atas nama Lie King Liong 24 Juli 1962, yang ditujukan Kepada Yth,Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, JI. DR. WahidinSudirohusodo No. 49 Tuban;Halaman 6 Putusan Nomor 764/PDT/2018/PT SBY15.16.14.2.

kepada LieKing Lam Berdasarkan Akta Hibah Nomor : 476/2016 tanggal22 September 2016;Bahwa setelah adanya tanggapan surat dari Kantor Pertanahan KabupatenTuban selaku Tergugat V sebagaimana angka 17 (tujuh belas) diatas, makakuasa hukum membuat dan mengirim surat tertanggal 03 April 2018,dengan Nomor : EQ006/KAAS/IV18, Perihal : Permohonan Pertemuan Ke2 (dua) secara kekeluargaan terkait dengan Sertifikat Hak Milik Nomor02241, tanggal 27 Agustus 2002 dengan luas 1.735 M atas nama Lie KingLiong yang ditujukan

Tertanggal O06 April 2018, dengan Nomor : EOO0O6/KAAS/IV18,Perihal : Permohonan Penjelasan Akta Notaris Hak Mewaris Nomor :229/NPX/2007 tanggal 26 Oktober 2007 sebagai dasar peralihanhak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 02241, tanggal 27 Agustus 2002dengan luas 1.735 Matas nama Lie King Liong beralih kepada IbuLie Goat Boo, Yang ditujukan kepada IbuNANIK PURWANINGSIH, SH., Notaris di Kabupaten Tuban denganalamat JL. TEUKU UMAR NO 2 TUBAN selaku Tergugat II;25.2.

Lie King Liong beralih HakMewaris kepada Ibu Lie Goat Bool dan beralih Hak Hibah kepadaLie King Lam, Yang ditujukan kepada Ibu DANIEK YHUNITA, SH.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tuban dengan alamat Perbon Raya JL.Delima Blok Akasia No 2 Tuban selaku Tergugat IV;26. Bahwa dalam perkara ini adanya Peralihan Hak sebagaimana dimaksudpada angka 25 (dua puluh lima) diatas, yang tanpa sepengetahuan danpersetujuan Para Penggugat terkait dengan obyek sengketa, yakni adanya:26.1.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari TERGUGAT Ill berupasurat Usulan Pergantian Antar Waktu No. 021/DPC.PD.SIT/VV2017,tanggal 14 Juni 2017, yang ditujukan kepada TERGUGAT IV ;8.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat surat dari TERGUGAT IV berupaSurat Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017, TANGGAL 10 JULI 2017,periha : PERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PERGANTIANANTAR WAKTU, yang ditujukan kepada TERGUGAT VI ;9.

Sit.14.Memerintahkan TERGUGAT WV untuk mencabut Surat Nomor170/255/431.100.3.2/2017, TANGGAL 10 JULI 2017, perihalPERSYARATAN ADMINISTRASI USULAN PERGANTIAN ANTARWAKTU, yang ditujukan kepada TERGUGAT VI;15.Memerintahkan TERGUGAT VI untuk mencabut Surat Nomor173/SDM.13SD/3512/KPUKab/VIV2017, tertanggal 12 JULI 2017,PERIHAL : PENYAMPAIAN NAMA PENGGANTIAN ANTAR WAKTUANGGOTA DPRD KABUPATEN SITUBONDO DARI PARTAIDEMOKRAT , yang ditujukan kepada TERGUGAT WV ;16.Memerintahkan TERGUGAT WV untuk mencabut Surat

Petitum Nomor. 7 : Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukumdan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat dariTergugat IV berupa Surat Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017,Tanggal. 10 Juli 2017 Perihal : Persyaratan Administrasi UsulanPengantian Antar Waktu, yang ditujukan kepada Tergugat VI.b.

Petitum Nomor. 14 : Memerintahkan Tergugat IV untuk mencabutsurat Nomor : 170/255/431.100.3.2/2017, Tanggal. 10 Juli 2017Perihal : Persyaratan Administrasi Usulan Pengantian Antar Waktu,yang ditujukan kepada Tergugat VI.c.

