sebagaiorang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selamapemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan buktibukti lain yang dapat dijadikandasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ParaTerdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawanhukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslahdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

sendiri karena perbuatan tersebut hanya merugikan dirisendiri bagi Para Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MaijelisHakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwahanya sebagai pembinaan agar Para Terdakwa menjadi sadar tentangkonsekuensi dan efek samping dari ketergantungan dalam penggunaan narkotikaoleh karena itu bagi Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana maksimal sebagaimanaketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

sehingga secara yuridiskeseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhimenurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dandengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yangdilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalahzat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan

bahwa tidak demikian halnya Kebijakan/Politik Hukum diIndonesia yang secara legalitas diatur melalui Peraturan Perundangundangan (UURl Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), meskipun memandangpecandu/pengguna/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai pelakutindak pidana sekaligus sebagai korban (selfvictimizing victim : seorang yangmenjadi korban karena dirinya sendiri) yang kepadanya diatur pula kewajibanuntuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 54 UU Nomor35

Pasal 222 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankanpula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan ini;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat 1 UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PasalPasal dari UndangUndang RI Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang RI Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasan Kehakiman, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongansebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan dilarangdigunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas, NarkotikaGolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelahmendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan

saksisaksi maupun keteranganTerdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwaadalah seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga medis, tenaga farmasimaupun ilmuwan/peneliti, pasien atau profesi lain yang dapat diberi hak untukmenguasai Narkotika Golongan yang memungkinkan untuk memiliki,menyimpan, menerima, menyalurkan maupun mengedarkan, menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli dan menyerahkan Narkotika tersebutsebagaimana telah ditentukan oleh Undangundang Republik Indonesia Nomor35

danyang meringankan pada diri Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dilakukan ditengah upaya pemerintah melakukanpemberantasan peredaran Narkotika; Terdakwa pernah dipidana untuk perkara sejenis;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkandalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35

,M.Si selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri danYuswardi,S.Si, Apt, M.M dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa, barang yangtelah disita dari Terdakwa DEDE FIRMANSYAH als GAWOK bin EMINGdinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalamgolongan 1 nomor urut 8 lampiran UndangUndang Republik Indonesia nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksaNomor barang bukti 1535/2019/NF berjumlah 5 (lima) bungkus plastik klip /22,1793 QUAM. $7 $n nena

,M.Si selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri danYuswardi,S.Si, Apt, M.M dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa, barang yangtelah disita dari Terdakwa DEDE FIRMANSYAH als GAWOK bin EMINGdinyatakan positif mengandung Metapetamin yang terdaftar dalamgolongan 1 nomor urut 8 lampiran UndangUndang Republik Indonesia nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksaNomor barang bukti 1535/2019/NF berjumlah 5 (lima) bungkus plastik klip /22,1793 QUAM. $2 ono n

ZAKARIA Alias KARYA Bin ELPISMANadalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadapdiri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga sabu, yang setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara AnalisisLaboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang MedanNO.LAB : 480/NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 adalah benar sabudan

bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harusdijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahundan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor35

rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebutterbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanipengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotikatersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masamenjalani hukuman;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor35

karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yangdibungkus dengan plastik klip bening; 1 (Satu) tas warna coklat; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;Berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undangundang Republik Indonesia Nomor35

LUDIA RINIHARTATIE, Waka Rumkit Banda Aceh, dengan kesimpulan bahwa tidakdidapatkan unsur Shabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urinebarang bukti milik Terdakwa RUDI BIN BUSTAMI dan YUSRIZAL BIN ALMSARWAN.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap

LUDIA RINIHARTATIE, Waka Rumkit Banda Aceh, dengan kesimpulan bahwa tidakdidapatkan unsur Shabu (Methamphetamine) dan terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urinebarang bukti milik Terdakwa RUDI BIN BUSTAMI dan YUSRIZAL BIN ALMSARWAN.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa dan Sadr.

untuk BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,236 gram, dan berdasarkan LaporanPengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0008 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat danditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, ObatTradisional, dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan : contoh yang diuji mengandungMetamfetamin dan termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor35

untuk BPOM di Banjarmasin dengan berat 0,236 gram, dan berdasarkan LaporanPengujian Badan POM RI Nomor: LP.Nar.K.14.0008 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat danditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetik, ObatTradisional, dan Produk Komplemen diperoleh kesimpulan : contoh yang diuji mengandung20Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor35

Dakwaan kedua : Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAU3S: Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilinan, maka konsekuensinyaMajelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepatdikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan;Menimbang, bahwa

berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untukdikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Unsur Setiap Orang;Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 UndangUndang RI Nomor35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap orang adalahOrang perseorangan atau Koorperasi;Menimbang bahwa maksud setiap orang tersebut diatas sama pula denganpengertian barangsiapa sebagaimana ketentuan dalam KUHPidana, dengan demikianpelaku tindak pidana dalam perkara A quo adalah Subjek Hukum dimana menuruthukum positif kita

Korban Rofiatun mau berhubungan layaknya suami isteri dengan Anak;Menimbang, bahwa dari uraian diatas juga dapat diketahui bahwa dayaupaya Anak membujuk Anak Korban Rofiatun adalah suatu kesengajaan tujuannyatidak lain adalah agar Anak Korban Rofiatun untuk mau berhubungan layaknya suamiisteri;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor35

none nn nnn cnen nce en eneMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan; 2 none nn nn en nn nn nn en nn nnnnnMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor35

Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, NarkotikaGolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratoriumsetelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas Obat dan

Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :PERTAMA: Sebagaimana diatur pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA ~ : Sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumtersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diaturdalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia nomor35

dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalammemberantas narkotika;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanglagi; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor35

saksisaksi dan keterangan terdakwa ;Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa JUARI PINEM alias PINEM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanaMenyalah gunakan Narkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor35

yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu) Primair melanggar Pasal114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor35

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor35/DN/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan PPasar Minggu, Jakarta Selatantertanggal 2 Mei 2011 #42x%dan telah diberi meteraisecukupnya serta distempel pos, setelah dicocokkandengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi kodeP2.Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebutdiatas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksiyang bernama1.

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BuruhHarian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengansurat gugatannya bertanggal 04 Januari 2017, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor35

Urut 8 dan 9 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No. 4040/Pdt.G/2018/PA.BbsMenimbang, bahwa anak tersebut berdasarkan dalil Penggugat belummumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka demi untuk menjamin kepastianhukum dan terjaminnya pemelihnaraan anak Penggugat dan Tergugat pascaperceraian dengan bertanggung jawab, berdasarkan UndangUndang Nomor35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak jo Pasal 105 huruf a KompilasiHukum Islam di Indonesia, oleh karena anakanak tersebut nyatanyata telahdiasuh dengan baik oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan menunjuk

sehingga dengan adanya kepastian hukum status perkawinan para Pemohonmaka hak anakanak para Pemohon terhadap identitas diri mereka selaku bagiandari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas padaterpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor35