persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknyaatas dalildailil :1Bahwa adapun Para Penggugat adalah Para buruh yang bekerjadiperusahaan PT Cakra Compact Aluminium Industries (Tergugat);Bahwa Para Penggugat adalah Para buruh yang baik, ulet, penuhtanggung jawab dan rasa memiliki (Sense of belong) yang tinggi terhadapperusahaan (Tergugat ) ;Bahwa Para Penggugat seluruhnya adalah penggurus dan atau anggotaSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang terhimpun dalamPenggurus Komisaris

., dan kawankawan,Advokat pada Kantor Hukum Teuku Syahrul AnsariAdvokates, beralamat di Menara Batavia lantai 3, Jalan KH.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 5 September 2018;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;LawanMUHAMMAD HARUN ABDUL GANI, dalam kapasitasnyaselaku Komisaris PT. Harun Square Hotel, bertempat tinggaldi Jalan Samudera Baru Nomor 1 Gampong SimpangEmpat, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dalamhal ini memberi kuasa kepada H.

Kawasan Industri Wijayakusuma(Persero) Semarang adalah batal demi hukum karena cacat dalam proseduraldan secara substansial dalam Pernyataan Keputusan Rapat pada PerubahanAnggaran Dasar tanggal 31 Maret 1998 Pasal 11 tentang Tugas Pokok Direksi,angka 6 huruf (f) dinyatakan : Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapatpersetujuan tertulis dari Komisaris, untuk menetapkan dan menyesuaikanstruktur organisasi, ini dapat dipahami termasuk pelepasan personel yangmenjabat dalam struktur itu.

Flambon Mandiri Group yang bergerakdalam developer perumahan, diperintahkan bapaknya bernama Subhan Mazeriselaku Komisaris PT. Flambon Mandiri Group untuk menawarkan danmenjual kavling tanah milik PT.

Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.

Putusan No .359/Pdt.SusPH1I/2018/PN Jkt.PstDewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dandiperhitungkan sebagai biaya..3. Terhadap posita gugatan angka 3 disampaikan jawaban bahwa faktanya bahwaPARA PENGGUGAT mengakui sebagai Pengurus Dewan Pengurus Wilayah IVSerikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) maka seharusnya berpedoman padaPerjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pos Indonesia (Persero) denganSPPI.

Terhadap posita gugatan PARA PENGGUGAT angka 6 disampaikan jawabanbahwa tindakan PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai anggota SPPIyang membuat dan mengirimkan surat ke Kementerian BUMN tentang kinerjaDireksi adalah tidak benar karena sebenarnya PARA PENGGUGAT dapatmenyampaikan langsung melalui Komite Whistleblowing System yangdibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan DireksiPT Pos Indonesia (Persero) No.125/DEKOM/0415 dan No.

Rachmat Fajar yang mengirimkan suratkepada Kejaksaan Agung No. 10/DPWKH/SPPI/0717 tangga; 25 Juli 2017Perihal Permohonan Tindak Lanjut Laporan LSM Pemantau BUMN kepadaKejaksaan Agung (TI11) yang tidak sesuai dengan Keputusan BersamaDewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) No.125/DEKOM/0415dan No. KD 35/DIRUT/0415 tentang Whisteblowing System di PT PosIndonesia (Persero) tanggal 24 April 2015 (TI9)..

Terhadap posita gugatan angka 13 disampaikan jawaban bahwa sebenarnyaPARA PENGGUGAT tidak perlu mengadukan permasalahan ini kepada KomisiHak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja RI, Kementrian BUMN danIstana Kepresidenan karena TERGUGAT telah menyediakan saranapengaduan melalui Whistleblowing System sebagaimana diatur dalamKeputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Pos Indonesia(Persero) No.125/DEKOM/0415 dan No. KD 35/DIRUT/0415 tentangHalaman 29 dari 63 hal.