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Zainal Arifin adalah errorin objecto dan juga error insubjecto karena 2 (dua) bidang tanah obyeksengketa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek gugattidak termasuk tanah yang dikuasai oleh orangtua kandung Tergugat ZainalArifin bernama Jannati yang telah digantirugi melalui Zainal Arifin selakuatas nama atau sebagai kuasa (Jannati) tersebut.

kandung TergugatIl) masih diantarai oleh tanah milik orang lain, dimana tanah yang dikuasaidan dimiliki Jannati orangtua Tergugat II adalah tanah yang bergelar TanahPallaa seluas + 1 Ha dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara dengan tanah Ambe Sapu;Sebelah Timur dengan tanah Ambe Ridah;Sebelah Selatan dengan sungai kecil bernama Sungai (salu) Pallaa;Sebelah Barat dengan tanah Ne Epi;Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat sangat kabur, error inobjecto demikian pula gugatan Penggugat yang ditujukan

kepada ZainalArifin adalah salah alamat, seharusnya Penggugat ditujukan kepada JannatiHal. 9 dari 24 hal.

yangdikuasai dan dimiliki Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIl adalah berdirisendiri, tidak ada kaitan hukum satu sama lainnya, mempunyai bukti hakatau kepemilikan sendirisendiri, oleh karena itu menurut hukum seharusnyaPenggugat menggugat Tergugat sendirisendiri, tidak dapat digabungkan(dikumulasi) dalam satu gugatan sebagaimana gugatan Penggugat tersebut.Hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menentukan bahwa: bahwa11gugatan yang ditujukan

, maka penggabungan yang demikian baik secara subyektifmaupun secara obyektif tidak dapat dibenarkan;Bahwa berdasarkan al dan obyek gugatan Penggugat dalam perkara a quotidak dapat dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata dalammenggabungkan subyek dan obyek gugatan yang tidak ada hubunganhukumnya satu sama lain dan Tergugat , Il, Ill memiliki obyek sengketasecara tersendirisendiri atau berbeda kepemilikannya, karena itu gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan Penggugat yang ditujukan

Indojaya Makmur EstusaeBUKAN terhadap Saudara Indra Wibisono Wahyudi selakuswasta .Berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, jelas dan nyata,Perlawanan aquo yang ditujukan kepada Terlawan I selakuswasta telah Salah Subyek (Error In Persona) dimanasepatutnya Perlawanan yang mendalilkan adanya perbuatanmelawan hukum = yang dilakukan oleh Direktur Perseroanditujukan kepada Direktur PT.

Fotocopy surat dari Pengadilan Negeri KediriNo.W.14.U.4/555/Pdt.01.07/V1I/2010 tertanggal 28 Juni2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan KotaKediri perihal Pengiriman Penetapan dan Berita AcaraSita Eksekusi Nomor : 02/Pdt.Eks.SHT/2009/PN.Kdr. diberitanda P1l ;2. Fotocopy Penetapan Nomor : 02/Pdt.Eks.SHT/2009/PN.Kdr.diberi tanda P2 ;3. Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor02/Pdt.Eks.SHT/2009/PN.Kdr. diberi tanda P3 ;4.

OendangWahyuti tertanggal 5 Juni 2009 yang ditujukan kepadaIndra Wibisono Wahyudi selaku Direktur Utama PT IndojayaMakmur Estusae dan tanda terimanya diberi tanda P8 ;9. Fotocopy Surat peringatan (somasi) II dari Ny.

OendangWahyuti tertanggal 27 Juni 2009 yang ditujukan kepadaIndra Wibisono Wahyudi selaku Direktur Utama PT IndojayaMakmur Estusae dan tanda terimanya diberi tanda P9 ;Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut diatas telahdiberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyasehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa Pelawan cukup mengajukan bukti suratdan tidak mengajukan bukti saksi, sedangkan Terlawan Imenyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;Menimbang

Oleh karena itu apabilaakan mengajukan gugatan/perlawanan harus ditujukan kepadaDirektur P.T. Indojaya Makmur Estusae selaku penaggungjawabatas pengurusan P.T.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quosebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat adalahSurat Nomor : S06/WPJ.27/KP.08/2010, tertanggal 14 Juni2010, yang ditujukan kepada Kelompok Tani Makmur Bersamadan Kelompok Tani Mandiri perihal Penjelasan danKelengkapan Pendaftaran Obyek Pajakbaru; 22 eee ee ee ee ee eee ee eeeDALAM EKSEPSI1. Eksepsi Kompetensi AbsolutPokok Perkara Tidak Termasuk Dalam Wewenang Pengadilana.

Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yangditetapkan di dalamnya;Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah Perbuatanhukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangbersumber pada suatu' ketentuan hukum Tata UsahaNegara yang dapat menimbulkan hak atau kewajibanpada orangBersifat konkret, artinya obyek yang diputuskandalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidakabstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah siA, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagaipegawai

negeri; Bersifat individual artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapitertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Juni 2010perihal Penjelasan dan Kelengkapan PendaftaranObyek Pajak Baru yang ditujukan kepada KelompokTani Makmur Bersama dan Kelompok TaniMandiri; Bahwa surat tersebut pada intinya menjelaskanhalhal sebagai berikut : a. Bahwa permohonan pengajuan pendaftaran obyek PBByang telah Saudara ajukan belum memenuhi syaratformal dan material yaitu : 1.

Mandiridiajukan oleh 2 orang Tanpa Surat Kuasa Khusus yang sah.Bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 53ayat (1) UU PTUN yang mengatur bahwa Orang atau badanhukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu) Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepadapengadilan; Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 337dijelaskan bahwa suatu keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara harus bersifat Individual dimanakeputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan

Melayangkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi pada tanggal 28 November 2013 Perihal : Mohon Investigasidualisme penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang juga ditembuskankepada Sekjen Kemendikbud, Inspektorat Jenderal Pendidikan TinggiKemendikbud dan Ka. Biro hukum dan organisasi Kemendikbud;Pada halaman ketiga alinea pertama Tergugat menyatakan : "Dengan demiklan Dr. M.

Melayangkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi pada tanggal 14 Februari 2014 Perihal : Investigasi dualismepenyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang juga ditembuskan kepadaSekjen Kemendikbud;Pada halaman pertama alinea kedua Tergugat menyatakan : "Untuk melengkapi pertimbangan bapak terlamplrkami sampaikantambahan Informasi dan satu dari banyak bukti pelangqqaran sewenangwenang atau perbuatan melawan hukum oleh sdr Dr. dr. M.

Melayangkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi pada tanggal 26 Maret 2014 yang juga ditembuskan kepadaSekjend Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Pada halaman pertama butir pertama Tergugat menyatakan: "Yayasan Indonesia Maju yang didirikan berdasarkan Akte No. 03tanggal 04 September 2003 selanjutnya disebut sebagai YIMA II tidakmemiliki izin usaha pendidikan namun cli klaim oleh Dr. dr. M.

Pasal55 KUHP)";Melayangkan surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal PendidikanTinggi pada tanggal 13 Agustus 2014 Perihal : PenyelenggaraanPerguruan Tinggi tanopa hak yang juga ditembuskan kepada MenteriPendidikan dan Kebudayaan, Sekjen Kemendikbud dan InspektoratJenderal Kemendikbud.Tergugat menyatakan :"Merujuk surat kami tanggal 28 November 2013, tanggal 14 Februari2014 dantanggal 26 Maret 2014 (terlampir) sampai saat ini belum adajawaban dan tanggapan dari bapak.

Melayangkan surat yang ditujukan kepada Direktur JenderalPendidikan Tinggi pada tanggal 11 Februari 2015 Perihal: DualismePenyelenggaraan Pendidikan Tinggiyang jugga ditembuskankepada Menteri Pendidikandan Kebudayaan, Sekjen Kemendikbuddan Inspektorat Jenderal Kemendikbud;Bahwa perbuatanperbuatan Tergugat sebagaimana yang telahdiuraikan pada butir 8 di atas merupakan perbuatan yang melanggarhak subyektif Penqqugqat karena telah menyebarkan informasi yangtidak benar mengenai Penqugat kepada pihakpihak

pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehinggaTerdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau sama sekali tidak terbuktisehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannyasecara alternative, yakni melanggar pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1)dan 127 ayat (1) sub a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggadengan susunan dakwaan yang sedemikian maka majelis bebas untuk memilikdakwaan yang mana yang lebih tepat ditujukan

kepada terdakwa danberdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana majelis menilai bahwadakwaan yang lebih tepat ditujukan kepada Terdakwa adalah dakwanalternative ke tiga yakni melanggar pasal 127 ayat (1) sub a UU No. 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan pertimbanganMenimbang bahwa terdakwasudah mengakui sebelum ditangkap sudahmempergunakan shabu sebelumnya dan juga sesuai tes urinenya juga sudahpositif, mengandung Methafetamina sesuai hasil Analisis Laboratorium BarangBukti Narkotika dengan

