Rasidi tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tinggai Bandungtanggal 28 September 1987 Nomor:257/PDT/1987/PT.Bdg;DAN MENGADILI SENDIRI:Dalam Konpensi:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;Memerintahkan kepada Tergugat Ill konpensi (Kepala Kantor Sub.Direktorat Agraria DT.

Direktorat Agraria DT.

ACHMAD SARAKSI dengan luas tanah + 2200 M2(Kurang lebih dua ribu dua ratus meter persegi) yang terletak diDesa Labuan dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota/KDH KepalaSub Direktorat Agraria u.b.

Direktorat Agraria DT. Il Kabupaten Pandeglang, sebagai TERGUGATIll, terkait kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 264 tahun 1977 atasnama TANIAH alias PANG NIO yang diperoleh M. Rasidi berdasarkan AktaHibah Nomor: 38/III/85 tanggal 10 Maret 1985 yang diterbitkan oleh PejabatPembuat Akta tanah (PPAT) Kecamatan Labuan.

Direktorat Agraria DT. Il Kabupaten Pandeglang) untuk merubahbatasbatas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Nomor:264 Tahun1977 a/n TANIAH alias PANG NIO selanjutnya mengganti denganbatasbatas yang sebenarnya berdasarkan hasil pemeriksaansetempat tanggal 18 September 1986.

Sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (PermenegAgraria/Kepala BPN 5/1999) yang berbunyi sebagai berikut :Hal. 15 dari 67 hal. Put.

No. 111 PK/TUN/20121616Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud padaPasal 2 tidak dapat lagi dilakukan terhadap bidangbidang tanah yang pada saatditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :a Sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengansesuatu hak atas tanah menurut UndangUndang Pokok Agraria ;b Merupakan bidangbidang tanah yang sudah diperoleh ataudibebaskan oleh instansi Pemerintah, Badan Hukum atauperseorangan sesuai ketentuan dan tatacara yang

No. 111 PK/TUN/201262621 Bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali I yang secara sewenangwenang tidak mau mengakui eksistensi Hak Ulayat oleh MasyarakatAdat adalah hal yang keliru dan perlu untuk diluruskan, padahalberdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Pokok Agraria jo Pasal 2Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat HukumAdat jelas dan mengakui eksistensi dari Hak Ulayat :Pasal 3 UU PADengan mengingat ketentuanketentuan

dalam pasal dan 2 pelaksanaan hakulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjangmenurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuaidengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuanbangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi ;Pasal 2 PerMen Agraria No. 5 Tahun 1999Ketentuan ini pertamatama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itudalam hukum Agraria yang baru.

Sebagaimana diketahui biarpun menurutkenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalamkeputusankeputusan Hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmididalam UndangUndang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakanperaturanperaturan Agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu seringkali diabaikan.

Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan Karena Objek GugatanBukan Milik Penggugat (Exceptio Domini)Bahwa tanah Tergugat III adalah merupakan bekas Hak Erfpacht Nomor 308Surat Ukur Nomor 34 tertanggal 31 Agustus 1914, tercatat atas nama LimKoen San, yang terletak di Desa Kubangsari, Kecamatan Pulo Merak,Kotamadya Cilegon (dahulu Kabupaten Serang);Bahwa dengan terbitnya Undang Undang Pokok Hak Agraria Nomor 5Tahun 1960, Lim Koen San mengkonversi tanah tersebut sehinggamenjadi tanah dengan dengan

Dari fakta hukum tersebut, sudah jelas, gugatan Penggugat mengenaiobjek sengketa adalah tidak jelas; Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh HakGuna Usaha atas tanahtanah tersebut pada tanggal 10 Mei 1913,Padahal permohonan untuk memperoleh hak guna usahaterbitketikaUndangUndang Pokok Agraria Nomor5 Tahun 1960 diundangkanpada Tahun 1960. Sehingga bagaimana Penggugat bisa mengajukanpermohonan sertipikat hak guna usaha pada Tahun 1913?