KHARISMA SEJATI, sebuah Perseroan Komanditer, yang dalam halint diwakili oleh Enno Mardhila Putri selaku Komisaris(Pesero Komanditer), sesuai Akta Pendirian tertanggal26 Desember 2005 Nomor : 9, yang dibuat dihadapanMunir Nasution, SH., Notaris di Medan, kemudiandiubah dengan Akte tertanggal 20 Desember 2012Nomor : 48, dan terakhir diubah dengan Aktetertanggal 11 Oktober 2018 Nomor : 21, yang dibuatdihadapan Agus, SH, MKn,, Notaris di Medan, olehkarena itu sah bertindak untuk dan atas nama CV.KHARISMA

PIHAK YANG MEWAKILI PENGGUGAT BUKANLAH PIHAKYANG BERWENANG MENGAJUKAN GUGATAN AQUO.Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan yang diajukan olehPenggugat dalam perkara aquo, Penggugat (CV Kharisma Sejati) diwakili olehEnno Mardhila Putri selaku Komisaris (Persero Komanditer) sesuai Akte tanggal11 Oktober 2018 No. 21 yang dihadapan Agus,SH., MKn, Notaris di Medan.Bahwa Enno Mardhila Putri merupakan Pesero Komanditer dari CVKharisma Sejati yang didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 26 Desember2005

yang dibuat dihadapan Munir Nasution, SH, Notaris di Medan yang telahdiperbaharui dengan Akta Nomor 21 tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuatdihadapan Agus SH Mkn Notaris di Medan Sesuai dengan Akta PendirianPerseroan Komanditer tersebut jelas disebutkan bahwa Pesero Pengurusdengan jabatan Direktur berhak mewakili perseroan ini didepan dan diluarpengadilan sedangkan perseroan komanditer (Komisaris) berhak mengawasijalannya perseroan.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KABUR(OBSCUUR LIBEL)Bahwa setelah membaca dalil posita Penggugat dalam Gugatanperkara aquo menunjukkan bahwasanya Penggugat yang diwakili oleh Sadri.Enno Mardhila Putri selaku Komisaris CV.

Bahwa pihak dalam gugatan disebutkan bahwa Penggugat adalahCV Kharisma Sejati diwakili oleh Enno Mardhila Putri selaku Komisaris(Pesero Komanditer) sesuai akte Nomor 21 tanggal 11 Oktober 2018; Bahwa Enno Mardhila P) eeoeeccecccsscteceeeeeeeeessesneeeeeeeeeseneeees P30.000,00;NBP o.cscsssssesesseesssessseeseesssseeesees RP uuSess seeeeeeeeeeeecsusecncueeeeeeeeeeeseeeess P . Rp1.400.000,00:TCA, ces cee ones cx cones wus 4 exces ena ete6....... soeeteeessnnneneeeesnnneneeesnneeesan P .

Pailit ), sehinggapenjelasan dari Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai adanya itikadtidak baik dan tidak benar atas kepemilikan harta serta hal tersebut sangatlahmerugikan pada kreditur dalam kepailitan PT BANYUWANGI MOTOR, NINIKDEWININGSIH, EDDY SUSANTO TJANDRA KUSUMA, JUSUF MULIADI &LILIK WIBISONO ( Dalam Pailit ) ;Bahwa dengan itikad tidak baik pula, Tergugat Ill telah melakukan Rapatumum pemegang saham PT Dianbatara Perkasa dengan menonaktifkanJUSUF MUIADI ( Dalam Pailit ) sebagai komisaris

Dian BataraPerkasa dengan menonaktifkan komisaris dan pemegang saham merupakandalil yang sangat mengadaada serta bertentangan dengan UndangundangPerseroan Terbatas, karena jelas dalam Undangundang Perseroan Terbatastidak dimungkinkan pribadi pemegang saham memberhentikan komisaris danpemegang saham yang lain.

2006 tentang SalinanAkta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, PT.Dianbatara Perkasa, yang dibuat di hadapan Diana Soebiantoro, S.H., Notarisdan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Surabaya, diberi tanda T.7 ;Foto copy Surat dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : CUM.02.01.5971, tertanggal 13 April 2006, kepada : Notaris Diana Soebiantoro,SH., Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham &Direksi/Komisaris