2019/PN Mdnshabu tersebut, sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwaterdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri danjuga saksi dari kepolisian mengatakan bahwa terdakwa indikasinya juga adalahsama sekali adalah selaku pemakai dan tidak ada indikasi pengedar atauBandar maupun kurir dan juga dari hasil tes urinenya terdakwa juga positifmengandung Methapetamina;Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka majelismenilai bahwa dakwaan yang lebih tepat ditujukan

Acara Analisis Laboratorium BarangBukti Narkotika dengan Nomor LAB: 2197 dan 2198/NNF/2019 tertanggal 28Februari 2019 2110/NNF/2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Ermadkk diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diuji dalam perkara terdakwa benarnarkotika jenis shabu sedangkan Urine nya terdakwa juga benar positifmengandung Methafetamina yang merupakan narkotika jenis shabu bagaimanadisebutkan di atas;Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa dalamperkara aquo karena bukan ditujukan

belakukan tindak pidana sebagaimandidakwakan Pertama Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar danatau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukansematamata ditujukan

pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan padaupaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali melakukan perbuatanpidana, dan juga sebagai upaya prefentif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yangdapat dihukum;Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada terdakwa pula akan dijatuhi pidanadenda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Majelis Hakimmenjatuhkan pidana penjara secara komulasi dengan pidana denda dan jika kemudianterdakwa

tidak membayar pidana denda tersebut, maka dengan berpedoman pada aturan Pasal30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum yang menyatakan bahwa : jika dijatuhkan pidanadenda, dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, mengenai lamanyaakan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukansematamata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan padaupaya perbaikan diri pelaku agar kelak dikemudian hari tidak kembali

Sesuai dengan perkembangan, dalam praktikada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas antarafundamentum petendi (posita) dan petitum atau pokok tuntutan, dan yang teramatpenting adalah antara petitum dan posita harus berkaitan dengan jelas, karenaposita adalah dasar membuat petitum dengan demikian halhal yang tidakdiuraikan dalam posita tidak boleh dimohonkan dalam petitum, dan gugatan secaraformil harus ditujukan dan dialamatkan kepada Pengadilan sesuai dengankompetensi relatif.

Harus tegas dan jelas tertulis pengadilan yang dituju;Menimbang, bahwa petitum adalah apa yang diminta dan atau yang digugatatau yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh Majelis Hakim dalampersidangan serta ditujukan kepada Pengadilan yang sesuai dengankompetensinya, mencermati formulasi gugatan rekonpensi Penggugat tentangharta bersama (gonogini) yang termuat dalam sehelai surat pernyataan tertanggal5 Oktober 2013, dengan jelas Penggugat Rekonpensi tidak merumuskan secararinci dan jelas

dalildalil posita terlebin dahulu dan serta merta PenggugatRekonpensi memohonkan 5 (lima) point tentang harta bersama (gonogini) dalamtuntutannya, dan lagi pula surat Pernyataan tersebut tidak ditujukan dandialamatkan kepada Pengadilan Agama Indramayu melainkan dimohonkan kepadaPemerintah Desa (Kuwu) untuk dapat membagi harta tersebut, sehingga MajelisHakim berpendapat gugatan rekonpensi Penggugat mengandung cacat formil,karena petitum yang tidak didukung dengan dalil gugatan dan ditujukan kepadainstansi

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan eksepsi tersebut angka1, Turut Tergugat III mengajukan eksepsi lain sebagai berikut:Gugatan terhadap Turut Tergugat III salah alamatBahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat Ill sama sekali tidakmemiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun yang bersifat keperdataan(privatelijke betrekking) sehingga dengan sendirinya tidak mungkin TurutTergugat III melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;Oleh sebab itu, maka gugatan yang ditujukan kepada Turut

Tergugat Illadalah salah alamat;Berhubung terbukti, bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut TergugatII adalah salah alamat, Turut Tergugat Ill memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bandung untuk menolakgugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;3.