Arimami danHGB Nomor 2 atas nama PTKrakatau Steel Cilegon tersebut, tidak didasarialas hak yang tidak jelas serta tidak sesuai prosedur hukum yang berlakumengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil dan imateril*;Bahwa Penerbitan Sertifikat HGU Nomor 1/Kubangsari telah sesuai prosedursebagaimana diatur oleh Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentangPelaksanaan Beberapa Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria, maka dalilPara

;Pernyataan dan pengakuan dari Para Penggugat tersebut sangatmenyesatkan, sebagaimana diketahui Para Penggugat dalam mengklaimkepemilikan tanah objek perkara berdasarkan pada Hak Erfoacht Nomor 77BVerponding Nomor 308, Nomor 78B Verponding Nomor 309; Nomor 79BVerponding Nomor 310, Nomor 80B Verponding Nomor 311 atas nama LimTiang Bie, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria tepatnya pada tangal 24September 1960 terhadap Hak Erfpacht statusnya menjadi

Sejak berlakunya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 dan dengan mempedomani ketentuan PeraturanMenteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tanah tersebut menjadi tanah Negarayang dikonversi menjadi Hak Guna Usaha, melihat dari segi waktunya(temporis) sejak saat ditetaokannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960sampai dengan klaim kepemilikan Para Penggugat sudah melebihi tenggangwaktu 30 (tiga puluh) tahun, tepatnya + 51 (lima puluh satu) tahun;Berdasarkan isi dari ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata Segala tuntutanhukum

Perkebunan Nusantara IV)atas Objek perkara yang diperoleh Tergugat II berdasarkan Surat KeputusanDirektur Djenderal Agraria dan Transmigrasi tertanggal 22 Pebruari 1967Nomor Sk.1/HGU/67 tentang pemberian Hak Guna Usaha seluas 5000 hakepada Tergugat II untuk diusahai menjadi Perkebunan Kelapa Sawit;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Djenderal Agraria danTransmigrasi tertanggal 22 Pebruari 1967 Nomor: Sk.1/HGU/67 dan PutusanPengadilan Negeri Simalungun Nomor: 09/PDT/G/1994/PNSIM. tanggal 25April

Perkebunan NusantaraIV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2006;Bahwa Tergugat II ada menguasai bidang tanah seluas + 5000 ha (lima ribuhektare) di daerah Kabupaten Simalungun atau wilayah kerja Tergugat I untukdijadikan areal perkebunan oleh Tergugat II, bahwa adapun bidang tanahtersebut diperoleh Tergugat II adalah berdasarkan Surat Keputusan DirekturDjenderal Agraria dan Transmigrasi Nomor Sk.1/HGU/1967 tertanggal 22Pebruari 1967 tentang pelepasan areal kehutanan Majang daerah Tingkat

melakukan upaya agarpihak ketiga yang mengusahai dan menguasai bidang tanah Hak Guna Usahamilik Tengugat IT yang merupakan wilayah hak Guna Usaha PerkebunanBukit Lima milik Tergugat II untuk melepaskan secara sukarela, bahwa akantetapi pihak ketiga yang mengusahai dan mengelola bidang tanah tetap tidakmengindahkan permintaan dari Tergugat II;Bahwa atas perbuatan dan pihak ketiga yang menguasai dan mengusahaibidang tanah milik Tergugat II yang diperoleh berdasarkan Surat keputusanDirektur Djenderal Agraria

