Ditemukan 274796 data
10 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering kali mengeluh dan merasatidak merasa cukup atas pemberian uang nafkah dari Pemohon., dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
18 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
62 — 5
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai2 (dua) orang anak perempuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,dan karenanya Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagaibukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon danPemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
8 — 0
dari tempatkediaman bersama selama 3 bulan, berarti mereka telahberselisih dan atau bertengkar, hal ini menunjukan sudahtidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak adakemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan11perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaantersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumahtangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dankarena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuanperkawinan sebagaiamana maksud pasal 1 Undang undang Nomor1
Majelis Hakim telahmemperoleh persangkaan ( Feetelijk Vermoeden ) bahwarumahtangga Pemohon dan Termohon ~ telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulituntuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohondan Tergugsat telah pecah (marriage breakdown) dan hatikedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena ituPermohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasandan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor1
9 — 0
ayat (1) UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahankedua dari UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidangperkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksuddiajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undangundang, Dengan demikianPengadilan Agama Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaratersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1
tahun 2008 tidak layak dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah ( buktiP2) danketerangan saksisaksi Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yangsah, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalamperkara ini;Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal 18 ayat (3) Perma Nomor1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142,143 Kompilasi
14 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan pernikahan Pemohon dengan Termohon atasdasar perjodohan dari orang tua Pemohon dengan Termohon, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
33 — 2
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumPutusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Ktl Hal. 7 dari 13 hal.Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Putusan Nomor 493/Pdt.G/2020/PA.Ktl Hal. 8 dari 13 hal.Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
15 — 4
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)orang anak;6.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan
13 — 5
Putusan No. 0375/Padt.G/2021/PA.SIwtahun dan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Desember 2018 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
25 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
11 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
24 — 24
ditafsirkan Termohon tidakkeberatan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga dailildalilpermohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun karena perkara iniperkara perceraian (person recht) merupakan masalah rumah tangga yangmengandung nilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubunganperdata biasa sehingga harus ada alasan yang cukup untuk membuktikanantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
pergimeninggalkan kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmelaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami Istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa saksisaksi sebagai orang dekat Pemohon telah berupayamenasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya berceraidengan Termohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
19 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2021/PA.Slwdan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 5 bulan danselama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknyasuami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
24 — 8
itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah kecuali padasidang keempat, termohon tidak hadir di persidangan karena sakit;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihatipemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon sebagaimana dimaksudpasal 82 (1) dan (4) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahankedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menempuh upayamediasi sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor1
Qlusk wp wiglArtinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itusuami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang maruf atau menceraikandengan cara yang baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohonberalasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itupermohonan
9 — 6
1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Penggugat danTergugat tidak harmonis lagi ditandai dengan pertengkaran yang terjadiantara Penggugat dengan Tergugat bahkan Penggugat sudah tidakmelaksanakan kewajibannya sejak bulan Juni 2017 menunjukkan bahwahubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagidipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danranmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undangundang Nomor1
siapapenyebab timbulnya percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkanpihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakahperkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi MANomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di muka persidanganmenyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagikembali rukun dan mengakui telah berselingkuh dengan lelaki lain;Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor1
11 — 6
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan
12 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
13 — 2
Walaupundemikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatiPemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidakberhasil, dengan demikian maka proses mediasi sebagaimana ketentuanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara perceraiankarena talak, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)huruf a dan
untuk dapat rukun kembali dalam sebuahrumah tangga;Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecahsedemikian rupa adalah siasia belaka, bahkan apabila keadaannya sepertisekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkanmadharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon,sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor1
12 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
sampaidengan bulan Desember 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1