Oleh sebab itu, maka gugatan yang ditujukan kepada TurutTergugat IV adalah salah alamat;Berhubung terbukti, bahwa gugatan yang ditujukan kepada Turut TergugatIV adalah salah alamat, Turut Tergugat V memohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bandung untuk menolakgugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;3.

SIT FADILAH, Sp.JP (K), ditujukan kepada Kepala PusatPMk;Surat Menteri Kesehatan RI Nomor 15912/Menkes/X1/2005, tanggal22 November 2005 perihal Rekomendasi penunjukkan langsungalat kesehatan guna antisipasi KLB Masalan Kesehatan AkibatBencana;Surat Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan NomorPL.01.01.02770.11, tanggal 22 November 2005 perihal Pengadaanalat kesehatan guna antisipasi KLB masalah kesehatan akibatbencana pusat PMK tahun 2005 yang ditujukan kepada PanitiaPenunjukan Langsung Pengadaan

Bhineka Usada Rayayang ditujukan kepada RSU Sahudin Kuta Cane Aceh, untukpengiiman satu unit alat kesehatan berikut lampiran hasil instalasi.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengantar Nomor0001/BUR/ 2006, tanggal 4 Mei 2006 dari PT.

Bhineka Usada Rayayang ditujukan kepada RSU Sahudin Kuta Cane Aceh, untukpengiriman 12 unit alat kesehatan berikut lampiran hasil instalasi.1 (satu) lembar fotokopi legalisir faktur pembelian Nomor1500/F/EPP/SB/VI/06, tanggal 1 Juni 2006 senilaiRp182.521.175,00 ditandatangani oleh ODirektur PT.

Mitra Medidua yang ditandatangani Singgih Wibisoso.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Purchases Order Nomor 002/MKT/ALKESMM2/01/06, tanggal 17 Januari 2006, sebesarRp/.774.140.000,00 yang ditujukan kepada PT.

No. 219 PK/Pid.Sus/2018108.109.110.111.112.113.akibat bencana Pusat PPMK Setjen Depkes RI TA 2005, dari PT.Mitra Medidua Nomor Ref: 015/MM2QUO/INAF/11/05, tanggal 23November 2005, ditujukan kepada ibu Sri Rahayu Manager InstitusiPT. Indo Farma untuk 21 macam alat kesehatan = senilalRp12.325.545.000,00, yang ditandatangani PT.

., M.Siselaku Camat Tanasitolo, Kab.Wajo yang ditujukan kepada Bupati Wajo CqKepala BPKD Kab. Wajo dimana permohonan pencairan tersebut dilengkapidengan dokumen sebagai berikut :1. Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun2015;2. Peraturan Desa tentang APBDes tahun 2015;3. Laporan realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun 2015;4. Rencana penggunaan dana tahap ;5. Kuitansi bermaterai Rp.6.000.;6. Fotocopy rekening pemerintah desa.Him 4 dari 88 him.

MKS Pembayaran kepada pihak kedua dilakukan melalui bendahara desadengan menggunakan kode rekening 2.4.4.Bahwa pada tanggal 07 Juli 2016, INDO HASNAWATI selaku ketua TPKmenandatangani administrasi seolaholah terdapat persetujuan penawarandengan menerbitkan Surat Nomor : 04/ TPKDW/2016, perihal persetujuandan penawaran yang ditujukan kepada pihak UD.FACHRY UTAMA yangpada pokoknya berisi kesepakatan jumlah harga penawaran.

;Bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, ANDI FAJAR BAKTI selaku Kepala DesaWaetuwo mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa Tahap melaluisurat Nomor : 02/03/DW/2016, perihal Permohonan pencairan DD tahap tahun 2016 yang ditandatangani oleh ANDI FAJAR BAKTI selaku KepalaDesa Waetuwo dengan mengetahui Drs.ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Siselaku Camat Tanasitolo, Kab.Wajo yang ditujukan kepada Bupati Wajo CqKepala BPKD Kab.

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2016, INDO HASNAWATI selaku ketua TPKmenandatangani administrasi seolaholah terdapat persetujuan penawarandengan menerbitkan Surat Nomor : 04/ TPKDW/2016, perihal persetujuandan penawaran yang ditujukan kepada pihak UD.FACHRY UTAMA yangpada pokoknya berisi kesepakatan jumlah harga penawaran.