LILIKWIBISONO ( Dalam Pailit ) akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena perpanjangan kredit selain dari kuasamenjamin yang telah diberikan dan telah ditetapkan jangka waktu yang jelas danpasti maka perpanjangan perjanjian kredit tanpa pembaharuan atau merevisikuasa menjamin yang telah ada adalah merupakan tindakan melebihi kKewenanganyang diberikan ;Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ternyata pihak Tergugat Ill telahmenggantikan Jusuf Muliadi ( Dalam Pailit ) sebagai Komisaris

maka upayatersebut dimaksudkan oleh Penggugat dikategorikan sebagai iktikad tidak baikkarena Tergugat Ill telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT.halaman 61 PUTUSAN Nomor : 14/Gugatan.LainLain/2016/PN.NIAGA,SBY Jo Nomor :16/Pailit/2015/PN.NIAGA.SBYDianbatara Perkasa dengan menonaktifkan JUSUF MULIADI ( Dalam Pailit )sebagai Komisaris dan Pemegang Saham namun tetap menjaminkan tanah danbangunan milik JUSUF MULIADI ( Dalam Pailit ) kepada Tergugat Il, tanpamelibatkan JUSUF MULIADI ( Dalam Pailit

bersama dengan Sdr Putra Yogi( Belumtertangkap/Dpo) , dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja padahari selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar jam 16.30 Wib dijembatan gantungbelakang kantor pemda muara enim bersama dengan Sdr Putra Yogi (DPO)dan setiap memakai ganja terdakwa bersama Sdr Yogi (Dpo) dijembatanGantung belakang kant or Pemda Muara Enim;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumForensik yang dikeluarkan olen Kepala Laboratorium Forensik Polri CabangPalembang yaitu Komisaris

atas PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesarRp.2.622.158.954,00, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksipositif yang dilakukan oleh Terbanding yang disebabkan oleh pemusnahanpenyisihan persediaan sebesar Rp. 26.221.589.547,00 yang tercantumdalam perhitungan laba rugi fiskal sebagai Koreksi Fiskal Negatifalasannya : BKP yang dimusnahkan tersebut tidak ada nilai tambahnyayang disebabkan rusak dan kadaluarsa sehingga tidak dapat dijual kepasar (terlampir persetujuan pemusnahan dari Dewan komisaris

PNSngMengetahui bahwa Penggugat mengalami kesulitan keuangankemudian Tergugat I menyodorkan diri hendak membantuPenggugat meminjam uang.Bahwa sebulan kemudian atau awal Nopember 2017 Penggugatdiminta oleh Tergugat datang ke Rumah Makan NIKKI 4 di KalijatiSubang tanpa menjelaskan maksud dan tujuan perlunya kehadiranPenggugat tersebut.Ketika Penggugat tiba di rumah makan NIKKI 4 Kalijati disanasudah ada Tergugat III yang memperkenalkan diri sebagai DirekturUtama BPR Hosing Jaya, seorang yang mengaku Komisaris

Ketikaperundingan berlangsung orang yang mengaku Komisaris BPRHosing Jaya banyak berbicara dan provokatif bahkan terkesanmembebankan tanggung jawab pembayaran cicilan pokok, bungadan denda kepada Penggugat. Perbuatan orang yang mengakuKomisaris BPR Hosing Jaya tersebut jelas menurut hukumbertentangan dengan pasal 98 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007tentang Perseroan terbatas yang mensyaratkan hanya Direksi yangHalaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2018.

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat III kerap melanggar etika denganmelakukan komunikasi langsung ke Penggugat dan terus menerusmenekan Penggugat agar membayar tunggakan cicilan pokok,bunga dan denda, bahkan tanpa sungkan Tergugat Ill bersamaorang yang mengaku Komisaris BPR Hosing Jaya mendatangikediaman Penggugat secara berbondongbondong tanpamemberitahu kedatangannya itu kepada Kuasa Penggugat yangnyatanyata Tergugat IIl sudah mengetahui bahwa Penggugatmempunyai kuasa hukum yang diketahuinya setelah

Frangky Kantoni sebagai KOMISARIS;Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur Utama PT. Pasific Salawati Resources(PT. PSR) dan TERGUGAT adalah Komisaris PT. Pasific SalawatiResources, sebagaimana skema kerjasama yang ditandatangani olehTERRGUGAT dan PENGGUGAT tanggal 10 Agustus 2019. Dengandemikian PENGGUGAT harus menempatkan Direktur PT. Pasific SalawatiResources (PT.