Bahwa atas perbuatan dan pihakketiga yang menguasai dan mengusahai bidang tanah milik Tergugat II yangdiperoleh berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria danTransmigrasi Nomor :SK1/HGU/1967 tertanggal 22 Pebruari 1967 yang telahmendaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun dalam termaksuddalam sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: tahun 1981, Tergugat II telahmengajukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriSimalungun dengan tuntutan agar pihak ketiga yang

tanda : TI19;20 Fotocopy Lanjutan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor09/B A/PDT/EKS/1994/PNSIM tanggal 08 Juni 2005, diberi tanda : TII20;21 Fotocopy Lanjutan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor09/BA/PDT/EKS/ 1994/PNSIM tanggal 09 Juni 2005, diberi tanda: TI21;22 Foto Copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor:2/SIMALUNGUN Tahun 1997,tanggal 29 Desember 1997, diberi tanda TII22;23 Foto Copy Surat Keputusan Hak Guna Usaha: SK. 1/HGU/67 yang ditetapkanoleh Djendral Agraria

, Surat Ukur Nomor 94/BUL/1986 atas nama Sukmawati in casuTerlawan yang telah terbukti menggunakan suratsurat palsu sebagaimanayang telah diuraikan pada posita gugatan angka 20 diatas dan juga karenaproses penerbitan sertifikatsertifikat hak guna bangunan tersebut diatas tidaksesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Direktur Sengketa DanKonflik Tanah Dan Ruang Wilayah I, Kementerian Agraria Dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang

Melakukan penelitian data yuridis dan data fisik, serta melakukan analisisyang dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan ketentuan pasal 10,11 dan 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan mengacu kepada kesimpulan dan Rekomendasi Berita AcaraPaparan Kasus Pertanahan Nomor 40/BAHGK/DJVII/2017 tanggal 06Juni 2017.b.

atas nama Sukmawatikarena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukum administrasi sesuaiketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian KasusPertanahan.Halaman 13 dari71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Tar28.20.c.

alas nama Sukmawati karena terjadi kesalahan prosedur/cacat hukumadministrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.c. Melaporkan hasilnya kepada kami dalam waktu 14 (empat belas) harisejak dilaksanakannya penelitian dan analisis dengan melampirkanBerita Acara Hasil Penelitian dimaksud.28.

Direktorat JenderalPenanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah cq. DirekturSengketa Dan Konflik Tanah Dan Ruang Wilayah nomor 209/37.3800.37/X1I/2017, tanggal 3 November 2017, Perihal Tindak Lanjut PaparanKasus Pertanahan Tentang Permasalahan Tanah Sdr. Novel OemarMachtoeb Seluas 3.200 m?

Register: 349/593KSB/IX/2005tanggal 20 September 2005.atas nama : Roslaini; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BadanPertanahan kepala Nasional, Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin LokasiHal. 41 dari 81 hal. Put. No. 320 PK/Pdt/2012Bab I.Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksuddengan : 1.

/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 22 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PemberianIzin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata CaraMemperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan DalamRangka Penanaman Modal Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Lokasi:a Pemohon mengajukan permohonan izinlokasi dengan mengisi formulirpermohonan sebagaimana ditetapkandalam Lampiran I Peraturan MenteriNegara Agraria

/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 193 yang telahdisesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat(2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor2 Tahun 1993 (form A).

Perlu Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkan bahwa selaindari fakta yang terjadi saat ini dalam masyarakat Riau yang memangsudah tidak lagi memiliki dan menerapkan suatu hukum adattertentu dalam kehidupan seharihari, termasuk dalam soal jualbelitanah, sesungguhnya dalam hal adanya suatu hukum adat tertentupun secara tegas UndangUndang Pokok Agraria, yang merupakansuatu hukum agraria nasional yang diakui secara mutlakkeberlakuannya di Indonesia, menyatakan bahwapelaksanaanhukum adat harus sedemikian

Hal itu dapat dilihat pada Pasal 5 Undang Undang No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria ("UUAgraria") yang menyatakan:"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantum dalamUndangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segalasesuatu dengan mengindahkan unsurunsur

No. 3 Tahun 1997 jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalR.l. No. 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional R..

Sesuai ketentuan Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah telah diatur secara tegas bahwa kepemilikanatas tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat atas nama pemiliknyaatau dengan kata lain sertifikat merupakan bukti yang terkuat terhadapkepemilikan atas sebidang tanah..

