah(pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara Ex Officio akanmencantumkan ketentuan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanahHalaman 16 dari 19 halaman

Zainal Rajab Bin Samsul Bahri(halaman 17 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor1/Pdt.G/2015/PN Tijp.);Bahwa menurut cerita yang berkembang, saksi mendengar tanah yangdiperkarakan merupakan harta pusaka tinggi, bukan pusaka rendah);b. Saksi Damuhar DT. Pangka Sinaro.(Halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor1/Pdt.G/2015/PN Tjp);Bahwa saksi ikut mengupayakan perdamaian dengan cara menemuiDt. Patiah Niniak mamak suku Caniago untuk mencari jalan keluar,tetapi jawab Dt.

Nomor 3422 K/Pdt/2015(Halaman 38 putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor1/Pdt.G/2015/PN.TJP);Bahwa Bahwa setahu saksi tanah sengketa, bagi sariaan adalah hartapusakanya, karena dia memperoleh tanah tersebut dengan cara membeliudari hasil penjualan harta pusakanya di Taeh Bukik;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut

Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PA Sakunsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimanadimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16

dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujudrumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yangsakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor1

Dan Allan MahaLuas KaruniaNya lagi Maha Bijaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dinubungkandengan ketentuanketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapunlagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sinjai menjatuhkan penetapannya.Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk halihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara iniyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di muka.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor1

masalah ekonomi anaknya.Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut di atas, Hakimberpendapat sebagai berikut.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangatmendesak dan disertai buktibukti pendukung yang cukup.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkanperkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan buktibukti pendukung yangcukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masihdi bawah ketentuan undangundang dan surat keterangan dari tenaga kesehatanyang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangatmendesak untuk dilaksanakan.Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor1

Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, makapemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum,sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

AlHakim dalam alMustadrak berkata, Sanad hadis ini sahih).Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkansesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebanipembuktian;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraiandengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumHim 14 dari 19.

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut

Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2021/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.

dalamrumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang puas denganpenghasilan Pemohon, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudahberpisah selama 6 bulan dan selama berpisah keduanya tidak pernahmelaksanakan kewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

Putusan No. 1756/Pdt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan

Putusan Nomor 1792/Pdt.G/2020/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Gugatan perceraian denganalasan ini dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugatmeninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakanatau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf b dan pasal 21 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (6) dan pasal 133Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa

berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal pasal 39 UU Nomor1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) dan pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 jispasal 116 huruf (b) dan pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukupberalasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat (vide pasal 119

BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor1 dari 13 halamanPutusan Nomor 4669/Pdt.G/2021/PA.Sor4669/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 16 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan halhal sebagai

Pasal 31ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang,maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuaidengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisinan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihnan dan pertengkaran Penggugat danTergugat karena berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikahiperempuan tersebut; Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sembilan bulanlamanya; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat danTergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 UndangUndang Nomor1

SI55l bSauo5l peo asd 3 js Sl all a5sd Glass 55 6550 Sass Jas5 les le2S JD9 jSBi5 38) LY BUSHalaman 9 dari 12 Hal Put.No.397/Pdt.G/2018/PA.PareArtinya:Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmuisteriisteri dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung dan merasa tenteramkepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatandabagi kaum yang berfikir.Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1

bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juli 2017 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 4 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).

danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1