Begitu juga denganketua TPK INDO HASNAWATI juga yang tidak pernah menerima uangsejumlah tersebut dan tandatangan ketua TPK dilakukan pada bukanOktober 2016 dan bukan sesuai tanggal dalam kwitansi tersebut.Bahwa pada tanggal 15 September 2016, dibuat surat penyerahan pekerjaantanoa nomor perihal penyerahan hasil pekerjaan yang ditujukan kepadaketua TPK seolaholah oleh SOFYAN dari UD.FACHRI UTAMA telahHim 71 dari 88 him. Put.No.6/Pid.Sus. Tpk/2018/PT.

NAPIDO INDAH membuat surat Nomor : 01/NTNI/YW/2008 perihalnota tagihan uang muka kerja sebesar 30 % dengan melampirkan Berita Acara SerahTerima Barang Pertama, Berita Acara Pemeriksaan Barang Pertama, Kwitansi danBuktibukti sah terlampir yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Yapen Waropendengan tagihan : 30 % x Rp 216.000.000, = Rp 64.800.000, (Enam Puluh EmpatJuta Delapan Ratus Ribu Rupiah).e Pada tanggal 6 November 2008, terdakwa ADRIANUS RUMAYOM selakuDirektur CV.

JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selakuKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen / PenanggungJawab Pekerjaan dan terdakwa ADRIANUS RUMAYOM selaku Direktur CV.NAPIDO INDAH menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 920/ /2008.e Selanjutnya pada tanggal 10 November 2008, FREDRIK WAYENT selakuBendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :089/SPPLS/DKP/2008 yang ditujukan kepada Ir.

JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selakuKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen / PenanggungJawab Pekerjaan dan terdakwa ADRIANUS RUMAYOM selaku Direktur CV.NAPIDO INDAH menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor920/023/2008.Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2008, FREDRIK WAYENI selaku BendaharaPengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 105/SPPLS/DKP/2008 yang ditujukan kepada Ir.

JOHAN FRITZ PATTINAMA, MM selakuKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Yapen Waropen / PenanggungSALINANJawab Pekerjaan dan terdakwa ADRIANUS RUMAYOM selaku Direktur CV.NAPIDO INDAH menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 920/ /2008.e Selanjutnya pada tanggal 10 November 2008, FREDRIK WAYENT selakuBendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :089/SPPLS/DKP/2008 yang ditujukan kepada Ir.

tetapi dikarenakan perkara ini berkenaandengan masalah perkawinan yang didalam proses pemeriksaannya menggunakan hukumacara perdata khusus, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalildalilgugatannya tersebut;Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan buktitertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi Ssebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telahdicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan ditujukan

sebagai alat buktimaka dengan demikian bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danmempunyai nilai pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang jugadicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup dan ditujukan sebagai alat buktimaka dengan demikian bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti danmempunyai nilai pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, telah

Dan benar serta kenyataannya D.A, Johan pimpinan H.P.1, berbau Komando Jihad karena ia selaku pimpinan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Komando Jihad.Kalau Pengadilan menganggap hal tersebut menista saksisaksi, makajelas tidak benar dan salah menafsirkan hukum.3, Bahwa ucapan tersebut ditujukan kepada Wahab alias Wong Pen Cun,karenanya yang berhak mengadu mestinya saksi Wahab ini, dan bukansaksi I Sutan Lukman, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi62Medan seharusnya menyatakan dakwaan tidak

Bahwa dilihat dari pertimbanganpertimbangan Pengadilan NegeriMedan yang satu sama lain ada kontradiksinya, misalnya dalam pertimbangan yang pertama dikatakan, bahwa katakata penghinaan ituditujukan kepada pribadipribadi saksi, tetapi dalam pertimbangan laindikatakan bahwa kata kata itu ditujukan. kepada H.P.I, suatu organisasiatau badan.

Eksepsi Persona Standi Non Judicio;3.1.3.2.3.3.Bahwa Tergugat Il berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnyayang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapatditerima, sebab penyebutan persoon Tergugat II di dalam surat gugatanPenggugat kurang tepat, karena tidak mengkaitkan dengan PemerintahRepublik Indonesia cg. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.

Oleh karena itu Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapatdituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidakdikaitkan dengan badan hukum induknya dan Instansi atasannya;Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat Il di atas, dandengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatanyang harus ditujukan kepada pemerintah pusat, terbuktilah bahwaHal. 5 dari 13 Hal.