Bahwa sesuai Pasal 20 UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa Hak Milik adalah hakyang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milikmemberikan wewenang yang paling luas kepada yang mempunyai hak jikadibandingkan dengan hakhak yang lain, sehingga dalil para penggugatyang menyatakan bahwa obyek perkara/obyek lelang adalah miliknyaberdasarkan alasan kepemilikan selain Hak Milik sesuai UUPA sudahselayaknya ditolak;14.

Sesuai ketentuan Undangundang No. 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah telah diatur secara tegas bahwakepemilikan atas tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat atas namapemiliknya atau dengan kata lain sertifikat merupakan bukti yangterkuat terhadap kepemilikan atas sebidang tanah..

telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. No.3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional R.l. No. 3 Tahun 1999, Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional R.Il.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq KepalaKantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq KepalaKantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang /KantorPertanahan Kabupaten Samosir, tempat kedudukan KompleksPerkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MarulySurya Tambunan, S.H, 2.

Dendang, Kel/Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut SelTuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat DalamRekonpensi X;Tergugat Rekonpensi s.d Tergugat Rekonpensi 10, selanjutnya disebut sebagaiPara Tergugat Dalam RekonpensiHalaman 25 dari 68 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Big11.Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional RI Cq.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq.

Sondi Raja Saragidengan itikad baik dan dikerjakan secara aktif, yang kemudian dijadikan ladangpertanian dan dibangun rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonpensi,artinya keberadaan Penggugat Rekonpensi di atas objek tanah tersebut sesualdengan asas hukum Agraria, yaitu "Asas Pemilik Wajib Mengerjakan TanahnyaSecara Aktif, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 5 Tahun1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria;Bahwa selanjutnya, oleh karena orang tua Penggugat Rekonpensi danPenggugat

Melalui permohonon TORA (Tanah ObjekReformasi Agraria) pada tahun 2015, tim datang pada tahun 2016 untukmelakukan pemantauan sementara.;Bahwa benar keturunan O.R Dolok Saragi ada membawa silsilah Tarombokepada Saksi.;Bahwa Dari silsilah tersebut Saksi melihat Oppu Mangaliat Saragi Turnipketurunannya ada 5 (lima) dimana yang pertama, kedua dan ketiga adalah O.RDolok Saragi.

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq KepalaKantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq KepalaKantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang /KantorPertanahan Kabupaten Samosir, tempat kedudukan KompleksPerkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MarulySurya Tambunan, S.H, 2.

Dendang, Kel/Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut SelTuan, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat DalamRekonpensi X;Tergugat Rekonpensi s.d Tergugat Rekonpensi 10, selanjutnya disebut sebagaiPara Tergugat Dalam RekonpensiHalaman 25 dari 68 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Big11.Pemerintah Republik Indonesia C.q Menteri Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional RI Cq.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Cq.

Sondi Raja Saragidengan itikad baik dan dikerjakan secara aktif, yang kemudian dijadikan ladangpertanian dan dibangun rumah sebagai tempat tinggal Penggugat Rekonpensi,artinya keberadaan Penggugat Rekonpensi di atas objek tanah tersebut sesualdengan asas hukum Agraria, yaitu "Asas Pemilik Wajib Mengerjakan TanahnyaSecara Aktif, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 5 Tahun1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria;Bahwa selanjutnya, oleh karena orang tua Penggugat Rekonpensi danPenggugat

Melalui permohonon TORA (Tanah ObjekReformasi Agraria) pada tahun 2015, tim datang pada tahun 2016 untukmelakukan pemantauan sementara.;Bahwa benar keturunan O.R Dolok Saragi ada membawa silsilah Tarombokepada Saksi.;Bahwa Dari silsilah tersebut Saksi melihat Oppu Mangaliat Saragi Turnipketurunannya ada 5 (lima) dimana yang pertama, kedua dan ketiga adalah O.RDolok Saragi.