Tetapi dalam perkara ini aneh sebab Direktur tidakmengetahui keuntungan dan kerugian terhadap Perusahaan Perseroan yangHalaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 99/Pat.G/2020/PN Sonmenjadi tanggung jawabnya selaku direktur utama dan malahan menggugatatau menuntut tentang kerugian terhadap Komisaris (Tergugat I) dan anggotaDireksi (Tergugat II);Li.

LAB : 1328/NNF/2014 tanggal 24Juni 2014 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh KepalaLaboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi Ir.Ulung Kanjaya, M.Met, menyatakan bahwa barang bukti berupa : kristalkristalputih, bong dan pirek kaca yang terdapat bola karet warna coklat, urine dandarah milik tersangka an SAKIRIN Alias RIN Bin MADANI, MUSAWIR AliasSAWIR Bin SALEH dan MUHAMMAD DAILAMI Alias DAI Bin SATIPmengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan

Coblong, Kota Bandung,NIK:3273020512620002, dalam hal ini bertindak selaku Komisaris UtamaPT.CIPAGANTI ASIA PERKASA, berdasarkan akta pendirian PerseroanTerbatas PT.

sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit No:2637/PYBDG/2012 tertanggal 29 Oktober 2012 dan perubahanperubahannya, hal mana perjanjian kredit dimaksud terkait hutang piutangantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang pada pokoknyaPENGGUGAT mendapat pinjaman kredit yakni sejumlahRp.40.000.000.000,, (empat puluh milyar rupiah) dengan masa waktuselama 60 (enam puluh) bulan;Bahwa, terhadap perjanjian kredit antara PENGGUGAT denganTERGUGAT tersebut didasarkan pula dengan persetujuan oleh ANDIANTOSETIABUDI selaku komisaris

berdasarkan pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang,menyatakan Dibitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai danmengurus kekayaan termasuk dalam harta pailit sejak putusan pailitdiucapkan, sedang dalam pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa tuntutanmengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukanoleh atau terhadap Kurator ;Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat yang bertindak sebagaiDirektur dan Komisaris

Gundengan nilai uang sebesar Rp315.000.000,00; 12 (dua belas) lembar Surat Persetujuan/Surat Kuasa dari Direktur Utamadan Komisaris Utama PT. Ranaka Makmur Indah dengan Nomor021/RMI/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa an.Retno Sugiarti selaku Direktur Utama dan penerima kuasa an. Ny.Matildis Getrudis Mujur selaku Direktur dan diketahui oleh FransiskusWahyudi Wibisono selaku Komisaris Utama PT.

Gundengan nilai uang sebesar Rp315.000.000,00;12 (dua belas) lembar Surat Persetujuan/Surat Kuasa dari Direktur Utamadan Komisaris Utama PT. Ranaka Makmur Indah dengan Nomor021/RMI/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa an.Retno Sugiarti selaku Direktur Utama dan penerima kuasa an. Ny.Matildis Getrudis Mujur selaku Direktur dan diketahui oleh FransiskusWahyudi Wibisono selaku Komisaris Utama PT.

Gun dengan nilai uang sebesar Rp315.000.000,00 12 (dua belas) lembar Surat Persetujuan/Surat Kuasa dari DirekturUtama dan Komisaris Utama PT. Ranaka Makmur Indah denganNomor 021/RMI/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberikuasa an. Retno Sugiarti selaku Direktur Utama dan penerima kuasaan.Ny. Matildis Getrudis Mujur selaku Direktur dan diketahui olehFransiskus Wahyudi Wibisono selaku Komisaris Utama PT.

Gundengan nilai uang sebesar Rp315.000.000,00;84. 12 (dua belas) lembar Surat Persetujuan/Surat Kuasa dari DirekturUtamadan Komisaris Utama PT. Ranaka Makmur Indah dengan Nomor021/RMI/RTG/VIII/2009 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa an. RetnoSugiartiselaku Direktur Utama dan penerima kuasa an. Ny. Matildis GetrudisMujur selaku Direktur dan diketahui oleh Fransiskus Wahyudi Wibisonoselaku Komisaris Utama PT.

INDO PALAPA dandalam tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari SATRIAWIBAWA, SE, MBA, selaku Komisaris PT.

INDO PALAPA dandalam tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari SATRIAWIBAWA, SE, MBA, selaku Komisaris PT. INDO PALAPA,dengan R.