Putusan Nomor 1774 K/Pdt/2015gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun tanpa mengkaitkaninstansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelasbahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan a quomenjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidakdapat diterima seluruhnya (niet ontvankelijke verklaara);4.

diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) buah dompet warnaHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 818/Pid.B/2020/PN Smrbiru muda oleh karena milik dari Saksi Mila Zamilan makaharuslahdikembalikan kepada Saksi Mila Zamilah sedangkan 1 (Satu) buah senjata tajamberjenis badik dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm lengkapdengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskanbahwa pemidanaan bukanlah ditujukan

untuk melakukan balas dendam kepadapelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat ataumencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaanlebih ditujukan untuk membuat Terdakwa kejahatan menjadi lebih baik darisebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan olehMajelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaterhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan

BaleBandung lama sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada pihakpihak yangmenjanjikan komisi dalam perkara aquo bekas pemegang saham PT. Bale Bandunglama bukan pemegang saham yang baru dalam hal ini PT.

Bale Bandung telah mengalami 2 (dua) kali perubahan kepemilikan pemegangsaham, dengan demikian apabila surat keterangan No. 56/BB/Dir/1987, dikaitkandengan kedua peristiwa hukum di atas seharusnya janji pemberian komisi/uang jasakepada Penggugat ditujukan terhadap peristiwa hukum jual beli saham pertama yangdilakukan tanggal 3 September 1990 di hadapan Notaris Komar Andasasmita dandalam perbuatan hukum tersebut Tergugat II tidak terlibat dan bukan sebagai pihaksebagaimana dimaksud dalam SK No. 56

Dengandemikian suatu perkara, yang sama dan telah mempunyai putusan yang tetap sudahtidak dapat diajukan kembali untuk diperiksa dan disidangkan agar tidak terjadisuatu putusan yang saling bertentangan.Bahwa berdasarkan uraianuraian eksepsi di atas, Tergugat I dan Tergugat IIberpendapat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sangat tidakberdasarkan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang tidak tahu menahudan tidak ada perselisihan terkait Surat Keterangan No. 56/BB/Dir/1987 tanggal

merugikan saksi korban; Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (eigen rechter);Halhalyang meringankan : Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Antara terdakwa dan saksi korban telah salng memaafkan; Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Berdasarkan halhal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telahdipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwapemidanaan bukanlah ditujukan

untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapilebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yangdimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatanmenjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaandiharapkan oleh Majelis Hakim pada diri terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaantersebut;17Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan diyatuhi pidana,maka sudah seharusnya terdakwa

seluruhnya :Menyatakan Sah Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon IIberdasarkan Surat Perintah Penyelidikan nomor : SPLidik/038/XI/2018/Reskrim, tanggal 12 Nopember 2018, karena suratkepemilikan Sawah bukan atas nama SORTA TOBING danSUSANTHREE HERAWATY LUMBAN TOBING dan bukan diterbitkanpejabat yang berwenang karena Surat sawah adalah atas namaWasinton Lumban Tobing dan telah dibagi sejak tahun 2007 dandeketahui oleh Pejabat Berwenang :Menyatakan tidak sah Surat Undangan Klarifikasi yang ditujukan

TOBING tanggal 23Oktober 2018 yang ditujukan kepada Termohon perihal Mohon Perlindunganhukum dugaan tindak pidana Mengerjakan tanah tanpa izin dan ataupenyerobotan tanah atau pemalsuan surat, untuk dijadikan sebagai bahanpertimbangan apakah terhadap perkara dapat ditingkatkan ke penyidikanatau tidak, atau dikenal dengan istilan penyelidikan sesuai bunyi pasal 1butir 7 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidanaguna

Menyatakan tidak sah Surat Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepadaPemohon dan II karena Pemohon dan II bukan mengerjakan tanah sawahatas nama Sorta Tobing dan Susanthree Herawaty Lumban Tobing yangditerbitkan pejabat berwenangMenimbang, bahwa Termohon II menolak dalildalil permohonanPemohon tersebut dengan alasan : Bahwa gugatan Praperadilan Pemohon bukanlah termasuk dalam lingkuppra peradilan sesuai ketentuan Pasal 1 butir 10 dan pasal 77 KUHAP,Putusan MK 21 / PUUXII / 2014, tanggal 28 April