Sudharno Mustafa = yangdikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp.Halaman 51 dari 68 hal. PutusanNo.12/PID/TPK/2011/PTDKI. .22.23.24.25.524.462.330.000, untuk pembayaran ganti rugi tanahSHM No. 150 seluas 2.240 M dan tanaman diatasnya diKamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec.Cilandak Kodya.

Santini Sudharno yangdikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp.3.307.570.000, untuk pembayaran ganti rugi tanahSHM No. 152 seluas 3.160 M dan tanaman diatasnya diKamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec.Cilandak Kodya.

Santini Sudharno yangdikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta senilai Rp.2.373.991.000, untuk pembayaran ganti' rugi tanahSHM No. 155 seluas 2.263 M dan tanaman diatasnya diKamp. Karang Tengah Rt. 03/03 Kel. Lebak Bulus Kec.Cilandak Kodya.

Sudharno Mustafa yangdikeluarkan oleh Direktorat Agraria DKI Jakarta.1 (satu) lembar asli surat Kepala Suku Dinas TataKota Kodya Jakarta Selatan No. 302/1.711.5 tanggal11. Desember 2006 perihal informasi' rencana kotauntuk TPU Lebak Bulus kepada Ka. Kantor PelayananPemakaman Prop.

Santini yang dikeluarkan olehDirektorat Agraria DKI Jakarta.1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kantor PelayananPemakaman Prop. DKI Jakarta senilai 5.183. 150.000,tanggal 29 Oktober 2007 untuk pembayaran ganti rugitanah seluas 4.130M2 beserta tanaman dan benda bendadiatasnya SHM No. 157/1974 An. Hj. Santini Sudharnodi Kamp. Karang Tengah Rt. 007/03 Kel. Lebak BulusKec. Cilandak Kodya Jakarta Selatan untuk TPU LebakBulus TA. 2007 kepada Drs.

Budi Harsono dalam bukunya berjudulHukum Agraria Indonesia menyatakan bahwa jual beli tanah yang tidakdilakukan dengan Akta PPAT adalah sah menurut hukum yang mengakibatkanberalihnnya hak milik atas tanah dari si penjual kepada si pembeli asalkan jualbeli itu memenuhi syaratsyarat materiil baik mengenai penjual, pembellimaupun tanahnya. Selanjutnya disebutkan bahwa syarat sahnya jual beli hakatas tanah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan hak ada dua yaitusyarat materi! dan formil.

tanah yangsedang di sita oleh Pengadilan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Nomor 952K/Sip/1974 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabilatelah memenuhi syaratsyarat dalam KUH Perdata atau hukum jual bellidilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepalakampung, maka syaratsyarat dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tidakmengenyampingkan syaratsyarat untuk jual beli dalam KUH Perdata / hukumadat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria

Nomor105Padt.G/2018/PN Bppberdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg. mewajibkan bagi pihak yangkalah dalam suatu perkara membayar ongkos perkara ini sehingga dengandemikian petitum angka 8 haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan gugatan penggugatdapat dikabulkan untuk sebagian ;Mengingat ketentuanPasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Rbg, UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

Palantei (orang tua Penggugat) hanya merupakan penggarap yangmengerjakan tanah obyek sengketa, bukan pemilik ;Dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan pemilik tanahsengketa adalah para Tergugat maka Judex Facti a quo sudah benar dan tepatmenerapkan hukum pembuktian dan putusannya tidak bertentangan dengan UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 dan peraturan lainnya serta putusan MahkamahAgung RI tanggal 9 12 1975 No.408 K/SIP/1973 berfatwa hukum sebagaiberikut :Selama 30 tahun atau

lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai orang (kemudianberalih lagi kepada anakanak orang itu) maka hak sebagai ahli waris untukmenuntut telah lewat waktu (rechtsverwerking) catatan : lewat waktu tidak samadengan pelepasan hak, tapi akibatnya sama yakni kehilangan hak menuntut ;Sehingga putusan Judex Facti a quo Hakim Tingkat Pertama patut di pertahankandan dikuatkan oleh Hakim Tingkat Kasasi ;Alasan Keberatan Ketiga :Bahwa dengan berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960 Kepadasetiap orang