Taruma Brastamala tersebut antara lain : Saksi sebagai Komisaris Utama Heru Soetrisno sebagai Direktur Utama Dr. Krisdarmadji sebagai Direktur Emil Rusli sebagai Direktur M. Suparno sebagai Komisaris Alm. Rusli Ruslan sebagai KomisarisMenurut Akta Nomor 67 ; Bahwa Dr. Krisdarmadji adalah dokter pribadi saksi yang pada tahun 1994pensiun ;Bahwa PT.

Pasir Wangun saksi beli tanggal 25 September 1989 dan saksi serahkanpada Erry dan istrinya sebagai Direktur dan Komisaris, Erry dan istrinya tidakada pemegang saham. Bahwa begitu pensiun saksi ambil alih perusahan tanggal1 Agustus 1995 perubahan pemegang saham Erry 6000 saham, Isni Devi Rufaida istriErry sebanyak 2000 saham dan saksi saksi 12.000 saham, setelah tahun 1995 saksi19.800 saham dan M. Suparno 200 saham dan tahun 1996 Erry tidak ada urusan lagidengan PT.

Pasir Bahwa saksi percaya 100 % kepada Saifudin dan 100 % tidak percaya pada ErryMohammad Syofriady ;e Bahwa saksi pernah perintahkan Heru batalkan pelepasan hak ; Bahwa saksi berada dalam dua posisi sebagai pemegang saham dan Komisaris Bahwa dalam UndangUndang PT hak orang lain boleh dibatalkan ; Bahwa isi Surat Keputusan Kanwil BPN tersebut asset lahan yang bersifat pribadiharus ada HGB ;e Bahwa saksi pernah melihak SK Kanwil BPN dan pernah membaca ; Bahwa tanah yang ada di Ungasan dijual pada

TarumaBrastamala ; Bahwa atasan terdakwa pada saat itu dengan susunan pengurus sebagai berikut :Komisaris Utama : TEDDY RUSDYKomisaris : M. SuparnoKomisaris : Rusli Ruslan ; Bahwa PT. Taruma Brastamala sudah berbadan hukum ; Bahwa yang menjalankan perusahan terdakwa sendiri dan ada yang mengawasiyaitu komisaris yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan ; Bahwa PT.

Taruma Brastamala di Notaris Sinta Susito yang dilakukan NotarisLukito sebagai Notaris pengganti ;Bahwa benar persetujuan komisaris untuk membatalkan pelepasan hak sesuai suratpersetujuan tanggal 27 Desember 2001 sesuai bukti No. 28 ;75Bahwa terdakwa mengetahui sengketa antara saudara Erry M. Syofriadi denganTeddy Rusdy dan sudah ada keputusan kasasi dan keberatan Erry M. Syofriadiditolak ;Bahwa perkara yang disengketakan antara Erry M.

Surefast Maritim Indonesia(Komisaris Utama); 0n nonce n onc ne nn nncncnn nn nnnncncnnnnc ens Bahwa telah terjadi tindak pidana dalam jabatan pada hari Senin tanggal 01September 2014 di Ruko Cempaka Mas Blok B No. 22 JI. Cempaka MasBarat, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbanadalah PT. Surefast Maritim Indonesia; Terdakwa bekerja di PT.

PstCHRISTOFEL CB, S.H. selaku Komisaris Utama PT. Surefast MaritimINONCSI1a; 2222 enn nn nn ene nn ene nn nn nnn nn en cence enna nen en ne nenencennenee Bahwa telah terjadi tindak pidana dalam jabatan pada hari Senin tanggal 01September 2014 di Ruko Cempaka Mas Blok B No. 22 JI. Cempaka MasBarat, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbanadalah PT.