Nampaklah dengan jelas kesalahan fatal oleh Judex Facti Hakim BandingPengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secarayuridisnya tidak mempertimbangkan asal usul tanah sengketa sehingga salah dankeliru menilai alat pembuktian kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat siapadiantara mereka yang berhak memiliki tanah sengketa menurut ketentuan Undangundang Pokok Agraria tahun 1960 maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang4 Alasan Keberatan Keempat :Bahwa berdasarkan fakta

Maka Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ,Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan , Provinsi Jawa Timur menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Dwi Suhartatik .

Perhatikan dalamSertipikat Hak Milik Nomor 689 atas nama Dwi Suhartatik dalam huruf i )Petunjuk tercatat Akta Jual Beli , Tgl O08 12 2009 , Nomor 257 / 2009 ;Halaman 15 Putusan Nomor 113PDT/2021/PT SBY.Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti bukti surat dariKementrian Agraria dan Agraria Provinsi Jawa Timur yang merupakan surat surat bukti untuk pengajuan penerbitan Sertipikat Hak Milik Tanah ataspermohonan Dwi Suhartatik yang telah melalui mekanisme dan prosedursesuai dengan ketentuan yang berlaku

tersebut tidak ada HakTanggungan dan hal tersebut dibuktikan dengan sampai saat ini sertifikathak milik tersebut belum pernah dikembalikan kepada PENGGUGATsetelah dipasang hak tanggungan (UUHT) Pasal 14 ayat 4 sertifikat hakatas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungandikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutanBERDASARKAN ALASAN ALASAN TERSEBUT DIATAS MAKA TELAHNYATA:e Bahwa TERGUGAT II bukanlah pemilik asset tersebut diatas di dalampasal 26 Undang undang Pokok Agraria

menyatakan bahwa yang3berhak menjual tanah adalah pemilik dari tanah tersebut, danTERGUGAT III menjadi penyelenggara jual beli (melakukan Lelang)dengan mendaftarkan Lelang Agunan kepada TERGUGAT III, dengandemikian TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill telah terbukti melakukanPerbuatan Melawan Hukum, yang berlaku di Indonesia ( UndangUndang Pokok Agraria);Bahwa dimana menurut Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi : TiapPerbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang karena

, atas nama NAKEM yang terletak di Desa Dawuhan Rt 01 RW 02,Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga= Unsur Perbuatan tersebut melawan hukum :Bahwa perbuatan TERGUGAT Il mendaftarkan agunan milikPENGGUGAT kepada TERGUGAT III atas kesalahan TERGUGAT adalah jelas melanggar Undang undang Pokok Agraria dimana yangberhak menjual Tanah dan Bangunan adalah Pemilik dari Tanah danBangunan tersebut;= Unsur adanya kesalahan :Bahwa karena tindakan TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill tersebut,selain bertentangan dengan

Bahwa surat a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telahmelanggar peraturan perundangundangan yaitu Pasal 19UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria Jo. Pasal 45 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahJo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan Jo.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan HakPengelolaan;16.Bahwa atas Surat Permohonan PENGGUGAT tersebut padaAngka 11 di atas, TERGUGAT menerbitkan Surat Nomor :1974/31.72600.13/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012,Perihal Pemberitahuan TERGUGAT yang pada pokoknyamenyatakan Menolak Surat Permohonan Hak Atas Tanahyang diajukan oleh Sdr.

adanya PUTUSAN Pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (condemnatoir), maka untukmemecahkan pokok permasalahan sangat relevan untukmenggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) danpendekatan peraturan perundangundangan (statute approach)terkait dengan pembatalan hak atas tanah yang didasarkan atasadanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap ;Bahwa terkait dengan kewenangan, tata cara, dan syaratpembatalan hak atas tanah semula diatur di dalam Peraturan MenteriNegara Agraria

/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang :Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak AtasTanah Negara dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPNHalaman 11 dari 68 halaman.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara ;2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun1999 Tentang : Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara danhak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan HakAtas Tanah Negara yang bertentangan dengan peraturan ini ;3. .........

pembatalan yang diajukan oleh pemohonmerupakan pembatalan surat keputusan yang diterbitkan oleh KepalaKantor Wilayah badan Pertanahan Nasional yang tidak didasarkan atasputusan pengadilan, sehingga yang mempunyai kewenangan untukmelakukan penanganan dan pengkajian terhadap maksud permohonanPemohon adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagaimna yang diaturdalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentangPenyelesaian Kasus

(UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,Peraturan Menteri Negara Agraria No.3 Tahun 1997 tentang ketentuanpelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diatur secara tegasterhadap perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah , maksudnyaHalaman 45 dari 68 halaman.

Krama Yudha Saptamerupakan bukti Hak yang memiliki nilai kKepastian hukum, hal inididasarkan pada Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA), yang berbunyisebagai berikut:Pasal 19(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuan yang diatur dengan Peraturan pemerintah;(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:a.

Krama Yudha Sapta tanggal 6 Maret 2015 (videbukti T.I1) tidak bertentangan peraturan yang ada di atasnya,yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;Bahwa dengan. diterbitkannya Surat Keputusan WalikotaPangkalpinang Nomor 144/KEP/BLH/III/2015 tentang PemberianIzin Lokasi PT.

Bahwa dari segi substansi Keputusan Walikota Kota a quo tidakbertentangan dengan peraturanperaturan yang ada diatasnyatermasuk Peraturan Menteri Negara Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015tentang Izin Lokasi;Bahwa dalam hal penerbitan Surat Keputusan Walikota a quo sudahmemperhatikan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana yangtertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaHalaman 50 dari

(vide bukti T.I2);Telah memperhatikan ketentuan Pasal 12 PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang IzinLokasi dan Keputusan Walikota Pangkalpinang a quo tidakbertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;Telah memperhatikan Pasal 6 Perda Kota PangkalpinangNomor 3 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi dan Retribusi IzinLokasi, sehingga di dalam penerbitan Keputusan

Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan tersebut adalah bentuk pertimbanganyang salah dalam menerapkan hukum atau merupakanpertimbangan yang melanggar hukum yang berlaku, sebab:Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor 342 K/TUN/2017Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria

(Enam Belas Juta Rupiah) ;e Bahwa benar alas hak kepemilikan ahli waris atas sebidang tanah tersebutadalah Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merah tanggal 14 Desember1977 atas nama HASAN IMRAN Yang diterbitkan oleh Kantor Sub.Direktorat Agraria Kabupaten Batang Hari ;e Bahwa benar atas bidang tanah yang telah disewakan oleh terdakwakepada pihak SKKMIGASPT.

(Enam Belas Juta Rupiah) ;Bahwa benar dasar kepemilikan ahli waris atas sebidang tanah tersebutadalah Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merah tanggal 14 Desember1977 atas nama HASAN IMRAN Yang diterbit oleh KantorSub.Direktorat Agraria Kabupaten Batang Hari ;Bahwa benar terdakwa tidak bisa menyewakan sebidang tanah milik ahliwaris Ahli Waris HASAN IMRAN (Alm) kepada pihak SKKMIGASPT.

(Enam Belas Juta Rupiah) ;Bahwa benar dasar kepemilikan ahli waris atas sebidang tanahtersebut adalah Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merahtanggal 14 Desember 1977 atas nama HASAN IMRAN Yangditerbit oleh Kantor Sub.Direktorat Agraria Kabupaten BatangHari ;Bahwa benar atas bidang tanah yang telah disewakan olehterdakwa kepada pihak SKKMIGASPT.