SurefastMaritim Indonesia sekitar tahun 2011; Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan perihal tindak pidana penggelapandalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilaporkan oleh saudaraCHRISTOFEL CB, S.H. selaku Komisaris Utama PT. Surefast MaritimINONCS1a; 2 nne en nn nen nn ene nnn nnn n enn nen n enna neem ee nenencnnneneeBahwa telah terjadi tindak pidana dalam jabatan pada hari Senin tanggal 01September 2014 di Ruko Cempaka Mas Blok B No. 22 JI.

oleh TERGUGAT yang mengkoordinir 7(tujuh)wilayah/cabang, masingmasing: Cabang Surabaya, Malang, Kupang,Denpasar, Mataram, Makasar, dan Manado;Bahwa PENGGUGAT adalah bekerja keras memiliki disiplin kerja yang baikserta loyalitas dan dedikasi yang tinggi, sehingga pada tahun 2010PENGGUGAT ditarik oleh TERGUGAT dari Cabang Surabaya ke Jakartadan menaikkan jabatan PENGGUGAT menjadi Business Area Manager FireHalaman 2 Putusan Nomor 238/Pdt.SusPHI/2018/PN Jkt.PstProduct dan sekaligus ditunjuk menjadi Komisaris

INDOLOK BAKTI UTAMA meminta kepada PENGGUGAT untukmengundurkan diri sebagai Komisaris PT.

Oleh karenanya, sudah selayaknya dan sesuaihukum apabila permohonan pengenaan uang paksa (dwangsom)Penggugat tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada PHI DKIJakarta yang memeriksa dan memutus Perkara PHI a quo; M.DALIL POSITA GUGATAN TERKAIT KAPASITAS PENGGUGATSEBAGAI KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM TERGUGAT TIDAKRELEVAN DENGAN PERKARA PHI A QUO 98.

Bahwa pada Halaman 2 Butir 4 dan 5 Posita Gugatan, Penggugat99.100.101.mendalilkan bahwa selain menjabat sebagai Business Area Manager FireProduct, Penggugat juga ditunjuk menjadi komisaris dan pemilik sahamsebanyak 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) pada Tergugat.Kemudian, pada tanggal 14 Juli 2017, Leonard Mamahit selaku DirekturUtama Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri sebagaiKomisaris terhitung sejak tanggal 17 Juli 2017 dan untuk memindahkansaham Penggugat kepada orang lain

Oleh karenanya,tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugatdipaksa untuk berhenti dari jabatannya sebagai Komisaris;Bahwa berdasarkan uraian diatas, JELAS TERBUKTI bahwa seluruh dalilGugatan Penggugat terkait dengan kapasitas Penggugat sebelumnyaselaku komisaris dan pemegang saham Tergugat tidak relevan denganPerkara PHI a quo.

Putusan Nomor 65 P/HUM/2019(2)n.O.p.Bersedia bekerja penuh waktu;Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepaladaerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara NasionalIndonesia, anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dankaryawan pada badan usaha milik negara dan/ataubadan usaha milik daerah, atau badan lain yanganggarannya bersumber dari keuangan negara, yangdinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidakdapat ditarik kembali;Bersedia untuk tidak

berpraktek sebagai akuntan publik,advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidakmelakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yangberhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaanlain yang dapat menimbulkan konflik kepentingandengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggotaDPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabatnegara lainnya, direksi, Komisaris, dewan pengawas dankaryawan pada

melakukanpekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungandengan keuangan negara serta pekerjaan lain yangdapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRDprovinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatanganidi atas kertas bermeterai cukup;Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembalisebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatursipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atauanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,komisaris

Putusan Nomor 65 P/HUM/20191.anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewanpengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara,dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yanganggarannya bersumber dari keuangan negara;b. Calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidanayang tidak menjalani pidana dalam penjara;c. Calon diberhentikan atau mundur dari Partai Politik yangmengajukan calon yang bersangkutan; dan/ataud.

suarasah terbanyak berikutnya sebagai calon terpilin anggotaDPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,dan menuangkan ke dalam berita acara;Calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:a.Calon yang terbukti masih berstatus sebagaigubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil wali kota, kepala desa atauperangkat desa, aparatur sipil negara, anggotaTentara Nasional Indonesia, anggota KepolisianNegara Republik Indonesia, direksi, komisaris

Combina Costraco Nomor 6 Tanggal 1 Desember 1994yang dibuat dihadapan Notaris Haji Zamri, Sarjana Hukum,Notaris di Kota Padang yang Salinannya telah mendapatpengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak AsasiManusia dengan Keputusan Nomor : C09943HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta PendirianPerseroan Terbatas, Tanggal 22 April 2004, yang SusunanDireksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir sebagaimanadimuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham PT.Combina Costraco Tanggal