Direktorat Agraria Batang Hari atas nama HASAN IMRAN ;24Bahwa benar dengan surat Kuasa dari Ahli Waris HASAN IMRAN daripemberi kuasa AHMAD JUNAIDI kepada terdakwa yang membuat pihakPT.PERTAMINA mau melakukan menyewa tanah seluas 4.383 M2 yangberlokasi di Rt. 01/01 Kel. Kenali Asam Bawah Kec.Kota Baru Kota Jambitersebut ;Bahwa benar pihak PT.PERTAMINA tidak mau melakukan menyewa tanahseluas 4.383 M2 yang berlokasi di Rt. 01/01 Kel.

PERTAMINA JAMBI sebelummelakukan sewa menyewa tanah tersebut tidak ada melakukan komfirmasikepada Ahli Waris HASAN IMRAN (Alm) mengenai kepemilikan tanah yangakan disewakan tersebut karena berdasarkan keterangan terdakwa dan adanyaSURAT KUASA PENGURUSAN TANAH DARI AHLI WARIS HASANIMRAN YANG MEWAKILI KELUARGA BESAR HASAN IMRAN (Alm)dan Sertifikat Hak Milik SHM 724 / Pall Merah tanggal 14 Desember 1977Yang diterbit oleh Kantor Sub.Direktorat Agraria atas nama HASAN IMRANsudah cukup membuktikan bahwa

;Bahwa atas dasar ketentuan diatas, juncto UndangUndang No. 5 tahun1960 tentang Pokokpokok Agraria, UndangUndang tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara, dan UndangUndang No. 3 tahun 1971Hal. 7 dari 46 hal. Put.

Bahwa seandainyapun Penggugat berhak atas tanah dan bangunan,maka permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim sebagaimanaterdapat dalam petitum halaman 12 butir 5, yang menghukum Tergugat IIuntuk mengembalikan hak atas tanah beserta bangunan di atasnyamenjadi atas nama Penggugat, seharusnya ditujukan kepada Presidendengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria ;7.

Bahwa sesuai dengan UU No. 20 tahun 1961 tentang pencabutan hakhak atas tanah dan bendabenda yang ada di atasnya knususnya pasal 1pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa permintaan pencabutan hak atas tanahdan/atau benda tersebut diajukan oleh yang berkepentingan kepadaPresiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala InspeksiAgraria yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) UU No.2 tahun 1961 :"(1) Permintaan untuk melakukan pencabutan hak atas tanah dan/ataubenda tersebut pada pasal 1 diajukan oleh yang berkepentingan kepadaPresiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala InspeksiAgraria yang bersangkutan"8.

Bahwa ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat tidakmengikutsertakan Menteri Agraria dan Dirjen HAKI sebagai pihak dalamperkara perdata ini, sehingga jelas secara formil pihakpihak dalamperkara perdata ini tidak lengkap (kurang parti)) ;Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 2581 K/Padt/200610.11.12.13.14..

Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena; a. Bahwa oleh karenanya gugatana quo diajukan masih dalamtenggang waktu 90 hari sesuai dengan Pasal 55 UndangUndangPeradilan TUN, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktusembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;b.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat salah alamat (error inpersona), dalam Pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria disebutkan bahwa*"Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegahkerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, badan hukum atauinstansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu denganmemperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak menjaga tanahnyadengan baik sesuai dengan Pasal 15 UndangUndang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;.

terletak di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami tersebutpelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku khususnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TentangUndangUndang PokokPokok Agraria maupun Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukanmerupakan perbuatan melawan hukum); . Bahwa Ir.

Bahwa Pasal 19 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan sebagai berikut:Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah;Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang Kuat; 2.22022 2ne nn neon enn nen ne nen en ne nensHalaman 36 dari 76 halaman/ Putusan Nomor 67/G/2018/PTUNPLG7.